Liku-Liku Penentuan Pendapat di Papua (1969)

Untuk alasan kesempatan dan prinsip, dekolonisasi kebijakan Belanda sejak tahun 1945 mengarah kepada penentuan nasib sendiri. Pada penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 untuk Republik Federal yang baru bagi Indonesia, Belanda menolak untuk menyerahkan Karesidenan Irian Barat (atau dikenal juga sebagai Papua).

Menurut Belanda, penduduk Papua secara keseluruhan belum dikembangkan sampai ke titik bisa menentukan urusan sendiri  dan ada banyak indikasi bahwa lapisan utama masyarakat Papua setuju dengan argumen ini.

Jadi operasi penentuan nasib sendiri ditunda untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Konflik berikutnya berkobar selama bertahun-tahun dan menyebabkan banyak kerusakan hubungan antara Belanda dan Indonesia. Konflik dapat diredam pada 15 Mei 1962 dengan penandatanganan Perjanjian New York oleh kedua belah pihak dan di bawah tekanan internasional yang kuat.

Wilayah itu harus diserahkan kepada pemerintahan sementara PBB , yang akan diambilalih oleh Indonesia di kemudian hari. Pada saat itu tanggung jawab administratif terletak di pundak Indonesia. Satu-satunya konsesi kepada Belanda adalah jaminan PBB untuk kapasitas memerintah dalamperiode interim dan komitmen Indonesia untuk mengatur kesempatan menentukan nasib sendiri , yang disebut ‘Act of Free Choice’, pada waktu yang tepat , tetapi tidak lebih dari tahun 1969, yang akan memungkinkan orang Papua untuk memutuskan masa depan mereka.

Perjanjian New York menawarkan solusi yang dapat diterima untuk semua pihak. Namun, bagi Papua maupun Belanda tetap saja dilanda ketidakpuasan. Mereka meragukan komitmen PBB dan Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian itu. Ide penentuan nasib sendiri melalui plebisit itu bertentangan dengan fakta bahwa Republik Indonesia telah berdiri selama perang berlangsung. Para pemimpinnya telah menegaskan bahwa kedaulatan republic ini mencakup seluruh bekas Hindia Belanda sejak proklamasi kemerdekaan mereka pada 17 Agustus 1945.

Bagi mereka, itu dipahami bahwa Papua akan memutuskan untuk berintegrasi dengan Indonesia pada hari yang sudah ditentukan. Selama negosiasi di New York, istilah ‘kedaulatan’ telah dihindari oleh semua pihak, dan untuk Indonesia perjanjian telah diterima hanya karena penentuan pendapat diatur sumir, yang berarti memberi kebebasan untuk mengatur pelaksanaannya. Kata ‘penentuan pendapat’ itu sendiri, seperti tercantum dalam proposal awal PBB, telah diganti dengan istilah ‘Act of Free Choice’, sedangkan tugas melaksanakan operasi sepenuhnya dipercayakan kepada Indonesia.

Perjanjian menegaskan bahwa saat pelaksanaan pendapat harus ada wakil dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memantau pelaksanaannya, namun fungsinya terbatas ‘memberikan saran, membantu dan berpartisipasi dalam pengaturan yang menjadi tanggung jawab Indonesia untuk penentuan pendapat itu.” Jadi pada akhirnya Indonesia memiliki pengaruh penuh untuk menangani masalah ini sesuai dengan kepentingannya sendiri. Pelaksanaan penentuan pendapat akan dilaporkan Sekretaris Jenderal PBB kepada Majelis Umum PBB. Dalam hal ini, Majelis Umum hanya menerima saja laporan tersebut. Formula ini memungkinkan Majelis untuk menyatakan pendapat sendiri, akan tetapi hal itu secara eksplisit tidak menjadi tumpuan penafsiran.

Menurut ketentuan perjanjian tersebut, tidak ada yang tersisa bagi Belanda untuk mengatur pentahapan mereka sendiri dalam waktu singkat dan negara ini harus membiayai separuh biaya administrasi PBB dan penentuan pendapat. Orang Papua tidak dilibatkan sama sekali tentang perjanjian itu, dan harus menunggu untuk masa depan. Transfer kekuasaan akan difasilitasi oleh United Nations Temporary Administration (UNTEA).

Penduduk Papua sendiri membayangkan bahwa mereka akan mempertahankan diri dalam administrasi Belanda untuk kemudian bergabung dalam persekutuan kemakmuran dengan wilayah di sekitarnya yang sama-sama berumpun Melanisia, yang saat itu masih dikendalikan oleh Australia. Akan tetapi ketegangan segera timbul sejak Agustus 1962 dan harapan itu nampaknya menjadi romantisme belaka. Belanda hanya meyakinkan penduduk Papua bahwa suatu saat mereka akan melakukan penentuan nasib mereka sendiri.

Masalah penentuan pendapat dibahas dalam dewan dan lembaga-lembaga adat utama di Papua. Ada pembicaraan serius tentang deklarasi kemerdekaan secepatnya tetapi nampaknya sia-sia belaka karena Belanda enggan campur tangan dan lagipula mereka menegaskan kekuatan mereka tidak mampu mengimbangi kekuatan Indonesia.

Pada minggu ketiga di bulan September 1962 diadakan suatu permusyawaratan yang dihadiri tidak kurang dari 100 orang perwakilan masyarakat Papua. Permusyawaratan itu, yang dikenal Kongres Nasional Rakyat Papua, memutuskan untuk menyetujui Perjanjian New York, sembari bersedia untuk bekerjasama dalam transfer kekuasaan dari UNTEA kepada Indonesia. Namun, mereka juga memutuskan untuk mempertimbangkan secara penuh keinginan untuk menentukan nasib sendiri dalam kerangka penentuan pendapat yang digelar kemudian. Banyak pengamat menilai bahwa suara masyarakat Papua tidak dihormati secara bebas, namun para pemuka adat menyadari bahwa hingga saat itu tidak ada pilihan lain yang lebih baik.

Suatu ujian datang tak lama setelah penyerahan kekuasaan sementara dari UNTEA kepada Indonesia pada 1 Oktober 1962, yang kemudian diikuti dengan masuknya pejabat dan militer Indonesia. Segala sesuatunya berkembang lebih cepat dari perkiraan semula.

Kontak awal dengan pemerintah Indonesia nampaknya berjalan lancar, lebih-lebih ada hal yang dipahami sebagai janji melalui ucapan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Soebandrio mengenai otonomi penduduk Papua di masa depan dan prediksi kemakmuran apabila bergabung dengan Indonesia.

Namun, militer bergerak cepat. Mereka merangsek ke wilayah Papua dengan sikap sebagai seorang penjajah. Diikuti dengan semakin bertambahnya pejabat-pejabat yang ditempatkan di Papua, yang kemudian makin memperburuk situasi dalam waktu-waktu berikutnya.

Lapangan kerja dimonopoli, perawatan medis bahkan hilang, sistem pendidikan kehilangan panduan, diikuti dengan pembungkaman kebebasan berbicara dan penghilangan institusi demokrasi lokal seperti dewan perwakilan dan partai politik.

Insiden mematikan pertama terjadi pada awal Desember 1962, ketika para pemimpin Papua ingin merayakan ulang tahun pertama pengibaran bendera mereka sendiri tahun sebelumnya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan ancaman dari PBB, tetapi juga reaksi keras dari militer Indonesia.

Sekitar 50 mahasiswa yang mengungsi ke Papua Nugini ditahan dan dipulangkan kembali oleh pemerintah Australia, yang nampaknya enggan ikut campur tangan keadaan di Papua bagian Barat. Ketika sampai di Papua, mereka dipenjarakan dan disiksa. Itu adalah permulaan teror dan kemudian berkembang lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Keadaan seperti itu jelas tidak menjadi prakondisi bagus bagi pelaksanaan penentuan pendapat yang bebas, seperti diakui dalam hukum internasional, yang dijanjikan dalam Perjanjian New York. Kedatangan delegasi Kongres Rakyat Papua yang dipimpin oleh Herman Wajoi ke Jakarta pada bulan Oktober sebelumnya telah memicu permasalahan baru. Delegasi ini menemui beberapa petinggi cabinet, termasuk Jenderal Nasution dan Soebandrio. Mereka membawa proposal untuk pelaksanaan penentuan pendapat pada bulan Mei 1963, saat Belanda secara total telah meninggalkan wilayah itu. Proposal itu diklaim sebagai hasil permusyawaratan seminggu sebelumnya.

Menteri Soebandrio menolak membahas lebih lanjut proposal itu, karena dianggap akan “merendahkan derajat kita.” Dia menjelaskan bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerang Papua, sebagaimana telah dikumandangkan sebelumnya, apalagi ingin menguasai, akan tetapi semua itu demi melaksanakan prinsip kemerdekaan. Soebandrio menuduh Belanda telah meninggalkan bom waktu bagi kasus Papua. Delegasi Papua pun kemudian menarik diri dari perundingan tersebut. Bagi mereka, pernyataan Soebandrio berarti sinyal bahwa penentuan nasib sendiri sama sekali tidak berkepentingan dengan penduduk Papua.

Salama di Indonesia, Wajoi terus bertindak sebagai juru bicara utama kelompok tersebut, namun Indonesia mengharapkan sebuah pernyataan publik yang sejalan dengan kehendak Jakarta. Wajoi mengungkapkan bahwa PBB harus hengkang dan tidak ada manfaatnya sama sekali penentuan pendapat. Sesudah mereka kembali ke Papua, kepada kolega Belanda, mereka mengaku dipaksa oleh Indonesia untuk mengungkapkan pernyataan tersebut.

Kampanye anti penentuan pendapat kemudian digagas oleh Herman Wajoi sebagai tokoh utama. Kedutaan Australia di Jakarta menuduh Wajoi tak lebih sebagai seorang “penjilat.” Setelah kembali ke Papua, Wajoi kemudian menghimpun hubungan dengan beberapa tokoh seperti Frits Kirihio dan Lukas Rumkorem yang sekarang sepenuhnya berpihak pada Indonesia, sebuah postition yang mencerminkan paruh pertama keputusan yang dibuat oleh Kongres Papua.

Sisi lain, bagaimanapun, tampaknya mudah dilupakan. Pada awal Januari, saat posisi Jakarta menguat, demonstrasi terjadi di berbagai bagian dari Papua, menyerukan pembatalan penentuan pendapat dan penarikan secepatnya pasukan dan personel PBB. Tersedia bukti bahwa peristiwa ini terjadi di bawah tekanan besar dan represif militer.

Di Jakarta, Soekarno semakin mempertegas posisi Indonesia yang anti penentuan pendapat. Dia didukung Duta Besar AS, Howard Jones, yang kini sedang dalam perjalanan kembali dari jabatannya di Jakarta. Jones melakukan yang terbaik untuk menggemakan suara-suara Indonesia selama perjalanannya. Di New York perwakilan Indonesia Nico Palar melakukan hal yang sama di PBB.

Upaya ini tidak memiliki efek langsung, karena pihak-pihak lain yang terlibat dalam Perjanjian New York tidak menyerah secara resmi. Baik AS maupun Belanda sama-sama bersikeras Indonesia harus memainkan permainan sesuai dengan aturan yang ditetapkan di New York. Namun pada akhirnya itu tidak sia-sia, dilihat dari sudut pandang Indonesia.

Pendekatan represif yang dilakukan telah melemahkan posisi Belanda, yang kini cenderung menyerah pada hal-hal praktis sebanyak mungkin untuk mencegah masalah lebih lanjut. Jangka waktu administrasi PBB dibatasi hanya sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, hari yang dianggap hari pertama pelaksanaan pemerintahan PBB-Indonesia. Ketika tiba hari itu, orang Indonesia di Papua dengan kekuatan penuh diizinkan untuk mengambil alih tanggung jawab.

Hal-hal yang sedikit berbeda dengan Perjanjian New York adalah pelaksanaan penentuan pendapat. Itu bukan hal yang harus diputuskan sekaligus, tetapi baik politisi Belanda maupun AS memberikan dukungan bahwa hal itu tetap harus dilaksanakan.

Namun, sementara itu Indonesia tetap kukuh pada pendiriannya. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa, ketika UNTEA telah selesai tugasnya, sekelompok kecil pejabat PBB harus tinggal di Papua untuk mengatur kerja sama ekonomi dan membuat persiapan untuk penentuan pendapat.

Jadi sejak pembentukan UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962 PBB secara bertahap tersandung ke posisi yang agak tidak nyaman. Wakilnya di lapangan mendapat tantangan untuk menjaga operasi perdamaian terbesar dalam sejarah PBB, dan dengan demikian itu adalah ujian bagi organisasi dunia tersebut.

Prestise lalu dipertaruhkan. Tentu saja, perjanjian tersebut telah meninggalkan banyak misteri, tapi setidaknya itu telah dirumuskan menurut standar tata kelola yang baik. Masalah yang muncul banyak. Staf PBB hanya didukung oleh personil sipil kecil, yang terdiri dari beberapa ratus pejabat untuk wilayah sebesar Papua, dibantu oleh 1.500 pasukan keamanan bersenjata yang hampir tidak menjadi ancaman bagi pasukan Indonesia. Selain itu, UNTEA memiliki sangat sedikit staf yang mampu berbahasa Indonesia, maka dengan mundurnya Belanda, komunikasi mereka dengan penduduk Papua menjadi sangat tergantung kepada bantuan Indonesia.

Djalal Abdoh, Kepala UNTEA, segera setelah kedatangannya menyadari hal-hal yang mengancam menyelinap di antara jari-jarinya. Namun, ia memutuskan untuk melakukan yang terbaik dari itu. Terhadap atasan langsungnya di New York, asisten sekretaris jenderal José Rolz-Bennett, dia cukup terbuka dalam memaparkan kesulitan-kesulitan itu, tetapi dalam laporannya yang lebih luas untuk Majelis Umum, ia mengklaim telah menjalankan segala sesuatunya. Pernyataan itu terutama disampaikan dalam laporan akhir pada bulan Mei 1963. Abdoh mengklaim bahwa UNTEA telah sukses menjalankan misinya, dan terutama dalam mendorong transfer kekuasaan damai antara Belanda dan pemerintahan Indonesia.

Klaim Abdoh tersebut sudang barang tentu berbeda dengan kenyataan bahwa selama menjalankan misi di  Papua UNTEA gagal menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kebebasan, dan mengalami disorientasi. UNTEA tidak menjamin hak asasi manusia. Sulit namun untuk melihat bagaimana hal ini bisa terjadi.

Berhentinya operasi UNTEA pada 1 Mei 1963 memunculkan periode isolasi. Bekas wilayah Hindia Belanda itu sekarang menjadi provinsi Indonesia. Pejabat terkemuka komando militer setempat adalah orang yang paling berkuasa di wilayah itu, bersama-sama dengan perwakilan sipil pemerintahan Jakarta.

Mereka menetapkan diri mendidik orang Papua untuk hidup dalam demokrasi terpimpin Soekarno. Sejak itu orang asing dilarang memasuki wilayah Papua dan informasi urusan internal berada di tangan para pejabat Indonesia dan kantor berita pemerintah yaitu Antara. Penyebaran informasi pemerintah mencoba untuk memberikan gambaran kemajuan dengan memperluas sekolah-sekolah, universitas baru dan pejabat Indonesia yang bekerja keras bagi kemajuan Papua.

Kadang-kadang kesuksesan lebih dikemukakan. Ketika pakar Australia Herbert Feith dan MA Jaspan mengunjungi Indonesia pada tahun 1964 mereka memberi gambaran lebih positif yang menenteramkan pembaca Indonesia. Untuk sisanya, laporan lebih tertata menyelinap keluar ditulis oleh beberapa pedagang, wartawan atau diplomat. Informasi lebih realistis juga disaring melalui intelijen Australia, berdasarkan laporan dari buronan Papua yang telah menyeberangi perbatasan.

Para pemimpin Papua sejak zaman Belanda, Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo, yang mencari perlindungan di Belanda, memperoleh informasi dari sumber yang sama. Dalam ulasan ringkas mereka menyediakan setidaknya gambaran yang lebih kredibel mengenai apa yang terjadi. Mereka meminta perhatian untuk meningkatkan ketahanan Papua dan pemberontakan di Manokwari pada tahun 1965 dan tahun-tahun berikutnya yang dilawan dengan kekerasan oleh tentara dan angkatan udara Indonesia. Jumlah korban kini meningkat tajam dan mungkin mencapai angka ribuan.

Namun, semua itu tidak merusak posisi Indonesia. Negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat dan Belanda, akhirnya bebas dari konflik di sebelah barat New Guinea dan sekarang benar-benar fokus pada Indonesia. Para pejabat PBB menutup mata mereka juga. Ketika asisten sekretaris jenderal PBB Rolz-Bennett mengunjungi Indonesia pada tahun 1965, ia bertekad menghindari semua kontak dengan tokoh masyarakat Papua. Dia sengaja menolak untuk menerima kompilasi dari informasi telah disiapkan untuknya oleh mantan anggota Dewan Papua, Baldus Mofu, yang pada akhirnya harus diselundupkan ke New York melalui pintu belakang.

Rolz-Bennett hanya mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ia tidak memperoleh masalah apapun soal Papua, dan ia lebih antusias tentang fakta bahwa para pemimpin Indonesia Soebandrio dan Soekarno telah menghabiskan waktu sejam atau lebih untuk berdiskusi dengan dia sebelum kunjungan ke China. Tidak semua harapan untuk masa depan penentuan pendapat harus menyerah; ini kesimpulannya. Namun bukan itu yang ada dalam pikiran Soekarno. Tak lama kemudian Soekarno memutuskan untuk menarik diri dari PBB, dan agenda penentuan pendapat bisa saja dienyahkan.

Keadaan berubah pada bulan-bulan terakhir tahun 1965 ketika, di Indonesia, era Sukarno berakhir dan administrasi baru mengambil alih di bawah Jenderal Soeharto. Namun, oleh para pemimpin blok Barat ia dianggap sebagai pelindung terbaik terhadap ancaman komunisme di Asia, dan mereka bersemangat untuk mendukungnya.

Soeharto membutuhkan bantuan Barat untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang telah jatuh ke dalam kekacauan selama bertahun-tahun masa pemerintahan Sukarno, tapi itu jelas bagi semua pihak bahwa pemerintah baru harus menunjukkan niat baik dan penghormatan terhadap tatanan internasional jika bantuan tersebut diinginkan. Penentuan pendapat di Papua menawarkan kesempatan baik bagi Suharto untuk menjauhkan diri dari pemerintahan sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Adam Malik mengunjungi Provinsi Papua pada pertengahan 1966, disertai oleh sekelompok besar wartawan. Mereka memperoleh aspirasi rakyat Papua yang bergegas memberitahu mereka tentang situasi bencana yang akan dihadapi. Hebatnya, Malik begitu memperhatikan pendapat itu. Dalam pidato-pidatonya ia menyampaikan kritik adanya maladministrasi dan penjarahan wilayah ini yang dilakukan oleh pejabat dan militer dari Jawa, artinya orang yang sama yang menyambutnya ke Papua. Ucapan Malik tentu saja menuai mencengangkan petinggi lokal Papua.

Mereka tidak punya pilihan lain selain menerimanya untuk sementara waktu, tapi setelah kepergian sang menteri, situasi tidak banyak berubah. Beberapa perubahan terjadi di eselon atas, tapi pada dasarnya hal-hal tetap dikendalikan mereka.

Sikap Indonesia mengeras lagi dengan usulan penentuan pendapat. Itu seiring dengan penunjukan diplomat Bolivia Fernando Ortiz Sanz sebagai wakil sekretaris jenderal tahun 1968 untuk memantau peristiwa pada tahun-tahun berikut. Soeharto bersedia untuk mengatur penentuan pendapat, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa ia hanya akan menyetujui penentuan pendapat itu jika hasilnya memihak Indonesia. Di Papua sendiri dilakukan upaya oleh penduduk untuk mengatur kampanye mereka sendiri. Mereka berharap akan mendapatkan dukungan dari PBB dan dunia.

Misi Ortiz Sanz dalam banyak hal mengulang misi yang telah dilakukan oleh Djalal Abdoh. Tugas pertamanya adalah mendapatkan informasi tentang situasi di Papua Barat dengan membaca berkas yang tersedia di markas besar PBB di New York. Di sana ia dikunjungi oleh Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo, yang memberinya banyak informasi lokal. Ada banyak bukti bahwa Ortiz Sanz menghargai ini, dan segera menyadarkannya bahwa misi itu bukanlah tugas yang mudah. Sanz merasa memasuki misi yang penuh jebakan.

Selain itu Sanz merasa sebagai pejabat yang terbuang akibat minimnya dukungan staf. Lagipula Indonesia, yang mestinya membayar setengah dari biaya misi itu, menekankan bahwa mereka tidak memiliki sarana untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Belanda, yang juga menanggung memberikan kontribusi setengah lainnya, hampir tidak protes. Jadi itu jelas dari awal bahwa wakil dari PBB akan menjadi tergantung pada Indonesia untuk semua hal-hal praktis. Namun itu tidak mencegah Sanz ke Jakarta pada Agustus 1968 dengan semangat tinggi, menceritakan di Departemen Luar Negeri bahwa ia ingin memastikan bahwa penentuan pendapat yang bebas diselenggarakan. “Dia lebih suka mengundurkan diri daripada harus mengarahkan lelucon”. Pernyataan-pernyataan ini mengejutkan para diplomat AS, yang merasa bahwa ide-ide tersebut akan menimbulkan konfrontasi langsung dengan Indonesia.

Pertemuan pertamanya dengan pemimpin Indonesia menggelisahkan dan hubungan dengan mitranya dari Indonesia, Sudjarwo Tjondronegoro, tegang sejak awal. Sudjarwo, seorang diplomat senior yang telah berpartisipasi dalam negosiasi sebelum Perjanjian New York dan telah menjadi duta besar Indonesia pertama di Den Haag setelah pembukaan kembali hubungan diplomatik dengan Belanda, adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Ia sepenuhnya menguasai persoalan itu dan dalam kontak masa depannya dengan Ortiz Sanz dia melihat cocok untuk membangun perangkap yang dibutuhkan untuk membuat lawannya tersandung setiap kali diinginkan. Adam Malik bisa membuat pilihan yang lebih baik.

Tentu saja ini bukan tempat menguraikan secara rinci perihal penentuan pendapat, tapi saya akan membahas beberapa hal penting. Untuk pelaksanaan tugasnya penting bagi Ortiz Sanz agar dapat menginformasikan ke PBB bahwa penentuan pendapat telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian New York, yang mengatakan, tanpa paksaan dan dengan metode yang kompatibel dengan praktek internasional.

Namun, ia pasti bukan satu-satunya penentu. Dia harus memperhitungkan Sudjarwo, selalu mengingatkan dia tentang fakta bahwa penentuan pendapat adalah urusan ekslusif Indonesia, dan oleh sebab itu, tugas dari perwakilan PBB hanyalah untuk ‘menyarankan, mengamati dan berpartisipasi’ dalam pembuatan dan pelaksanaan dari setiap pengaturan.

Melihat latar belakang sejarah, misi Sanz nampaknya mustahil untuk dapat membawa keadaan menjadi lebih baik. Meskipun saat itu pemberontakan di Manokwari tidak memperoleh penyelesaian, ada kesempatan baik bahwa peluang baru akan muncul. Orang Papua berada dalam semangat yang tinggi untuk menyambut penentuan pendapat. Bagi mereka, itu harus dilaksanakan sekarang atau tidak pernah sama sekali, dan mereka sepenuhnya menyadari itu. Namun, Indonesia waspada juga. Untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan pasukan militer dikerahkan, dengan kekuatan sekitar 16.000 tentara dan dikendalikan oleh Sarwo Edhie.

Secara keseluruhan, otoritas sipil dan militer Indonesia sangat efektif dalam menangani kepentingan mereka sendiri. Ancaman disebar pada lebih banyak tempat untuk membatasi bahaya pemberontakan massa di Jayapura.

Namun demikian, ketegangan muncul pada saat kedatangan para pejabat tinggi Indonesia di bandara Jayapura pada 11 April 1969 untuk mempersiapkan pemungutan suara. Kelompok-kelompok besar orang Papua berkumpul bersama-sama untuk menuntut pemilihan yang bebas atas one man, one vote.

Hal itu segera diatas dan setidaknya seratus dari pemimpin kelompok dibawa dalam truk tentara. Demonstrasi baru berlangsung beberapa hari kemudian di depan kediaman Ortiz Sanz di Jayapura. Hal yang paling menakjubkan adalah sekalipun Sanz mengetahui itu semua namun ia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan tidak melaporkan hal itu ke New York. Informasi lebih rinci harus datang dari anggota staf delegasi.

Penjelasan untuk perilaku aneh ini mungkin karena utusan PBB telah kehilangan orientasi pada saat itu, dan itu serupa dengan yang menimpa Abdoh sebelumnya  sehingga Sanz memilih bungkam dan memalingkan muka, hanya untuk menjaga jangan sampai ada citra buruk yang melekat bukan hanya pada PBB, tetapi reputasi dirinya juga.

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Selama tur pertamanya memasuki Papua pada bulan-bulan terakhir 1968, ia antusias disambut oleh banyak orang Papua yang merasa bahwa kesedihan mereka akan segera berakhir. Dari semua sisi ia didekati oleh individu dan komite memberi  surat di mana mereka menjelaskan penderitaan mereka secara rinci dan menuntut pemungutan suara dengan one man one vote; yang semua menyiratkan kehendak untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Ortiz Sanz dengan hati-hati mengumpulkan laporan ini dan mengirim ke New York. Laporan juga disampaikan kepada Sudjarwo untuk memperoleh tanggapan. Hasilnya justru di luar dugaan. Sudjarwo merasa terhina. Sejak saat itu ia mulai mengecam rekan PBB itu sebagai orang bodoh yang tidak tahu tentang jenis dunia yang ia masuki. Hal itu menjadi jalan untuk menciptakan kesan bahwa Indonesia sekarang mulai kampanye anti-plebisit lagi.

Seperti yang pernah menimpa Djalal Abdoh, perwakilan PBB dihadapkan dengan petisi pro-Indonesia yang menekankan bahwa Papua telah memilih pemerintahan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan tidak perlu penentuan pendapat sama sekali. Surat-surat ini sebagian besar disusun seragam dan nampaknya sengaja diproduksi secara massal. Pada awalnya Ortiz Sanz protes dan ia menyampaikan ke New York bahwa petisi itu jelas hasil dari intervensi Indonesia. Sejak Februari 1969 dan seterusnya ia berhenti memprotes dan hanya melaporkan bahwa ia telah menerima surat pro dan kontra.

Oleh sebab itu laporan Sanz mulai berubah pada bulan-bulan pertama tahun 1969. Ia meniru taktik Abdoh sebelumnya. Konfrontasi dengan Papua dan kontak dengan rekan-rekannya di Indonesia telah memberinya pelajaran. Lagipula Sudjarwo telah mengajukan protes ke PBB karena utusannya telah menjalankan sesuatu di luar kewajibannya dan untuk itu harus diberi peringantan.

Situasi di lapangan menjadi penentu. Penentuan pendapat rakyat harus dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat. Indonesia mengenal tradisi permufakatan yang barangkali bisa dipertimbangkan sebagai alternatif pengambilan keputusan. Hubungan Sanz dengan atasannya di New York disertai perselisihan kecil mengenai siapa yang harus dipersalahkan jika penentuan pendapat gagal dilaksanakan.

Dalam prosesnya, Ortiz Sanz mengecilkan aspirasi demokrasi dengan mengakui bahwa pemilu mungkin tidak dapat dilakukan di semua tempat, tapi bisa dilakukan setidaknya di kota-kota besar, seperti yang telah dilakukan sebelumnya dalam pemilu Dewan Papua zaman Belanda. Dalam diskusi dengan mitra Indonesia, ia menyarankan mereka untuk menjamin hasil yang menguntungkan bagi Indonesia yang pada saat yang sama akan memberikan kredibilitas bahwa demokrasi telah ditegakkan. Indonesia harus menampakkan diri tidak melakukan intervensi dalam pemungutan suara.

Pemungutan suara dilaksanakan sejak 15 Juli 1969 di Merauke dan kemudian hasilnya ditetapkan di Jayapura pada 2 Agustus 1969. Hasilnya tidak mengejutkan. Seratus persen suara mendukung berintegrasi dengan Indonesia. Pemungutan suara dilakukan terdesentralisasi pada 8 distrik di seluruh wilayah Papua. Para pemilih diseleksi oleh sebuah komite dan kadang-kadang mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus diperbuat. Semua pemilih di bawa ke tempat pemungutan suara sebulan sebelumnya dan secara hati-hati diberikan bimbingan teknis. Dengan demikian, dipastikan tidak ada pilihan yang harus diberikan oleh mereka, selain bergabung dengan Indonesia.

Catatan singkat diberikan dalam kertas suara mengenai apa yang ditanyakan. Para wartawan dilarang melihat. Sanz dan diplomat asing sebagai pengamat dalam jumlah terbatas hanya boleh tinggal di sepanjang garis batas tempat pemungutan suara. Kontak langsung staf PBB dengan penduduk Papua dicegah. Partai politik berbaris sepanjang lapangan terbang hingga tempat pemungutan suara. Mereka hanya boleh meninjau dan mengamati. Di kemudian hari diketahui, bahwa PBB sama sekali disingkirkan dari berbagai tahapan pemungutan suara itu.

Kalangan Indonesia menegaskan kepada Sanz, bahwa merujuk kepada Perjanjian New York, makna “berperan serta” dalam pemungutan suara tidak harus merujuk kepada pengertian “menghadiri” pemungutan suara. Dengan demikian, Sanz memperoleh apa yang ia harapkan. Ia tidak bisa menuntut peran lebih banyak lagi. Dia tidak mengarahkan “lelucon” apapun dan ia mentoleransi apapun yang diperhatikan.

Menjelang akhir pemungutan suara, para diplomat asing kembali ke Jakarta dan kemudian berkumpul di Kedutaan AS. Mereka secara bebas diperbolehkan untuk menyuarakan pendapatnya. Phinit Akson, duta besar Thailand, banyak memberikan pendapat. Pendapatnya getir. Ia mengatakan pasukan militer berada di mana-mana. Bagaimana bisa suatu sikap bebas ditentukan di bawah tekanan militer seperti itu. Martabat pemilih, kata Akson, jelas sudah diabaikan.

Duta Besar Belanda Scheltema mencoba menyentuh kejadian ringan dengan menyatakan bahwa di Wamena setidaknya satu dari para pemilih telah menyatakan harapan bahwa pemerintah akan untuk perubahan di masa depan. Secara jujur, Scheltema mengaku kesulitan untuk melaporkan adanya kondisi positif kepada Parlemen Belanda. Jalan keluar yang akan ditempuh adalah membatasi dirinya untuk mengatakan apa yang ia lihat sendiri, meninggalkan banyak hal yang diketahui dari sumber yang berbeda.

Ortiz Sanz melakukan hal yang sama dalam laporannya kepada PBB. Laporannya mengatakan bahwa di Papua penentuan pendapat telah dilaksanakan. Majelis Umum PBB melakukan hal yang sama. Seperti disebutkan sebelumnya, hanya mencatat peristiwa itu, sesuatu yang memang menjadi satu-satunya kewajiban mereka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s