UU Antiterorisme, Kritik terhadap Pemerintahan Sisi

Presiden Abdel Fattah Al Sisi

Presiden Mesir Abdel Fattah alSisi telah menyetujui undang-undang anti-terorisme baru yang membentuk pengadilan khusus dan memaksakan denda berat kepada wartawan dan blogger yang memberikan pendapat memihak kepada pelaku serangan militan. Di bawah undang-undang baru yang disahkan pada 17 Agustus 2015,  peradilan bagi tersangka militan Islam bisa diselenggarakan melalui pengadilan khusus, dan barangsiapa yang terbukti  bergabung dengan kelompok militan akan dipersangkakan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Laporan yang dilansir BBC mengatakan bahwa di bawah undang-undang tersebut seorang wartawan dapat dikenakan sanksi pidna denda antara 200 ribu hingga 500 ribu pounds Mesir apabila menyiarkan berita atau pendapat mengenai terjadinya tindak pidana terorisme dengan keterangan yang berbeda dengan pernyataan resmi pemerintah. Bahkan, saat rancangan undang-undang tersebut tengah dipersiapkan, sebenarnya rumusan sanksi yang hendak djatuhkan adalah pidana penjara selama 2 tahun.

Amnesty International telah memberikan pendapat yang mengkhawatirkan penerapan undang-undang baru tersebut yang mirip dengan hukum yang bisa diterapkan dalam situasi darurat. Kalangan pegiat hak asasi manusia juga mencemaskan bahwa undang-undang itu akan mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berunjuk rasa secara damai.

Undang-Undang itu disahkan menyusul tewasnya seorang penuntut umum, Jenderal Hisham Barakat, pada Juni 2015 lampau melalui serangan bom mobil, dan kemudian disusul dengan serangan kepada aparat keamanan di Sinai Utara dua hari kemudian.

The Tahrir Institute for Middle East Policy telah melakukan penelitian bahwa Presiden Sisi sudah mengesahkan tidak kurang dari 175 undang-undang terhitung sejak pelantikannya pada Juni 2014 yang lalu. Sisi mengendalikan pemerintahan sesudah melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokratis yang terpilih di bawah Presiden Mohammad Moursi pada tahun 2013. Moursi sendiri merupakan bekas narapidana politik dan aktivis Gerakan Ikhwanul Muslim di bawah pemerintahan Hosni Mobarak yang tumbang setelah aksi massa pada 2011 lalu setelah berkuasa selama 32 tahun.

Usai tersingkir dari kekuasaan tahun 2013, Moursi kemudian ditahan dan menjalani proses peradilan dengan serangkaian dakwaan yang mengakibatkan peradilan menjatuhkan pidana mati pada Juni 2015 lalu. Morsi tidak mengakui putusan peradilan terhadap dirinya dan percaya bahwa dia tetap merupakan kepala negara yang sah.

Mesir, di bawah kepimpinan Sisi, terus memperoleh sorotan dari dunia internasional menyusul proses peradilan yang telah menjatuhi pidana mati kepada tidak kurang dari 529 orang aktivis Ikhwanul Muslim. The Egyptian Observatory of Rights and Freedoms mencatat bahwa pada awal pemerintahan Sisi telah menjatuhkan sanksi pidana kepada 92.420 warga sipil dan 464 diantaranya adalah pidana mati.

Penjatuhan sanksi itu dilakukan dalam proses peradilan sipil sebanyak 570 kasus dan 17 kasus yang lain diperiksa oleh pengadilan militer. Dari 464 pidana mati yang dijatuhkan, 7 diantaranya hingga Juli 2015 telah dieksekusi. Laporan itu juga mengatakan bahwa 4.800 warga sipil lain telah memperoleh putusan pidana penjara yang jika diakumulasi akan mencapai lebih dari 39 ribu tahun, dan 772 diantaranya merupakan pidana penjara seumur hidup. Keseluruhan proses peradilan diduga telah menghabiskan dana tidak kurang dari US $ 16 ribu.