Wakil Presiden Filipina

Wakil Presiden Filipina adalah orang penting pertama dalam hal terjadi suksesi kepresidenan. Dalam hal Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau telah mengalami pemecatan, maka Wakil Presiden yang akan menggantikan posisi itu sebagai kepala pemerintahan.

Secara resmi, untuk pertama kali jabatan Wakil Presiden diperkenalkan melalui Konstitusi 1935. Jabatan Wakil Presiden tidak melakukan tanggung jawab apapun, walau Presiden dapat saja menunjuk sebagai anggota kabinet. Orang pertama yang menjadi Wakil Presiden menurut konstitusi tersebut adalah Sergio Osmeña (1935-1944). Ia terpilih untuk mendampingi Presiden Manuel L. Quezon dalam pemilu yang diselenggarakan untuk pertama kali. Osmena ditempatkan sebagai pejabat tinggi seiring dengan pembentukan Persemakmuran Filipina (Commonwealth of the Philippines) pada November 1935. Osmena menduduki jabatan itu pada 1935-1939 dan kemudian dipertahankan saat pembentukan kabinet darurat dalam masa Perang Dunia II.

Sesudah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, secara protokoler (hingga sekarang) jabatan tertinggi kedua di lingkungan pemerintah adalah Menteri Luar Negeri yang dirangkap oleh Wakil Presiden Elpidio Quirino (menjabat 1946-1948, mendampingi Presiden Manuel Roxas). Namun demikian, Wakil Presiden Fernando Lopez (melepaskan jabatan Menteri Luar Negeri ketika mendampingi Presiden Quirino (1949-1953).

Akan tetapi, Carlos P. Garcia(menjabat 1953-1957, mendampingi Presiden Raymon Magsaysay) dan Emmanuel Pelaez ( menjabat 1961-1965, mendampingi Presiden Doadado Macapagal) tetap menduduki posisi sebagai Menteri Luar Negeri walaupun telah dilantik sebagai Wakil Presiden. Tradisi inii dilanjutkan oleh Wakil Presiden Salvador Laurel (menjabat 1986-1992, mendampingi Presiden Corazon Aquino) dan Wakil Presiden Teofisto Guingona, Jr. (menjabat 2001-2004, mendampingi Presiden Gloria Macapagal Arroyo). Ketika mendampingi Presiden Joseph Estrada (1998-2001), Gloria Macapagal Arroyo (yang kemudian menjadi Presiden pada 2001-2010) ditunjuk sebagai Menteri Sosial.

Joseph Estrada ketika mendampingi Presiden Fidel Ramos (1992-1998) ditunjuk sebagai Kepala Komisi Penanggulangan Kejahatan. Sementara Wakil Presiden Noli de Castro (menjabat 2004-2010, mendampingi Presiden Arroyo) rangkap jabatan sebagai Kepala Dewan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Sementara itu, Wakil Presiden Diasdado Macapagal (ayah dari Gloria Macapagal Arroyo, menjabat 1957-1961)) tidak diberi kedudukan apapun dalam kabinet, walaupun ia adalah Wakil Presiden yang pertama kali dipilih yang tidak berasal dari partai yang sama dengan Presiden.

Konstitusi 1935 digantikan dengan Konstitusi 1973 yang menghapus jabatan Wakil Presiden. Akan tetapi dalam perubahan tahun 1983, jabatan itu dipulihkan kembali.

Wakil Presiden Arturo Tolentino resminya akan mendampingi Presiden terpilih Ferdinand Marcos (1986) karena telah disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Ramon Aquino pada 18 Februari 1986. Akan tetapi karena terjadi people power yang menggulingkan rezim Marcos seminggu kemudian, secara faktual ia tidak pernah resmi menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Pada 25 Februari 1986, pasangan Corazon Aquino dan Salvador Laurel dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Terakhir, Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi 1987. Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatan untuk 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Hingga sekarang, Filipina telah memiliki 16 Presiden. Sampai saat ini, telah terjadi 3 kali peristiwa di mana Wakil Presiden menggantikan kedudukan Presiden. Wakil Presiden Sergio Osmeña. menggantikan Presiden Quezon yang meninggal dunia pada tahun 1944 karena sakit tuberkolosis. Wakil Presiden Elpidio Quirino menggantikan Presiden Manuel Roxas yang meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 1948. Wakil Presiden Carlos P. Garcia menggantikan Presiden Raymond Mangsasay yang tewas akibat kecelakaan pesawat pada 1957.

Akibat aksi massa, pada Juni 2001, Wakil Presiden Gloria Macapagal Arroyo dilantik menjadi Presiden. Hal itu karena Presiden Estrada sebelumnya meninggalkan istana kepresidenan sesuai dengan surat yang ditemukan kemudian. Presiden Arroyo, perempuan presiden kedua dalam sejarah Filipina setelah Corazon Aquino, menjadi politisi paling lama dalam posisi kepala pemerintahan. Ia menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden sejak 2001. Konstitusi tidak mengatur ikhwal posisi Wakil Presiden yang menggantikan Presiden untuk masa jabatan kurang dari 3 tahun, apakah dianggap satu periode atau tidak.