CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA SERENTAK

Dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, muncul wacana dari Komisi II DPR untuk meningkatkan syarat dukungan bagi calon independen.

Pada 29 September 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur bahwa syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah. Implikasi keputusannya memang memperingan syarat calon independen, artinya MK secara substansial mendorong calon independen ikut mencalonkan di pilkada. Artinya semakin membuka peluang calon independen untuk maju. Pada awalnya, DPR sebenarnya sengaja memperberat syarat calon independen sebagai bentuk konsolidasi demokrasi. Tidak hanya calon independen, tapi juga calon parpol syaratnya diperberat dengan dinaikkan 5 persen.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah mengabaikan prinsip keadilan sehingga mengabaikan semangat kesetaraan di hadapan hukum. Menurut MK, persentase syarat dukungan tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk, karena tidak semua penduduk punya hak pilih.

Selain itu, meski tidak bisa dikatakan diskriminatif, Pasal 41 ayat 1 dan 2 dinilai menghambat seseorang memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Persyaratan perseorangan berbeda dengan syarat calon yag didukung parpol, di mana syarat pencalonan ditentukan melalui perolehan suara berdasarkan daftar pemilih tetap.  Dengan demikian, bunyi pasal tersebut harus dimaknai jumlah penduduk yang sudah memiliki hak suara yang tetap.

Mahkamah berpendapat meski kedua pasal itu memberi kepastian hukum, tetapi mengabaikan keadilan yang dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebab, syarat persentase dukungan didasarkan jumlah penduduk. Padahal, tidak setiap penduduk serta-merta memiliki hak pilih. Sementara keterpilihan calon kepala daerah seperti halnya keterpilihan menjadi anggota legislatif dan Presiden atau Wakil Presiden tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi jumlah penduduk yang punya hak pilih.

Sedangkan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik seperti diatur Pasal 40 UU Pilkada menggunakan perolehan suara partai dalam pemilihan anggota DPRD. Artinya, menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih.

Terdapat perbedaan basis dukungan suara yang digunakan bagi calon perseorangan dan calon yang diusulkan partai politik/gabungan partai politik dalam pilkada. Ini menunjukkan perlakuan tidak sama di hadapan hukum antara mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur perseorangan dan mereka yang melalui jalur partai politik.

Karena itu, basis perhitungan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih dalam DPT di masing-masing daerah yang bersangkutan pada Pemilu sebelumnya.  

Meski Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada telah nyata menghambat pemenuhan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun, ketentuan itu tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena pembedaan di dalamnya bukan didasarkan pertimbangan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, maupun status sosial.

MK memutus inkonstitusional bersyarat Pasal 41 ayat (1) huruf a-d, Pasal 41 ayat (2) huruf a-d UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) terkait syarat dukungan calon perseorangan (independen) dalam pilkada. MK menetapkan jumlah prosentase syarat dukungan calon kepala daerah didasarkan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih seperti termuat dalam daftar calon pemilih tetap (DPT) di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya.

Dengan putusan itu, Pasal 41 ayat (2) UU Pilkada menjadi berbunyi Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%  dari DPT Pemilu sebelumnya.”

Lembaga perwakilan akan segera merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menindaklanjuti putusan MK ini. Namun, revisi tidak akan dilakukan terburu-buru karena MK sudah menegaskan bahwa putusan ini baru berlaku pada pilkada 2017 mendatang.

Menjelang pilkada DKI 2017, jalur independen kembali menarik perhatian ketika Basuki Tjahaja Purnama sejak jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI tanpa kendaraan politik dari partai. Namun, kehendak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengikuti pilkada DKI 2017 mendatang lewat jalur independen, memaksa DPR mengebut pembahasan revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 dengan salah satu agenda memperberat syarat pengajuan calon independen di pilkada serentak.

Usulan pengetatan syarat calon perseorangan dalam pilkada oleh sejumlah legislator DPR terus mendapat penolakan. Tidak hanya publik, lembaga DPD RI pun turut menyatakan hal yang sama. Menurut Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhamad, syarat perseorangan yang menaikkan menjadi 15-20 persen dari jumlah pemilih, dengan alasan menyamakan dengan syarat dukungan calon dari partai politik, tidak sejalan dengan semangat hadirnya calon perseorangan.

Yakni sebagai upaya untuk mengahadirkan demokrasi yang lebih deliberatif dalam tahap pencalonan kepala daerah. Jalur calon perseorangan dilegitimasi secara konstitusional untuk memberi ruang bagi putra daerah yang mungkin tidak ingin mencalonkan atau terkendala pencalonannya lewat partai politik. Semangatnya selain sebagai pemenuhan hak konstitusional setiap warga untuk dipilih, agar rakyat punya lebih banyak alternatif pilihan calon kepala daerah yang berkualitas.

Sebelum era reformasi sulit dibayangkan ada calon kepala daerah yang maju mengikuti pemilihan kepala daerah tanpa dukungan dari partai politik dan mengandalkan dukungan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah yang diwarnai hadirnya calon independen diawali pada 2007 di Provinsi Aceh. Saat itu pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar memenangi pilkada.

Jejak pasangan itu juga diikuti oleh pasangan Ramli MS dan Fuadri yang memenangi pilkada Kabupaten Aceh Barat 2007 serta pasangan Nurdin Abdul Rahman dan Busmadar Ismail dalam pilkada Kabupaten Bireun, Aceh juga tahun 2007.

Peluang calon independen hadir dalam pemilihan kepala daerah kemudian dibuka melalui ditetapkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Para calon independen itu cukup mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk dengan jumlah tertentu.

Dalam UU nomor 12 tahun 2008 tersebut dinyatakan untuk pasangan calon yang akan melaju melalu jalur perseorangan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 persen. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4 persen dan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3 persen.

Pada 2008, data dari KPU, pasangan Oka Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar memenangi pilkada Kabupaten Batubara di Sumatera Utara, kemudian di tahun yang sama, pasangan Christian Nehema Dillak dan Zachrias P Manafe di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur dan kemudian pasangan Aceng Fikri dan Dicky Chandra di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Di tahun 2010, pasangan Haris Najamudin dan Hamim Pou di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pasangan Suherman dan Slamet Diyono di Kabupaten Rejang Lebong , Bengkulu serta pasangan Satono dan Erwin Arifin di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Sepanjang 2010 tersebut, menurut analisis media, pasangan yang melaju melalui jalur independen atau perseorangan tercatat di 71 pilkada yang tersebar di 17 provinsi dengan 10 diantaranya memenangi pilkada tersebut.

Calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kursi orang nomor satu di ibukota itu baru muncul dan memiliki dukungan yang mencukupi keikutsertaan dalam pilkada pada pilkada 2012. Meski kemudian dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung partai politik namun kehadiran calon independen saat itu cukup menarik perhatian.

Saat itu, pilkada DKI Jakarta diikuti oleh enam pasangan calon masing-masing Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli pasangan calon dari Partai Demokrat, Hendardji Supandji dan Ahmad Riza Patria pasangan calon dari jalur independen, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pasangan calon dari PDIP dan Gerindra, Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini pasangan calon dari PKS dan PAN, Faisal Basri dan Biem Benyamin pasangan calon dari jalur independen dan Alex Noerdin dan Nono Sampono pasangan calon dari Golkar, PPP, dan PDS.

Kita memaklumi bahwa tidak ada produk UU yang sempurna. Sehingga keinginan dan langkah legislatif untuk memperbaiki dan menyempurnakan keterlibatan calon independen ini sebagai tindakan positif. Pihak legislatif ingin memperlakukan kesetaraan bagi siapapun yang terlibat dalam Pilkada sebagai event demokratis.

Baik jalur partai politik maupun perorangan atau independen, semua adalah cara membangun dan mengelola aspirasi politik dalam sistem demokratis. Partai politik yang menguasai lembaga legislatif tidak alergi dengan calon perorangan. Meski sebenarnya merupakan lawan atau kompetitornya.

Rasanya tidak adil jika calon dari jalur partai politik diperlakukan secara ketat, namun jalur independen tidak. Calon jalur parpol umumnya melalui proses yang ketat dan panjang. Bukan saja merintis dari bawah di internal parpol, namun juga diuji loyalitas, dedikasi, prestasi maupun kompetensinya.

Proses yang panjang dan ketat ini tidak dilewati oleh calon independen. Meski juga bukan tiba-tiba calon independen muncul. Calon independen juga melewati berbagai upaya yang kadang panjang dan tidak ringan membangun kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan dukungan bisa maju sebagai calon dalam Pilkada.

Dalam pelaksanaan pilkada serentak yang pertama kali pada 2015, menurut anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, kepada media massa mengatakan setidaknya tercatat 187 pasangan calon yang menggunakan jalur independen untuk mengikuti pilkada yang dilangsungkan di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota. Hasil pilkada serentak 2015 memerlihatkan kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan jumlahnya masih sangat kecil. Dari total pelaksanaan di 268 daerah, hanya lima pasangan yang terpilih dari jalur perseorangan menduduki jabatan wali kota/wakil wali kota. Sementara untuk kabupaten hanya berkisar delapan pasangan.