Presiden yang Selalu Mencela Perdana Menterinya

Pada saat Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP), sebuah partai yang berhalauan Islam, menghitung hasil pemilu 2002 di Turki (negara yang berbasis sekuler warisan Kemal Attaturk), tindakan itu dilakukan dengan hati-hati.  Pemuka partai menyadari situasi yang begitu rumit, saat sang Ketua Umum Recep Tayyip Erdogan, masih menjalani sanksi dilarang beraktivitas politik. Untuk itu, tampuk kepemimpinan negara diserahkan kepada Abdullah Gul sebagai Perdana Menteri. Selama beberapa bulan memegang kekuasaan, PKP yang menguasai mayoritas parlemen mengadakan pemungutan suara dalam rangka mencabut sanksi atas diri Erdogan. Pada bulan Maret 2003, Erdogan dapat memenangkan pemilu untukmewakili daerah pemilihan Siirt (kampung halaman isterinya, suatu tempat di mana Erdogan menghabiskan waktunya membaca puisi dalam masa penahanan). Erdogan kemudian menjadi Perdana Menteri, dan Abdullah Gaul digeser menjadi Menteri Luar Negeri.

Semangat kehati-hatian dipegang teguh oleh PKP dalam masa-masa awal menjalankan pemerintahan. Partai berusaha mencari dukungan politik domestik dan memperluas posisinya sebagai partai yang berhalauan “konservatif” (dalam hal ini karena berbasis Islam) dan mendemokratisasikan partai, untuk menjalin hubungan dengan bermacam-macam partai politik yang berbasiskan Kristen di Eropa. Gul dan Erdogan fokus kepada pernyataan politik mereka mengenai reformasi dan pertumbuhan ekonomi, dan Turki mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Pemerintah Turki tetap melanjutkan garis-garis  besar kebijakan ekonomi yang disusun dalam rencana aksi Kemal Dervis dan didukung oleh IMF.

Keberlanjutan kebijakan tersebut memperoleh dukungan domestik dan apresiasi internasional. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perkembangan pasar modal Istanbul dan ekonomi nasional, dengan dukungan penuh elit bisnis terhadap PKP. Ke luar, pemerintah memperoleh simpati dari Amerika dan pemimpin Eropa sebagai sistem politik yang baru dan diharapkan menjadi contoh untuk kesesuaian Islam dan demokrasi serta mengurangi aktivitas militant menyusul serangan  9 September 2001 dan 11 Maret 2004.

Pejabat Amerika dan Eropa bergembira saat Erdogan sukses memperoleh persetujuan Parlemen mengenai paket reformasi konstitusi yang diusulkan pada Juli 2003. Dalam pandangan Uni Eropa, reformasi tersebut secara tidak langsung membatasi peran militer dalam politik Turki dengan memberi kuasa kepada pemimpin sipil sebagai penentu kebijakan keamanan dalam National Security Council (NSC) dan pengurangan keterlibatan militer dalam pembentukan desain kebijakan keamanan, dan langkah semacam itu diperlukan karena militer menggunakan kekuatan pengaruhnya dalam dewan tersebut meskipun tidak lagi menjadi pemimpin. Pemuka PKP dipuji atas reformasi ini sebagai bukti komitmen mereka untuk meremajakan dan memperkuat demokrasi Turki.

Pada bulan Desember 2004,  suatu keputusan Uni Eropa muncul untuk mengundang Turki guna memulai penjajakan sebagai anggota badan ini, setelah hampir 40 tahun permohonan itu oleh pemerintah sebelumnya diberi status sebagai calon. Pencapaian itu disampaikan pada Oktober 2005.

Keberhasilan PKP di dalam dan di luar negeri itu memperoleh tentangan sengit dari kalangan oposisi. Figur sentral dalam sikap oposisi itu adalah kepala negara saat itu, Presiden Ahmet Necdet Sezer. Sebagai bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Sezer memegang teguh sekulerisme sebagai basis negara Turki. Presiden di samping menjalankan peran sebagai kepala negara, juga berwenang untuk menjatuhkan veto terhadap segala undang-undang yang disetujui parlemen dan pencalonan pejabat senior, termasuk pemuka militer, gubernur, dan rector universitas.

Dalam genggaman Sezer, Presiden adalah perisai terakhir ajaran Kemal Attaturk guna mencegah apa yang dianggap sebagai erosi terhadap nilai-nilai sekulerisme Turki. Sezer menjalankan tugas tersebut dengan penuh semangat. Dia menolak kandidasi Adnan Buyukdeniz, sebagai  Gubernur Bank Sentral yang diajukan oleh Perdana Menteri Erdogan. Dia mencoret calon-calon rector yang diajukan karena kecemasannya para rector ii akan memperjuangkan penghapusan larangan mengenakan kerudung. Bahkan, dalam kesempatan selanjutnya, dia menolak mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan PKP. Di tahun 2004, suatu undang-undang yang bertujuan mengubah institusi pendidikan tinggi hukum, dan dalam tahun 2007, paket reformasi konstitusi, yang antara lain mengatur presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan tidak oleh Parlemen seperti selama ini berlangsung.

Dalam kesempatan pidato politiknya, Presiden Sezer menguraiakan ancaman adanya “Islamisasi yang merayap” (creeping Islamization) di Turki. Dalam kesempatan membuka persidangan Parlemen dalam Oktober 2006, Sezer mengingatkan upaya Islamisasi oleh PKP. Dia mengulang suatu pernyataan yang pernah disampaikan dalam bulan April 2007, di hadapan pejabat militer di Akademi Militer. Dia  mengatakan kepada para yang hadir saat itu bahwa entitas domestik dan asing mencoba untuk melakukan Islamisasi di Turki dengan bungkus demokratisasi.

Sezer adalah Presiden Turki yang ke-10 untuk masa jabatan (2000-2007). Ia dipilih untuk menggantikan Sulaeman Demirel, presiden sebelumnya (1993-2000). Sezer lahir pada tanggal 13 September 1941, di Afyron, Turki. Sesudah menamatkan sekolah menengah pada tahun 1958, ia melanjutkan pendidikan hukum  di Universitas Ankara dan selesai pada tahun 1962. Sesudah itu Nezer menjadi hakim di Ankara. Sejak 7 Maret 1983 menjadi hakim Pengadilan Tinggi. Puncaknya, sejak 27 September 1988 ia menjadi hakim konstitusi dan kemudian mulai 6 Januari 1998, ia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sezer menjadi presiden Turki pertama yan berasal dari kalangan pengadilan dan dilantik pada 16 Mei 2000.  Dia mengalami masa pemerintahan Perdana Menteri Bulen Ecevit (1999-2002). Dalam suatu rapat di NSC, dia bertengkar dengan perdana menteri dan kemudian melemparkan kitab konstitusi kepada Ecevit.

Wataknya yang keras berlanjut saat Erdogan menjadi Perdana Menteri, lebih-lebih Erdogan berasal dari partai berhalauan Islam. Sezer begitu meyakini bahwa sekulerisme adalah basis bernegara terbaik dari Turki. Ia menolak bahwa mengenakan kerudung merupakan bagian ajaran Islam bagi kaum perempuan. Sepanjang pemerintahannya, ia tidak pernah mengundang acara resepsi kenegaraan bagi legislator yang isterinya mengenakan kerudung. Demikian juga saat pelantikan Perdana Menteri Erdogan tahun 2003, ia menolak hadir karena isteri Erdogan memakai kerudung. Istana kepresidenan bagi Sezer adalah tempat yang tidak diinjak oleh perempuan yang mengenakan kerudung.

Sezer seharusnya mengakhir masa jabatan pada 16 Mei 2007, tetapi suatu persidangan Parlemen gagal untuk memperoleh kesepakatan menunjuk presiden baru.  Berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi, dia ditetapkan menjadi Presiden sementara hingga terpilihnya presiden baru oleh parlemen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s