4 Tahun atau 6 Tahun?

Berapa masa jabatan Presiden yang ideal? Tentu harus dibatasi. Ini konsekuensi demokrasi modern, di samping harus dipilih secara kompetitif dan bertanggung jawab kepada rakyat. Konstitusi menjadi pilihan untuk kontrak masa jabatan itu.

Di Indonesia, UUD 1945 memastikan masa jabatan itu 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Tetapi Soekarno, yang mengendalikan politik secara efektif sejak 1959, tidak pernah melaksanakan ketentuan itu. Soeharto penggantinya bahkan dapat berkuasa selama 32 tahun dengan membuat penafsiran bahwa 5 tahun itu masa batas, karena sesudah itu dapat terus menerus dipilih. Tetapi sesudah pemilu 1999, dipastikan paling lama seorang Presiden menjabat selama 10 tahun.

Filipina, sebagaimana lazimnya negara-negara Amerika Latin pula, mengatur 4 tahun sebagai masa jabatan Presiden. Tetapi Marcos yang berkuasa sejak 1965 merekayasa situasi sehingga ketentuan itu ditunda keberlakuannya dan ia berkuasa selama 20 tahun. Sesudah people power 1986, Filipina merombak konstitusi dan Presiden hanya dapat berkuasa selama 6 tahun dan tidak boleh dipilih lagi.

Chile pasca tumbannya rezim Pinochet memutuskan seorang menjadi Presiden selama 4 tahun dan sesudah 4 tahun diselingi orang lain, maka yang bersangkutan boleh mencalonkan diri lagi.

Iran, sesudah revolusi tahun 1979, mengizinkan seorang Presiden menjabat selama 8 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode. Maka Rafsanjani bisa berkuasa selama 16 tahun dan sejak 2002, konstitusi diubah dan kekuasaan Presiden dibatasi hanya untuk 5 tahun.

Ada yang tidak mengenal masa jabatan. Joseph Bros Tito, mengendalikan Yugoslavia (sebelum pecah menjadi 7 negara sejak 1991) dari 1946 hingga 1982. Zimbabwe sejak merdeka dari Inggris tahun 1983, hanya Robert Mugabe yang terus menerus menjadi Presiden hingga sekarang.

Di Rwanda, rakyat mendesak Parlemen untuk mengubah kosntitusi supaya idola mereka, Paul Kagame, diizinkan untuk mencalonkan diri kembali usai terpilih ketiga kalinya. Tetapi kecenderungan yang utama, usul perubahan masa jabatan dilakukan oleh Presiden yang berkuasa.

Presiden Alberto Fujimori di Peru (1990-1995) menginginkan pembatasan masa jabatan 5 tahun dapat diubah. Kemudian, saat memegang kekuasaan di Brazil (1994-1998), Fernando Henrique Cardoso mengakmpanyekan gagasan serupa. Almalhum Hugo Chavez saat berkuasa di Venezuella (1999-2013) mengusulkan referendum agar masa jabatan presiden tidak dibatasi.

Karena pengalaman bahwa para Presiden Rusia sejak era Soviet meninggal dunia dalam masa jabatan, maka perancang konstitusi kemudian berkeyakinan bahwa masa jabatan seorang Presiden tidak boleh lebih dari 2 periode berturut-turut. Yetlsin berkuasa sejak 1991 hingga 2000, lalu secara tiba-tiba mengundurkan diri untuk digantikan oleh bekas intelijen KGB, Vladimir Putin yang berkuasa hingga 2007. Putin memilih menjadi Perdana Menteri dengan memberikan kesempatan kepada Melvedev menjadi Presiden hingga 2012. Melvedev kemudian mengubah undang-undang dasar, masa jabatan Presiden yang semula 4 tahun diubah menjadi 6 tahun berturut-turut. Memanfaatkan momentum konstitusional baru, Putin kembali berlaga dalam pemilu 2012 dan menang sehingga berhak memangku jabatan hingga 2018 dan bisa saja mencalonkan diri kembali hingga 2024.

Bagaimana dengan Amerika Serikat? Sejak disahkan pada tahun 1789, Konstitusi menyatakan bahwa Presiden memegang jabatan selama 4 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Sejak kepresidenan George Washington (1776), ia berkomitmen pribadi untuk hanya menjabat maksimal 2 periode. Jadilah, mekanisme 8 tahun itu tumbuh sebagai sistem konstitusional yang tidak terdapat dalam konstitusi akan tetapi lahir dari praktik.

Karena tidak ada ketentuan pasti, maka Roosevelt pun melenggang hingga dilantik Presiden sebanyak 4 kali (1933, 1937, 1941, dan 1945). Sayang di masa yang keempat Roosevelt meninggal dunia hanya 2 bulan sesudah dilantik sehingga Wakil Presiden Harry Truman kemudian menggantikan sebagai Presiden. Kongres kemudian merubah aturan undang-undang dasar: lahirlah Amandemen ke-22 yang membatasi masa jabatan Presiden hanyalah 8 tahun secara berturut-turut.

Namun ide untuk mempersoalkan aturan tertulis tetap ada. Sebanyak 16 presiden sesudah Washington, terhitung sejak Presiden Andrew Jackson (1829-1837) hingga Presiden Jimmy Carter (1977-1981), telah mengusulkan agar masa jabatan diubah menjadi 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Ini dikenal dengan proposal “Six years term.” Di lembaga perwakilan, usulan ini dilembagakan oleh Partai Demokrat dan pertama kali diluncurkan Senat pada tahun 1913.

Namun usulan 6 tahun masa jabatan itu bukan tanpa tentangan. Ada kecemasan untuk memperoleh kepastian bagaimana menghadapi pemilihan untuk masa bakti kedua. Namun, kecemasan yang paling utama adalah memungkinkan Presiden menghadapi situasi “lame duck“, arti harfiahnya “bebek pincang”, yaitu ketika Kongres dikendalikan oleh mayoritas partai politik yang tidak sama dengan partai pendukung Presiden.

Presiden J.F. Kennedy (1961-1963) menghadapi dilema itu. Ia harus mengambil keputusan soal perang Vietnam. Secara jujur ia mengakui tidak ada harapan untuk melanjutkan peperangan akan tetapi menarik serdadu tanpa memperhatikan jadwal pemilu berikutnya, hanyalah akan menghancurkan harapan untuk meraih masa jabatan kedua.

Presiden Nixon (1969-1974) mengambil sikap serupa. Ia bersikeras melanjutkan intervensi militer di Vietnam demi memperoleh citra sebagai sosok yang tegas menghadapi pemilu 1972. Ia memenangi kembali, tetapi skandal Watergate kemudian menghancurkan karir politiknya dan memaksanya menjadi presiden yang untuk pertama kali mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir akibat reaksi publik dan tekanan partai.

Presiden Gerald Ford (1974-1976) enggan menetapkan perjanjian senjata strategis dalam kesepakatan Vladivostok karena memperoleh kritik dari kandidat presiden, yang juga rekan satu partai, Ronald Reagen jelang pemilu 1980. Presiden Carter sukses mempertemukan Israel dan Palestina tetapi tidak mau menekankan hal itu sebagai keberhasilan karena berlangsung jauh sebelum jadwal pemilu masa jabatan kedua.

Andaikata di tahun 1984 Presiden Reagen tidak repot menghadapi defisit anggaran federal, sudah barang tentu saat itu ia akan terus mempopulerkan gagasan masa jabatan 6 tahun itu, seperti halnya sudah dilakukan pada tahun 1982 dan 1983.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa keputusan yang penting sering ditangguhkan karena tekanan besar menjelang pemilihan  Presiden. Hasilnya adalah bahwa kebijakan luar negeri dan dalam negeri dalam jangka panjang sering gagal memperoleh kemantapan, kontinuitas dan prediktabilitas.

Semua Presiden bahkan seringkali menunggu saat yang tepat sebagai istilah lain untuk menunda hingga selesai masa jabatan kedua dalam mengambil keputusan yang strategis. Ini diakui oleh Presiden Johnson usai meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1969.

Bagaimana dengan lame duck? Itu lebih mendekati mitos daripada kenyataan. Presiden Eisenhower (Partai Republik, 1952-1963), presiden yang pertama di bawah Amandemen ke-22, dapat menjadi contoh bagus ujian bagi mitos tersebut. Walaupun Kongres dikendalikan oleh partai Demokrat, ia dikenang sebagai Presiden yang banyak menghasilkan legislasi konstruktif justru dalam masa jabatan kedua saat mengalami kecemasan itu. Bekas Panglima Militer Sekutu dalam Perang Dunia II itu tidak terlalu pusing mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu masa jabatan kedua, sehingga bisa menjadi lebih produktif dalam merancang kebijakan.

Sejak 1959, Eisenhower melakukan veto terhadap rancangan undang-undang yang dihasilkan Kongres, sepanjang hal itu berpotensi meningkatkan pungutan pajak. Tindakan presiden tidak populer pada masa kepresidenan yang pertama, akan tetapi memberikan konstribusi positif untuk mencegah inflasi dan merosotnya daya beli menghadapi pemilu presiden periode kedua.

Eisenhower menyerahkan jabatan kepada Kennedy pada tahun 1961 sembari meninggalkan komentar bahwa hal yang paling bagus adalah jika masa jabatan Presiden selama 6 tahun. Ia yakin akan lebih menghasilkan keputusan yang lebih strategis tanpa dihantui kerepotan-kerepotan menjelang pemilu masa jabatan kedua.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s