Empat Titik Fenomena Calon Tunggal

Ada hal yang dianggap memungkinkan menggangu pelaksanaan pilkada tahun ini yaitu fenomena calon tunggal kepala daerah.

Menurut catatan Kompas, dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, terdapat 13 daerah yang hanya mempunyai satu pasang bakal calon. Bahkan, di Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, belum ada pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri. Dengan jumlah kurang dari dua pasang calon, pilkada serentak di daerah tersebut tak bisa dijalankan. Apalagi jika tidak ada satu pun pasangan bakal calon yang mendaftar.

Sebanyak 13 daerah yang baru mempunyai satu pasang bakal calon itu termasuk Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar. Peraturan KPU menyatakan, jika baru ada satu pasang bakal calon yang mendaftar, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran tiga hari dari tanggal 1 Agustus hingga 3 Agustus 2015. Jika sampai 3 Agustus pilkada tetap diikuti satu pasangan calon, pilkada akan ditunda sampai 2017.

Dari hasil rekapitulasi KPU hingga Selasa 28 Juli 2015 menjelang tengah malam, sudah ada 705 pasangan bakal calon yang mendaftar pilkada serentak 2015. Dari jumlah itu, 576 pasangan bakal calon diusung oleh partai politik dan 129 pasangan bakal calon dari jalur perseorangan. Adapun 650 bakal calon kepala daerah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 55 bakal calon kepala daerah berjenis kelamin perempuan. Hingga Selasa tengah malam, masih ada laporan dari sejumlah daerah di Papua yang belum diterima oleh KPU.

Selain itu, 12 kabupaten dan kota tercatat masih memiliki bakal calon kurang dari dua pasang, yakni di Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Asahan (Sumatera Utara), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat). Adapun di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulut) belum ada pasangan bakal calon yang mendaftar.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) No 12/2015 tentang revisi atas PKPU No 9/2015 tentang Pendaftaran, maka di daerah yang memiliki pasangan bakal calon kurang dari dua pasang akan mendapat perpanjangan waktu. Tiga hari akan digunakan untuk sosialisasi, lalu pada 1-3 Agustus pendaftaran pilkada akan kembali dibuka di daerah itu. Jika tetap tak ada calon yang mendaftar, pilkada di daerah itu akan ditunda hingga Februari 2017.

Dari data tersebut nampak bahwa sebagian besar daerah memiliki 2-3 pasangan bakal calon. Sementara ini, Kota Pematangsiantar di Sumut tercatat memiliki pasangan bakal calon terbanyak, yakni 10 pasangan bakal calon. Sebanyak 6 pasangan bakal calon berasal dari jalur perseorangan, sedangkan 4 pasangan bakal calon diusung oleh parpol.

Kuatnya petahana disebut-sebut sebagai alasan sejumlah partai politik untuk tidak mengajukan calon. Alasannya sangat transaksional. Kuatnya petahana dibaca berdasarkan popularitas lembaga survei pada saat survei dilakukan. Padahal, hasil survei bisa berubah pada saat pemilihan. Terhambatnya pelaksanaan pilkada hanya karena baru satu pasangan bakal calon yang mendaftar bisa disebut menyandera demokrasi dan menyabot hak rakyat untuk memilih pemimpin. Apalagi jika partai politik itu punya hak untuk mencalonkan, tetapi tidak menggunakan hak untuk mencalonkan kadernya. Menyandera demokrasi sama saja dengan merugikan daerah itu sendiri.

Pasangan bakal calon peserta pilkada harus didukung oleh minimal 20 persen kursi DPRD di daerahnya. Dengan syarat itu, masih terbuka kemungkinan penambahan bakal calon di 15 daerah yang kini pasangan calonnya kurang dari dua.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mencontohkan, di Kabupaten Asahan masih tersisa sembilan kursi dari dua partai politik atau setara dengan 20 persen total kursi DPRD. Di Kabupaten Serang masih ada 30 persen kursi DPRD dari empat parpol.

Namun, kuatnya petahana membuat parpol yang belum mengusung calon berpikir dua kali. Hal ini antara lain terlihat dari kegagalan Koalisi Majapahit di Kota Surabaya. Akibatnya, pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung PDI perjuangan menjadi satu-satunya bakal calon yang telah mendaftar di KPU.

Jika pilkada di sejumlah daerah terpaksa ditunda karena hanya diikuti satu pasangan calon atau malah tidak ada calon yang mau mendaftar, akan ditunjuk pelaksana tugas pemimpin daerah. Masyarakat dan elite partai politik harus melihat kewenangan seorang pelaksana tugas yang diberikan undang-undang lebih sempit daripada kewenangan seorang pemimpin daerah definitif. Situasi ini jelas akan merugikan daerah dan rakyat di daerah itu sendiri. Seorang pelaksana tugas pemimpin daerah tentu tidak bisa mengambil langkah dan kebijakan strategis.

Oleh sebab itu, KPU di 15 daerah yang pasangan calonnya kurang dari dua kemarin mulai menyosialisasikan bahwa pendaftaran pilkada di wilayah mereka akan kembali dibuka 1-3 Agustus 2015.

Perpanjangan pendaftaran di 15 daerah itu membuat pilkada akan berlangsung di dua jalur berbeda, tetapi tetap bermuara pada waktu pemungutan suara yang sama, yakni 9 Desember 2015. Daerah yang sudah punya minimal dua pasangan bakal calon akan menjalani tahapan pilkada sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Bagi 15 daerah lainnya diatur melalui pembaruan surat keputusan KPU daerah tentang tahapan pilkada.

Kehadiran pemimpin yang kuat, yang dicintai rakyat karena program pembangunannya yang nyata dirasakan rakyat, tidak boleh dikorbankan oleh kelemahan prosedur demokrasi. Perlu ada langkah konstitusional dari pembayar pajak untuk memintakan tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi soal masalah tersebut. Bukankah pilkada yang tidak bisa berlangsung serentak karena masalah prosedur politik akan merugikan hak konstitusional rakyat? Jalan keluar konstitusional harus dicari untuk menyelamatkan suara rakyat sambil terus memperbaiki Undang-Undang Pilkada pada masa mendatang, termasuk mempermudah persyaratan bagi calon perseorangan.

Komisi Pemilihan Umum mengingatkan KPU di daerah untuk tidak melabrak aturan demi meloloskan pasangan bakal calon guna menghindari penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015. KPU di daerah diminta tetap mematuhi standar kerja yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan.
Kemacetan
Ketentuan UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sama sekali tidak mengatur mengenai fenomena calon tunggal yang berpotensi memacetkan jadwal pilkada serentak tahun ini. Ketentuan Pasal 48 dan 49 dinyatakan, apabila tidak mencapai minimal dua calon, masa pendaftaran akan diperpanjang 10 hari. Dengan kata lain, Undang-Undang tidak mengamanatkan penundaan pilkada karena tidak memenuhi syarat minimal dua calon.
Sementara itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2015 (yang merupakan Perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan), disebutkan, jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) sampai batas akhir pendaftaran (28 Juli 2015), maka waktu pendaftaran akan diperpanjang selama sepuluh hari.

Dalam peraturan itu diatur antara lain jika setelah waktu tambahan tidak juga ada paslon lain yang ikut mendaftar, maka waktu pendaftaran akan kembali diperpanjang selama tiga hari. Dan jika tetap tidak ada paslon lain yang mendaftar, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada periode berikutnya, yaitu di tahun 2017.

Nah, penundaan ini yang tidak diatur dalam UU No. 8/2015. Dalam logika ketatanegaraan mencalonkan atau dicalonkan merupakan hak. Bila tidak digunakan, hal itu seharusnya tidak mempengaruhi pelaksanaan pilkada. Sama dengan pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya atau tidak.
Sebelum direvisi, aturan itu hanya menyebutkan kemungkinan membuka kembali pendaftaran dan pemungutan suara susulan bila KPU hanya meloloskan satu pasangan calon di suatu daerah.
Risiko-Aktor Utama
Fenomena calon tunggal, entah sebagai kenyataan atau tidak lebih dari sekadar scenario untuk transaksi politik lain, merupakan salah satu risiko desain pilkada di republik ini. Peranan partai menjadi penting sebagai ajang perebutan tiket maju sebagai calon kepala daerah dari partai politik. Tiket partai politik yang terbatas menjadi rebutan para poltisi yang hendak maju dalam kontestasi pilkada, sehingga tak heran banyak menimbulkan gesekan seperti yang terjadi di Ogan Ilir Sumatera Selatan. “Rekomendasi pusat”, sekalipun kadang-kadang berhenti di tataran normatif, menjadi kata sakti untuk menjadi pemutus akhir.

Karena keputusan calon yang diusung partai politik dalam Pilkada bergantung pada pimpinan pusat, maka rekomendasi pengurus partai di tingkat lokal seringkali “di-anulir”. Sebagai contoh di Mojokerto, petahana Bupati Mustofa Kamal Pasha bisa merebut dukungan hampir dari seluruh partai politik. Sementara nama yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pesaing terkuatnya yaitu Wakil Bupati Choirun Nisa bahkan tidak mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partainya sendiri, Nasional Demokrat (Nasdem).

Hal yang sama juga terjadi di Kota Pasuruan. Wali Kota Hasani yang kembali mencalonkan diri hampir dipastikan tak punya lawan sebanding. Lawan beratnya, yaitu Wali Wali Kota Setiyono yang juga ketua DPD II Partai Golkar Kota Pasuruan masih harus menambah dukungan di DPRD untuk bisa untuk bisa diusung. Belum lagi persoalan internal Partai Golkar yang belum tuntas.
Demikianlah sebuah mekanisme yang dipuja sebagai pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal ternyata masih memberi tempat sentralisasi yang minim keterlibatan publik selaku pemilih. Ini nampaknya faktor laten dari peraturan yang dibuat oleh KPU sebagai wasit pilkada yang barangkali tidak diperhitungkan secara cermat.
Bisa jadi calon tunggal didorong oleh konflik kepengurusan yang belum mencapai titik temu di tingkat kepengurusan pusat. Idealnya, partai yang sedang mengalami konflik kepengurusan tidak boleh mengikuti kompetisi. Tetapi, KPU sendiri yang kemudian membuka jalan keterlibatan tersebut.
Dalam PKPU No. 9/2015 tersebut, di samping calon perseorangan, aktor utama dalam kandidasi adalah partai atau gabungan partai politik. Harus dipahami pula bahwa partai politik di sini adalah kepengurusan di tingkat pusat (Dewan Pengurus Pusat, DPP) dan bukan pengurus partai dalam struktur lokal.
Di sinilah fokus perhatian harus diberikan. Sudah jamak diketahui publik bahwa di tingkat pusat tidak semua partai solid. Ada konflik kepengurusan ganda yang silih berganti “bertempur” di pengadilan atau merapat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diakui sebagai pengurus yang sah. Ini yang menimpa Golkar dan PPP.
Golkar dan PPP adalah dua partai yang masing-masing punya dua kepengurusan. Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Sementara kader Golkar lain yang menggelar Munas di Jakarta memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, kepengurusan di bawah Agung Laksono lebih diakui berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, terakhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara menganulir pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, bahkan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan kubu Agung Laksono untuk membayar Rp 100 miliar.
Untuk PPP, satu kepengurusan dipimpin oleh Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Sementara Muktamar di Jakarta memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum. Romahurmuziy yang lebih dulu mendaftarkan kepengurusan, mendapat pengakuan Menteri Hukum dan HAM. Gugatan kubu Djan Faridz pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kubu Romahurmuziy juga ditolak oleh PTUN.
Nampaknya, KPU berusaha mengkomidir situasi di mana kepentingan partai politik terjaga. Dengan bungkus konsultasi KPU dengan pemerintah dan DPR, maka PKPU No. 9/2015 pun direvisi menjadi PKPU NO. 12/2015. Setelah direvisi, KPU dapat menerima pengusungan pasangan calon dari partai bersengketa asalkan nama pasangan calon yang sama diajukan dalam dua berkas yang berbeda. Poin kedua hasil rapat konsultasi itu menjadi salah satu poin yang dimasukkan ke dalam revisi PKPU.

Partisipasi partai politik yang berkonflik dalam pilkada tidak memiliki landasan hukum, serta bertentangan dengan konstitusi.

Lagipula, sulit untuk memastikan dua kepengurusan yang berselisih mengusung pasangan calon yang sama dalam pilkada. Bagaimana jika salah satu kubu tidak menerima usulan dari kubu lain terkait pasangan calon yang diajukan. Apakah KPU masih memprosesnya atau dianggap tidak ada wakil pasangan calon dari partai berkonflik ikut pilkada?

Komisi Pemilihan Umum tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan. Artinya, elite partai politik yang tengah bersengketa harus tetap mengikuti aturan itu saat mendaftarkan bakal calon peserta pemilihan kepala daerah serentak.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, di sela-sela Rapat Pleno KPU, Minggu (26/7) malam, mengatakan, KPU hingga saat ini masih berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015. Dengan demikian, dua partai politik yang berkonflik tetap harus mendaftarkan satu calon yang sama. Jika tidak, KPU di daerah tidak akan menerima berkas pencalonan.

Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Utara yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ida mengatakan, KPU tidak bisa langsung menerapkannya. Sifat putusan yang serta-merta itu ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

KPU masih harus menunggu Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat pengesahan kepengurusan. Namun, hingga Minggu, belum ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini membuat Ida meminta KPU daerah tetap berpedoman pada PKPU No 12/2015 hingga ada perubahan hukum. Artinya, KPU daerah hanya bisa menerima pendaftaran pasangan bakal calon yang sama dari kedua kepengurusan parpol yang tengah bersengketa, baik Partai Golkar maupun Partai Persatuan Pembangunan.
Jelang pendaftaran Pilkada serentak, muncul kekhawatiran bahwa beberapa daerah minim calon. Fenomena itu bisa terjadi karena adanya petahana yang sudah terlalu kuat. Koalisi dengan jumlah partai besar yang mengusung satu calon, tentu membuat partai-partai lain ciut.
Faktor lain adalah ketika suara publik dinilai sudah mengarah ke satu nama saja. Bisa jadi pula partai-partai lain yang melihat kekuatan petahana itu dengan sengaja tidak mengusung calon. Dengan demikian, pilkada di daerah itu akan diundur ke 2017 di mana calon lawan sudah tidak jadi petahana dan kekuatannya berkurang. Selain partai tidak mau bersusah payah, fenomena itu menunjukkan parpol telah gagal mencetak calon pemimpin.
Fenomena calon tunggal ini dinilai tidak akan muncul apabila partai politik punya mekanisme kaderisasi dan rekrutmen yang baik. Selain itu, penjajakan koalisi juga dianggap tergesa-gesa. Dengan demikiana ada hambatan psikologis untuk keperkasaan koalisi atas kekuatan politik lokal.
Empat Titik
Fenomena calon tunggal dengan demikian dipahami dalam 4 titik pemahaman. Pertama, akibat kegagalan kaderisasi parpol, terutama di tingkat daerah sehingga sulit memunculkan calon yang menggungguli petahana dengan tingkat elektabilitas tinggi. Kedua, sentralisasi pengambilan keputusan di mana peran kepengurusan di tingkat pusat lebih dominan dan persoalan komunikasi politik yang redup. Ketiga, scenario yang disengaja untuk mencederai demokrasi sekaligus mempertahankan kepentingan-kepentingan tersembunyi lain. Keempat, mekansime hukum yang memungkinkan KPU untuk melakukan pembentukan aturan secara diskresioner akibat ketidaklengkapan Undang-Undang.
Demokrasi mempersyaratkan partisipasi universal tetapi tidak boleh memotong kedaulatan rakyat. Perjuangan mempertahankan pilkada langsung adalah aroma paling penting dari subtansi kedaulatan rakyat tersebut. Rujukan hukum memang penting tetapi moralitas di balik peraturan adalah transaksi yang tidak boleh ditawar atas nama keadaban dan etik publik. Memang, politik sering melekat dengan kelicikan ular, tetapi melalui standar etika dan moral, masyarakat hanya menghendaki pemimpin benar-benar pro-rakyat dan seperti merpati, tanpa kesalahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s