EFISIENSI DANA PILKADA

Pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2015 membebani keuangan sejumlah daerah. Semangat efisiensi yang diusung dalam penyelenggaraan pilkada serentak belum terlihat. Pilkada serentak di 269 daerah tahun ini diperkirakan menelan biaya Rp 6,7 triliun.Besaran dana Pilkada yang nyaris menyentuh angka Rp 7 triliun tersebut mengalami kenaikan dari dana Pilkada sebelumnya yang hanya mencapai kisaran angka Rp 3 trilun. Alih-alih menghemat anggaran, Pilkada serentak tahap pertama menuai sorotan publik dengan kenaikan dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya.

Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk pemilihan 269 Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang meliputi sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihn Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022 dan tahap kelima pada 2023. Jika semua tahapan itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai rencana, Pilkada serentak secara nasional baru bisa dilaksanakan pada 2027.

Pembengkakan anggaran dan keterlambatan pencairan dana berpotensi menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang direncanakan akan digelar Desember 2015.


Rata-rata dana yang diajukan daerah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah membengkak dibanding alokasi yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. Khusus untuk pilkada tahun ini, anggaran pilkada diambil dari APBD karena masih dalam masa transisi dari pilkada yang tidak serentak sebelumnya.Biaya untuk menggelar pilkada di setiap daerah cenderung jauh meningkat dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Biaya yang membengkak ini karena ada sejumlah biaya kampanye yang harus ditanggung negara. Sejumlah penyelenggara pemilu juga ditengarai melakukan ”aji mumpung” dengan memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran pilkada.

Di Kalimantan Tengah, pemilihan gubernur tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 70 miliar. Untuk pilkada 2015, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng menganggarkan Rp 102 miliar. Pemprov dan DPRD Kalteng menyetujui pemberian anggaran pilkada total Rp 126 miliar. Di Sulawesi Utara, pilkada tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 90 miliar. Untuk pilkada 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengajukan Rp 200 miliar, tetapi hanya disetujui Rp 105 miliar oleh DPRD dan Pemprov Sulut.

Dari Maluku Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Sula pun terpaksa menggunakan anggaran yang disahkan pemerintah daerah, yakni Rp 9 miliar, dari yang diusulkan Rp 14 miliar. Kekurangan anggaran Rp 5 miliar akan dibahas kemudian. Menurut Ketua KPU Kepulauan Sula Bustamin Sanaba, penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada sudah dilakukan Senin lalu. KPU juga telah mencabut surat keputusan penundaan pilkada yang diambil dalam rapat pleno dua pekan lalu. Keputusan itu diambil setelah berkonsultasi dengan KPU Malut. Kekurangan dana dibicarakan setelah tahapan pilkada berlangsung. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bisa mengatur penambahan anggaran itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pembengkakan anggaran pilkada sekitar 40 persen dari rencana semula. Hal ini, antara lain, karena adanya sejumlah penyelenggara pilkada yang memasukkan pembelian kendaraan dinas ke dalam anggaran pilkada. Karena itu, Tjahjo meminta kepala daerah mencermati dengan detail anggaran yang diajukan.

Enam Faktor Utama

Paling tidak ada enam penyebab mahalnya ongkos pilkada. Pertama, karena calon kepala daerah terlalu mahal untuk membayar sewa parpol. Hal yang lebih penting adalah bagaimana partai politik tidak menyewakan perahu dengan puluhan miliyar rupiah sebagai syarat calon kepala daerah. Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 pasal 59 ayat 1 ”peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Ketentuan tersebut mensyaratkan semua calon kepala daerah harus melalui partai politik. Seharusnya partai politik yang memberikan dana atau sumbangan kepada calon kepala pilkada, variabel ini yang membuat kenapa ongkos pilkada menjadi mahal.

Kedua, ongkos pilkada juga disebabkan oleh pembayaran iklan dan media yang relatif mahal. Semestinya iklan di TV nasional dan lokal ditanggung oleh negara melalui APBD atau biaya iklan TV swasta jangan terlalu mahal.

Ketiga, menghilangkan atau menghapus kampanye terbuka dalam pilkada. Selain tidak mendidik, ongkos yang dikeluarkan untuk menggelar kampanye terbuka itu relatif mahal. Keempat, tingginya biaya pemilu bisa terjadi karena pengadaan logistik yang tidak semestinya terjadi. Pengadaan kotak suara adalah salah satu contohnya, padahal seperti kita ketahui banyak pilkada di setiap daerah yang juga menggunakan kotak suara. Padahal dengan menggunakan kotak suara yang lama, akan terjadi banyak penghematan sehingga efisiensi biaya dapat tercapai.

Kelima, penghematan biaya pilkada salah satunya dengan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik atau e-voting, dengan e-voting biayanya lebih murah, satu alat Rp 1 juta. Untuk seluruh Indonesia, butuh sekitar sekitar Rp 2 triliun untuk membuat e-voting. Tentu ini lebih hemat dibandingkan dengan biaya pemungutan suara manual yang harus mencetak jutaan surat suara dan sistem ini akan jauh lebih murah. Keenam, dengan memangkas jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari tujuh menjadi lima orang, menghapus panitia pemungutan suara (PPS), menghapus honor kelompok kerja dan belanja administrasi, pengoptimalan pemilih per tempat pemungutan suara.

Pemilu Serentak

Ongkos pilkada ternyata bisa dihemat melalui pemilu serentak. Sekedar mencontohkan, pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang relatif sukses melakukan pemilihan di 13 Kab/Kota yang mampu menekan dan menghemat ongkos pilkada sampai 65%, dari rancangan apabila tidak dilakukan pemilu serentak akan menghabiskan Rp196 miliar, akan tetapi dengan pelaksanaan pemilu serentak menghabiskan biaya Rp 62 miliar saja, (Marzul Veri Ketua KPU Sumbar).

Tidak hanya Sumatera Barat yang menjadi contoh pemilu serentak ini berhasil memangkas biaya pilkada. Di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006, pemilihan serentak terhadap Gubernur dan 19 Bupati/Walikota hanya memerlukan ongkos pilkada Rp 38 miliar saja, menghemat ongkos pilkada sampai 60%. Setidaknya pelaksanaan pilkada serentak di Sumatera Barat dan Aceh menjadi contoh kasus, terbukti biaya pemilu bisa dihemat, ide-ide cerdas seperti ini yang dibutuhkan hari ini, bukan ide mengkerdilkan demokrasi itu sendiri.