Sang Ketua Mahkamah Agung

Hilario Davide, Jr., merupakan sosok Ketua Mahkamah Agung Filipina yang dapat dijadikan contoh integritas dan popularitas pribadi yang pengabdiannya melampaui tugas pokoknya. Dia merupakan sosok ketua pengadilan tertinggi di Filipina yang ditakdirkan untuk mengarungi bahtera yang penuh dengan terpaan badai politik yang  berpotensi mencampuri badan pengadilan. Jun, begitu disapa dalam keluarganya, akan selalu dikenang sebagai sosok hakim agung yang mampu menyelamatkan negara dari krisis politik dan ancaman kudeta militer sehingga mendorong Filipina memuluskan transisi demokrasi hingga sekarang.

 

Terlahir di kalangan keluarga guru di wilayah perkotaan Cebu dan dididik dengan ketaatan penuh terhadap agama Katolik, Jun tumbuh menjadi sosok yang pemberani dan tegar. Dia suka berkebun dan memelihara bunga, hal yang menumbuhkan kecintaannya yang besar terhadap lingkungan hidup, dan kelak mempengaruhi pribadinya saat menjadi hakim agung.

 

Suatu pagi di bulan November 1998, Jun menghadiri perayaan peringatan pejuang Filipina abad 19 Andres Bonifacio. Dia duduk di samping Presiden Joseph Estrada. Malam sebelumnya masa jabatan Ketua Mahkamah Agung Filipina kosong karena Andres R. Narvasa  telah memasuki usia 70 tahun. Jun, sebagai salah satu hakim agung senior, berpotensi menduduki jabatan itu. Tetapi pencalonan itu ditentang oleh para sekutu politik Presiden Estrada yang menghendaki calon lain. Betapa terkejutnya Jun ketika dalam kesempatan ia diberitahu Presiden Estrada yang akan mencalonkannya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pada tanggal 30 November 1998, Jun mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Estrada dan resmi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung Filipina yang ke-20.

 

Selama menjabat sebagai Ketua, ia keras dalam memerangi korupsi pengadilan, menggelorakan reformasi hukum, dan meningkatkan pengawasan terhadap para hakim, bahkan memecat seorang hakim di pengadilan banding. Namun, respek publik terhadap pribadinya menguat ketika dia berhasil menempatkan Mahkamah Agung yang independen, efisien, dan efektif. Ujian politik datang saat—menurut Konstitusi Filipina (1987)—dia memimpin sidang gabungan Kongres untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Estrada di bulan November 2000. Meskipun ia dilantik di masa krepsidenan Estrada, ia memutuskan bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Putusan mana yang kemudian menimbulkan krisis politik di Filipina karena ditentang oleh Estrada. Bahkan, Menteri Kesejahteraan Sosial Gloria Macapagal Arroyo yang sekaligus Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya dan disusul anggota kabinet yang lain. Berbagai tudingan korupsi atas diri Presiden Estrada memaksa rakyat Filipina turun ke jalan menuntut mundur presiden, mengingatkan orang akan kehebatan people power tahun 1986 yang berhasil memaksa diktator Presiden Marcos meninggalkan kursi kepresidenan dan kabur ke Amerika. Apalagi demonstrasi itu didukung oleh Kardinal Sin (Uskup Agung Filipina) dan Nyonya Corazon Aquino, mantan Presiden (1986-1992) dan juga tokohpeople power 1986.

 

Puncaknya, Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Kepolisian menarik dukungan terhadap Estrada dan memaksa sang Presiden untuk meninggalkan Malacanang, Istana Kepresidenan pada 20 Januari 2001. Dan dihadapan massa dan rakyat yang berdemontrasi di depan istana presiden tersebut, Jun melantik Wakil Presiden Arroyo menjadi Presiden dengan disaksikan salah satu hakim agung, Artemio Panganiban.

Peran Jun memberikan legitimasi kepada Arroyo dan menutup kemungkinan krisis politik yang berkepanjangan dan mencegah terjadinya kudeta yang menjadi gossip saat itu. Dengan peran ini, Jun selaku Ketua Mahkamah Agung telah memberikan dedikasinya selaku pengendali hukum tertinggi untuk meneguhkan prinsip demokrasi dan konstitusi.

 

Jun, yang dikemudian hari dilabrak oleh mantan Presiden Estrada—yang kemudian menjadi tahanan kasus korupsi—dan pendukungnya, bersikap tenang menghadapi gertakan itu. Dikatakan olehnya, “Anda bayangkan situasi ini. Mayoritas anggota kabinet sudah mengundurkan diri. Angkatan Bersenjata dan kepolisian menarik dukungan, maka sesungguhnya sudah terjadi vacuum of power di negara ini. Maka kedudukan konstitusional pemerintahan harus segera dipulihkan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan.”

 

Estrada kemudian menggugat legitimasi Arroyo ke Mahkamah Agung. Untuk menjaga konflik kepentingan, Jun dan Panganiban tidak terlibat dalam proses pemeriksaan itu. Hasilnya, dengan komposisi suara 13 banding 0, Mahkamah Agung mengesahkan pengangkatan Arroyo.

 

Jun, selaku Ketua Mahkamah Agung mengerti seluk beluk politik, hal yang sudah ditempuhnya setelah lulus sarjana hukum dari the University of Philippens (1959). Namun ia jelas tidak sedang berpolitik praktis. Ia tidak menggunakan posisinya untuk berpolitik atau mencapai tujuan pribadi. Ia mengerti saat publik menuduh Presiden Arroyo mencapai kemenangan dalam pemilu 2004 berbuat curang. Rekaman perintah Arroyo untuk meluluskan dirinya sebagai pemenang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum beredar luas. Ia tahu hal itu menciderai sosok kepresidenan Arroyo, namun saat pensiun sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 20Desember 2005, ia tak menolak saat Arroyo menunjuknya sebagai Penasehat Senior Kepresidenan untuk Reformasi Pemilihan Umum. Jun tahu persis bagaimana membuat penilaian atas pribadi seseorang dengan medan untuk berbakti kepada negara.

 

Setelah lulus sarjana hukum, ia menjadi sekretaris pribadi Wakil Gubernur dan kemudian menjadi Gubernur Cebu (1959-1963). Ia menikah dengan Virgnia Perez (1963) dan kemudian mempunyai 5 orang anak. Sampai tahun 1966 ia bergabung sebagai pengacara praktik di Kantor Pengacara Remotigue and Associates. Di situ ia menangani hampir 70% kasus yang ada secara cuma-Cuma (pro bono).  Pada tahun 1962-1968, dia menjadi dosen di Fakultas Hukum the College of Law of Southwestern University  di Cebu, yang kelak 30 tahun kemudian institusi ini (1999) memberikannya gelar Doctor honoris causa. Dia bersedia mengajar atas undangan Dekan Pablo Garcoa yang mempunyai visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Filipina. “Saya cemas, kata Jun, bagaimana mahasiswa akan lulus menjadi sarjana yang baik kalau perpustakaan diabaikan dan tidak tersedia sama sekali dokumen untuk studi kasus.” Dia mengembangkan pengajaran yang berorientasi pada praktik dan sering pulang malam, sehingga menyebabkan ia menderita gangguan lambung.

 

Pada tahun 1971 ia mewakili Cebu untuk menjadi anggota Komisi Konstitusi yang bertugas untuk melakukan perubahan UUD  1935 dan ia menjadi subketua bidang Hak-Hak dan Kewajiban Dasar Warganegara dan Etika Penyelenggara Negara. Cukup mengagumkan bagaimana ia terpilih menjadi delegasi ini. Ia berkeliling ke sekolah-sekolah, meminta izin kepada para guru sekitar 5 menit, dan berbicara kepada para siswa. “Berikan kartu suara ini ke orang tuamu. Katakan, supaya memilih saya dan saya akan memperjuangkan kepentingan anak-anak mereka di masa depan.” Namun komisi itu tidak pernah bekerja efektif. Presiden Marcos melakukan tekanan kepada para delegasi dan menuntut untuk tetap mempergunakan konstitusi lama. Marcos juga menghendaki dihapuskannya masa jabatan presiden.

 

Sekalipun begitu, Jun banyak memberikan usulan yang controversial di dalam komisi ini, termasuk gagasan menghapus pidana mati. Kelak sikap ini dipertahankannya saat ia pada tahun 1999 menolak pemberlakuan hukuman mati bagi Leo Echegaray, yang dituduh memperkosa pada tahun 1994. Marcos terus menerus melakukan tekanan politik terhadap komisi ini dan pada 21 September 1972 memberlakukan negara dalam keadaan darurat. Marcos melakukan itu untuk meredam aksi kelompok komunis setelah peristiwa peledakan mobil yang ditumpangi oleh Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile. Kelak saat kekuasan Marcos jatuh, Enrile menolak memberikan dukungan dan kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ledakan mobil itu tak lebih rekayasa Marcos guna memberlakukan negara dalam keadaan darurat. Marcos kemudian melakukan penahanan terhadap aktivis politik termasuk senator karismatis Bnigno Aquino, Jr, suami Corazon Aquino dan kemudian mengasingkannya ke Boston Amerika pada tahun 1980. Pada tahun 1973 Marcos sepihak menetapkan Konstitusi Filipina.

 

Pada tahun 1978 ia menjadi anggota Kongres mewakili PartaiPusiyon Bisaya dan aktif menentang pemberlakuan keadaan darurat. Ia menjadi juru bicara kelompok minoritas di Kongres. Dia aktif membeberkan praktik korupsi dan penyuapan yang merajalela di pemerintahan dan menyoroti buruknya praktik hak asasi manusia di bahah rezim Marcos.

 

Tahun 1983, Marcos mengizinkan Aquino untuk pulang kembali ke Filipina. Namun, di Bandara Internasional Manila, Aquino tewas tertembang, yang kemudian menghasilkan kecaman publik anti Marcos dan simpati kepada isterinya, Corazon Aquino. Di balik peristiwa itu, pada tahun 1984 Jun pulang kampung ke Cebu dan mendirikan Partai Sosial Demokrat Filipina. Akhirnya dengan tekanan Amerika dan lembaga donor internasional, Marcos terpaksa melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden baru. Dalam kesempatan itu, Corazon Aquino berpasangan dengan Salvador Laurel menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, dan Jun kemudian menjadi penasehat hukum pemenangan pasangan ini di wilayah Cebu. Marcos memaksa Kongres yang di bawah kendalinya untuk membatalkan kemenangan Corazon Aquino dan ditolak publik dengan menggelar aksi massa di mana-mana. Puncaknya saat Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrille dan wakilnya Fidel Ramos (kelak menjadi Presiden Filipina 1992-1998) keluar dari markas militer di Manila dan bergabung dengan aksi massa.

 

Jun tidak ketinggalan mengkoordinasikan aksi massa di Cebu untuk mendukung aksi serupa di Manila. People Power 1986 menghantarkan Corazon Aquino menjadi Presiden dan kemudian ia membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas menyusun rancangan konstitusi yang mampu mencegah Presiden berkuasa semena-mena seperti Konstitusi 1973 versi Marcos. Jun terpilih diantara 50 anggota untuk menduduki jabatan komisi ini walaupun ia sama sekali tidak pernah tahu mengapa Corazon Aquino kemudian mencalonkan dirinya dalam komisi. Dia kemudian memimpin subkomisi Kekuasaan Legislatif.

 

Sesudah referendum konstitusi pada tahun 1987, Presiden Corazon Aquino meminta Jun menjadi Ketua sebuah komisi guna menyelidiki peristiwa percobaan kudeta militer terhadap dirinya pada 7 Desember 1989. Sebuah komisi yang begitu sensitif tetapi Jun merumuskan akar kudeta itu adalah “hilangnya hak-hak istimewa yang diperoleh tentara dibandingkan dengan rezim sebelumnya secara sosial dan ekonomi.” Padahal pada saat komisi itu dibentuk, ia sedang menjalankan tugas sebagai Komisi Pemilihan Umum Filipina sejak 16 Februari 1988. Namun Kongres justru memperluas komisi itu untuk tugas-tugas mengkaji latar belakang dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kudeta militer di waktu yang akan datang. Maka Jun kemudian menduduki jabatan Komisi Pencari Fakta dari 12 Januari 1990 hingga 15 Januari 1991.

 

Presiden Corazon Aquino pada tahun 1991 meminta Jun menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum, tetapi ditentang Kongres karena ia telah menjabat jabatan serupa sebelumnya. Dan Jun kemudian menghadap Presiden untuk mengatakan bahwa Presiden tidak perlu repot-repot mencarikan posisi untuk dirinya dan lebih baik mencari calon lain saja untuk posisi ketua itu. “Lalu apa yang Anda lakukan kalau tidak lagi menjabat di pemerintahan?”, tanya Presiden. “O ya, saya akan pulang kampung dan bertanam kentang, “jawab Jun, yang membuat Presiden tertawa. Namun pada  24 Januari 1991, Presiden Aquino meluluskan pencalonan Jun sebagai hakim agung.

 

Pada 20 Desember 2005, ia pensiun sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di samping menjadi penasehat Presiden untuk reformasi Pemilu tahun 2005, pada tahun 2007 ia ditunjuk menjadi Duta Besar Filipina untuk PBB, di New York, Amerika Serikat dan kemudian terpilih sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial. Ia menuntaskan tugas itu pada 1 April 2010. Berbagai penghargaan telah diterima Jun. Di samping Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas di Filipina, Jun juga menerima Mangsaysay Award untuk kategoriGovernment Service pada 31 Agustus 2002.

 

Jun telah membuktikan darma bakti dan sumbangan terbaiknya untuk Filipina. Ia mengerti dan terlibat politik dan pemerintahan, sesuatu yang amat membuatnya memahami politik tetapi tidak menyeretnya menjadi partisan. Presiden Filipina berganti-ganti tetapi ia tetap dalam posisi sebagai Ketua Mahkamah Agung dan berbagai tugas penting terutama dalam penyelesaian soal-soal yang kritis. Ia memberi pelajaran kepada kita pentingnya seorang hakim mempunyai intuisi yang tajam atas apa yang terjadi di sekitarnya tetapi tidak terseret arus dan kemudian secara tepat bisa mempertimbangkan keputusan yang terbaik menurut posisinya. Jun telah memposisikan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Agung yang berintegritas di tengah kubangan politik praktis.Hilario Davide, Jr., merupakan sosok Ketua Mahkamah Agung Filipina yang dapat dijadikan contoh integritas dan popularitas pribadi yang pengabdiannya melampaui tugas pokoknya. Dia merupakan sosok ketua pengadilan tertinggi di Filipina yang ditakdirkan untuk mengarungi bahtera yang penuh dengan terpaan badai politik yang  berpotensi mencampuri badan pengadilan. Jun, begitu disapa dalam keluarganya, akan selalu dikenang sebagai sosok hakim agung yang mampu menyelamatkan negara dari krisis politik dan ancaman kudeta militer sehingga mendorong Filipina memuluskan transisi demokrasi hingga sekarang.

 

Terlahir di kalangan keluarga guru di wilayah perkotaan Cebu dan dididik dengan ketaatan penuh terhadap agama Katolik, Jun tumbuh menjadi sosok yang pemberani dan tegar. Dia suka berkebun dan memelihara bunga, hal yang menumbuhkan kecintaannya yang besar terhadap lingkungan hidup, dan kelak mempengaruhi pribadinya saat menjadi hakim agung.

 

Suatu pagi di bulan November 1998, Jun menghadiri perayaan peringatan pejuang Filipina abad 19 Andres Bonifacio. Dia duduk di samping Presiden Joseph Estrada. Malam sebelumnya masa jabatan Ketua Mahkamah Agung Filipina kosong karena Andres R. Narvasa  telah memasuki usia 70 tahun. Jun, sebagai salah satu hakim agung senior, berpotensi menduduki jabatan itu. Tetapi pencalonan itu ditentang oleh para sekutu politik Presiden Estrada yang menghendaki calon lain. Betapa terkejutnya Jun ketika dalam kesempatan ia diberitahu Presiden Estrada yang akan mencalonkannya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pada tanggal 30 November 1998, Jun mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Estrada dan resmi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung Filipina yang ke-20.

 

Selama menjabat sebagai Ketua, ia keras dalam memerangi korupsi pengadilan, menggelorakan reformasi hukum, dan meningkatkan pengawasan terhadap para hakim, bahkan memecat seorang hakim di pengadilan banding. Namun, respek publik terhadap pribadinya menguat ketika dia berhasil menempatkan Mahkamah Agung yang independen, efisien, dan efektif. Ujian politik datang saat—menurut Konstitusi Filipina (1987)—dia memimpin sidang gabungan Kongres untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Estrada di bulan November 2000. Meskipun ia dilantik di masa krepsidenan Estrada, ia memutuskan bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Putusan mana yang kemudian menimbulkan krisis politik di Filipina karena ditentang oleh Estrada. Bahkan, Menteri Kesejahteraan Sosial Gloria Macapagal Arroyo yang sekaligus Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya dan disusul anggota kabinet yang lain. Berbagai tudingan korupsi atas diri Presiden Estrada memaksa rakyat Filipina turun ke jalan menuntut mundur presiden, mengingatkan orang akan kehebatan people power tahun 1986 yang berhasil memaksa diktator Presiden Marcos meninggalkan kursi kepresidenan dan kabur ke Amerika. Apalagi demonstrasi itu didukung oleh Kardinal Sin (Uskup Agung Filipina) dan Nyonya Corazon Aquino, mantan Presiden (1986-1992) dan juga tokohpeople power 1986.

 

Puncaknya, Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Kepolisian menarik dukungan terhadap Estrada dan memaksa sang Presiden untuk meninggalkan Malacanang, Istana Kepresidenan pada 20 Januari 2001. Dan dihadapan massa dan rakyat yang berdemontrasi di depan istana presiden tersebut, Jun melantik Wakil Presiden Arroyo menjadi Presiden dengan disaksikan salah satu hakim agung, Artemio Panganiban.

Peran Jun memberikan legitimasi kepada Arroyo dan menutup kemungkinan krisis politik yang berkepanjangan dan mencegah terjadinya kudeta yang menjadi gossip saat itu. Dengan peran ini, Jun selaku Ketua Mahkamah Agung telah memberikan dedikasinya selaku pengendali hukum tertinggi untuk meneguhkan prinsip demokrasi dan konstitusi.

 

Jun, yang dikemudian hari dilabrak oleh mantan Presiden Estrada—yang kemudian menjadi tahanan kasus korupsi—dan pendukungnya, bersikap tenang menghadapi gertakan itu. Dikatakan olehnya, “Anda bayangkan situasi ini. Mayoritas anggota kabinet sudah mengundurkan diri. Angkatan Bersenjata dan kepolisian menarik dukungan, maka sesungguhnya sudah terjadi vacuum of power di negara ini. Maka kedudukan konstitusional pemerintahan harus segera dipulihkan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan.”

 

Estrada kemudian menggugat legitimasi Arroyo ke Mahkamah Agung. Untuk menjaga konflik kepentingan, Jun dan Panganiban tidak terlibat dalam proses pemeriksaan itu. Hasilnya, dengan komposisi suara 13 banding 0, Mahkamah Agung mengesahkan pengangkatan Arroyo.

 

Jun, selaku Ketua Mahkamah Agung mengerti seluk beluk politik, hal yang sudah ditempuhnya setelah lulus sarjana hukum dari the University of Philippens (1959). Namun ia jelas tidak sedang berpolitik praktis. Ia tidak menggunakan posisinya untuk berpolitik atau mencapai tujuan pribadi. Ia mengerti saat publik menuduh Presiden Arroyo mencapai kemenangan dalam pemilu 2004 berbuat curang. Rekaman perintah Arroyo untuk meluluskan dirinya sebagai pemenang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum beredar luas. Ia tahu hal itu menciderai sosok kepresidenan Arroyo, namun saat pensiun sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 20Desember 2005, ia tak menolak saat Arroyo menunjuknya sebagai Penasehat Senior Kepresidenan untuk Reformasi Pemilihan Umum. Jun tahu persis bagaimana membuat penilaian atas pribadi seseorang dengan medan untuk berbakti kepada negara.

 

Setelah lulus sarjana hukum, ia menjadi sekretaris pribadi Wakil Gubernur dan kemudian menjadi Gubernur Cebu (1959-1963). Ia menikah dengan Virgnia Perez (1963) dan kemudian mempunyai 5 orang anak. Sampai tahun 1966 ia bergabung sebagai pengacara praktik di Kantor Pengacara Remotigue and Associates. Di situ ia menangani hampir 70% kasus yang ada secara cuma-Cuma (pro bono).  Pada tahun 1962-1968, dia menjadi dosen di Fakultas Hukum the College of Law of Southwestern University  di Cebu, yang kelak 30 tahun kemudian institusi ini (1999) memberikannya gelar Doctor honoris causa. Dia bersedia mengajar atas undangan Dekan Pablo Garcoa yang mempunyai visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Filipina. “Saya cemas, kata Jun, bagaimana mahasiswa akan lulus menjadi sarjana yang baik kalau perpustakaan diabaikan dan tidak tersedia sama sekali dokumen untuk studi kasus.” Dia mengembangkan pengajaran yang berorientasi pada praktik dan sering pulang malam, sehingga menyebabkan ia menderita gangguan lambung.

 

Pada tahun 1971 ia mewakili Cebu untuk menjadi anggota Komisi Konstitusi yang bertugas untuk melakukan perubahan UUD  1935 dan ia menjadi subketua bidang Hak-Hak dan Kewajiban Dasar Warganegara dan Etika Penyelenggara Negara. Cukup mengagumkan bagaimana ia terpilih menjadi delegasi ini. Ia berkeliling ke sekolah-sekolah, meminta izin kepada para guru sekitar 5 menit, dan berbicara kepada para siswa. “Berikan kartu suara ini ke orang tuamu. Katakan, supaya memilih saya dan saya akan memperjuangkan kepentingan anak-anak mereka di masa depan.” Namun komisi itu tidak pernah bekerja efektif. Presiden Marcos melakukan tekanan kepada para delegasi dan menuntut untuk tetap mempergunakan konstitusi lama. Marcos juga menghendaki dihapuskannya masa jabatan presiden.

 

Sekalipun begitu, Jun banyak memberikan usulan yang controversial di dalam komisi ini, termasuk gagasan menghapus pidana mati. Kelak sikap ini dipertahankannya saat ia pada tahun 1999 menolak pemberlakuan hukuman mati bagi Leo Echegaray, yang dituduh memperkosa pada tahun 1994. Marcos terus menerus melakukan tekanan politik terhadap komisi ini dan pada 21 September 1972 memberlakukan negara dalam keadaan darurat. Marcos melakukan itu untuk meredam aksi kelompok komunis setelah peristiwa peledakan mobil yang ditumpangi oleh Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile. Kelak saat kekuasan Marcos jatuh, Enrile menolak memberikan dukungan dan kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ledakan mobil itu tak lebih rekayasa Marcos guna memberlakukan negara dalam keadaan darurat. Marcos kemudian melakukan penahanan terhadap aktivis politik termasuk senator karismatis Bnigno Aquino, Jr, suami Corazon Aquino dan kemudian mengasingkannya ke Boston Amerika pada tahun 1980. Pada tahun 1973 Marcos sepihak menetapkan Konstitusi Filipina.

 

Pada tahun 1978 ia menjadi anggota Kongres mewakili PartaiPusiyon Bisaya dan aktif menentang pemberlakuan keadaan darurat. Ia menjadi juru bicara kelompok minoritas di Kongres. Dia aktif membeberkan praktik korupsi dan penyuapan yang merajalela di pemerintahan dan menyoroti buruknya praktik hak asasi manusia di bahah rezim Marcos.

 

Tahun 1983, Marcos mengizinkan Aquino untuk pulang kembali ke Filipina. Namun, di Bandara Internasional Manila, Aquino tewas tertembang, yang kemudian menghasilkan kecaman publik anti Marcos dan simpati kepada isterinya, Corazon Aquino. Di balik peristiwa itu, pada tahun 1984 Jun pulang kampung ke Cebu dan mendirikan Partai Sosial Demokrat Filipina. Akhirnya dengan tekanan Amerika dan lembaga donor internasional, Marcos terpaksa melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden baru. Dalam kesempatan itu, Corazon Aquino berpasangan dengan Salvador Laurel menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, dan Jun kemudian menjadi penasehat hukum pemenangan pasangan ini di wilayah Cebu. Marcos memaksa Kongres yang di bawah kendalinya untuk membatalkan kemenangan Corazon Aquino dan ditolak publik dengan menggelar aksi massa di mana-mana. Puncaknya saat Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrille dan wakilnya Fidel Ramos (kelak menjadi Presiden Filipina 1992-1998) keluar dari markas militer di Manila dan bergabung dengan aksi massa.

 

Jun tidak ketinggalan mengkoordinasikan aksi massa di Cebu untuk mendukung aksi serupa di Manila. People Power 1986 menghantarkan Corazon Aquino menjadi Presiden dan kemudian ia membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas menyusun rancangan konstitusi yang mampu mencegah Presiden berkuasa semena-mena seperti Konstitusi 1973 versi Marcos. Jun terpilih diantara 50 anggota untuk menduduki jabatan komisi ini walaupun ia sama sekali tidak pernah tahu mengapa Corazon Aquino kemudian mencalonkan dirinya dalam komisi. Dia kemudian memimpin subkomisi Kekuasaan Legislatif.

 

Sesudah referendum konstitusi pada tahun 1987, Presiden Corazon Aquino meminta Jun menjadi Ketua sebuah komisi guna menyelidiki peristiwa percobaan kudeta militer terhadap dirinya pada 7 Desember 1989. Sebuah komisi yang begitu sensitif tetapi Jun merumuskan akar kudeta itu adalah “hilangnya hak-hak istimewa yang diperoleh tentara dibandingkan dengan rezim sebelumnya secara sosial dan ekonomi.” Padahal pada saat komisi itu dibentuk, ia sedang menjalankan tugas sebagai Komisi Pemilihan Umum Filipina sejak 16 Februari 1988. Namun Kongres justru memperluas komisi itu untuk tugas-tugas mengkaji latar belakang dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kudeta militer di waktu yang akan datang. Maka Jun kemudian menduduki jabatan Komisi Pencari Fakta dari 12 Januari 1990 hingga 15 Januari 1991.

 

Presiden Corazon Aquino pada tahun 1991 meminta Jun menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum, tetapi ditentang Kongres karena ia telah menjabat jabatan serupa sebelumnya. Dan Jun kemudian menghadap Presiden untuk mengatakan bahwa Presiden tidak perlu repot-repot mencarikan posisi untuk dirinya dan lebih baik mencari calon lain saja untuk posisi ketua itu. “Lalu apa yang Anda lakukan kalau tidak lagi menjabat di pemerintahan?”, tanya Presiden. “O ya, saya akan pulang kampung dan bertanam kentang, “jawab Jun, yang membuat Presiden tertawa. Namun pada  24 Januari 1991, Presiden Aquino meluluskan pencalonan Jun sebagai hakim agung.

Pada 20 Desember 2005, ia pensiun sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di samping menjadi penasehat Presiden untuk reformasi Pemilu tahun 2005, pada tahun 2007 ia ditunjuk menjadi Duta Besar Filipina untuk PBB, di New York, Amerika Serikat dan kemudian terpilih sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial. Ia menuntaskan tugas itu pada 1 April 2010. Berbagai penghargaan telah diterima Jun. Di samping Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas di Filipina, Jun juga menerima Mangsaysay Award untuk kategoriGovernment Service pada 31 Agustus 2002.

Jun telah membuktikan darma bakti dan sumbangan terbaiknya untuk Filipina. Ia mengerti dan terlibat politik dan pemerintahan, sesuatu yang amat membuatnya memahami politik tetapi tidak menyeretnya menjadi partisan. Presiden Filipina berganti-ganti tetapi ia tetap dalam posisi sebagai Ketua Mahkamah Agung dan berbagai tugas penting terutama dalam penyelesaian soal-soal yang kritis. Ia memberi pelajaran kepada kita pentingnya seorang hakim mempunyai intuisi yang tajam atas apa yang terjadi di sekitarnya tetapi tidak terseret arus dan kemudian secara tepat bisa mempertimbangkan keputusan yang terbaik menurut posisinya. Jun telah memposisikan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Agung yang berintegritas di tengah kubangan politik praktis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s