Buyung, Perintis LBH dan Pengacara Tangguh

Adnan Buyung Nasution, pengacara kondang di negeri ini, menghembuskan nafas terakhirnya, di rumah sakit Pondok Indah, Rabu 23 September 2015. Pada 2009, Adnan Buyung Nasution dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kala itu, ia tiba-tiba mengalami sesak nafas. Keluarga menduga Adnan Buyung sakit karena kecapaian. Ia butuh istirahat total. Saat genap berusia 75 tahun 20 Juli 2009, para aktivis hukum yang pernah menjadi anak buah Adnan Buyung Nasution (ABN) pun membuat refleksi. Intinya ABN adalah sosok panutan mereka terlepas dari kelebihan dan kekurangannya.

Bicara soal Prof Dr Iur Adnan Buyung Nasution takkan pernah ada habisnya. Bahkan kariernya di berbagai bidang yang panjang membuat biografinya ditulis berjilid-jilid. Salah satu profil singkatnya bisa ditemukan di buku karyanya berjudul “Nasihat untuk SBY”  terbitan tahun 2012, yang menjadi sumber utama artikel ini.

Di masa hidupnya, Buyung dijuluki pendekar hukum dan HAM. Dia juga dijuluki Si Jambul Putih, karena rambut lebatnya yang berwarna putih. Ketokohannya dibangun lewat jalan yang sangat panjang.

Buyung lahir di Jakarta 20 Juli 1934. Tidak banyak yang tahu bahwa nama tengah Buyung sebenarnya adalah Bahrum. Pada akta kelahirannya, namanya tercatat sebagai Adnan Bahrum Nasution. Namun, Buyung menamai dirinya sebagau Adnan B. Nasution. Nama “Buyung” dia dapatkan karena dia sering dipanggil demikian oleh teman-teman dan kerabatnya.

Sang ayah merupakan sosok yang bisa dibilang memberikan banyak pengaruh pada Buyung kecil. Rachmat Nasution adalah seorang pejuang gerilya dan reformasi. Dia juga merupakan pendiri kantor berita Antara dan harian Kedaulatan Rakyat. Selain itu, Rachmat juga merintis The Time of Indonesia.

Akrab dipanggil Abang dan namanya sering disingkat sebagai ABN, seorang advokat yang sudah berpraktik sejak tahun 1968. Ia juga seorang akademisi. Karena itu, The University of Melbourne, Australia, tahun 2010 memberikan gelar guru besar kepadanya. Sedangkan gelar Doktor (iur) diperolehnya dari Rijksuniversiteit Utrecht Belanda tahun 1992. Bertindak sebagai promotor bagi promovendus antara lain, Prof Dr Selo Sumardjan dan Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, MA.  Di Indonesia, Menteri kehakiman Ismail Saleh tahun yang sama menyatakan telah mencabut larangan Adnan Buyung Nasution untuk berpraktek sebagai pengacara. Masa skorsingnya dianggap sudah selesai.

Disertasi Buyung telah diterjemahkan dengan judul “Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante di Indonesia 1956-1959” Sumbangan penting buku yang kemudian menjadi bacaan wajib setiap akademisi hukum tata negara ini adalah kemampuannya menyajikan bahan dan data secara detail yang mendobrak mitos Orde Baru bahwa Konstituante gagal melaksanakan tugasnya. Konstituante adalah badan pembentuk undan-undang dasar hasil pemilu 1955.

Dalam buku ini Buyung mempelajari 10.000 risalah dokumen Konstituante dan menguraikan dengan terperinci. Draft yang telah dihasilkan oleh Konstituante yang bersumber dari semangat individualisme yang mengedepankan demokrasi dan HAM pada dasarnya dapat melindungi warga negara ketika berhadapan dengan negara. Namun alangkah sayangnya harus berhenti ditengah jalan. Kenyataan ini tidak dimunculkan secara utuh kepada publik sehingga banyak masyarakat umum tidak mengetahui kondisi kerja yang sesuangguhnya dari lembagai pembentuk Undang Undang dasar ini. Demikian gambaran ini juga dikemukakan oleh kalangan ilmiah yang lain seperti Benda, Ricklefs maupun Tsuchiya.

Banyak hal yang menarik dalam buku ini yang dapat kita simak, terutama dalam kaitannya dengan konsep hukum yang kental. Disamping berbagai kelebihan tersebut, ada kelemahan yang dimiliki oleh buku ini dimana sang penulis kurang memanggambarkan sudut pandang dari segi politik dimana banyak ideogi kepartaian saat itu, kemudian juga segi sosiologi maupun antropologi dimana harapan dan konsepsi masyarakat dapat dikemukakan sehingga buku ini tidak terkotak sebatas perdebatan dalam gedung Merdeka di kota Bandung semata.

Sebelum menjadi advokat, dia adalah seorang jaksa di Jakarta sejak 1957-1961 dan sempat menjabat sebagai Kepala Humas dan Politik di Kejagung 1962-1968. ABN juga pernah kuliah di Tehnik Sipil ITB, lalu Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik UGM Yogyakarta Sebelum meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UI tahun 1964, ABN menyelesaikan pendidikan dasarnya dan SMP di Yogyakarta hingga tahun 1951. Dia melanjutkan jenjang SMA di Jakarta (1954). Tahun 1959 untuk pertama kalinya bersentuhan dengan Australia, saat mendapatkan kesempatan belajar hukum internasional di The University of Melbourna dengan supervisi dari Prof Leiser.

Di sana Adnan Buyung belajar bahwa Lembaga Hukum memiliki pola, model, dan bentuk. Kemudian, dia membagi ide tersebut kepada Kepala Kejaksaan, Agung Soeparto. Menurut Agung Soeparto, belum waktunya ide tersebut direalisasikan. Hal tersebut memacu Buyung untuk mendapatkan banyak persetujuan. Kemudian, dia melakukan pendekatan dengan banyak petinggi hukum, seperti Yap Thiam Hien, Lukman Wiryadinata, dan Ali Moertopo. Melalui Ali Moertopo, ide tersebut sampai di telinga Presiden Soeharto.

Tidak berapa lama kemudian, Buyung mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemerintah. Selain presiden, Buyung juga mendapatkan suara dari Ali Sadikin Gubernur Jakarta saat itu. Sehingga, pada 28 Oktober 1970, lahirlah LBH yang diketuai oleh Buyung sendiri. Pada pembukaan LBH tersebut, Buyung mendapatkan bantuan berupa 10 skuter dari pemerintah.

Pada tahun 1957, begitu lulus sarjana muda, ABN bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta, sambil meneruskan kuliah. Saat bekerja di kejaksaan Buyung muda mendirikan dan menjadi Ketua Gerakan Pelaksana Ampera. Dia juga menjadi anggota Komando Aksi Pengganyangan Gestapu. Akibatnya dia pernah diinterogasi oleh atasannya sendiri, Asisten Jaksa Agung, karena ikut demonstrasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan sempat juga dirumahkan, satu setengah tahun. Tidak dipecat, tapi juga tidak diberi pekerjaan, tidak diberi meja di kantor. Dia dituduh antirevolusi, anti-Manipol-Usdek.

Selain menjabat sebagai jaksa, ABN pernah merasakan dunia politik praktis, yaitu saat menjadi anggota DPR/MPR periode 1966-1968. Menjadi Anggota DPR-GR wakil kejaksaan, ia tetap kritis mengkritik pembentukan apa jang dinamakan “Dewan Kehormatan Menteri”. Kala itu ABN menyangsikan motif pembentukan lembaga itu di istana Negara. Tatkala Soekarno tumbang dan Soeharto muncul dengan nama Orde Barunya, Adnan Bujung yang kala itu menjadi Ketua Umum “Gerakan Pelaksana Ampera’ mengatakan, bahwa orde baru tanpa isi jang njata bagi kesedjahteraan rakjat, sama sadja dengan penjual ‘ketjap’.

Tetapi pada tahun 1967, berdasarkan keputusan Presiden RI no 81/1967 tanggal 8 Djuni 1967 Adnan Bujung Nasution direcall sebagai anggota DPRGR. Ia digantikan Sugeng Marsigit SH. Sejumlah lembaga mempertanyakan pencopotan Adnan Buyung Nasution. Namun akhirnya Buyung menerima dan kembali bekerja di kejaksaan RI.

Sejak 1968, Adnan Buyung akhirnya memilih keluar dari kejaksaan. Ia sempat menganggur setahun. Waktu luang itu benar-benar ia manfaatkan untuk mempersiapkan mewujudkan obsesi lamanya saat bekerja di kejaksaan. Yakni membuat lembaga bantuan hukum untuk kaum lemah (1970). Ia lalu menekuni dunia kepengacaraan, antara lain dengan membuat Firma Hukum Adnan Buyung Nasution  and Associates tahun 1969-1987.

Pada 1971, muncul gerakan yang menamakan golongan putih (golput). Adnan Buyung Nasution didapuk sebagai salah satu tokoh golongan ini. Golput adalah gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971.Ini adalah Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Sepanjang Orde Baru,ia dianggap pembangkang & sulit mendapatkan pekerjaan walau ia doktor lulusan Harvard dan dosen di Univ. Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga serta Univ. Melbourne. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara. Di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Maklum,baru saja Orba selesai melakukan konsolidasi dg melibas habis bukan saja pendukung PKI tapi rezim Orde Lama & Soekarnois. Pemilu 1971 adalah sarana bagi rezim Orde Baru untuk memantapkan kekuasaannya.

Pada tahun 1972, Adnan Buyung terbang ke New York untuk memenuhi undangan menghadiri sidang “Committee On Legal Services To The Poor On The Developin Countries” atau Panitia Bantuan Hukum Pada Rakyat Miskin Dinegara-negara sedang berkembang.

Pada tahun 1974 muncul peristiwa Malari. Adnan Buyung ikut menenangkan para aktivis yang resah dengan sikap penguasa. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara karena dianggap terlibat Malari. Buyung ditangkap dan ditahan selama 22 bulan tanpa diproses berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Setelah hampir setahun dipenjara, Adnan Buyung dibebaskan dari tahanan. Dengan surat perintah Jaksa Agung, Adnan Buyung Nasution dinyatakan tidak terlibat dalam “peristiwa Malari 1974”. Pada tahun ini, Adnan Buyung kehilangan ibundanya Haji Ramlah Lubis yang meninggal dunia di rumanya Jalan Bum, Kebayoran. Ayah Buyung, Rachmat Nasution, salah seorang pimpinan kantor berita “Antara” telah tiada terlebih dulu.

Buyung kemudian membicarakan kembali pendirian LBH di daerah-daerah pada tahun 1976 dengan Mendagri saat itu, Amir Machmud. Rencana itu sempat tertunda lima tahun karena ada larangan Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo. Tahun ini, Buyung juga menerima piagam penghargaan dari “International Legal Aid Association” yang pertama di Stockholm. Pada 1977, ia memuji Jaksa Agung Ali Said SH atas tindakannya yang cepat menertibkan aparaturnya.
Tahun 1987, ABN terpaksa meninggalkan Indonesia dan harus ke Belanda karena “ancaman” dari pemerintahan Orba.  Dia memanfaatkan masa itu dengan meraih gelar doktor ilmu hukum di Belanda.

 

Sikap kritis ABN pada pemerintah sebenarnya sudah terlihat saat dia terlibat dalam aksi yang mengkritisi pemerintahan Orla, yakni dengan ikut membidani dan menjadi pengurus Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) tahun 19661968. Dia yang ikut menumbangkan pemerintahan Soekarno dan melahirkan pemerintahan baru di bawah rezim Orba, bukan berarti tidak kritis. ABN mengkritisi pula pemerintahan Orba, di bawah kepemimpinan Soeharto, terutama dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat kecil, dengan mendirikan dan memimpin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tahun 1971.

Yang fenomenal adalah ketika Adnan Buyung Nasution sedang bertindak sebagai pembela HR Darsono. Buyung dituduh melakukan contempt of court, sehingga Menteri Kehakiman Ismail Saleh mencabut ijinnya sebagai advokat selama satu tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pengacara Adnan Buyung Nasution terhadap Menteri Kehakiman atas skorsing yang diterimanya (1988). Bahkan, kasus ini memicu keluarnya SKB antara MA dan Departemen Kehakiman mengenai tatacara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasehat hukum yang bersifat karet. Dengan adanya SKB itu, sikap tindak advokat lebih dikontrol dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang juga berpotensi melakukan contempt of court.

Ketika majalah Tempo, DeTik dan majalah Editor dibreidel oleh Rezim Soeharto (1994( dia yang berapi-api membelanya dan menyampaikan orasinya di sekitar Tugu Monas pada sekitar Juni tahun 1994. Bang Buyung mendesak agar ketentuan tentang SIUPP segera dicabut, kemerdekaan pers segera di jamin.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa Orde Baru di berbagai wilayah menjadi perhatian utama Bang Buyung untuk dilawan. Karenanya tak heran bila semangat dan “virus Buyung” juga menular kepada banyak kaderny. Kini kader Bang Buyung ada di mana-mana di ibukota maupun daerah.  Ada yang kini menjadi pejabat penting/ publik di pemerintahan, politisi, aktivis LSM, advokat di berbagai kantor hukum, pengajar, guru besar di berbagai universitas, budayawan dan sebagainya.  Inilah juga salah satu kelebihan Bang Buyung dalam “mengkader” generasi-generasi muda penerusnya tanpa pamrih dan agar tetap memiliki tekad dan sensitivitas kepada ketidakadilan.

Tahun 1997, dalam diskusi Forum Kajian Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia Adnan Buyung menolak hukuman mati. Baik hakim sebagai pribadi maupun negara sebagai yang berwewenang atas pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sama sekali memiliki hak untuk mencabut nyawa manusia, sejahat apa pun si terdakwa. Dia mengutip surah Al Baqarah ayat 178, yang mengamanatkan pemberian maaf atas peristiwa pembunuhan begitu yang bersangkutan memohon maaf, membayar denda dan ganti rugi.

Gelombang reformasi yang terjadi sejak 1998, membuat ABN kembali terjun ke dunia politik. Nama pengacara senior Adnan Bahrum Nasution atau yang akrab disapa Adnan Buyung Nasution dikenal sejarawan Anhar Gonggong Nasution sebagai sosok yang konsisten dan berintegritas tinggi. Anhar ingat betul kenangan yang melekat tentang Adnan Buyung saat Anhar masih menjabat sebagai pengajar di Universitas Atma Jaya pada 1998 silam. Buyung tampil sebagai aktivis dan berorasi di depan ribuan mahasiswa.

Kala itu, kata Anhar, para mahasiswa bertepuk tangan riuh dan bersorak-sorai atas orasi yang disampaikan Buyung. Anhar menilai, pesan-pesan yang disampaikan Buyung tak luntur hingga pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut pergi untuk selama-lamanya. Hal itu yang membuat Anhar menilai Buyung konsisten dan tidak goyang integritasnya. Bahkan, Anhar menilai, sosok Buyung adalah sosok yang langka di Indonesia. Anhar mengucapkan dukacita mendalam atas meninggalnya Buyung.

Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) membentuk sebuah tim independen untuk menyeleksi partai-partai politik yang boleh mengikuti pemilu. Selain Buyung, tim independen yang kemudian bernama tim sebelas itu beranggotakan Nurcholish Madjid, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mulyana W Kusumah, Kastorius Sinaga, Rama Pratama, Adnan Buyung Nasution, Adi Andojo Sutjipto, Eep Saefulloh Fatah, Afan Gaffar, dan Miriam Budiardjo. Buyung kemudian menjadi salah satu  Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu tahun  1999. ABN bersama KPU dinilai berhasil menggelar pemilu yang nyaris tanpa kecurangan dan sangat demokratis.

Tahun 2002, Buyung berpendapat, seorang advokat tidak boleh merangkap sebagai pejabat publik. Kala itu DPR sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat. Pada tahun ini juga Munir (alm) yang saat itu menjadi Dewan Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Adnan Buyung Nasution mundur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).  Menurut Munir saat itu, Buyung Nasution yang membutuhkan LBH daripada LBH membutuhkan dia. Ia meminta mundur karena Adnan Buyung berdiri di dua tempat berlawanan yakni YLBHI dan Koordinator Tim Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Buyung  meluncurkan biografi bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-70, 20 Juli 2004. Bukunya berjudul Adnan Buyung Nasution, Pergulatan Tanpa Henti, Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto. Penulisan buku dibantu oleh Ramadhan KH dan Nina Pane. Pada September 2004, Indonesia dikejutkan dengan kematian Munir yang sedang melakukan perjalanan untuk menuntut S2 di Belanda. Buyung pun menyatakan Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab untuk mengungkap penyebab kematian Munir. Ia tak dendam Munir pernah meminta mundur dari LBH.

Sejak tahun 1998,ia juga diminta menjadi penasihat ahli untuk Kementerian Kehakiman (sekarang Kemenkum HAM) dan Kementerian Pertahanan sejak tahun 2007. ABN juga pernah menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi calon anggota KPK dan Komisi Yudisial. Pada periode 2007-2009, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pada 9 April 2007 Adnan Buyung yang kadung identik dengan LBH melayangkan surat resmi pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pembina YLBHI. Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan jabatan terbaru yang diemban sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dengan berbagai aktivitas dan perjuangannya itu wajarlah jika ABN menerima beragam penghargaan. Taun 1968, ia menerima anugerah Man of The Year dari harian Indonesia Raya. Tahun 1976, ia menerima penghargaan internasional untuk bantuan hukum di Stockholm dan di London, setahun kemudian.

Pemerintah pada tahun 2000, memberikan penghargaan Bintang Mahaputra untuk ABN dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberikannya penghargaan sebagai Bapak Advokat Indonesia tahun 2009. Tahun 2010, ada tiga penghargaan yang diterima ABN yakni The Ary Suta Center Award, Petisi 50 Award, dan penghargaan sebagai Intelektual Berdedikasi (Kompas Award).