Harapannya Tinggal pada Rakyat Pemilik Mandat

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan kontroversial pada saat masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tinggal dalam hitungan hari. Dengan putusan itu, anggota keluarga, kerabat, dan kelompok yang dekat dengan petahana bisa mengikuti pilkada serentak pada Desember 2105, tanpa harus menunggu jeda 5 tahun atau satu periode jabatan.

Dalam sidang pada hari yang sama, MK membatalkan ketentuan bahwa PNS harus mengundurkan diri ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. PNS harus mundur setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Hal sama berlaku bagi anggota DPR, DPD dan DPRD.

Anggota legislatif yang semula cukup memberitahu pencalonannya, sejak putusan MK, diwajibkan mundur permanen bila sudah diputuskan jadi calon oleh KPU. Dari tiga poin putusan MK, keputusan menyangkut petahana menjadi sorotan publik. Hal itu setelah kemunculan fenomena politik dinasti cenderung mengarah pada KKN.

Pengaturan terhadap petahana sebenarnya diperlukan agar penyalahgunaan jabatan dan kewenangan bisa dihindari dari kepala daerah yang sudah dua kali menjabat dan bernafsu melanggengkan kekuasaannya lewat keluarganya. Data di Kemdagri hingga 2014 setidaktidaknya ada 59 kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih yang memiliki ikatan keluarga dengan petahana.

Harapan Sirna

Kita semula punya harapan bahwa politik dinasti bisa dihindari tanpa harus mengekang hak politik keluarga petahana dengan solusi ada jeda waktu 5 tahun atau satu periode jabatan dari petahana. Ketentuan di UU Nomor 8 Tahun 2015 kemudian di-breakdown dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Namun harapan itu kini sirna mengingat keputusan MK bersifat final. Sebelumnya kita dikejutkan oleh kebijakan KPU yang berkesan memberi peluang bagi politik dinasti.

Surat Edaran KPU Nomor 302/VI/2015 yang merinci tentang definisi petahana telah memantik reaksi berbagai kalangan. Di saat proses tahapan pilkada dimulai, KPU menlucurkan regulasi yang menjelaskan bahwa kepala daerah meski sudah dua periode, jika mengundurkan diri sebelum masa pendaftaran calon dimulai, dianggap bukan petahana.

Nasi sudah jadi bubur, kita harus menghormati keputusan MK. Bagi pegiat demokrasi, atau mereka yang mendambakan sirnanya politik dinasti, keputusan MK ibarat tsunami regulasi di saat pendaftaran calon kepala daerah tinggal dalam hitungan hari.

Kita juga memahami jika ada pihak yang mempertanyakan sikap majelis hakim MK yang membuat keputusan kontroversial ini, atau dianggap tidak sejalan dengan upaya memberantas KKN lewat aturan pilkada yang membatasi politik kekerabatan.

Kini harapannya tinggal pada rakyat pemilik mandat. Apakah dalam memilih pemimpinnya nanti mengedepankan rasionalitas atau pragmatisme semata.

Di sisi lain penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslu harus mampu menjalankan tugas secara profesional, tanpa terkooptasi oleh kepentingan petahana. Pada gilirannya ketika kerabat petahana dengan segala cara dan kesempatan bisa menuruskan kekuasaan maka benteng terakhir adalah penegakan hukum.  Ancaman regulasi terkait pilkada juga dialami anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berniat maju dalam pilkada.

Aturan harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bisa jadi mengubah konstelasi politik menjelang pilkada yang sudah di depan mata. Kader partai yang merasa layak maju, tentu sudah melakukan proses politik cukup panjang dan hari-hari ini adalah saat proses pengajuan rekomendasi ke partai di tingkat pusat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s