Wirjono Prodjodikoro, Hakim 3 Zaman

 

Generasi pertama hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) terdiri atas para hakim berpendidikan kolonial, kadang-kadang melanjutkan pendidikan di Belanda. Biasanya mereka bertugas dalam administrasi atau pengadilan kolonial. Mereka menikmati karier profesional menyenangkan dan mempertahankan kontrol atas MA sepanjang hampir 25 tahun setelah kemerdekaan. Sampai transisi peralihan kekuasaan ke Orde Baru (1966-1968) semua hakim agung berpendidikan kolonial dan kelompok terakhir, seperti Subekti (menjadi Ketua MA, 1968-1974) terus memimpin dan baru pensiun pada 1974.

Diantara hakim agung generasi pertama tersebut adalah Wirjono Prodjodikoro. Wirjono menjadi Ketua MA yang kedua (1952-1966) menggantikan kedudukan Kusumah Atmadja (1945-1952). Berbeda dengan Kusumah Atmadja yang temperamental dan bersikap frontal dalam mempertahankan independensi pengadilan, Wirjono bukan tipe seperti itu.

Dalam sebuah tulisan Indonesianis, almarhum Daniel S. Lev yang berjudul Draft, Chapters on Post Revolutionary Indonesian Legal Hisotory dituturkan sebuah kisah di tahun 1951. Pada waktu itu, Kusumah Atmadja pada acara jamuan resmi kenegaraan tidak diberi tempat duduk sesuai dengan posisinya. Ia marah-marah dan mengancam akan meninggalkan acara itu kalau tidak diberi tempat duduk yang sesuai, tepat di sebelah Presiden Soekarno. Sikap itu menjengkelkan Presiden Soekarno dan sejak itu sang pemimpin besar membuat perhitungan bahwa pengadilan harus dikendalikan untuk mengamankan jalannya revolusi.

Wirjono adalah pilihan tepat bagi Soekarno. Sebagai ahli hukum yang cakap dan santun, demikian ditulis oleh Sebastian Pompe dalam The Indonesian Supreme Court, Study of Intitutional Collaps, ia menjauhi politik dan suka mencari kompromi. Ketika mendapatkan perlakuan  serupa dengan Kusumah Atmadja, Wirjono hanya diam, tetapi pelan-pelan beringsut sehingga semakin jauh dari pertemuan dan kemudian meninggalkan jamuan itu. Wirjono tidak protes, ketika pada tahun 1959 mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden ke AS dan diberi status setara dengan anggota Parlemen. Wirjono cukup memendam perasaan duduk diantara anggota Parlemen sembari dari melihat bahwa Ketua MA AS saat itu, Earl Warren, duduk sejajar dengan Presiden Eisenhower dan Presiden Soekarno.

Pada tahun 1959, ketika Soekarno mendengar bahwa MA akan memeriksa Menteri Roeslan Abdulgani, ia dengan sengaja mengundang yang bersangkutan sarapan pagi bersamaan dengan waktu panggilan pengadilan. Seperti dicatat oleh Daniel S. Lev, kejadian melecehkan pengadilan dan tindakan-tindakan Presiden yang gamlang merintangi jalannya peradilan, bahkan menjadi sesuatu yang mustahil terjadi di era kolonial sekalipun. Memasuki tahun 1960-an, kemerosotan wibawa hakim dalam jerat politik semakin terang benderang.

Sejak tahun 1950-an, Pemerintah dan Parlemen nampaknya sengaja menelantarkan hakim. Usul membuat peraturan gaji khusus ditolak dan para hakim menjadi semakin frustasi karena mereka enggan menanggalkan gengsi mereka sejak masa kolonial. Hakim juga berseteru dengan kejaksaan soal perlakuan gaji tersebut dan pernah mengadakan “pemogokan massal.”

Namun sebagai Ketua MA, Wirjono tidak tertarik untuk dimoblisasi secara politik. Ia mengecam tiap hakim yang mencoba menentang kebijakan eksekutif. Ia tidak pernah tegas dalam mensikapi ancaman intervensi pemerintah terhadap pengadilan. Bahkan, sekadar untuk mengatasi kebutuhan hidup, Wirjono menyewakan mobil dinasnya sebagai taksi saat jam kerja.

Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat dan otoritas pemerintahan dikendalikan oleh tentara. Dalam masa ini, tentara memaksakan keinginannya untuk menempatkan perwira militer di pengadilan. Diusulkan agar semua Wakil Ketua Pengadilan dijabat oleh perwira militer. Urusan pengadilan, dalam perspektif tentara, nampaknya masuk sebagai urusan keamanan. Lagipula harus dijamin bahwa fungsi peradilan harus memenuhi selera mereka. Sekalipun berhasil diredam, tetapi tentara kemudian mengontrol Kementerian Kehakiman (yang mengurusi para hakim) pada tahun 1959.

Para hakim tentu menentang intervensi itu. Wirjono membuat keputusan apabila pengadilan daerah akan mengadili perkara yang melibatkan militer, maka akan diterbangkan hakim-hakim khusus ke wilayah itu untuk mengadili. Atau jalan yang lain: para hakim, terutama di daerah terpencil, akan menulis surat ancaman intervensi militer dalam pengadilan kepada Wirjono dan kemudian Wirjono meneruskan kepada Menteri Pertahanan Nasution. Tetapi jelas prosedur ini butuh waktu yang lama.

Pada tahun 1960, Menteri Kehakiman Djody Gondokoesoemo dituduh melakukan korupsi. Soekarno ingin sang menteri dibebaskan, tetapi MA justru memutus bersalah. Sejak kejadian itu, Soekarno semakin kencang tekadnya untuk melempar jauh-jauh doktrin pemisahan kekuasaan dan kemudian menjadikan Wirjono sebagai anggota kabinet. Jadi titel Wirjono adalah Menteri/Penasehat Hukum/Ketua MA. Dan Wirjono sama sekali tidak keberatan dengan posisi itu, sekalipun dikecam para hakim. Bagi Wirjono, justru dengan posisi sebagai anggota Kabinet ia dapat leluasa memberikan pertimbangan hukum pada Presiden. Intervensi pemerintah berlanjut. Hakim dilarang mengenakan toga dan diperintahkan mengenakan seragam model militer.

Tahun 1960, setelah mengeluarkan Penetapan Presiden (yang oleh Soekarno dianggap setara dengan UU walau tidak dibahas bersama DPR) mengenai pengawasan partai politik, Soekarno bersikeras untuk membubarkan Partai Masyumi dan PSI, yang dituduh terlibat gerakan PRRI di Sumatera. Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum Masyumi ketika itu, menolak kebijakan itu karena andaikata benar sangkaan keterlibatan peristiwa itu, tetapi dilakukan bukan oleh pengurus partai. M. Natsir (Perdana Menteri pertama usai integrasi Republik 1950) sudah tidak lagi menjadi pengurus partai. Soekarno pun meminta pertimbangan Wirjono. Oleh Wirjono dijawab bahwa “pengurus partai juga mencakup orang-orang terkemuka di partai itu.” Akhirnya, dengan “Memperhatikan: Fatwa MA” Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang membubarkan Masyumi dan PSI.

Muncul Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 1964, yang antara lain memungkinkan Presiden mengintervensi proses peradilan “demi kepentingan revolusi.” Tahun itu juga, Wirjono mengeluarkan titah supaya sebelum menjatuhkan putusan, para hakim “bermusyawarah dengan jaksa supaya putusan tidak terlalu beda dengan tuntutan.”

Tahun 1962, Wirjono melakukan hal yang menggoyahkan ketegaran pengadilan. Ada perkara, terkenal dengan sebutan “Perkara Cosmas”, sebuah perkara yang melibatkan seorang penyelundup. Presiden Soekarno menginginkan itu sebagai tindak pidana subversif dan pelakunya dipidana mati, lalu menginstruksikan Wirjono agar penyelundup dihukum.

Wirjono begitu patuh dan kemudian datang sendiri menemui hakim yang menangani perkara itu, Sri Widojati (kelak menjadi perempuan hakim agung pertama di Indonesia, 1968). Tetapi Widojati enggan mengkategorikan penyelundupan sebagai subversif dan menolak mempertimbangkan pidana mati. Wirjono terus mendesak Widojati sambil menceritakan tekanan-tekanan yang dihadapinya. Bahkan sambil menangis, ia memuji Widojati adalah mahasiswinya yang paling cakap di FH UI di masa lampau. Widojati tidak enak dan kemudian ia bersedia mempertimbangkan permintaan Soekarno, asal Wirjono membawa surat yang berisi permintaan itu. Bagi Widojati, itu hanya taktik belaka agar ia terhindar mengeluarkan komitmen kepada Wirjono. Tetapi, di luar dugaan, keesokan harinya Wirjono kembali menemuinya dan menyerahkan surat yang dimaksud. Widojati begitu frustasi dan jengkel dengan integritas Wirjono, sehingga tetap saja ia menolak menjatuhkan pidana subversif dalam kasus itu. Perkara itu akhirnya diajukan kasasi dan saat dicatat di MA, Soekarno sudah tersingkir dari panggung kekuasaan.

Dalam masa transisi kekuasaan itu, Wirjono adalah orang pengadilan yang kerapkali disorot. Sebagai pendukung setia Soekarno, ia menjadi sasaran empuk kritik keras dalam masa liberalisasi politik itu. Organisasi hakim, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mulai menyuarakan agar Wirjono mengundurkan diri. Tak tanggung-tanggung, sembari mengingat intervensi Wirjono di masa lalu, Sri Widojati (saat itu Ketua Ikahi Jakarta) bersama-sama Zaenal Asikin Kusumah Atmadja (putra Ketua MA pertama)  langsung mendatangi Wirjono untuk menyuruhnya mundur dari posisi Ketua MA. Wirjono pun menjadi sasaran demonstrasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Sardjana Indonesia (KASI). Mereka mendengar isu bahwa Soekarno—yang kekuasaan eksekutifnya sudah dipreteli meski masih menjabat Presiden tetapi harus berbagi peran dengan Ketua Presidium Kabinet, Soeharto—merencanakan membubarkan MPRS karena melihat gelagat lembaga yang pernah menetapkannya menjadi presiden seumur hidup (1963) itu akan memecat dirinya. Alasan Soekarno adalah situasi darurat. Konon, dalam pertemuan itu sebenarnya yang diajak bicara adalah bekas Ketua DPR Sartono dan Wirjono menyusul kemudian dan tidak mengetahui detail gagasan Soekarno itu. Saat ditanya kemungkinan pembubaran MPRS, ia menjawab,”bisa saja.” Jangan lupa, saat Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, juga terjadi setelah diberikan pendapat hukum oleh Wirjono.

Akibat kritik dan tekanan massa, Wirjono benar-benar frustasi. Ia datang ke Besar Mertokusumo, pengacara berintegritas yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman saat demokrasi parlementer, untuk meminta pertimbangan.  Besar memang menasehati agar Wirjono mundur. Wirjono pulang dan mengundurkan diri keesokan harinya.

Soekarno sendiri telah berusaha menahan agar Wirjono tidak mengundurkan diri tetapi tidak digubris oleh Ketua MA itu sendiri. Soekarno benar-benar jengkel atas perlakuan terhadap loyalisnya itu. Ketika Ikahi dan DPR mengajukan 2 nama yaitu  Subekti dan Soerjadi untuk menjadi Ketua MA, Soekarno lebih memilih Soerjadi, dibandingkan Subekti yang dikehendak aspirasi politik saat itu. Semua orang tahu, Soerjadi, yang pernah menjadi Jaksa Agung Muda di era demokrasi parlementer, adalah loyalis Soekarno dengan preferensi politik ke PNI.

Wirjono di samping berbagai kritik atas perannya dalam manajemen pengadilan termasuk sosok yang paling lama menjabat di badan pengadilan tertinggi itu, hampir 14 tahun, 1952-1966. Pengganti berikutnya tidak pernah selama itu termasuk usai reformasi sejak 1998. Soerjadi hanya 2 tahun (1966-1968), kemudian diganti oleh Subekti (1968-1974), Oemar Seno Adji (1974-1981), Moedjono (1981-1983), Ali Said (1983-1992), Purwoto Gandasubrata (1992-1994), Soerjono (1994-1997), Sarwata (1997-2001), Bagir Manan (2001-2009), dan Arifin  Tumpa (2009-2012). Ketua MA sekarang, Hatta Ali, lahir 1950. Sesuai dengan ketentuan pensiun hakim agung menurut UU Kekuasaan Kehakiman 2009 yaitu 70 tahun, maka mungkin akan menjabat hingga 2020 yang berarti 8 tahun.

Wirjono, yang juga menjadi profesor hukum, terkenal produktif menerbitkan buku-buku yang sampai kini menjadi acuan setiap fakultas hukum. Kalangan hukum kemudian mengenal karyanya antara lain Perbuatan Melanggar HukumAsas-Asas Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Perjanjian, dan Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Satu hal yang mengagumkan, Wirjono berhasil membuat belasan karya itu di tengah kesibukannya sebagai hakim dan sebagai penasihat presiden. Belum lagi, kebiasaan Wirjono membuat catatan di bawah putusan-putusannya. Karya itu, kata Prof. Ko Siok Hie (guru besar hukum Airlangga yang menjadi promotornya saat menerima gelar doktor kehormatan), membuktikan ‘satu daya kerja yang menakjubkan’.

Ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga (15 Juli 1964). Dalam pidatonya sebagai promovendus, Wirjono menceritakan sedikit perjalanannya menempuh ilmu ke Leiden, Belanda. Di Universitas Leiden, Wirjono sempat menempuh kuliah, sejak 1923 hingga 1926. Bahkan  bahan disertasinya, berjudul Het Sculdenrecht in Surakarta, sudah mulai disusun. Dua dari lima bagian rencana disertasi itu sudah selesai ditulis pada November 1925. Sakit yang menyerang membuyarkan impian Wirjono meraih doktor ilmu hukum dari Leiden. “Gagallah usaha saya untuk mendapatkan gelar doktor ilmu hukum di Universitas Leiden,” tulis Wirjono. Tetapi ia tetap bersyukur akhirnya memperoleh gelar serupa ‘meskipun dengan cara dan bentuk yang sangat berlainan daripada yang saya hendaki semula’.

Sejak mahasiswa di Hoogerechtsschool masa kolonial, Wirjono dikenal pandai. Pakar hukum adat kenamaan, B. Ter Haar, acapkali menyebut namanya dalam perkuliahan. Siapapun yang mengenal Wirjono akan akan mengakui bahwa ia sosok sarjana hukum dan hakim yang sangat pintar. Ia dikenal sebagai salah seorang murid van Vollenhoven terpandai. Bahkan ketika belajar di Leiden (1926), Wirjono pernah mendapatkan ‘Kanaka Prijs’, suatu hadiah yang hanya diberikan kepada uitblinkers. Banyaknya karya tulis bersangkutan dalam berbagai bidang hukum membuktikan lebih jauh kepandaian, serta keluasan pengetahuan dan wawasan. Ia juga pribadi yang rendah hati dan sederhana.

Wirjono lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 15 Juni 1903. Ia telah menjadi hakim di 3 zaman: zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Hampir 40 tahun lamanya ia setia dengan profesinya itu. Bismar Siregar dalam buku Rasa Keadilan, ketika meninggal dunia pada April 1985, prosesi pemakaman Wirjono tidak dengan upacara kenegaraan yang megah. Untuk kepribadian, Wirjono barangkali teladan yang bagus. Lama menjabat Ketua MA ia tidak memupuk kekayaan dan tidak korupsi. Tetapi episode kepemimpinannya, barangkali akan dikenang saat dipana kekuasaan kehakiman terpuruk dan tunduk sebagai abdi eksekutif.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s