Raja yang Mundur Sehari

Pada 29 Maret 1990, Parlemen Belgia menyetujui undang-undang yang mengizinkan aborsi. Para wakil rakyat menyokong di negara kerajaan bekas wilayah Belanda tersebut dengan 126 menyetujui, 69 menolak, dan 12 abstain.  Perdana Menteri Wilfried Maertens dan partai yang dipimpinnya, Partai Kristen Sosial, sebenarnya menentang undang-undang tersebut, namun tiada berdaya menghadapi kekuatan oposisi di parlemen.

Undang-Undang tersebut akan menghapus hukuman mati bagi pelaku aborsi dengan persyaratan tertentu yang dilakukan dalam 4 bulan pertama masa kehamilan dan bahkan aborsi yang dilakukan karena pertimbangan keselamatan atau mempertahankan kehidupan.

Sesuai konstitusi, tiap-tiap undang-undang yang sudah disetujui oleh parlemen harus ditandatangani oleh raja selaku kepala negara untuk dapat berlaku. Tindakan raja ini pada asasnya merupakan tindakan seremonial belaka. Ketika itu, dalam 160 tahun sejarah Belgia modern, tidak ada raja yang menolak mengesahkan produk parlemen.

Namun, saat itu pengesahan undang-undang aborsi justru menciptakan krisis konstitusional tanpa preseden di negara yang memberlakukan 4 bahasa tersebut. Ketika Perdana Menteri Maertens mengajukan undang-undang kepada kepala negara, ternyata Raja Baudoin menentang dengan alasan melanggar hak asasi, dalam hal ini adalah hak untuk hidup. Secara mengejutkan, Maertens menghadapi pernyataan raja yang mempertanyakan isi undang-undang tersebut.

Bersama permaisuri, Ratu Febiola, Baoudoin dikenal sebagai penganut Katolik yang taat dan sangat menaruh perhatian terhadap hak-hak asasi, termasuk perhatian besar kepada anak-anak penyandang cacat.

Baudouin dianggap rakyat berhasil mengangkat kembali popularitas kerajaan. Ia naik tahta menggantikan sang ayah, Raja Leopold III, yang mengundurkan diri pada tahun 1951. Rakyat jengkel terhadap Leopold yang memilih menyerah kepada Jerman, usai negara itu diinvasi Hitler hanya dalam waktu 10 hari. Tindakan Leopold merupakan tindakan pengecut yang berbeda dengan aksi herorik pendahulunya, Raja Albert I, selama Perang Dunia I. Leopold enggan mengasingkan diri ke London, untuk memperoleh perlindungan Sekutu seperti yang dilakukan oleh Ratu Belanda dan Raja Luxemburg.

Sekalipun Leopold sendiri kemudian ditahan dan diasingkan oleh Jerman pada Juni 1944, akan tetapi sikapnya yang mendua dan bungkam selama pendudukan Jerman di Belgia telah membuahkan sikap permusuhan. Oleh sebab itu, pasca Perang Dunia II, mulai muncul tuntutan untuk membubarkan kerajaan. Sebuah referendum pada 1950 menghasilkan dukungan tipis untuk mempertahankan kerajaan. Menghadapi dukungan rakyat yang terbelah, Leopold lantas menyerahkan tahta kepada Baudouin yang ketika itu berusia 20 tahun dan sang putra dikenal sebagai penentang perang yang gigih.

Usai menikah dengan putri Spanyol, Febiola pada tahun 1960, Baudouin perlahan-lahan berhasil memulihkan gengsi kerajaan dan meraih popularitas. Hingga tahun 1980-an, ia berhasil meredam keinginan untuk membubarkan kerajaan dan menempatkan monarki sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maertens sendiri berusaha meyakinkan supaya Baudouin menandatnagani undang-undang itu. Ia mengatakan bahwa dirinya berikut partai yang dipimpinnya hampir 20 tahun terakhir menentang keberadaan undang-undang aborsi. Namun memperhatikan dukungan pemilu dan pergeseran pandangan masyarakat sejak tahun 1960-an, membuat pandangan kaku semacam itu tidak lagi memperoleh dukungan masyarakat.

Kelak, kata Maertens, manakala oposisi membentuk pemerintahan, langkah mereka mau tidak mau juga akan mengesahkan undang-undang serupa. Sang kepala pemerintahan juga mengingatkan raja, bahwa keengganan monarki untuk menandatangani undang-undang akan menjadi bencana politik. Raja bisa diturunkan dari tahta, atau bahkan akan mendorong manuver untuk membubarkan kerajaan dan mengubah negara menjadi republik. Keadaan itu akan membahayakan konstitusi dan demokrasi Belgia.

Perdana Menteri juga menegaskan bahwa sekalipun undang-undang anti aborsi masih diberlakukan, kenyataannya telah mati. Di berbagai wilayah di Belgia, polisi, penuntut umum, dan pengadilan menolak memberlakukan undang-undang tersebut dalam kasus aborsi, termasuk yang dilakukan terang-terangan. Andaikata pengadilan memandang perlu penggunaan undang-undang itu, praktik selama ini juga hanya menjatuhkan denda.

Masyarakat Belgia juga membandingkan pemberlakuan aborsi di negara tetangga seperti Prancis atau Belanda, yang sudah melegalkan selama bertahun-tahun sebelumnya.

Namun, Baudoiun tetap bergeming. Keyakinannya soal hak asasi manusia adalah prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar kembali. Jika ia menandatangani undang-undang aborsi, bukankah akan mencampakkan keyakinannya tersebut?

Menghadapi raja yang teguh pendirian tersebut, Maertens kemudian menemui Ratu Febiola. Kepada sang ratu, Perdana Menteri kembali mengkhawatirkan pembubaran kerajaan jika raja menolak mengesahkan undang-undang. Namun, sang permaisuri dengan santai menanggapi,”Tidak masalah. Andai kerajaan bubar, aku masih memiliki sertifikat dari Palang Merah.” Dengan ucapan ini, Ratu Febiola mendukung posisi suaminya.

Pada 31 Maret 1990, Raja Baudouin mengirimkan pesan pribadi kepada Perdana Menteri Maertens.  Dia menegaskan pendiriannya untuk menolak mengesahkan undang-undang.  Sembari menolak mengesahkan undang-undang yang mungkin mengancam kehidupan, Baudouin menegaskan bahwa kebebasan untuk mempertahankan keyakinan adalah hak setiap orang, termasuk dirinya sebagai seorang raja.

Frustasi dengan pendirian kepala negara Maertens mencoba mencari jalan tengah. Tidak ada pilihan lain, kerajaan harus diselamatkan akan tetapi undang-undang juga harus tetap berlaku. Maertens melihat ketentuan Pasal 12 Konstitusi Belgia, yang mengatur bahwa manakala kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, segala kekuasaannya, termasuk kekuasaan untuk mengesahkan dan mengundangkan undang-undang, didelegasikan kepada kabinet. Pilihan Maertens bulat: raja harus dinyatakan tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Manuver Maertens memperoleh  dukungan mayoritas legislator. Pada 4 April 1990, Parlemen menyatakan raja tidak mampu menjalankan pemerintahan karena mempertahankan keyakinannya. Dalam masa itu, Perdana Menteri akan menjalankan kekuasaan konstitusional kepala negara. Oleh sebab itu, Perdana Menteri berwenang mengesahkan undang-undang.

Kejutan datang pada hari berikutnya. Maertens menyatakan pada 5 April 1990 bahwa raja telah kembali mampu menjalakan tugas-tugasnya. Untuk itu, sejak hari itu, segala kewenangan kepala negara dikembalikan lagi kepada Raja Bauodoin.

Dengan kejadian itu, perdana menteri berhasil menyelamatkan negara dari krisis konstitusi. Sebaliknya, raja berhasil mempertahankan keyakinannya. Raja secara formal tidak pernah mengesahkan undang-undang yang dikecamnya melanggar moralitas hak asasi. Suatu hal yang unik.