Maria Ulfah Santoso

Ketika Republik ini baru berdiri, ada satu orang perempuan yang duduk di posisi kunci kekuasaan. Dia adalah Maria Ulfah Santoso. Dia menjabat Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir II (1946).

maria-ulfah.jpg

Maria Ulfah adalah pertama yang menduduki jabatan Menteri dalam sejarah Republik Indonesia. Setahun kemudian, di tahun 1947, di kabinet Amir Sjarifuddin I, seorang perempuan revolusioner juga ditunjuk sebagai Menteri: SK Trimurti. Dia menjabat Menteri Perburuhan.

SK Trimurti, menteri perburuhan pertama Republik Indonesia. Foto: Dok. keluarga.

SK Trimurti, menteri perburuhan pertama Republik Indonesia. Foto: Dok. keluarga.

Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta berfoto bersama dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan anggota Kabinet, antara lain tampak satu-satunya perempuan, Maria Ulfah sebagai Menteri Sosial

Kabinet Sjahrir.jpg

Kabinet Sjahrir III adalah kabinet ketiga yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tanggal 2 Oktober 1946 dan bertugas hingga tanggal 27 Juni 1947.Dari kiri ke kanan Tan Po Gwan, Amir Sjarifuddin, Agus Yaman (staf menteri), Maria Ulfah, J. Leimena, Ali Budiardjo (staf menteri), A.K. Gani, Sutan Sjahrir, dalam suatu kesempatan perjalanan kereta api di Yogyakarta

Ada banyak alasan mengapa kedua perempuan ini ditempatkan pada posisi kunci di masa awal pemerintahan Republik. Salah satunya: karena keduanya punya andil yang cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembebasan perempuan.

Maria Ullfah (kanan).

Maria Ullfah (kanan).

Mr. Hj. RA Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo (lahir di Serang, Banten, 18 Agustus 1911 – meninggal di Jakarta, 15 April 1988 pada umur 76 tahun) atau dahulu dikenal sebagai Maria Ulfah Santoso adalah salah satu mantan Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir II. Nama Santoso diambil dari nama suami pertama dan nama Soebadio Sastrosatomo diambil dari nama suami kedua setelah suami pertama meninggal dunia. Ia adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden (tahun 1933), memangku jabatan menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Lahir di Serang, Banten pada 18 Agustus 1911. Ayahnya, RAA Mohammad Achmad bekerja sebagai Bupati Kuningan, setelah sebelumnya sempat bertugas sebagai amtenar di Serang, di Rangkasbitung dan kemudian jadi bupati Meester (kini Jatinegara) di Batavia. Ibu kandungnya, RA. Hadidjah Djajadiningrat, anak kelima Raden Bagoes Djajawinata, Wedana Kramatwatu dan Bupati Serang.

Masa kecil Maria dilewati di Serang, Banten. Maria mulai masuk sekolah dasar di Rangkasbitung, mengikuti ayahnya yang bekerja di kota yang menjadi latar belakang kisah roman Max Havelaar itu. Tak lama tinggal di Rangkasbitung, Mohammad Achmad pindah ke Batavia, di mana dia bertugas sebagai Patih di Meester (kini Jatinegara), yang dulu masih termasuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Maria ikut pindah ke Batavia.

Terlahir dan dibesarkan di tengah keluarga priayi, Ia menyaksikan betapa kaum perempuan diperlakukan rendah di bawah ketiak laki-laki feodal. Ia melihat sendiri seorang perempuan yang sudah menikah dipulangkan ke rumah orang tuanya karena sakit. Lalu, dengan seenaknya, si suami menjatuhkan talak.

Kenyataan itulah yang menggerakkan Itje, sapaan akrab Maria Ulfah sewaktu kecil, memilih belajar Ilmu Hukum ketimbang Kedokteran. “Saya mau memperjuangkan hak-hak wanita. Banyak wanita diperlakukan tidak adil, dicerai tidak boleh protes atau ke pengadilan. Hal ini amat menyakitkan hati saya,” katanya.

Pada 1929 Mohammad Achmad memperoleh kesempatan belajar perkoperasian di Denhaag, Belanda. Dia mengajak ketiga anaknya. Kebetulan saat itu tiba waktunya bagi Maria untuk melanjutkan pendidikannya. Atas izin ayahnya dan pilihan Maria sendiri, dia mendaftar ke Fakultas Hukum di Universiteit Leiden.
Di Belanda, ia menjadi anggota perhimpunan mahasiswa/I Leiden, Vereeniging van Vrouwelijke Studenten Leiden (VVSL). Keinginan untuk ikut serta dalam gerakan emansipasi wanita berubah menjadi perjuangan menuju emansipasi dan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Tokoh-tokoh nasional kerapkali ia jumpai di Belanda. Maria Ulfah sering ikut terlibat percakapan ayahnya dengan Haji Agus Salim yang untuk beberapa lamanya pernah tinggal di Belanda. Perbincangan mereka berkisar sekitar perkoperasian dan soal buruh. Muhammad Hatta juga sering hadir di sana.

Ketika menempuh pendidikan hukum di Belanda, Maria Ulfah mengenal Sjahrir lewat iparnya, Djoehana Wiradikarta. Sjahrir begitu banyak memberikan pengaruh secara ideologis kepada Maria Ulfah. Ia pernah meminjamkan buku karangan seorang gadis pengikut Mao Zedong. Maria Ulfah juga membaca buku pembelaan “Indonesie klaagt aan (Indonesia Menggugat). Bersama Sjahrir Maria Ulfah mengikuti rapat-rapat politik.

Sjahrir juga merencanakan akan membuat wisma buruh seperti di Belanda saat nanti ia kembali ke Indonesia. Ide Sjahrir rupanya paralel dengan keinginan Maria Ulfah yang hendak mengangkat derajat wanita. Sesudah empat tahun belajar, tahun 1933 ia pun menjadi wanita Indonesia pertama yang memperoleh gelar Mesteer/Mr. (sarjana hukum).

Di Indonesia Sjahrir mendirikan Partai Sosialis. Saya belum menemukan data apakah Maria Ulfah juga ikut bergabung dengan Sjahrir. Namun yang jelas, oleh Presiden Soekarno Maria Ulfah diangkat sebagai Menteri Sosial pertama RI.

Ia memulai karirnya sebagai tenaga honorer bagian perundang-undangan Kabupaten Cirebon. Ia juga menjadi guru AMS Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1943. Selama pendudukan Jepang ia bekerja di Departemen Kehakiman, kemudian pindah ke Departemen Luar Negeri.

Pada tahun 1946, setahus setelah Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maria diangkat menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir. Pada tahun 1946-1957, ia menjabat sebagai sekretaris Perdana Menteri/Dewan Menteri di Jakarta.

Mr. Maria Ulfah Santoso memberi keterangan dalam sidang KNIP Pusat

Sejak awal abad ke-20, organisasi berorientasi pergerakan perempuan sudah menjamur di Indonesia. Pasca Kongres Perempuan Indonesia pertama, di tahun 1928, upaya penyatuan gerakan perempuan sangat massif dilakukan.

Saat itu, bersama sejumlah organisasi perempuan yang lebih kecil, Maria mendorong berdirinya organisasi bernama Istri Indonesia. Maria Ulfah tampil sebagai Ketuanya. Kendati berdedikasi untuk perjuangan perempuan, tetapi organisasi ini menjauh dari aktivitas politik (Cora Vreede-de Stuers, 2008).

Maria ialah satu dari segelintir tokoh perempuan yang memerjuangkan adanya Undang-undang pernikahan. Perdebatan itu sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia, 20–24 Juli 1935. Dia mengajak gerakan perempuan memikirkan formulasi peraturan untuk melindungi perempuan dari penyalahgunaan hukum agama demi kepentingan sepihak kaum lelaki, khususnya dalam soal permaduan (poligami). Undang-Undang itu sendiri baru berhasil disahkan pada 1974, setelah puluhan tahun diperjuangkan sejak zaman kolonial.

Istri Indonesia sendiri menjadi bagian dalam Perikatan Perempuan Indonesia (PPI)–kelak berganti nama menjadi Persatuan Perkumpulan Istri Indonesia (PPPI). Federasi ini mulai condong ke arah nasionalisme. Dan, Maria Ulfah menjadi bagian di dalamnya.

Lantaran aktivitasnya, Maria sering berurusan dengan PID (intelijen kolonial Belanda). Seperti di tahun 1937, di sebuah rapat gerakan perempuan di Purwokerto, PID turun tangan untuk melarangnya berbicara.

Pada tahun 1918, ketika Volksraad [parlemen bohongan semasa Hindia-Belanda yang hanya punya fungsi konsultatif] didirikan, isu hak pilih dan keterwakilan bagi perempuan sudah muncul. Pada tahun 1935, isu tersebut makin menguat.

Pada tahun 1938, gerakan perempuan sepakat mengusung Maria Ulfah sebagai calon anggota Volksraad. Ia, yang pernah mengenyam pendidikan hukum di negeri Belanda, dianggap sangat pantas untuk menduduki jabatan itu. Sekaligus untuk menyuarakan hak-hak kaum perempuan.

Tetapi kehendak penguasa kolonial, yang punya hak menunjuk anggota Volksraad, justru menunjuk seorang perempuan Belanda, Nj Razoux-Schultz. Bukan menunjuk perempuan Indonesia, yakni Maria Ulfah, yang diusung gerakan perempuan. Tak pelak lagi, keputusan ini menuai protes dari gerakan perempuan.

Maria juga yang mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Usulan itu disampaikannya kepada Moh. Hatta dalam kapasitas Maria sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pasca proklamasi kemerdekaan, tepatnya Desember 1945, Maria Ulfah menjadi salah satu inisiator Kongres Perempuan Indonesia di Klaten, Jawa Tengah. Kongres ini, yang melibatkan banyak organisasi perempuan, sepakat melahirkan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Kongres ini dibuat untuk menegaskan dukungan terhadap Republik yang baru berdiri.

Pada masa kemerdekaan, Sjahrir memintanya menjadi menteri sosial. Bagi Sjahrir, penunjukkan Maria sebagai menteri merupakan wujud sikap antifasis dan memegang prinsip demokrasi. Kiprah Maria sebagai menteri sosial menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa yang kerap dituduh merdeka atas jasa Jepang ini punya seorang menteri perempuan yang bahkan di Eropa pun belum lazim saat itu.

Sebagai menteri sosial, Maria merintis usaha penyusunan Undang-Undang Perburuhan yang kemudian disahkan pada 1948 saat SK. Trimurti menjabat Menteri Perburuhan di era Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. UU itu terbilang progresif, baik untuk zamannya maupun untuk masa sekarang. Keberpihakan kepada buruh, seperti hak upah dan cuti, diatur jelas dalam UU tersebut.

Kemudian, pada Februari 1946, pertemuan yang lebih luas dari gerakan perempuan sepakat membentuk Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Kowani menyepakati untuk terlibat dalam perjuangan membela kemerdekaan, baik melalui dapur umum, relawan kesehatan, hingga ke garis depan.

Di kalangan gerakan perempuan saat itu, Maria Ulfah dikenal sebagai penentang poligami dan diskriminasi terhadap perempuan.

Susan Blackburn dalam bukunya, Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern, juga mengakui hal tersebut. Menurutnya, dari 1930-an hingga 1970-an, Maria Ulfah punya dedikasi serius dalam memperjuangkan Undang-Undang yang membatasi poligami.

Sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama, di tahun 1928, kecaman terhadap poligami sudah sangat nyaring. Organisasi perempuan yang paling keras menentang Poligami kala itu adalah Istri Sedar. Poligami dianggap sebagai ‘racun dunia’ bagi perempuan. Penggunaan istilah racun merupakan antitesa dari ‘permaduan’.

Soal Poligami, Maria Ulfah mengatakan, “Bagaimana mungkin perempuan Indonesia memenuhi harapan kita untuk mengasuh bangsa yang baru jika laki-laki Indonesia tidak ingin melepaskan kedudukan mereka sebagai raja dalam perkawinan? Bebaskan kekuasaan itu. Perempuan memiliki perasaan, perempuan memiliki pemikiran, sebagaimana laki-laki. Kami, perempuan Indonesia, ingin memiliki hak azasi manusia.” (BBPIP, 1939: 67).

Di tahun 1933, berlangsung kongres ke-IV Perkumpulan Perikatan Istri Indonesia (PPPI). Perkumpulan ini merupakan federasi dari ratusan organisasi perempuan, termasuk organisasi perempuan Islam. Saat itu Istri Sedar, yang berhaluan radikal anti-poligami, turut hadir. Perbenturan pun tak terhindarkan.

Saat itu, Ratna Sari, aktivis PERMI (islam), menyampaikan pidato yang menyebut poligami sebagai kewajiban perempuan. Perwakilan Istri Sedar, Nj Pringgodigdo, tidak terima pidato itu dan naik ke panggung. “Saya tidak terima itu. Laki-laki itu seperti ayam jago yang mau punya anak-anak di segala penjuru.”

Suasana kongres jadi riuh. Sejumlah peserta laki-laki mulai menirukan suara kotek ayam betina dan jantang. Pada saat itulah Maria Ulfah memberi jalan tengah terhadap perbenturan itu. Ia mengusulkan Badan Konsultasi Perkawinan. Organisasi perempuan Islam dan non-islam pun menyetujuinya.

Inilah yang menarik dari Maria Ulfah. Kendati ia merupakan penentang poligami, tetapi ia tidak mau membenturkannya dengan kelompok Islam. Sebab, menurut dia, perbenturan itu justru akan melemahkan persatuan kaum nasionalis. Sebagai jalan keluarnya, ia lebih mendorong ke regulasi, sesuai dengan keahliannya, sebagai jalan membatasi praktek poligami dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun 1938, Maria Ulfah mengetuai Komite Penyelidik Undang-Undang Perkawinan Islam. Yang menarik, untuk mengaitkan kesesuaian antara isu perempuan dan Islam, Ia merujuk pada penerapan Swiss Code oleh Turki yang memisahkan antara UU perkawinan dan agama.

Menurut Maria Ulfah, UU perkawinan harus dibawa beriringan dengan prinsip Al-Quran, bukan dipertentangkan. Baginya, Al-quran sebagai Firman Tuhan memegang kepentingan yang cocok dengan kepentingan semua kelas di dalam masyarakat sepanjang zaman. (Cora Vreede-de Stuers, 1960: 68).

Di tahun 1939, berdiri Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). Badan ini bertugas memeriksa kedudukan perempuan dalam hukum adat, Islam, dan Eropa. Selain itu, BPPIP juga membuka biro konsultasi dan advokasi bagi perempuan dalam menghadapi perkawinan.

Pada tahun 1948, di Kongres ke-IV Kowani, Maria Ulfah memimpin badan yang membahas soal UU perkawinan. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk Komisi bernama Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (NTR). Komisi ini, yang mana Maria Ulfah tergabung di dalamnya, bertugas memeriksa UU perkawinan yang ada dan mengubahnya seusai semangat zaman.

Memang, perjuangan komisi itu belum berhasil. Namun, kita tidak bisa menapikan bahwa, dengan keahliannya di bidang hukum, Maria Ulfah mencoba menggunakan UU sebagai jalan untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Maria Ulfah menyampaikan pidato dalam Kongres Wanita Indonesia 1950

Maria Ulfah sangat memiliki ikatan emosional dengan Kuningan dan Linggarjati tentunya. Kalau foto Maria Ulfah terpampang di Gedung Perundingan Linggarjati, sudah pasti karena ia memiliki peran, meski bukan dalam kapasitas sebagai juru runding. Dalam perundingan Linggarjati sendiri Sjahrir yang ditunjuk menjadi pimpinan delegasi.

Gedung tempat pelaksanaan Perjanjian Linggarjati, yang terletak di Cilimus, Kuningan, Jawa Barat.

Museum Linggarjati terletak di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat

 

Peran Maria Ulfah ada pada pilihan ia untuk menjadikan Linggarjati sebagai tempat perundingan. Maria Ulfah mengusulkan Linggarjati kepada Sjahrir. Mungkin saja ada keinginan Maria Ulfah untuk bernostalgia dengan kota dimana ia dibesarkan. Tapi yang jelas, Maria Ulfah menganggap Linggarjati secara geografis bisa menjadi alternatif tempat karena baik pihak Indonesia dan Belanda sempat menemui jalan buntu.

Perundingan Linggarjati

Soekarno dan Hatta yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta (sebagai ibu kota sementara), menawarkan Yogya sebagai tempat perundingan. Sudah pasti pilihan itu ditolak mentah-mentah oleh Belanda karena mereka justru menginginkan perundingan dilaksanakan di Jakarta yang saat itu mereka kuasai.

Disamping itu, Maria Ulfah bisa memberikan jaminan dari sisi keamanan. Ini bisa dimengerti karena Residen Cirebon, Hamdani maupun Bupati Cirebon Makmun Sumadipradja, kebetulan berasal dari Partai Sosialis. Artinya mereka adalah “anak buah” Sjahrir.

Schemerhorn di Linggarjati, 1946

Saat perundingan, Sjahrir menginap di Gedung Sjahrir di dekat kolam renang Linggajati, sementara Soekarno-Hatta bermalam di pendopo Kabupaten Kuningan. Pendek cerita, dilaksanakanlah Perundingan Linggajati yang Draftnya ditandatangani pada 15 November 1946 di Jl Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sementara penandatanganan resmi dilakukan pada 25 Maret 1947.

15 November 1946: Perundingan Linggarjati ditandatangani

Dr.H.J. van Mook berpidato pada acara penandatangan persetujuan Linggarjati di Istana Rijswijk Jakarta, 25 Maret 1947

Bukan saja urusan politik, pada 1950–1961 Maria pernah jadi Ketua Panitia Sensor Film Indonesia, cikal bakal Lembaga Sensor Film. Di masa senjanya dia juga menjadi Ketua Yayasan Rukun Istri yang kegiatan tetapnya mengelola panti asuhan Putra Setia di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Maria juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk periode 1968–1973.

Dalam usia 73 tahun,  Maria masih rajin menghadiri berbagai forum yang membicarakan perkembangan dunia wanita. Datang ke seminar tentang sistem pengangkatan anak, ia dipapah. Kedua tangan kanan dan kirinya dikepit dua orang pengantarnya. Berjalan pelahan, ia memasuki ruang di gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, 1984.

Untuk jasa-jasanya, Maria Ulfah Subadio dianugerahi penghargaa Satya Lencana Karya Satya Tingkat II pada tahun 1961; Bintang Maha Putera Utama (1973). Semasa hidupnya Subadio menikah dua kali, yang pertama dengan Mr. Santoso (1848), dan dengan Soebadio Sastrosatomo yang aktif dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia, anggota KNIP, Parlemen Republik Indonesia Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, dan DPR hasil Pemilu I (1955).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s