Mengapa Politisi Republik menjadi Menteri Pertahanan?

Pada umumnya, Presiden usai memenangkan pemilu, kemudian akan membentuk kabinet. Sudah barang tentu ini akan memperhatikan betul kompetensi setiap menteri yang akan menjadi pembantunya, walaupun kompetisi politik seringkali menjadi pertimbangan utama. Presiden cenderung akan memilih menteri dari orang yang sudah dikenal dan dipastikan loyalitasnya, termasuk kemungkinan harus figur yang satu partai dengan dirinya. Namun tidak selamanya, hal itu terjadi.

Kita bisa menunjuk contoh di AS. Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat misalnya, dapat menunjuk figur yang berafiliasi dengan Partai Republik untuk masuk dalam kabinet. Dan tradisi ini telah lama berjalan.

Satu hal yang kerap membetot perhatian adalah mengapa seorang Presiden dari Demokrat menunjuk Menteri Pertahanan selalu dari kalangan Republik?

Sudah sejak tahun 1940 hal itu terjadi. Presiden dari Demokrat selama 36 tahun terakhir, ketika memegang pemerintahan, selalu menyerahkan urusan pertahanan dan perang kepada politisi Republik. Sebaliknya, hampir selama Presiden dari Republik memegang jabatan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, tak pernah mereka memberi kesempatan kepada politisi Demokrat memegang urusan itu.

Semua dimulai dari kepresidenan F.D. Roosevelt (memegang jabatan 1933-1945, Partai Demokrat) pada tahun 1940. Ia menunjuk Henry Stimson, yang pernah menjadi Menteri Peperangan pada masa kepresidenan William Howard Taft (1911-1913, Partai Republik) dan Gubernur Jenderal di Filipina (1927-1929) sebagai Menteri Peperangan. Stimson pernah pula sebagai Menteri Luar Negeri pada masa kepresidenan Herbet Hoover (1929-1933, Partai Republik). Stimson terkenal karena doktrin yang dianjurkannya untuk menentang ekspansi Jepang di Asia. Stimson termasuk kalangan garis keras yang menyerukan perlawanan AS terhadap Jerman. Ia banyak menyusun strategi kemiliteran dan terlibat dalam kebijakan pembuatan bom atom.

Henry Stimson

Roosevelt kemudian menunjuk Frank Knox sebagai Menteri Angkatan Laut (1940-1944).  Knox seorang editor dan wartawan yang merupakan kader Partai Republik. Tindakan Roosevelt ditujukan untuk menggalang kekuatan bipartisan untuk menghadapi Perang Dunia II.

Frank Knox

Pada tahun 1945, Truman (memegang jabatan 1945-1952, Partai Demokrat) memberhentikan Stinson lantas menunjuk politisi Republik, Robert Paterson untuk menjadi Menteri Peperangan (1945-1947).

Truman sebenarnya menginginkan Paterson, yang merupakan hakim karir usai menjalani dinas militer pada Perang Dunia I,  menjadi hakim agung untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Own J. Roberts. Namun karena Stimson mengundurkan diri, maka Truman memintanya menjadi Menteri Pertahanan. Paterson menyusun kebijakan yang menyatukan semua matra kekuatan pertahanan menjadi satu angkatan bersenjata yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf. Paterson merintis penghapusan segregasi rasial dengan mengizinkan warganegara dari kalangan Afro-Amerika untuk memasuki dinas ketentaraan.

Paterson ketika mengunjungi Hawaii, 1945

Truman selanjutnya menunjuk James Forrestal (menjabat 1947-1949), perwira karir yang merupakan politisi Demokrat, sebagai orang yang pertama kali menjadi Menteri Pertahanan, sesudah penataan kembali kementerian itu. Forrestal melanjutkan komitmen penghapusan segregasi rasial yang dimulai pada tahun 1949. Forrestal secara pribadi mengecam kebijakan Truman yang hendak membelah Palestina karena khawatir akan reaksi negara-negara Arab yang menjadi sumber pasokan energi negeri Paman Sam.

Forrestal menghadpai kenyataan memulai jabatan menteri di tengah minimnya anggaran pertahanan. Trumman bersedia mengalokasikan anggaran militer namun tetap tidak disertai penggunaan yang riil untuk menghadapi musuh potensial. Truman memfokuskan anggaran negara untuk mencukupi kebutuhan domestik tanpa menyisakan untuk kebutuhan militer. Sementara pengamat menganggap Forrestal adalah sosok yang paling cocok menduduki posisi Menteri Pertahanan karena bisa membangun komunikasi dengan Kongres, memiliki kemampuan manajemen, dan mengerti perencanaan perang.

James Forrestal

Jabatan Forrestal dilanjutkan oleh Louis Johnson (1949-1950), seorang politisi Demokrat. Johnson telah membantu Truman selama kampanye kepresidenan sebagai manajer keuangan.Sebagai Asisten Menteri Pertahanan dalam setiap rapat resmi di Gedung Putih, Johnson bukan hanya menunjukkan antusianisme dalam urusan pertahanan, tetapi secara terang-terangan menginginkan posisi menteri. Trumman kemudian meminta Menteri Forrestal mengundurkan diri menyusul banyak perbedaan kebijakan pertahanan dan di awal Januari 1949,  Johnson ditunjuk sebagai pejabat baru.

Johnson melanjutkan penyatuan angkatan bersenjata, tetapi juga penyokong utama keinginan Presiden untuk melakukan pemotongan anggaran pertahanan.Sebagai salah satu pendukung setia politik Truman, Johnson dipandang oleh Truman sebagai calon yang ideal untuk mendorong pemotonhan anggaran pertahanan dalam menghadapi perlawanan  Departemen Pertahanan dan angkatan bersenjata.

Truman dikenal menyusun anggaran pertahanan secara abstrak, tanpa memperhatikan persyaratan respon pertahanan dalam hal konflik dengan musuh potensial. Truman pada setiap tahun anggaran mengalokasikan kebutuhan dalam negeri dan biaya-biaya rutin dan jika ada sisanya baru diberikan untuk urusan pertahanan. Baik Truman dan Johnson sudah yakin, bahwa penguasaan monopolistik teknologi bom atom oleh AS sudah menjadi syarat yang mencukupi untuk pengelolaan pertahanan.

Untuk memastikan pengalokasian anggaran pertahanan, baik Presiden Truman maupun Menteri Johnson selalu menuntut adanya dukungan yang dibuka di hadapan publik dari Kementerian Pertahanan, Kepala Staff maupun perwira lain, yang harus berbicara langsung di hadapan Kongres.

Pada tahun 1948, Omar S. Bradley, Kepala Staf Gabungan pernah mengeluh bahwa personel militer AS tidak akan memiliki kekuatan untuk berperang kecuali hanya berbekal ransel di punggung saja, untuk menggambarkan pelitnya pemerintah memperhatikan kebutuhan militer. Akan tetapi, ketika dipertahankan jabatan itu di masa Truman dan Johnson, ia segera berbalik arah dengan mengatakan bahwa ia mendukung keputusan pemerintah untuk memotong anggaran pertahanan dan meyakinkan wkail rakyat bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang “merugikan” negara jika memberikan anggaran pertahanan yang besar.

Johnson terlibat pembentukan NATO akan tetapi di dalam negeri ia menyokong kemauan Truman untuk mengurangi anggaran militer walauapun ada ancaman Soviet dan kekuatan komunis. Sikap Johnson berubah ketika menghadapi kegagalan AS dalam isu Korea (1950). Di tahun itu, ia tiba-tiba mengajukan permintaan anggaran pertahanan hingga naik sebesar 79% sembari mengatakan kepada Kongres bahwa “mengingat pertempuran aktual yang sedang berlangsung sekarang, kami telah mencapai titik di mana pertimbangan militer jelas lebih besar daripada pertimbangan fiskal.”

Truman terus berusaha mempertahankan kebijakan yang mengelak menambah dompet pertahanan walaupun gagal mengatasi Perang Korea. Fokus pemerintah adalah urusan Eropa. Menghadapi kritik publik yang meluas, Truman meminta Johnson mengundurkan diri dan segera Truman menunjuk perwira cemerlang Perang Dunia, John Marshall, untuk menjadi Menteri Pertahanan sejak 19 September 1950.

Akan tetapi, Truman kemudian menunjuk kembali politisi Republik, Robert Lovett (1951-1953). Dalam posisi ini, Lovett terlibat langsung dalam urusan penyelesaian Perang Korea.  Sejak Desember 1945, ia menjadi Wakil Menteri Pertahanan.Ketika Lovett menjadi Menteri Pertahanan, akhir Perang Korea belum terlihat. Perhatian utamanya adalah program persenjataan jarak jauh. Seperti Marshall, Lovett percaya bahwa AS melakukan kesalahan serius pada akhir Perang Dunia II karena membiarkan disintegrasi militer. Dia juga  bergabung dengan Marshall   menentang pengakuan negara baru Israel pada tahun 1948 karena ia pikir akan bertentangan dengan jangka panjang kepentingan strategis AS di kawasan tersebut.

Robert Lovett

Ketika Perang Korea  terjadi, ia merancang program persenjataan untuk kebutuhan perang dan pencegahan bahaya serta mobilisasi dasar dalam keadaan darurat militer di masa depanLovett mengatakan, Sampai sekarang negara ini hanya memiliki dua kebijakan, yaitu perang terbuka dan perdamaian. Apa yang benar-benar dibutuhkan adalah kecepatan jelajah.” Pada akhir pemerintahan Truman, Departemen Pertahanan telah sukses menghadapi mobilisasi Perang Korea dan memulai upaya kesiapan jangka panjang.

Masyarakat mungkin menganggap usai Perang Dunia II dan Perang Korea situasi bipartisan itu akan berubah, akan tetapi ternyata berlanjut.

Presiden Kenney dan Menteri Pertahanan McNamara, 1962

Presiden J.F. Kennedy (memegang jabatan 1960-1963, Partai Demokrat) menunjuk Robert McNamara, seorang pengusaha yang beralifilasi kepada Republik untuk menjadi Menteri Pertahanan. Bahkan McNamara bertahan dalam posisi itu hingga usai masa pemerintahan Presiden L.B. Johnson (memegang jabatan 1963-1969, Partai Demokrat).

Pada awalnya, Kennedy mengajak Lovett kembali bergabung sebagai Menteri Pertahanan, tetapi ia menolak dan justru mengajukan nama McNamara. Kennedy kemudian menawarkan posisi Menteri Keuangan kepada McNamara tetapi ia menolak karena lebih ingin menjadi Menteri Pertahanan.

McNamara sedikit diantara pejabat negara yang begitu dekat dan loyal kepada Kennedy. Ia akrab dengan Jaksa Agung Robert Kennedy, adik kandung Kennedy. McNamara mampu mengajukan data-data statistik yang menjadi rujukan bagi penyusunan aksi militer di Vietnam.

Presiden Jimmy Carter (1977-1981, Partai Demokrat) tidak mengikuti tradisi itu. Sejak 1981 hingga 1992, Presiden selalu berasal dari Partai Republik. Era baru dimulai saat Bill Clinton menjadi penghuni Gedung Putih (memegang jabatan 1993-2001, Partai Demokrat). Clinton menunjuk William Cohen, seorang politisi Republik, menjadi Menteri Pertahanan.

Presiden Obama (memegang jabatan 2009-2017) pada 2,5 tahun periode pertama menunjuk Robert Gate  dan kemudian Chuck Hagel menjadi Menteri Pertahanan, keduanya adalah politisi Republik,

Tetapi Presiden dari Demokrat tidak pernah melakukan hal yang sama untuk Menteri Luar Negeri.  Di samping itu, hal yang sama juga ditujukan untuk jabatan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Namun untuk Menteri Keuangan ada variasi. Menteri Keuangan  Tim Geithner (di bawah Presiden Obama) mengklaim sebagai independen, walaupun dekat dengan Partai Republik. Presiden Nixon (memegang jabatan 1969-1974, Partai Republik) pernah mengangkat politisi Demokrat John Connally, yang berperan penting dalam kebijakan ekonomi masa itu, tetapi hanya untuk waktu yang singkat.

Mengapa fenomena itu terjadi? Sejak Perang Vietnam, bahkan sejatinya sejak berkecamknya Perang Dingin, Presiden dari Demokrat kerap dikritik soal kebijakan dalam urusan pertahanan. Politisi Republik acapkali menuduh Presiden lembek dalam urusan perang melawan terorisme atau komunisme dan cenderung gemar memotong anggaran militer, sesuatu yang bertentangan dengan ideologi Partai Republik.

Dengan menunjuk seorang Menteri Pertahanan dari kalangan yang mempunyai visi keras dalam masalah kemiliteran, seorang Presiden dari Demokrat akan sedikit banyak memperbaiki kekurangan komitmen politik mereka. Sebaliknya, seorang menteri dari Partai Republik tidak pernah dilarang untuk beroposisi terhadap kebijakan pemerintahan Demokrat, mengingat rekrutmen mereka sebagai Menteri Pertahanan.

Clinton dan Obama menunjuik politisi Republik sebagai Menteri Pertahanan di periode kedua, yang berarti seoah-olah tidak ingin memiliki kekurangan dan kesalahan kebijakan militer usai mereka melaksanakan jabatan. Nampaknya Demokrat memiliki tradisi untuk membuka kemungkinkan penyeberangan ideologi mereka atas urusan pertahanan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s