Sang Perdana Menteri yang Dipecat

Mantan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, salah satu tokoh yang paling dihormati dan membawa perubahan besar di Australia dikabarkan meninggal pada usia 98 tahun (21 Oktober 2014). Whitlam yang dikenal flamboyan semasa hidupnya tetap menjadi salah satu tokoh yang paling menonjol di Australia meskipun pernah dipecat sebagai perdana menteri, merupakan sebuah batu loncatan bagi sejarah politik bangsa.
Whitlam pernah memimpin Partai Buruh meraih kemenangan pertama dalam 23 tahun pada pemilihan Desember 1972 sebelum dipecat pada tahun 1975 oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr, yang merupakan perwakilan Ratu kerajaan Inggris.
Pemecatannya dipicu oleh penolakan oleh majelis tinggi parlemen, di mana Partai Buruh bukanlah mayoritas, untuk meloloskan sebuah RUU anggaran sampai pemerintah setuju untuk menyerukan pemilihan umum. Untuk mengakhiri kebuntuan, Kerr mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, memecat Whitlam sebagai Perdana Menteri menjabat dan mengangkat pemimpin oposisi Malcolm Fraser sebagai perdana menteri sementara.
Pemecatan tersebut menimbulkan reaksi kemarahan luar biasa dari Partai Buruh. Mereka menganggap bahwa tindakan Gubernur Jenderal Sir John Kerr telah melanggar kedaulatan bangsa dan negara Australia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh, yang pada akhirnya berujung pada munculnya kelompok yang kemudian dinamakan dengan kelompok republiken. Kelompok ini beranggapan bahwa Australia belum menjadi sebuah negara yang merdeka penuh, sebab Inggris masih berpengaruh besar dalam menentukan nasib negara dan rakyat Australia. Oleh sebab itu, Australia harus memiliki kepala negara yang merupakan warga negara Australia, yang dapat mewakili perasaan orang Australia, dan dapat membuat regulasi dan konstitusi negara tanpa campur tangan Inggris, untuk keperluan rakyat Australia.
Ketika Australia merdeka pada tahun 1901, Inggris memberikan status dominion atau persemakmuran kepada Australia. Dominion artinya, kepala negara Australia adalah Gubernur Jenderal, yaitu orang Inggris yang diangkat oleh Ratu Inggris. Gubernur Jenderal lebih tinggi kedudukannya dari perdana menteri, sehingga dapat memecat perdana menteri, apabila dianggap tidak kompeten dan dapat membahayakan keamanan di Australia. Status dominion mengindikasikan bahwa Australia adalah negara merdeka yang tetap berada di bawah komando Inggris. Selama Australia merupakan dominion Inggris, segala keputusan dan sikap negara harus berada di bawah persetujuan gubernur jenderal. Status dominion, oleh sebagian kalangan dianggap kurang memuaskan, karena Australia seperti negara yang tidak mandiri, berada di pengawasan dan peraturan Inggris. Australia juga menjadi bagian dari terlaksananya kepentingan Inggris. Contohnya ketika Inggris menjadi pihak dalam Perang Dunia I dan II, Australia sebagai negara persemakmuran Inggris, ikut serta ke dalam perang, dan ikut menanggung akibat perang.
Kekecewaan terhadap Inggris muncul pertama kali pada akhir Perang Dunia I, yaitu ketika terjadi depresi ekonomi atau malaise yang melanda seluruh dunia pada tahun 1929-1930. Depresi ini membuat Inggris mengubah kebijakan politiknya, yaitu memberikan kebebasan kepada koloni-koloninya dalam mengelola urusan dalam negerinya, sebab Inggris ingin fokus dalam memperbaiki perkeonomian di negerinya sendiri. Kebijakan ini melahirkan Statute of Westminter pada tahun 1931, yang memberikan kewenangan kepada semua parlemen di wilayah koloni Inggris, untuk membuat undang-undang sendiri, tanpa harus selaras dengan undang-undang Inggris. Meskipun bebas, tetapi harus dengan persetujuan Gubernur Jenderal yang meurpakan representasi dari Ratu Inggris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Australia sebagai bentuk pengabaian terhadap Australia.
Kekecewaan kedua Australia terhadap Inggris terjadi pada masa Perang Dunia II. Inggris tidak mampu melindungi Australia dari serangan Jepang, bahkan Darwin hancur akibat serangan bom Jepang pada 1942. Hal ini membuat Australia berpaling kepada Amerika Serikat, karena jaraknya yang lebih dekat ketimbang Inggris yang di ujung barat, dan Amerika Serikat yang dirasa lebih kuat.
Kekecewaan ketiga yang dirasakan masyarakat Australia adalah ketika Inggris memutuskan untuk bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Hal ini mengakibatkan volume perdagangan Australia-Inggris menjadi berkurang, sebab Inggris harus membuka pasarnya dengan negara-negara anggota MEE, sehingga Inggris harus mengurangi jatah impor dari negara-negara persemakmurannya. Dampaknya bagi Australia adalah perekonomian menjadi tidak stabil, karena volume ekspor menurun cukup tajam. Australia pada saat itu hanya menjalin hubungan dagang dengan Inggris dan segelintir negara seperti Selandia Baru.
Kelompok republiken tersebut, dengan prakarsa dari seorang pengacara, pengusaha dan bankir bernama Malcolm Turnbull dan tokoh lain seperti Ian Chappel, Thomas Keneally, dan Fred Shepisi, membentuk Australian Republican Movement (ARM). Dengan bantuan Partai Buruh, ARM menyebarkan ide republikanisme kepada masyarakat Australia. Mereka berkampanye secara langsung dengan melobi dan menggerakkan kelompok-kelompok mahasiswa, kaum aborigin, seniman, budayawan, dan berbagai keompok profesi lainnya.
Perkembangan ARM sangat dipengaruhi oleh Partai Buruh, sebab banyak aktifis ARM yang merupakan anggota dan aktifis Partai Buruh. Partai Buruh menjadi pendukung setia gerakan republikanisme. Selain karena faktor pemecatan Perdana Menteri Gough Whitlam, Partai Buruh juga beroposisi dengan Partai Liberal yang condong ke barat, sedangkan Partai Buruh lebih siap untuk mandiri dan lebih terbuka kepada negara-negara Asia, terutama Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Meskipun hanya berkuasa selama tiga tahun yang penuh gejolak, Whitlam berhasil menggulirkan reformasi yang menyatukan masalah ekonomi dan budaya bangsa, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin yang paling dihormati di Australia. Whitlam juga orang yang menhapuskan wajib militer, memperkenalkan pendidikan universitas gratis, mengakui faham komunis Tiongkok, menarik pasukan dari Vietnam, menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan federal dan mengurangi usia pemilih menjadi 18. Sang raksasa partai buruh ini juga merupakan pemimpin Australia pertama yang mengunjungi Tiongkok.
Pada era pertengahan 1970-an, hubungan pemimpina Indonesia dan Australia, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Gough Whitlam dari Partai Buruh, juga begitu baik, termasuk bagaimana kedua negara mencari solusi atas persoalan konflik internal di Timor Timur. Hubungan baik itu tetap berlanjut setelah Whitlam dipecat oleh Gubernur Jenderal Australia Sir John Kerr pada November 1975 dan digantikan PM Malcolm Fraser dari koalisi Liberal-Nasional. Adalah Malcolm Fraser yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure dan de facto, tetapi tetap mencatat bahwa referendum belum dilaksanakan di Timor Timur.