Pencemaran Nama Baik: Pribadi atau Kepentingan Publik?

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, menetapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Sarpin Rizaldi. Sarpin merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Adapun yang menjadi alat bukti untuk menguatkan penetapan tersangka Suparman dan Taufiq itu, yaitu tulisan yang terbit di media masa di mana menurut Sarpin telah mencemarkan nama baiknya dan keterangan saksi ahli bahasa serta ahli pidana.
Sementara pihak menganggap kejadian itu sebagai upaya kriminalisasi dan ini segera dibantah oleh pihak kepolisian bahwa proses tersebut merupakan penegakan hukum yang tidak perlu dipermasalahkan. Bagaimana persoalan itu dapat dipandang secara jernih?
Postur Hukum
Delik penghinaan secara khusus diatur dalam Bab XVI KUHP yang terdiri atas 12 pasal, yaitu Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Secara teoritis, tindak kejahatan “menghina” lazim dipahami sebagai “menyerang kehormatan dan nama baik”, yang dalam percakapan sehari-hari disebut dengan frasa “mencemarkan nama baik.” Tatkala KUHP disusun istilah “mencemarkan nama baik” belum dikenal. Istilah ini baru muncul dekade 1970-an.
Ketentuan KUHP sendiri mengkategorikan penghinaan itu dalam 6 kualifikasi yaitu menista, menista dengan tulisan, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu dengan memfitnah, dan menyuruh dengan memfitnah. Dalam KUHP, menista dan memfitnah dianggap sebagai sama-sama kejahatan yang merusak kehormatan atau nama baik orang lain. Perbedaannya, dalam memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar akan tetapi tetap melakukannya sehingga dalam hal ini ada unsur kesengajaan. Sementara, dalam menista, unsur kesengajaan tidak perlu dibuktikan.
Oleh karena alat bukti yang diajukan adalah tulisan di media massa yang menyerang kehormatan Hakim Sarpin, maka bisa saja yang dimaksudkan adalah penghinaan dalam kualifikasi sebagai “menista dengan tulisan” (press libel).
Penghinaan dengan tulisan, khsususnya yang dilakukan oleh pers, dipandang lebih serius dibandingkan penghinaan secara lisan karena sifatnya yang lebih tersiar luas dan dampaknya yang dianggap besar.
Dalam praktik di Amerika Serikat, terutama dalam perkara Kimmerle Vs. New York (1933), dikatakan bahwa perbuatan menghina muncul manakala pernyataan keliru (tidak faktual) yang bersifat menista dipublikasikan dan pernyataan itu dapat menimbulkan kebencian atau pelecehan terhadap korban oleh publik. Namun mayoritas yurisprudensi di Negeri Paman Sam mengkonfirmasi bahwa yang bisa dijerat oleh tuduhan pencemaran nama baik hanyalah fakta.
Menurut R. Soesili dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya halaman 225, penghinaan umumnya hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, kecuali jika penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pejabat pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 134 KUHP harus dituntut tanpa ada pengaduan terlebih dahulu.
Akan tetapi, Pasal 134 bersama-sama Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Desember 2006. Ketentuan-ketentuan tersebut oleh MK dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan dengan multitafsir dan menghambat demokratisasi.
Perkembangan
Pada umumnya, kejahatan pencemaran nama baik terekonstruksi dari hubungan antarpribadi. Namun seperti dalam kasus Hakim Sarpin dan Komisioner KY tersebut, nampaknya amat sulit dibedakan dengan “cara” bagaimana masing-masing pihak menafsirkan dan kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan berhubungan dengan “kekuasaan umum” (public official) masing-masing. Bagaimanakah kualifikasi kejahatan mencemarkan nama baik seseorang yang menjadi pejabat publik?
Sepanjang menyangkut pemberitaan melalui media, mengutip yurisprudensi dalam perkara The New York Times Vs. Sullivan (1964), pengadilan menetapkan bahwa seorang pejabat publik tidak dibenarkan mengajukan gugatan hukum sehubungan dengan suatu pernyataan atau tulisan (pers) yang baik langsung atau tidak langsung, ditujukan terhadap dirinya.
Lama berselang putusan ini dipedomani oleh hakim di Amerika untuk mengadili perkara sejenis. Bahkan dalam perkara Associated Press Vs. Walker (1967) kategori “pejabat publik” itu diperluas hingga mencakup “tokoh masyarakat.” Dengan kata lain, putusan dalam perkara The New York Times “tidak bisa diberlakukan terhadap orang swasta walaupun tulisan yang dipermasalahkan terkait dengan masalah publik (perkara Gertz Vs. Robert Welch, Inc., 1974).
Perkembangan ini diamputasi ketika Mahkamah Agung (MA) Amerika dikendalikan oleh Warren Burger yang tidak terlalu memuja kebebasan berpendapat dan menyatakan bahwa “setiap warganegara dapat menuntut di pengadilan jika merasa dirinya dihina oleh tulisan.”
Dalam struktur KUHP, kalau perorangan yang menjadi korban maka diberlakukan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311. Jika perbuatan penghinaan ditujukan kepada pejabat publik, maka dikenakan Pasal 316 atau Pasal 319. Tetapi, jika kekuasaan umum yang menjadi obyek penghinaan maka berlaku ketentuan Pasal 207 dan Pasal 208.
Apakah yang dikualifikasikan sebagai “kekuasaan umum” itu menyangkut organisasi negara seperti dipahami dalam teori klasik pemisahan kekuasaan versi Montesqieu? Apakah pengertiannya mencakup “pemerintah dalam arti luas” seperti pimpinan lembaga tinggi negara? Baik doktrin maupun praktik di Indonesia belum ada satu kesatuan pemahaman.
Dalam perkara Akbar Tandjung Vs. Rakyat Merdeka, hakim menerapkan Pasal 310 dan Pasal 311, walaupun pengadu Akbar Tandjung ketika itu merupakan Ketua DPR, sebuah instansi yang bisa saja dipaham sebagai bagian dari “pemerintah dalam arti luas.”
Menunggu-Mempersoalkan
Oleh sebab itu, dalam kasus penetapan tersangka para komisoner KY ini masih harus menunggu kepastian persangkaan terhadap mereka. Memang bisa saja ada semacam opini bahwa kasus itu diposisikan dalam pertentangan antara pengadilan (Hakim Sarpin), polisi, dan KY (selaku lembaga yang mengawasi perilaku dan keluhuran hakim sebagaimana mandat Pasal 24B UUD 1945). Namun tanpa bukti dan penjelasan yang konkrit pendapat yang demikian juga masih kabur dan terlalu mengedepankan prasangka.
Jika perkara penghinaan dilandaskan atas dasar tulisan di media massa (dalam hal ini pers), maka tentunya pihak Dewan Pers sesuai UU No. 40/1999 dapat dilibatkan. Bahkan, Hakim Sarpin pun dapat mengadukan persoalan itu ke dewan ini dan kemudian dilakukan mediasi untuk menguji fakta dengan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Namun, jika perkara penghinaan itu dasarnya adalah ucapan atau opini dari para komisoner KY yang kemudian dikutip media, maka reputasi para komisoner harus dipertahankan sepanjang ucapan atau opini itu dikemukakan secara jujur, apa adanya, dan terbukti menyangkut kepentingan publik.

Jika ucapan atau opini para komisoner dianggap sebagai keladi diserangnya kehormatan Hakim Sarpin, maka KY perlu menegakkan kode etik dalam lembaganya karena menyangkut prosedur dan kriteria sebagai batas-batas informasi yang boleh dikemukakan atau tidak boleh dikemukakan sehubungan dengan pengawasan hakim. Nampaknya, KY sendiri menampik jika para komisoner itu melanggar etik karena tidak pernah ada pernyataan resmi dari lembaga ini terkait dengan kepatuhan mereka terhadap prosedur dan kriteria internal.
Dengan demikian, kepentingan Hakim Sarpin dalam mempertahankan kehormatannya tidak perlu dipersoalkan sembari ada harapan bahwa setiap pejabat publik harus mampu untuk melaksanakan “fair comments” terhadap diri dan kinerja lembaga yang menaunginya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s