Komisi Yudisial Tidak Boleh Terlibat dalam Seleksi dan Rekrutmen Hakim

Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 (UU Peradilan Umum), Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama), dan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) mengatur  keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.

Konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan konstitusional bagi Komisi Yudisial guna turut serta dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan tata usaha negara. Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pertanyaan pertama yang akan dijawab bahwa apakah kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa KY memiliki wewenang Iain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah open legal policy yang sangat terbuka asalkan dengan niat baik yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang maka wewenang tersebut berada dalam ruang tak berbatas?
Bahwa betul sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam UUD 1945, kemudian diatur dalam undang-undang, tidaklah berarti apa yang diatur dalam Undang- Undang tersebut secara otomatis inkonstitusional. Namun yang pasti bahwa sesuatu yang telah diatur secara spesifik, definitif dan/atau limitative, tersurat jelas dalam UUD 1945, menyangkut kewenangan lembaga Negara yang sifatnya komplementer, atau supporting organ, state auxiliary organ seperti Komisi Yudisial namun Undang-Undang memperluas kewenangannya adalah inkonstitusional.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah Pengawas, dalam makna external control. Dalam dunia hukum, termasuk hukum tata negara, perbuatan mengawas (to control) berbeda dengan perbuatan memilih (to select). Tatkala Komisi Yudisial selaku pengawas dilibatkan dalam proses seleksi hakim bersama Mahkamah Agung maka terjadi keadaan anomali bagai memasukkan benda (partikel) asing ke dalam tubuh organis yang hidup, yang pada ketikanya berakhir menjadi tubuh organis yang mati suri, menjelang mati.

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisiai bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim“.
Buku Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan HasilPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, menggarisbawahi bahwa Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 ini hadir karena didasari pemikiran bahwa Hakim Agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi Hakim Agung duduk pada tingkat Peradilan Tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handa! dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum.

Akan tetapi, sayangnya, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 cenderung lebih menempatkan Komisi Yudisial sebagai penjaga (watchdog) yang hanya di – desain untuk mencari kesalahan hakim daripada sebagai mitra kerja sejajar (sparring partner) yang selain mencari kesalahan juga bisa memberikan penghargaan terhadap prestasi, bahkan memperjuangkan kesejahteraannya.

Selain mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan itu diterjemahkan menjadi bentuk pengawasan yang didesain secara tidak maksimal oleh Undang-Undang Komisi Yudisial, sehingga akhirnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005 /PUU- IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006).

Oleh karena seleksi pengangkatan hakim adalah persoalan yang bersifat administratif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyebutkan: “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk sepenuhnya terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim.

Hal ini beralasan, sebab ketentuan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai sistem pengelolaan pengadilan satu atap (one roofsystem).Pengadilan sekaligus mengelola urusan organisasi, administrasi, finansial, dan teknis penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam dalam rekruitmen hakim.Sistem satu atap didasarkan pada pemikiranuntuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim.

Keikutsertaan pemerintah ataupun institusi lain di dalam mengelola organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman, dipandang dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Selain untuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, sistem satu atap juga menjadi penting ditinjau dari sistem administrasi pengelolaan.

Pertanyaaanya adalah apakah keterlibatan KY bersama MA dalam proses seleksi hakim adalah hal yang buruk? jawabannya tentu tidak. Begitupula apakah buruk kalau KY diarahkan sejak dari awal melakukan kegiatan preventif dengan MA guna terjaganya dan tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat konstitusi.?Jawabannya, tentu tidak, namun hal ini bukan soal menguji niat tersebut baik atau buruk namun yang ingin dilakukan adalah menguji apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang  konstitusional atau tidak, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, konstitusbnalisme atau tidak.

Dalam konteks ini, KY hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.Hakim Agung adalah species dari genus bernama hakim seperti yang telah ditentukan dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-1V/2006.Oleh karenanya ketentuan tentang spesies atau jenis hakim apa yang dapat diusulkan oleh KY dalam proses seleksi pengangkatannya atau keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim, sudah spesifik, definitif dan limitatif tersurat jelas hanya kepada “hakim agung” itupun hanya sekadar “mengusulkan”, bukan yang lain. Hal ini sebenarnya sudah terkonfirmasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang masuknya Komisi Yudisial pada tingkat konstitusi yang kemudian menyebut hanya kepada hakim agung saja yang menjadi objek kewenangan KY dalam hal seleksi itupun sebatas hanya “mengusulkan”.

Jadi, untuk seleksi pengangkatan hakim diluar hakim agung, tidak dimasukkan peran KY secara tersurat jelas, karena pengangkatan hakim tersebut, tidak melibatkan institusi politik seperti DPR dan Presiden sebagai lembaga politik. Oleh karenanya, pengangkatan hakim yang tidak melibatkan lembaga politik (DPR dan Presiden) tidak terlalu krusial dianggap menganggu MA selaku pelaku kekuasaan kehakiman dan karenanya tidak perlu menghadirkan KY untuk seleksi hakim.Konstitusi memberikan hal tersebut tetap menjadi bagian dari kewenangan eksklusif MA sendiri selaku pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.(Pasal 24A UUD 1945).

Selama ini, seleksi pengangkatan calon hakim selama ini dilakukan Mahkamah Agung selalu dimulai dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi CPNS, kemudian mengikuti Pendidikan Calon Hakim (Diklat Cakim) selama 2 tahun 6 bulan. Apabila dinyatakan lulus oleh rapat pleno, maka yang bersangkutan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden Rl sebagai kepala Negara untuk diangkat menjadi hakim, bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus pendidikan hakim, mereka menjadi PNS sebagai staf di lingkungan peradilan. Demikianlah Mahkamah Agung memaknai dan melaksanakan mekanisme proses seleksi calon hakim yang berlaku sejak tahun 2004 sampai tahun 2010.
Mekanisme seleksi calon hakim tersebut didasarkan pula kepada fakta bahwa system pembinaan jenjang kepegawaian dan kepangkatan hakim masih dilakukan secara reguler mengikuti jenjang kenaikan pangkat PNS, yaitu 4 tahun sekali kenaikan pangkat, penggajian selama calon hakim masih mengikuti standar penggajian calon PNS.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung Rl telah melakukan seleksi calon PNS calon hakim,dan telah menjaring sebanyak 216 peserta yang dinyatakan lulus, selanjutnya dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan teori dan magang (praktek) di Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Pusdiklatkumdil) Mahkamah Agung selama 2 tahun 6 bulan (termasuk waktu pendidikan magang di pengadilan yang ditunjuk). Proses seleksi calon PNS calon Hakim tersebut dilakukan Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial baik secara anggaran biaya dan nomenklatur kewenangan pengangkatan calon PNS calon hakim tidak tersedia untuk itu.

Selama ini pula, Mahkamah Agung melibatkan Komisi Yudisial untuk mengajar materi Diklat “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH), melakukan pengawasan pelaksanaan Diklat calon hakim, serta memantau jalannya proses magang para calon hakim di Pengadilan yang ditujuk sebagai tempat magang.

Kemudian di akhir pelaksanaan Diklat Calon Hakim, Kepala Badan Puslitbang diklat kumdil Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno yang anggotanya terdiri dari Mahkamah Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung, Direktorat Jendral terkait, dan Komisi Yudisial untuk menentukan kelulusan para peserta Diklat Calon Hakim.

Menurut Mahkamah Agung, Komisi Yudisial setelah diundang dengan surat undangan resmi sebanyak 5 (lima) kali untuk menghadiri rapat pleno, tetapi KY tidak mau hadir, dengan alasan tetap minta agar diikutsertakan dalam seleksi calon hakim sejak penerimaan calon PNS calon hakim.
Peserta Diklat calon hakim yang dinyatakan lulus oleh rapat pleno, selanjutnya Ketua Mahkamah Agung mengusulkan mereka kepada Presiden Rl untuk diangkat menjadi hakim.

Bagi peserta Diklat calon hakim yang dinyatakan tidak lulus, tidak diusulkan menjadi hakim, tetapi tetap berstatus sebagai staf/PNS di pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa proses seleksi CPNS calon hakim tersebut sudah benar, dan mereka yang telah diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden Rl telah pula disetujui dan telah diterbitkan SK hakimnya, maka selanjutnya oleh Direktorat Jendral masing-masing lingkungan peradilan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penempatan sebagai hakim di pengadilan di seluruh Indonesia mengingat kebutuhan hakim yang sangat mendesak.
Belakangan, karena Komisi Yudisial menyatakan bahwa proses seleksi PNS calon hakim tersebut tidak sah, maka Mahkamah Agung mengambil jalan keluar dengan mengadakan pertemuan dengan KY dan menghasilkan Peraturan Bersama MA dan KY, sehingga terbitlah Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012 tanggal 27 September 2012, untuk mengesahkan proses seleksi calon hakim yang dilakukan MATahun 2010, dan KY tidak lagi mempersoaikan keabsahan proses seleksi calon hakim yang berlangsung pada tahun 2010 tersebut.

Sejak saat itu, Mahkamah Agung tidak pernah lagi melakukan proses seleksi calon hakim, karena KY tetap menuntut agar proses seleksi calon hakim dilakukan Mahkamah Agung bersama-sama dengan KY, yaitu sejak penerimaan CPNS Calon Hakim, padahal KY tidak memiliki anggaran biaya untuk seleksi CPNS Calon Hakim, karena tidak ada nomenklatur untuk itu sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dampak riil sejak tahun 2010 sampai sekarang yang telah berlangsung 5 tahun, Mahkamah Agung kekurangan hakim untuk 3 (tiga) lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sebanyak 1500 orang hakim, dan berdampak langsung kepada pelayanan penegakan hukum dan keadiian kepada masyarakat.

Sebagai bukti kesungguhan MA menerima dengan baik kehadiran KY sepanjang sesuai dengan tugas yang diberikan konstitusi adalah telah ditandai dengan lahirnya beberapa peraturan tentang pelaksanaan pengawasan KE dan PPH dan berulangkali dilakukan sidang MKH untuk melakukan pemeriksaan bersama antara MA dan KY dalam hal terjadi pelanggaran KE dan PPH. Hakim yang direkomendasikan diberhentikan melalui Majelis Kehormatan Hakim, maka rekomendasi tersebut oleh MA langsung ditindaklanjuti, meskipun yang diperiksa itu hakim agung sekalipun, karena memang tugas pengawasan yang dijalankan KY sesuai dengan konstitusi. Tidak ada satu pun rekomendasi hasil pemeriksaan KY yang diajukan ke MA yang ditolak oleh MA sepanjang itu mengenai pelanggaran KE dan PPH.

Dalam pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan bersama bahwa KY tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap teknis yustisial, jika ada pengaduan yang diduga melanggar teknis yustisial agar diserahkan ke MA karena menjadi kewenangan MA. Jika ada pengaduan yang didalamnya disamping masalah pelanggaran teknis yustisial juga ada dugaan pelanggaran kode etik lainnya, ditentukan bahwa KY mengusulkan kepada MA untuk dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dan MA, atau menyerahkan Pengaduan tersebut kepada MA, akan tetapi kenyataannya KY melakukan pemeriksaan sendiri terhadap pelanggaran teknis yustisial bahkan mengajukan rekomendasi agar hakim yang mengadili perkara tersebut untuk dijatuhi hukuman disiplin, tentu tidak dapat dilaksanakan oleh MA, karena melanggar independensi hakim yang dijamin kemerdekaannya dalam konstitusi, dan bertentangan pula dengan peraturan bersama yang telah disepakati.

Hal tersebut menjadi persoalan sendiri antara MA dan KY, karena KY memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan bahkan memanggil para ahli untuk diperiksa dan didengar keterangannya untuk menguji pendapat hakim dalam putusan. Hal ini sama sekali tidak diperkenankan karena kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas mengadili dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundangan. Jika diduga ada sesuatu di balik putusan hakim, maka sesuatu itu yang dibuktikan, bukan malah putusannya yang diuji dan hakimnya yang disalahkan.

Meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan bahwa ketiga Undang-Undang itu  berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap.”

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Artinya, keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi dan pengangkatan calon hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945.