AKHIR TRAGIS AMIR SJARIFUDDIN

Pemakaman Umum Ngaliyan, Lalung, sekitar 5 Km di selatan Kota Karanganyar tak ubahnya seperti makam-makam desa lainnya. Sebatang pohon Kamboja tumbuh di tengah jejeran nisan-nisan, berdiri tegak lurus dengan sebatang pohon Asam yang rimbun.

Makam Amir Syarifuddin, Tanpa Nisan Tanpa Penghormatan

Sekeliling pemakaman dipagari tembok setinggi 1,5 meter.Tapi sesungguhnya, ada yang membuatnya berbeda. Setitik nilai historis yang terlupakan pada sepetak tanah berukuran sekitar 2 x 8 meter yang ada di tengah pemakaman. Letaknya di dekat pintu gerbang yang terbuat dari besi bercat hijau. Gundukan itu tak bernisan. Tak ada penanda apa pun.

Di atasnya, tumbuh sejumput tipis rerumputan kering diselingi beberapa tangkai ilalang.Sekitar satu setengah meter di bawah gundukan tersebut, terbujur jasad Amir Syarifuddin. Ia adalah salah satu dari tokoh empat serangkai Soekarno-Mohammad Hatta-Sutan Sjahrir-Amir Syarifuddin yang memimpin republik ini pada zaman revolusi mempertahankan kemerdekaan.Amir tidak sendirian, bersamanya, dalam satu lubang yang sama, terbujur 10 rekannya.

Ya, akibat petualangan politiknya bersama Partai Komunis Indonesia (PKI), tengah malam di hari 19 Desember 1948, mereka dieksekusi bersama-sama oleh polisi militer, anak buah Kolonel Gatot Subroto di lokasi tersebut.Eksekusi itu sendiri tanpa melalui pengadilan militer dan lebih dipicu sebagai kepanikan menyusul Agresi Militer II Belanda atas Kota Yogyakarta pada pagi harinya.

Sebab, pada Agresi Militer I, 21 Juli 1947, para tahanan republik di LP Wirogunan memanfaatkannya untuk kabur tanpa sempat diadili.Sejarah memang mencatat kelam nama Amir. Perannya sebagai pelaku Sumpah Pemuda (Jong Batak) 1928 dan pejuang anti-Jepang, hingga nyaris dihukum mati, jarang diungkit-ungkit. Apalagi kabar dari salah satu versi, bahwa dialah sebenarnya calon proklamator utama NKRI, sebelum akhirnya pilihan pemuda-pemuda revolusioner jatuh pada Soekarno-Hatta. Tak pernah tergali!

Yang muncul dalam lembar sejarah adalah hujatan atas kegagalannya sebagai perdana menteri dengan meneken Perjanjian Renville (1948). Dan yang paling fatal adalah kiprahnya sebagai tokoh PKI pendukung negara Sovyet Republik Indonesia bentukan Musso di Madiun 1948 yang sekaligus anti-Perjanjian Renville. Sungguh, citra sempurna untuk orang yang dicap pengkhianat bangsa.Coreng itulah yang menjadikan Amir menjadi stigma hitam bahkan hingga saat tubuhnya menyatu dengan bumi.

Amir Sjarifuddin Harahap

Amir Sjarifudin Harahap bukanlah nama yang akrab di telinga rakyat Indonesia. Hanya sedikit dari masyarakat negeri ini yang mengenal sosok Amir sebagai seorang pahlawan.

Dan memang, hampir seluruh buku yang menjadi referensi sejarah di institusi pendidikan negara tidak mengemukakan secara jelas kontribusi Amir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Justru Amir lebih identik dengan peristiwa Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 di buku sejarah resmi versi pemerintah. Dilekatkannya sosok Amir dengan peristiwa ini sekaligus menjadi stigma bagi nama Amir Sjarifudin dalam sejarah bangsa, dimana Amir lebih dikenal sebagai pemberontak.

Lahir dari keluarga Batak Angkola pada tanggal 27 April 1907 di Medan, Amir Sjarifudin merupakan anak sulung dari pasangan Djamin Baginda Soripada Harahap dan Basunu Siregar . Ayahnya adalah keturunan kepala adat dari Pasar Matanggor, Padang Lawas. Sementara ibunya lahir dari keluarga Batak-Melayu di Deli.

Amir lahir dari keluarga berada. Ayahnya merupakan jaksa publik senior. Klan Harahap yang menjadi trahnya adalah klan penguasa utama di daerah Tapanuli Selatan – kampung halamannya (Klinken 2010: 170). Amir mendapatkan gelar Soetan Goenoeng Soaloon. Namun tidak seperti saudaranya Soetan Goenoeng Mulia yang memakai gelar itu, Amir tegas menolaknya.

Ayahnya menyekolahkannya ke Belanda untuk tingkat SMP. Amir dikenal sebagai murid yang cerdas menguasai bahasa Yunani klasik, Latin, Prancis dan Inggris. Dia sudah aktif berorganisasi namun dia kalah mentereng dengan orang-orang di Perhimpunan Indonesia, karena ia terlalu muda. Setelah menamatkan sekolahnya pada tingkat SMA di Haarlem, Amir berada pada posisi yang dilematis, di satu sisi banyak temannya mendorong untuk melanjutkan studi di universitas Belanda.

Awalnya Amir Sjarifuddin tingal di rumah Goenoeng Mulia yang waktu itu adalah anggota Volksraad. Sebentar saja tinggal disana, Amir kemudian pindah ke sebuah asrama di Jalan Kramat 106 mengikuti seniornya di sekolah hukum, Muhammad Yamin. Sama seperti Amir, Yamin adalah orang rantau berlatar belakang aristokrat Sumatera dan mereka mempunyai minat sama dalam hal politik, sastra, musik dan agama (Klinken 2010: 173). Pengetahuan politiknya sedikit banyak ditempa pada asrama Kramat 106 yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para intelektual muda yang progresif. Lewat PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) Amir bersama Abu Hanifah, kelak menjadi tokoh Masyumi, mengedit jurnal bernama Indonesia Raja.

Pada tahun 1921 Amir diundang oleh sepupunya yang telah menjadi anggota Volksraad, Mulia, untuk menimba ilmu di Leiden, Belanda. Di Leiden, Amir bersama Mulia tinggal di rumah seorang guru penganut Kristen Calvinis yang bernama Dirk Smink. Pertemuan dengan Dirk Smink inilah yang mengawali perkenalan Amir dengan agama Kristen, dimana pada tahun 1935 Amir memutuskan untuk dibaptis dan menjadi penganut Kristen.

Spirit Anti Kolonialisme

Persinggungan Amir dengan dunia pergerakan dimulai saat ia aktif berorganisasi di Perhimpunan Siswa Gymnasium selama mengenyam pendidikan di Belanda. Ketika berkecimpung di organisasi inilah, Amir menjadi penggerak kelompok diskusi Kristen yang bernama Christelijte Studenten Vreeninging op Java (CSV op Java). Diskusi-diskusi yang diadakan CSV op Java tersebut membahas berbagai persoalan politik yang berkaitan dengan situasi pergerakan nasional di tanah air. Kelompok CSV op Java ini dikemudian hari bermetamorfosa menjadi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Sepulangnya dari Belanda pada tahun 1927, Amir meneruskan pendidikannya di Sekolah Hukum Batavia. Persinggungannya dengan berbagai aktivis pergerakan membuat spirit anti kolonialisme Amir makin membara. Pada tahun 1928, Amir turut berpartisipasi dalam Kongres Pemuda ke-2 sebagai wakil dari Pemuda Batak (Jong Batak).

Amir menjadi salah satu organisator dari Kongres Pemuda 1928, saat itu usianya baru 21 tahun. Dalam kongres ini disepakatilah ide Yamin tentang konsepsi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Diiringi alunan lagu Indonesia Raya bersama itulah lahir generasi intelektual yang disebut generasi 28. Generasi 28 banyak mendapatkan inspirasi tentang pergerakan politik dari Perhimpunan Indonesia (PI) Hatta di Belanda.

Menurut Robert Elson “PI memberikan pengaruh kuatnya pada pemikiran politik di Hindia, yang menyebabkan organisasi rakyat di tanah air menggunakan haluan politik PI” (Elson 2009: 69). Hatta pada pidato pelantikannya sebagai ketua PI tahun 1926 menyeru bahwa “imperialisme Barat mesti disudahi untuk kepentingan kemanusiaan dan tiap-tiap bangsa terjajah mempunyai kewajiban untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan.”

Tahun 1931, Amir ikut mendirikan Partai Indonesia (Partindo), partai yang mengusung azas Marhaenisme ajaran Bung Karno. Partindo senapas dengan prinsip-prinsip yang dimanifestasikan oleh Manifesto Politik PI dan Sumpah Pemuda 1928 yaitu Persatuan Indonesia. Politik Partindo menurut Leclerc menyatakan identitasnya dengan menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda, khususnya dalam penampikan kursi di dalam pemerintahan Belanda (Leclerc 1982: 61).

Garis politik Partindo ini ditampilkan oleh Amir saat mengkritik Hatta yang menerima nominasi untuk masuk dalam Parlemen Belanda. “Kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai melalui aksi massa bukan melalui saluran-saluran politik Belanda” sahut Amir (Klinken 2010: 185). Amir menambahkan bahwa masuk parlemen Belanda sama saja dengan tunduk kepada Belanda. Dalam memoirnya Hatta menyinggung anarkisme Partindo ini, walaupun pada akhirnya ia tidak jadi masuk parlemen dia bersikukuh bahwa non-kooperasi tidak bertentangan dengan parlementarisme (Hatta 2011: 57).

Tetapi, Soekarno tetap menyerang Hatta dengan berapi-api. Soekarno mengatakan bahwa non-kooperasi yang prinsipil menolak di dalam asasnya kursi-kursi dimanapun baik di Volksraad, Staten Generaal, di Volkenbond.

Keterlibatannya dalam Partindo membuat Amir akrab dengan pandangan politik nasionalis kiri atau nasionalis kerakyatan. Pandangan politik yang condong ke kiri itulah yang menggerakannya untuk mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia bersama aktivis pergerakan kiri lainnya. Amir juga dikenal sebagai tokoh yang berjuang melalui media massa. Ia menjadi pemimpin redaksi Indonesia Raja, majalah Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) pada tahun 1928-1930.

Sikap Amir yang radikal dipandang berbahaya oleh pemerintah Belanda. Dia dipandang sebagai revolusioner, seorang orator berbakat yang dapat memukau publik dalam laporan seorang penasihat Gubernur Jenderal De Jonge, G. F Pijper.

Dalam pandangan Gubernur Jawa Barat Amir Sjarifuddin dilihat lebih berbahaya dibanding Moh. Yamin, menurutnya “Amir memang terlahir sebagai pemimpin, seorang agitator yang berbahaya … di masa depan dia akan menjadi salah satu tokoh yang paling penting diantara para tokoh utama dalam aksi-aksi ekstrimis” (Klinken 2010: 188).

Pada akhirnya tahun 1933 Gubernur Jenderal De Jonge menginstruksikan untuk menekan Partindo, PNI Hatta, PSII, dan Permi yang dinilai membahayakan oleh pemerintah. Tokoh-tokoh politik Indonesia kemudian ditangkapi satu per satu. Dimulai dari Soekarno pada Agustus 1933. Kemudian Amir Sjarifuddin pada Desember 1933. Lalu Hatta dan Sjahrir pada Februari 1934. Amir dipenjara selama 18 bulan di penjara Salemba dan Sukamiskin. Selama dipenjara, Schepper, seorang misionaris sekaligus gurunya di Sekolah Hukum, hampir setiap hari membawakan Amir sebuah bibel.

Setelah keluar dari penjara, Amir tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mula-mula dia bergabung bersama Moh. Yamin di firma hukumnya. Namun, baru sebentar mereka berselisih paham karena masalah pembagian kerja dan pembagian hasil. Kantor hukum ini juga tidak menghasilkan uang karena klien yang dibela kebanyakan para korban penindasan politik yang tidak punya uang. Pada tahun 1936 bersama Moh. Yamin, Liem Koen Hian dan Sanusi Pane, Amir Sjarifuddin menerbitkan harian Kebangoenan. Di harian inilah Amir banyak menulis tentang isu-isu demokrasi. Dalam artikelnya tahun 1937 “Pledoi dalam Perkara Indonesia Muda” dia menulis tentang hak kebebasan berserikat. Kemudian dalam artikelnya “Pemandangan Luar Negeri” (1938-1941) dia sering membahas soal situasi politik dunia. Amir Sjarifuddin melihat bahwa dunia pada tahun 1936 tidak terbagi dalam suatu blok Timur melawan blok Barat, namun antara kelompok fasis melawan kelompok demokratis (Leclerc 1982: 63). Tesis ini berdasar dari perang saudara yang meletus di Spanyol tahun 1936.

Lebih lanjut lagi Amir menyoroti tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Amir memandang bahwa darimana pun asal etnis seseorang tidak mempengaruhi jalannya pergerakan asal mau berjuang demi kedaulatan rakyat Indonesia dan terbentuknya demokrasi di Indonesia. Pemberian hak-hak politik yang setara dan partisipasi politik dari seluruh masyarakat Indonesia setidaknya mesti diberikan oleh Belanda (Klinken 2010: 185).

Pemikiran-pemikiran Amir ini tidak jauh banyak berbeda dari organisasi yang didirikan bersama-sama dengan tokoh-tokoh kiri seperti Sartono, A.K Gani, Wikana dan Moh. Yamin, bernama Gerindo pada April 1937. Banyak anggota Partindo yang telah bubar dan kelompok PKI bawah tanah serta PARI menggabungkan diri dalam Gerindo sehingga partai ini menjadi sayap baru pergerakan kiri di Indonesia.

Gerindo memang menanggalkan taktik non-kooperasi dan bersedia berkerjasama dengan memasuki saluran-saluran politik Belanda. Gerindo sadar dengan situasi politik dunia yang sedang dalam bahaya akibat militansi gerakan fasisme yang ingin menaklukan dunia. Mereka yakin bahwa pencapaian jangka panjang dari kemerdekaan Indonesia memerlukan solidaritas sementara pada Belanda untuk membela Indonesia dari ancaman fasisme Jepang (Kahin 1995: 123). Oleh sebab itu, Gerindo mendesak Belanda agar mendemokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan Perwakilan yang sesungguhnya (Leclerc 2011b: 27).

Amir mengambil tampuk pimpinan Gerindo pada tahun 1939. Amir mengusulkan bahwa dalam pergerakan, Gerindo mesti mendefinisikan kembali istilah orang Indonesia sebagai istilah “politik yang dinamis” yang ditentukan bukan dengan darah melainkan oleh cita-cita bersama, nasib bersama dan keinginan bersama untuk mengejar cita-cita itu (Klinken 2010: 195).

Pada Mei 1939, Gerindo bersama dengan partai-partai lain bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) lewat semboyannya “Indonesia Berparlemen”. GAPI yang merupakan inisiatif dari Thamrin mempunyai tiga kekuatan penyokong, yaitu Thamrin dari Parindra yang mewakili kelompok kanan sekuler, Amir Sjarifuddin dari Gerindo yang mewakili kelompok kiri dan Abikusno dari PSII yang mewakili golongan Islam. Trio Thamrin-Amir Sjarifuddin-Abikusno lalu menjadi corong dari gerakan nasional.

Kemesraan GAPI tidak berlangsung lama akibat konflik yang terjadi di dalamnya juga faktor eksternal, yaitu semakin menguatnya pengaruh Jepang dalam perang. Invasi Jepang yang semakin meluas di Asia membuat pemerintah Belanda khawatir. Setelah meletus Perang Pasifik tahun 1941, Gubernur Jawa Timur, Van der Plas, menemui Amir untuk membuat sebuah organisasi gerakan bawah tanah melawan Jepang yang didanainya sebesar 25.000 gulden.

Amir Sjarifuddin melihat fasisme Jepang merupakan kanker yang mengancam pembentukan demokrasi di Indonesia. Saat Jepang menginvasi pulau-pulau terluar di Indonesia, Amir mencela Jepang yang eksploitatif dan menyerukan rakyat untuk mempertahankan “negara kita” melawan “musuh” (Klinken 2010: 207).

Barangkali dalam gerakan bawah tanah modal Amir Sjarifuddin hanyalah dua, menurut Soe Hok Gie, yaitu (1) mengandalkan hubungannya dengan pemimpin rakyat Indonesia (2) mengandalkan kelompok pengikutnya yang setia dari Gerindo (Gie 1999: 42).

Amir mencoba mengajak Sjahrir yang saat itu juga terkenal di kalangan pemuda Indonesia, namun Sjahrir menolak ide yang dilontarkan Amir mengenai gerakan bawah tanahnya. Akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri tetapi dalam ide besar yang sama, yaitu melawan fasisme Jepang.

Menurut George Kahin ada empat kelompok utama gerakan bawah tanah melawan Jepang (1) gerakan bawah tanah yang dipimpin Sjahrir dan mengembangkan gerakannya di Jakarta, Garut, Cirebon, Semarang dan Surabaya (2) kelompok Persatuan Mahasiswa terdiri dari mahasiswa kedokteran di Jakarta (3) kelompok Sukarni dan didalamnya terdapat Adam Malik, Wiguna, Chaerul Saleh dan Maruto Nitimiharjo (4) kelompok Amir Sjarifuddin yang mempunyai basis massa yang sangat besar di kalangan pergerakan kiri (Kahin 1995: 141-3).

Jepang yang membaca perlawanan-perlawanan ini membalas dengan merusak sel jaringan gerakan bawah tanah tersebut. Ben Anderson mengatakan bahwa gerakan pemuda pada masa Jepang tidak terorganisir dengan baik kalau tidak menyebutnya dalam keadaan disintegrasi (Anderson, 1972). Menurut Soe Hok Gie, sejak September 1942 penangkapan mulai dilakukan, dengan metode penyiksaan beberapa jaringan mulai terungkap salah satunya jaringan Amir Sjarifuddin (Gie 1999: 1942).

Pada Februari 1943 Amir bersama 300 pengikutnya ditangkap. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati bersama Pamudji, Sukajat, Abdulrachim dan Abdulasis. Hatta yang diberitahu Mulia mengenai kabar ini lalu memohon agar Hatta melobi pemerintah Jepang. Hatta lalu menemui Soekarno untuk menemui Letjen Nagano, Panglima tertinggi Jepang di Jawa, mereka lalu mengatakan bahwa Amir merupakan pemimpin rakyat, bila ia dihukum mati maka akan menimbulkan gejolak di kalangan gerakan bawah tanah. Hukuman Amir lalu dikurangi hanya menjadi hukuman seumur hidup.

Sehabis ditangkap Amir dibawa ke penjara Lowokawaru di daerah Malang. Disana dia dianiaya oleh serdadu Jepang. Mendengar kabar bahwa Amir Sjarifuddin dipenjara disana, para pemuda lalu berencana membebaskan tokoh kharismatis ini. Gerakan mengepung penjara ini diikuti oleh gerakan narapidana di dalam penjara melucuti senjata-senjata Jepang. Amir akhirnya bebas dan di depan para pemuda dia berteriak “Hidup Rakyat Indonesia, “Hidup Revolusi Indonesia”, “Hidup Pemuda Harapan Bangsa” dan “Merdeka atau Mati” (Leclerc 1982: 56).

Gambar Sejarah Hari Buruh Dunia di Indonesia

Pada tahun 1948, kendati dalam situasi agresi militer Belanda, perayaan Hari Buruh Sedunia berlangsung besar-besaran. Saat itu, 200 ribu hingga 300 ribu orang membanjiri alun-alun Jogjakarta, untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Nampak di barisan depan antara lain Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, Presiden Soekarno, dan Sri Sultan Hamengbuwono IX.

 

 

Pejuang Revolusi yang Berakhir Tragis

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Soekarno dan Hatta akhirnya menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Soekarno-Hatta lalu membentuk kabinet pertama Indonesia dan menunjuk Amir Sjarifuddin menjadi Menteri Penerangan. Penunjukkan ini dilatari bahwa Soekarno telah mengenal sepak terjang Amir sebagai ahli propaganda sejak di Partindo. Amir Sjarifuddin akhirnya mengambil jalan pemerintahan. Jacques Leclerc menganggap bahwa dengan dimasukkannya Amir yang merupakan pejuang anti Jepang ke dalam kabinet, Soekarno ingin menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia bukan boneka Jepang.

Dalam politik Indonesia sejak zaman pergerakan dikenal konsep dwitunggal. Ada dwitunggal Hatta-Sjahrir selama masa pergerakan mereka di Belanda dan di PNI baru, Soekarno-Amir dengan hubungan yang agak bias di Partindo, lalu yang paling terkenal ialah Soekarno-Hatta selama masa kolonialisme akhir dan pendudukan Jepang. Jika Soekarno-Hatta dianggap mewakili golongan tua maka Sjahrir-Amir dianggap mewakili golongan pemuda. Dwitunggal ini pada masa revolusi awal lebih banyak memainkan peranan penting daripada dwitunggal Soekarno-Hatta dalam pemerintahan.

Saat Sjahrir menjabat Perdana Menteri pertama Indonesia, Amir diberikan posisi strategis sebagai Menteri Pertahanan. Walaupun sebenarnya Amir termasuk orang yang tidak begitu ahli tentang masalah pertahanan negara. Namun, posisi ini dianggap banyak pihak sebagai posisi kuat kedua setelah posisi Sjahrir sebagai PM dan Menteri Luar Negeri.

Dwitunggal Sjahrir-Amir juga meleburkan dua organisasi yang dipimpin mereka, yaitu Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang dipimpin Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin. Kedua partai ini melebur menjadi Partai Sosialis (PS). Dalam PS terbagi dua grup yaitu grup Amir dan grup Sjahrir. Grup Amir berisi orang-orang dari Gerindo, PKI ilegal/grup Surabaya dan lebih kiri daripada grup Sjahrir.

Meskipun dua partai berfusi namun masing-masing grup mempunyai tujuan-tujuan sendiri. Persatuan mereka hanya didasarkan pada sikap anti fasis dan menghadapi Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya (Gie 1999: 79). Partai ini mempunyai payung yang sama yaitu sosialisme, pada tahap inilah dalam pikiran Amir Sjarifuddin dan juga para tokoh lain untuk memakai sosialisme sebagai kosakata baru menggantikan nasionalisme. Partai ini bukan lagi tampak seperti partai pemerintah tapi “partai milik pemerintah” dalam arus revolusi (Leclerc 2011c: 164).

Menurut Onghokham, revolusi biasanya terjadi di mana pemerintah atau rezim berada dalam keadaan lemah atau sedang mengalami disintegrasi dan masyarakat atau elemen-elemen sosial di dalamnya mendapatkan kesempatan untuk mencoba mendirikan tatanan masyarakat dan negara baru (Onghokham 2009: 121).

Di Indonesia keadaannya merupakan perimbangan antara yang pertama dan kedua. Memang ada anggapan dari para tokoh pemerintahan Soekarno-Hatta dan Sjahrir-Amir bahwa Tan Malaka bersama Persatuan Perjuangan (PP) berusaha menggoyang berdirinya republik. Tan Malaka mengolok-olok pemerintah yang menjalankan kompromi kepada Belanda. Perjuangan dengan diplomasi sama saja memberikan konsesi kepada Belanda.

Oleh sebab itu maka PP menjalankan prinsip politik perjuangan 100%, bahwa kemerdekaan yang harus didapat oleh Indonesia harus 100% tidak setengah-setengah. Tan Malaka menganggap bahwa lingkaran pemerintahan Soekarno-Hatta-Sjahrir-Amir merupakan borjuis kolaborator kelas teri. Pemerintahan Sjahrir dan keyakinan Amir bersikukuh bahwa dalam revolusi tidak mesti selalu menjalankan aksi kekerasan, politik revolusi adalah diplomasi. Indonesia harus bisa mendapatkan dukungan dari dunia jika tidak maka perjuangan untuk melawan Belanda akan lebih berat.

Kekuatan PP yang terdiri dari 141 organisasi menarik perhatian Soedirman. Soedirman setuju dengan politik anti kopromi PP; kemerdekaan harus didapat 100%. Pada bulan April ia menginstruksikan tentara berpuasa tiga hari (14-16 April 1946) untuk mendukung ide PP (Gie 1999: 104). Aksi-aksi penahanan atas pucuk pimpinan PP kemudian dilakukan pemerintah, Tan Malaka, Soekarni, Yamin, Chaerul Saleh kemudian ditahan.

Pemerintah melalui Amir Sjarifuddin memberikan pernyataan bahwa pemerintah akan memberikan tindakan keras pada golongan (1) menyiarkan atau melalukan perbuatan yang menggelisahkan dan mengacaukan masyarakat (2) menyiarkan atau melakukan perbuatan dengan maksud mengadu domba (3) menghambat usaha menyempurnakan pertahanan negara (Poeze 2009: 2). Selain oposisi di Jawa, di berbagai daerah terjadi revolusi sosial yang menyatakan diri bersimpati pada gerakan PP, salah satunya yang terjadi di Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Dalam meredakan ketegangan itu Amir Sjarifuddin berpidato di Medan bahwa penahanan yang terjadi di Jawa untuk mendukung jalannya pemerintahan. Dua bulan kemudian, Amir menekankan pendiriannya ini di depan Kongres Pemuda ke-2 di Yogyakarta, ia berseru “pemuda harus meneruskan revolusi yang telah mereka mulai dan tidak membiarkan jatuh ke tangan calo-calo politik” (Leclerc 2011a: 68).

Amir sudah menyangka bahwa situasi yang semakin panas pada suatu hari akan menimbulkan gesekan yang mengancam nyawanya. Dalam sejarah Indonesia, penculikan adalah metode yang digunakan dalam keadaan dua kubu yang saling berkonfrontasi. Dugaan Amir memang benar bahwa akan ada aksi terhadap dirinya, Sjahrir, Soekarno dan Hatta.

Pada pukul sepuluh pagi 28 Juni 1946, Sjahrir yang ditunggu tidak jua muncul dalam sidang kabinet. Desas-desus tentang ketidakhadiran Sjahrir menghembuskan isu bahwa Sjahrir diculik. Hari itu juga Soekarno dan Amir atas nama dewan menteri menandatangani dokumen bahwa negara dalam keadaan darurat perang (Poeze 2009: 111). Soekarno lalu mengambil alih kendali pemerintahan dalam situasi genting lantas berpidato menyeru “kepada seluruh rakyat yang berpikiran sehat, saya ikut minta usaha untuk mengembalikan PM Sjahrir…menyatakan perbedaan paham dengan tajam, mengadakan kritik peda terhadap pemerintah boleh, tetapi penculikan seperti ini hanya menurunkan derajat negara dimata dunia, merobek-robek emblem kekuasaan negara” (Poeze 2009: 126).

Kelompok Tan Malaka dituding bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Amir ditugasi untuk menyusun daftar kelompok komplotan anti-pemerintah. Daftar ini akan disodorkan kepada kabinet dan selanjutnya Soekarno akan menandatanganinya (Poeze 2009: 132). Pengawalan terhadap tokoh penting seperti Soekarno-Hatta-Amir-Sjahrir kemudian diperkuat.

Pada tanggal 2 Juli 1946 diadakan suatu rencana untuk membentuk kabinet baru oleh Soedarsono yang ditemani Yamin menghadap Soekarno. Ia mendesak agar kabinet Sjahrir dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yang diketuai Tan Malaka, serta pemindahan kekuasaan militer tertinggi dari Soekarno kepada Soedirman (Kahin 1995: 240).

Di hari yang sama, di Solo, terjadi aksi ingin menculik Amir Sjarifuddin namun gagal karena perlawanan dari pengawal Amir. Amir selamat dalam penyerangan ini tetapi dua pengawalnya tewas. Pemerintah yang geram lalu mengadakan aksi penahanan terhadap para pendukung PP ini. Kegagalan peristiwa 3 Juli 1946 ini menandakan berakhirnya oposisi dari PP.

Berakhir masalah dengan PP timbul masalah baru atas konflik dengan Belanda yang masih menginginkan untuk menguasai republik. Belanda mengajukan kontrak untuk menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Perjanjian Linggarjati yang diwakili oleh Sjahrir (Partai Sosialis) dan Prof Schermerhorn (Partai Buruh Belanda) kemudian menghasilkan butir-butir kesepakatan antara lain kekuasaan Indonesia dipersempit menjadi Jawa, Madura dan Sumatera, Pemerintah Indonesia dan Belanda akan membentuk Republik Indonesia Serikat terdiri dari Negara Kalimantan, Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia serta akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Perjanjian ini menimbulkan pertentangan di kalangan sayap kiri. Amir awalnya mendukung upaya Sjahrir dalam meja diplomasi namun belakangan mencabut dukungan dan bersama Tan Ling Djie dan Abdulmadjid menyerang Sjahrir.

Pada 27 Juni 1947 Syahrir mengundurkan diri dan digantikan Amir Syarifuddin pada 3 Juli 1947. Amir Sjarifuddin lalu membentuk kabinet baru yang berisi banyak golongan sayap kiri, Soe Hok Gie menyebutnya “kabinet kiri jauh”. Para penyokong kabinet PM Amir adalah Partai Sosialis, PKI, eks BTI dan golongan buruh seperti Setiadjit wakil PM (PBI-komunis di Belanda), Abdulmadjid (PS) Menteri Muda Dalam Negeri, Tamzil (PS) Menteri Muda Luar Negeri,Tjokronegoro (PS) Menteri Muda Perekonomian, Wikana dan Maruto Darusman (PKI) menjadi Menteri Negara dan S. K Trimurti (Buruh) menjadi Menteri Perburuhan.

Pemerintahan Amir segera dihadapkan masalah-masalah hubungan dengan Belanda yang makin memburuk. Amir juga disibukkan dengan urusan-urusan pertahanan – masih Menteri Pertahanan – terutama masalah peran tentara. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Sjahrir, Amir mempunyai pemikirannya sendiri mengenai tentara masyarakat. Namun, dia berada dalam posisi sulit untuk mewujudkan impiannya karena ia tidak populer di kalangan militer. Pada saat dia tiga hari baru menjabat sebelumnya diadakan pemilihan dalam tubuh militer untuk memilih Menteri Pertahanan dan Sultan Hamengku Buwono IX yang terpilih dalam pemilihan tersebut.

Gebrakan Amir dimulai ketika menjabat Menteri Pertahanan pada Kabinet Perdana Menteri (PM) Sjahrir I. Amir memperkenalkan lembaga Biro Perjuangan yang mengintegrasikan laskar-laskar rakyat dalam pertahanan revolusi Indonesia. Dari sinilah berkembang konsep “Tentara Kerakyatan”. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan Re-Ra atau reorganisasi dan rasionalisasi.

Ihwal rera ini memang tidaklah sederhana. Secara singkat, ia muncul akibat keterlambatan pemerintah membentuk tentara. Sebab, sebelum reorganisasi dan rasionalisasi itu para pemuda pejuang yang berhasil merampas senjata dari Jepang telah duluan membentuk barisan-barisan bersenjata sendiri. Maka, ketika pemerintah pada akhirnya membentuk badan ketentaraan, otonomi tentara sudah telanjur lahir.

Tapi rera yang dirintis Kabinet Amir Syarifuddin lewat Perjanjian Renville itu tidak berumur panjang. Mengapa? Selain mendapat tantangan dari kebanyakan anggota tentara, juga serangan Belanda 19 Desember 1948 memaksa semua kekuatan bersenjata Indonesia bersatu kembali dalam perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Reorganisasi dan rasionalisasi tidak bisa disebut melulu akal pemerintah untuk mengontrol tentara dan sekaligus menyingkirkan Sudirman – sebagai lambang otonomi tentara. Sebab, pada saat golongan politik (pemerintah) bekerja keras mencari jalan untuk mengontrol tentara, sejumlah perwira muda didikan Belanda di kalangan tentara sendiri mendambakan suatu militer yang modern dan teratur rapi. Di mata mereka hanya tentara yang demikianlah yang sanggup melawan kekuatan Belanda yang modern dan bersenjata lengkap.

Termasuk golongan modern ini adalah tokoh-tokoh seperti Letjen (pur) Djatikusumo, Jenderal (pur) A.H. Nasution, Letjen (pur) Dr. T.B. Simatupang, dan Marsekal (pur) S. Suryadarma. Kabinet Amir Syarifuddin, yang kemudian jatuh karena Perjanjian Renville, digantikan Kabinet Mohammad Hatta, 23 Januari 1948. Program rera diambil alih oleh Hatta.

Sebetulnya Amir melihat bahwa posisi tentara adalah vital dalam negara sekaligus menjadi batu alang dalam revolusi Indonesia bila tidak dibenahi secara benar.

Tentara Indonesia dibentuk oleh dua kelompok besar prajurit didikan Belanda (KNIL) yang profesional dan Jepang (Peta) yang lumayan terlatih serta laskar-laskar yang muncul pada masa Jepang. Amir melihat bahwa para tentara ini bila tidak diberikan pendidikan politik hanya menjadi “tentara bayaran yang tidak memiliki keyakinan politik” (Klinken 2010: 295).

Oleh karena itu, dia mengusulkan tiga kebijakan untuk mereorganisasi tentara agar berkomitmen (1) Amir berusaha menarik antusiasme pemuda ke dalam sebuah organisasi tunggal bernama Pesindo (2) mengintegrasikan kelompok ini dan kelompok pejuang lainnya ke dalam tentara republik (3) berusaha menanamkan ide-ide sosialis kepada para tentara hasil bentukan ini (Klinken 2010: 295). Menurut Leclerc, Amir dalam posisi ingin menarik pengalaman revolusi Perancis, ketika suatu amalgam antara antusiasme pemuda dengan kemampuan pasukan kerajaan melebur dalam “levee en masse” (Leclerc 2011a: 69).

Pada akhirnya dalam tubuh militer terpecah dua kubu antara TNI yang yang bersifat otonom dan mencari dana sendiri dan Tentara Masyarakat yang bersifat ideologis dan organisasional bertanggung jawab kepada pemerintah dan Kementerian Pertahanan (PS) atau langsung kepada Amir Sjarifuddin (Klinken 2010: 295). Jumlah Tentara Masyarakat sendiri menurut pengakuan A.H Nasution berjumlah 450.000 sedangkan TNI hanya 350.000 tentara, sekitar 100.000 pasukan Tentara Masyarakat berasal dari Pesindo. Kebijakan Amir ini kenyataannya menghadapi resistensi dari kalangan militer yang menganggap bahwa semangat Amir hanya dilandasi ingin membentuk milisi pribadi.

Belanda melancarkan perang pada tanggal 21 Juli 1947 yang membuat situasi Indonesia bertambah runyam. Belanda ingin mempersempit daerah kekuasaan Indonesia dengan menduduki daerah-daerah strategis republik. Perang yang berlangsung mengundang atensi dunia. Amerika Serikat menginginkan agar Indonesia dan Belanda mengehentikan pertempuran dan menyerahkan pertikaian mereka kepada suatu wasit untuk jalan perdamaian (Kahin 1995: 271). Usulan AS ini diterima dalam sidang Dewan Keamanan PBB dan hanya tiga yang menolak, yaitu Inggris, Perancis dan Belgia. Kedua belah pihak lalu mengumumkan gencatan senjata, namun menurut Kahin ketika “diadakan gencatan senjata lokasi kedua pasukan tidak lagi stabil dan tidak lagi cocok, di samping itu pasukan Belanda terus maju ke dalam teritorial yang masih diduduki republik” (Kahin 1995: 272).

Sjahrir sebagai utusan republik dalam sidang mengecam tindakan Belanda yang menduduki wilayah republik dan meminta Belanda kembali ke daerah sebelum mereka mengadakan serangan. Amir mengutus seorang utusan ke Praha untuk mencari dukungan dari negara-negara Eropa Timur. Pada tanggal 25 Agustus, AS akhirnya mengusulkan untuk membentuk sebuah komisi dewan yang terdiri dari tiga anggota dewan, setiap pihak memilih satu negara dan sisanya dipilih oleh kedua negara yang ditunjuk itu (Kahin 1995: 274). Belanda memilih Belgia, Indonesia memilih Australia dan kedua negara yang terpilih menunjuk AS sebagai wakil terakhir. Komisi ini lalu dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).

Pada 7 November 1947 dimulailah perundingan resmi di atas kapal angkut USS Renville milik AS. Belanda ingin agar RI mengikuti garis van Mook dan Indonesia meminta agar Belanda kembali ke daerah sebelum melakukan penyerangan. Namun, tekanan dari Belanda yang mengancam bila perundingan berakhir buntu maka akan dilaksanakan perang dan AS yang yang tidak mau membantu lagi, memaksa Amir menyerah kepada keputusan Belanda (Gie 1999: 125).

Pada Januari 1948 disepakati Persetujuan Renville dan keputusannya republik mengakui gencatan senjata disepanjang garis van Mook walaupun faktanya tetap ada daerah yang diduduki republik dibelakangnya (Ricklefs 2005: 454). Perjanjian Renville merupakan kemenangan besar bagi Belanda dan kekalahan telak bagi Amir Sjarifuddin.

Dalam perjanjian Renville, Indonesia akan menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan tentara federal. Hatta menginginkan postur TNI tidak terlalu gemuk namun diisi oleh prajurit profesional dan berpengalaman untuk mendukung keputusan Renville. Kebijakan ini dianggap oleh FDR sebagai jalan untuk menyingkirkan para simpatisan FDR di tubuh tentara. Sejumlah besar perwira-perwira militer di daerah Jawa Tengah (Solo) dan Timur (Madiun-Kediri) kalut mendengar berita ini – daerah ini merupakan basis dari FDR. Rasionalisasi akan dilakukan pada 350.000 tentara di Jawa dan Sumatera, lalu 470.000 anggota laskar di Jawa akan dikurangi sehingga menjadi 160.000 orang pada taraf pertama (Poeze 2011: 96).

Masyumi yang awalnya mendukung kabinet Amir kemudian mencabut dukungan dan mendesak Amir mundur. Aksi Masyumi kemudian diikuti oleh PNI sehingga dukungan kepada Amir hanya tersisa dari golongan sayap kiri. Amir Sjarifuddin akhirnya menyatakan mundur dari kursi PM pada tanggal 23 Januari 1948. Angkatan muda Masyumi di depan kantor pemerintah menyerukan yel-yel “allahu akbar, kabinet Amir bubar” (Leclerc 2011: 71). Apa yang dialami oleh Amir sama seperti Sjahrir dulu yang ditusuk dari belakang oleh kawan-kawannya.

Setelah Amir jatuh, Soekarno memerintahkan Hatta untuk membentuk kabinet yang baru. Hatta yang diembani amanah untuk menjadi PM memutuskan untuk membangun kabinet tanpa memasukkan unsur sayap kiri. Golongan sayap kiri meminta pos-pos menteri strategis seperti pertahanan dan dalam negeri namun permintaan ini ditolak Hatta karena Masyumi dan PNI tidak mau apabila kabinet didominasi oleh sayap kiri (Gie 1999: 163).

Sjahrir yang mendukung pemerintahan Hatta lalu memutuskan pecah kongsi dengan Amir. Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia Februari 1948. Amir lalu memutuskan untuk membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang berisi gabungan dari Pesindo, PKI, Partai Buruh, Partai Sosialis dan federasi buruh SOBSI.

Kabinet Amir Sjarifuddin (1947). Dalam kabinet ini, S.K. Trimurti menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi Menteri Perburuhan.

Amir Sjarifuddin, Soekarno dan Soedirman

Sayap kiri menuntut 4 kursi, termasuk jabatan Menteri Pertahanan. Hatta tak mengabulkannya karena mendapat tentangan dari Masyumi. Akhirnya pada 31 Januari 1948 Kabinet Hatta diumumkan. Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Kabinet ini didukung oleh Masyumi, PNI, Partai Katolik, dan Parkindo. Satu-satunya anggota sayap kiri yang duduk di kabinet adalah Supeno atas nama perseorangan. Dia menjabat Menteri Pembangunan dan Pemuda.

Akibat pembunuhan Kol. Soetarto di Solo – dari Divisi IV Senopati – saat ia sedang menuju rumahnya pada petang hari, situasi di Solo menjadi keruh. Divisi Senopati mencurigai bahwa Siliwangi berada dibalik aksi ini. Aksi-aksi besar kemudian terjadi dipicu oleh intrik-intrik kecil dan besar dimulai dari peristiwa Tasikmadu, dimana prajurit Siliwangi batalyon Rukman sering makan di warung tidak bayar, melakukan perampasan besar-besaran barang-barang milik negara untuk hadiah lebaran dan aksi perampokan.

Terjadilah clash akibat masalah ini karena perundingan menemui jalan buntu. Masalah bertambah pelik ketika terjadi penculikan lima perwira Divisi Senopati yang sedang mencari dua anggota PKI Solo yang hilang. Akhirnya terjadi perang antara dua divisi ini yang membuat Soedirman dan Nasution berdebat untuk mencari jalan keluar.

Saat pertentangan politik antara FDR/PKI dengan pemerintah semakin tajam, tiba-tiba muncullah seorang tokoh Komunis kenamaan bernama Muso di Indonesia. Sejak tahun 1926 ia mengembara ke berbagai negara Komunis sambil memperdalam ideologi kirinya. Pada tahun 1935 ia sempat menyusup masuk ke Indonesia, tapi kabur kembali ke Rusia setelah tercium pemerintah Kolonial.

Kedatangan Muso tak ayal seakan malaikat penolong bagi PKI. Sebagai seorang orator yang ulung, ia bisa menyebarkan dan menguatkan pengaruh Komunis yang mulai melemah saat itu kepada segenap masyarakat.  Penampilannya yang paling memukau dilakukan pada konferensi FDR/PKI pada Agustus 1948 di Surakarta. Di sana ia melontarkan kecaman-kecaman terhadap pemerintah dan perlunya penyatuan segenap kekuatan “kiri” yang tercerai berai. Akhirnya pada tanggal 1 September 1948 terbentuklah Politbiro Comite Central (CC) PKI. Di dalamnya termasuk Muso, Darusman, Amir Sjarifuddin, Aidit, Lukman, Alimin, Suripno, Tan Ling Jie, dan lain-lain. Setelah itu kegiatan kampanye PKI semakin gencar dan masiv.

Selama bulan september , tokoh-tokoh propagandis PKI seperti Muso, Amir Sjarifuddin, Wikana dll. berkeliling kota dan kabupaten Jawa Tengah – Jawa Timur untuk menggalang kekuatan massa. Mereka umumnya mendapat sambutan meriah di tempat yang dikunjungi. Apabila kelompok politik PKI yang diisi Muso dkk. sibuk berkampanye, di Madiun terjadi kesibukan lain. Di sana kelompok militer PKI yang dipimpin Kolonel Sumarsono, Kolonel Dakhlan, Mayjen. Joyosuyono dll. tengah menyiapkan rencana kudeta.

Soedirman kemudian mengadakan diskusi dengan Nasution dan Gatot Subroto dan diputuskan untuk meminta Soekarno mengangkat Kol. Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer.

Gatot Subroto kemudian pergi ke Solo tanggal 18 September 1948 dengan keras ia menginstruksikan untuk penghentian tembak menembak dan semua komandan yang bermusuhan harus melaporkan diri jika tidak maka akan dicap sebagai pemberontak.

Situasi panas juga terjadi di daerah Madiun, yang akan terkena dampak rasionalisasi tapi para tentara disana menolaknya karena daerah tersebut merupakan basis FDR yang paling besar. Di Madiun Amir Sjarifuddin memerintahkan dilaksanakannya land reform di desa-desa dan sudah 260 desa melaksanakan kebijakan ini.

Dan FDR mendapatkan banyak massa di Madiun karena tertarik dengan pembagian sawah dan hak milik yang dilakukan FDR. FDR di Madiun dipimpin oleh Soemarsono, Pemimpin Pesindo dan Ketua BKPRI, oleh FDR ia ditunjuk sebagai Ketua Comite van Actie Madiun (Poeze 2011: 152). Situasi di Madiun gampang panas karena disinilah konflik antara tentara dan golongan kiri sering terjadi.

Pada tanggal 23 Juli, Wirusudarno seorang buruh kereta api ditembak oleh seorang tentara. Kemudian pada tanggal 10 September terjadi insiden seorang anggota CPM menempeleng seorang buruh balai kota. Aksi ini menyebabkan SOBSI melakukan demonstrasi menuntut kepada CPM yang membuat CPM marah dan melepaskan tembakan ke udara.

Konflik yang terjadi di Solo menyebabkan situasi di Madiun bertambah panas. Soemarsono mendapat kabar bahwa Divisi Senopati mengalami kekalahan dari pihak pemerintah dan ini pukulan berat bagi FDR. Soemarsono juga mendapat laporan bahwa Siliwangi akan merengsek ke Madiun dan melucuti barisan FDR.

Beberapa sejarawan seperti Kahin, Swift dan Pinardi mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan Soemarsono, ini seperti fait accompli tapi menurut Poeze inisiatif tetap berada pada PKI yang melakukan aksi. Pada tanggal 18 September pagi-pagi sekali pasukan FDR bergerak dengan tentara 1.500 orang, mereka lalu melucuti basis-basis pemerintah seperti CPM dan Siliwangi, tidak ada perlawanan yang berarti. FDR lalu mengumumkan pembentukan front nasional dan menyebar formulir pendaftaran kepada masyarakat untuk menjaring anggota dengan iuran Rp. 10 (Gie 1999: 236).

Kudeta diawali dengan suara lonceng dan letusan pistol di malam hari. Seketika terjadi pertempuran sengit di berbagai sudut kota. Pasukan PKI menyerbu Markas Pertahanan Jawa TImur, STC (Sub Territorial Comando) Madiun, Dodik CPM, RRI Madiun dan asrama polisi. Dalam pertempuran sengit itu banyak prajurit TNI dan polisi yang gugur.

Esoknya tanggal 19 September 1948, Kol. Sumarsono mengumumkan pengendalian penuh PKI atas madiun, selanjutnya yang berlaku adalah Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun. Semua yang dianggap anti PKI, termasuk pejabat terdahulu, dan prajurit TNI yang ditawan konon digiring ke pinggir sungai Kresek dengan mata tertutup dan tangan terikat

Front Nasional diumumkan sesuai anjuran Moeso dengan Abdulmutalib sebagai Residen Madiun dan Soemarsono sebagai Gubernur Militer serta Djokosoejono menjadi Komandan Militer. Saat pembentukan front nasional para pejabat teras PKI tidak berada di Madiun. Moeso, Amir dan Setiadjit sedang melakukan safari politik. Saat mendengar telah terbentuk pemerintahan front nasional Moeso datang ke Madiun tanggal 19 September.

Pemerintah yang mendengar terbentuknya pemerintahan front nasional di Madiun mengecam tindakan keras tersebut. Soekarno mengatakan bahwa telah terbentuk pemerintahan Soviet di Madiun dan Moeso membalasnya dengan berapi-api bahwa “Soekarno-Hatta seperti Chiang Kai Sek telah mengadu dombakan tentara revolusioner dan tentara reaksioner, Sukarno-Hatta adalah serupa dengan kaum imperialis Inggris-AS dan Sukarno-Hatta adalah budak Jepang sehingga banyak rakyat menderita karenanya” (Poeze 2011: 191).

Soekarno mengecam tindakan PKI/FDR Madiun sebagai ancaman terhadap eksistensi negara Indonesia, Soekarno lalu menyeru “pilih Moeso dengan PKI yang akan membangkrutkan cita-cita Indonesia merdeka atau Soekarno-Hatta yang insyallah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Republik Indonesia merdeka dan tidak dijajah oleh negara apapun juga”. Moeso membalasnya dengan pernyatan serupa ikut Soekarno-Hatta atau Moeso!

Sejarah membuktikan bahwa rakyat lebih memilih Soekarno daripada Moeso. Inilah yang membuat Pemberontakan Madiun gagal karena ia tidak didukung rakyat. Serta menurut Poeze bahwa “belum saatnya bagi PKI melibatkan diri dalam aksi karena partai masih di tengah proses fusi yang berbelit-belit” (Poeze 2011: 383). Moeso akhirnya ditembak mati.

Penangkapan Djokosoejono, Maruto Darusman, Sardjono di Desa Peringan dekat Purwodadi tanggal 28 November 1948 adalah awal mula dari tertangkapnya Amir Sjarifuddin. Dalam pengakuannya, Djokosoejono mengatakan “Amir terpisah hanya beberapa ratus meter darinya, tujuan mereka tidak ingin menyebrang ke daerah pendudukan Belanda namun hendak bergabung dengan pasukan Soediarto dan Soejoto” (Gie 1999: 261 dan Poeze 2011: 269).

Dengan ditangkapnya Amir Sjarifuddin dan Djokosoejono maka berakhirlah Peristiwa Madiun 1948 menurut Sayuti Melik (Poeze 2011: 272). Berakhir pula pengembaraan Amir menembus belantara dari Gunung Wilis dan Lawu sampai tiba di daerah Pati dan Purwodadi.

Dalam kereta khusus yang berjalan ke arah Yogyakarta, seorang wartawan Antara berusaha mewawancarai seorang laki-laki sedang membaca Romeo and Juliet karangan Shakespeare. Pria yang berusaha diwawancarai tapi banyak diam itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Amir Sjarifuddin. Bersama Soeripno dan Harjono, Amir tiba di Yogyakarta tanggal 5 Desember 1948. Di stasiun, rakyat telah berjejal ingin melihat wajah Amir dari dekat. Amir dengan perasaan tenang melihat kerumunan itu, ia mungkin tahu bahwa hari-harinya tidak akan lama lagi.

Pada tanggal 29 November 1948 Amir tertangkap pasukan Senopati. Ketika ditangkap ia hanya memakai piyama, sarung dan tidak memakai sepatu. Kacamatanya telihat masih baik. Rambutnya gondrong dan tumbuh jenggot. Ia berjalan pincang, kelihatan kurus dan pucat akibat disentri yang menyerangnya selama pengembaraan (Poeze 2011: 269).

Amir memang terbiasa menderita sebetulnya. Bukan karena ia miskin tapi karena jalan politik yang diambilnya. Pada masa Jepang ia menggalang pergerakan anti fasisme Jepang. Akibat tindakannya itu pemerintah Jepang begitu membencinya. Amir disiksa habis-habisan di penjara Lowokwaru, Malang. Giginya rusak akibat siksaan tersebut, tubuhnya digantung dengan posisi kepala dibawah (Leclerc 1982: 55).

Dengan ditangkapnya Amir Sjarifuddin dan Djokosoejono maka berakhirlah Peristiwa Madiun 1948 menurut Sayuti Melik (Poeze 2011: 272). Berakhir pula pengembaraan Amir menembus belantara dari Gunung Wilis dan Lawu sampai tiba di daerah Pati dan Purwodadi.

Seperti yang dideskripsikan Fred Wellem dalam bukunya, Amir Sjarifudin : Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (1982), Amir beserta sepuluh orang tahanan politik Madiun lainnya dieksekusi tembak di Ngalihan Solo pada tanggal 19 Desember 1948. Ketika akan ditembak mati, Amir meminta waktu satu jam untuk berdoa. Setelah itu ia menyanyikan Indonesia Raya dan Internationale. Ia pun tewas dengan tangan memegang Alkitab.

Seorang pejuang revolusi menemui ajal secara tragis dengan menyandang status sebagai pemberontak. Seluruh karya perjuangan Amir sejak masa pergerakan nasional hingga revolusi kemerdekaan seakan tenggelam oleh “pemberontakan PKI di Madiun”. Sebuah peristiwa yang hingga kini masih mengundang tanda tanya besar. Begitulah nasib Amir Sjarifudin Harahap, nasionalis berdarah Batak yang terlupakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s