Keterbelahan, Partisipasi, dan Pilkada Serentak

Salah satu persoalan penting dalam rangka tahapan Pilkada 2015 adalah tahap pengajuan calon oleh partai politik. Ada kekhawatiran bahwa kandidasi ini akan menjadi batu sandungan kelancaran pilkada serentak di 269 daerah pada 9 Desember 2015 yang akan datang. Sementara itu, pengajuan kandidat ke lembaga penyelenggara pemilu telah semakin dekat: 26-28 Juli yang akan datang.
Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awalnya telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9/2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan dijelaskan kembali dalam Surat Eadaran KPU No. 302 tanggal 12 Juni 2015. Aturan ini merupakan turunan dari UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Dalam PKPU No. 9/2015 tersebut, di samping calon perseorangan, aktor utama dalam kandidasi adalah partai atau gabungan partai politik. Harus dipahami pula bahwa partai politik di sini adalah kepengurusan di tingkat pusat (Dewan Pengurus Pusat, DPP) dan bukan pengurus partai dalam struktur lokal.
Di sinilah fokus perhatian harus diberikan. Sudah jamak diketahui publik bahwa di tingkat pusat tidak semua partai solid. Ada konflik kepengurusan ganda yang silih berganti “bertempur” di pengadilan atau merapat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diakui sebagai pengurus yang sah. Ini yang menimpa Golkar dan PPP.
Golkar dan PPP adalah dua partai yang masing-masing punya dua kepengurusan. Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Sementara kader Golkar lain yang menggelar Munas di Jakarta memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, kepengurusan di bawah Agung Laksono lebih diakui berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk PPP, satu kepengurusan dipimpin oleh Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Sementara Muktamar di Jakarta memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum. Romahurmuziy yang lebih dulu mendaftarkan kepengurusan, mendapat pengakuan Menteri Hukum dan HAM. Gugatan kubu Djan Faridz pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kubu Romahurmuziy juga ditolak oleh PTUN.
Nampaknya, KPU berusaha mengkomidir situasi di mana kepentingan partai politik terjaga. Dengan bungkus konsultasi KPU dengan pemerintah dan DPR, maka PKPU No. 9/2015 pun direvisi menjadi PKPU NO. 12/2015. Setelah direvisi, KPU dapat menerima pengusungan pasangan calon dari partai bersengketa asalkan nama pasangan calon yang sama diajukan dalam dua berkas yang berbeda. Poin kedua hasil rapat konsultasi itu menjadi salah satu poin yang dimasukkan ke dalam revisi PKPU.
Ada dua hal lainnya yang turut dimasukkan dalam revisi. Hal pertama adalah dibentuknya koalisi tunggal dalam pengusungan pasangan calon kepala daerah, apabila partai yang berselisih membentuk koalisi. Masing-masing kubu harus bekerja sama dengan koalisi yang sama.
Poin lainnya yang menjadi perhatian dalam revisi berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dualisme partai yang saat ini tengah diusahakan oleh yang berselisih. Jika nantinya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka partai politik tidak dapat mencabut pengajuan pasangan calon kepala daerahnya.
Selain itu, KPU juga memastikan hanya memberi opsi perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga hari bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Lebih dari itu, maka Pilkada akan ditunda dan diikutsertakan pada gelombang kedua tahun pada 2017. Penyelenggara pemilu tidak akan memberi toleransi kepada daerah, karena berkaitan dengan waktu yang mepet. Jadwal pelaksanaan pilkada serentak yang disusun KPU memang memprioritaskan alokasi waktu yang paling sesuai dengan UU Pilkada. Artinya, pilkada serentak gelombang pertama harus selesai pada 2015. Asumsinya, setiap parpol sudah memiliki kader yang siap dicalonkan atau mencalonkan diri, kapan pun kontestasi pilkada dilaksanakan.
Peranan partai menjadi penting sebagai ajang perebutan tiket maju sebagai calon kepala daerah dari partai politik. Tiket partai politik yang terbatas menjadi rebutan para poltisi yang hendak maju dalam kontestasi pilkada, sehingga tak heran banyak menimbulkan gesekan seperti yang terjadi di Ogan Ilir Sumatera Selatan. “Rekomendasi pusat”, sekalipun kadang-kadang berhenti di tataran normatif, menjadi kata sakti untuk menjadi pemutus akhir. Karena keputusan calon yang diusung partai politik dalam Pilkada bergantung pada pimpinan pusat, maka rekomendasi pengurus partai di tingkat lokal seringkali “di-anulir”.
Bagi parpol, absen dalam Pilkada tentu saja menjadi sebuah bencana yang berpotensi merontokkan keberlangsungan parpol. Dengan mendulang suara di daerah, parpol memiliki wewenang dalam membuat kebijakan serta terlibat dalam realisasi proyek-proyek di daerah yang sejatinya berperan sebagai pengawas proyek agar proyek-proyek tersebut sejalan dengan aspirasi rakyat. Dengan menunjukkan kiprahnya di daerah, parpol pun mendapat legitimasi dari akar rumput dan terbuka kesempatan untuk unjuk kekuatan dalam percaturan politik dan kekuasaan di tingkat nasional. Berbagai pertimbangan dan kepentingan diulik secara ad hoc oleh para elite Parpol. Normalnya, setiap Parpol ingin menjadi bagian penting dalam perubahan.
Revisi PKPU No. 9/2015 menjadi PKPU No. 12/2015 menjadi salah satu penunjuk adanya kompromistis politik yang melampaui sukma keadilan. Proses yang elitis dan nihil partisipasi publik menjadi ancaman legitimasi aturan ini, seperti LSM Perludem yang akan mengujinya ke Mahkamah Agung.
Demokrasi mempersyaratkan partisipasi universal tetapi tidak boleh memotong kedaulatan rakyat. Perjuangan mempertahankan pilkada langsung adalah aroma paling penting dari subtansi kedaulatan rakyat tersebut. Rujukan hukum memang penting tetapi moralitas di balik peraturan adalah transaksi yang tidak boleh ditawar atas nama keadaban dan etik publik.
Keterbelahan kepengurusan partai sulit dibebankan kepada rakyat sebagai pemilih. Rakyat tidak bisa dipersalahkan. Friksi terjadi karena lembaga-lembaga demokrasi, termasuk partai politik masih terseok-seok memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
Kegagalan tersebut juga diperparah oleh oportunisme dan pragmatisme politik elite peserta Pilkada. Oportunisme dan pragmatisme politik ini sering menjadi “nada dasar” hasrat kekuasaan. Dengan begitu, banyak elit merasa diri pantas untuk menjadi pemimpin (daerah), tanpa berpijak pada kualitas kompetensi, konstituensi dan integritas. Ini ancaman serius bagi kebutuhan demokrasi dan pemerintahan di negara ini.
Partisipasi partai politik yang berkonflik dalam pilkada tidak memiliki landasan hukum, serta bertentangan dengan konstitusi. Lagipula, sulit untuk memastikan dua kepengurusan yang berselisih mengusung pasangan calon yang sama dalam pilkada. Bagaimana jika salah satu kubu tidak menerima usulan dari kubu lain terkait pasangan calon yang diajukan. Apakah KPU masih memprosesnya atau dianggap tidak ada wakil pasangan calon dari partai berkonflik ikut pilkada?
Pilkada di mana partai yang berkonflik dilibatkan menunjukkan salah satu persoalan serius dalam organ partai yaitu kaderisasi yang tersendat-sendat.

Pilkada serentak 2015, meski belum dilaksanakan, ternyata membuka fakta bahwa parpol belum mampu mengemban fungsi kaderisasi sesuai dengan harapan. Larangan politik dinasti yang dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata sangat berpengaruh lantaran masih banyak parpol yang mengandalkan figur keluarga kuat di daerah. Incumbent selalu menjadi modal untuk mendapatkan calon kepala daerah dari trah keluarga yang sama. Itulah yang menjadi dasar keberatan perwakilan parpol di DPR tentang ketatnya larangan politik dinasti dalam peraturan KPU.
Dengan Pilkada, masyarakat tentu menginginkan perubahan.

Masyarakat ingin ada perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh apatis terhadap politik. Melalui Pilkada, hak-hak politik masyarakat dapat diekspresikan. Pemimpin yang benar dan adil lahir dari partisipasi politik aktif masyarakat. Dengan gairah partipasi politik besar, masyarakat akan mampu memilah dan memilih pemimpin yang pantas untuk kebaikan bersama. Memang, politik sering melekat dengan kelicikan ular, tetapi melalui standar etika dan moral, masyarakat hanya menghendaki pemimpin benar-benar pro-rakyat dan seperti merpati, tanpa kesalahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s