Turki: Demokrasi dan Intervensi Militer

Intervensi militer dalam politik, apakah itu kudeta atau bentuk-bentuk yang lain merupakan persoalan utama konsilidasi demokrasi. Dalam paruh kedua abad ke-20  ditandai dengan usaha terus menerus untuk membangun kelembagaan demokrasi yang stabil di kawasan Amerika Latin. Pada permulaan tahun 1950-an, Presiden yang mempunyai kekuasaan mutlak—baik karena popularitas atau watak neopatrimonial—mendominasi politik di kawasan ini. Meskipun watak eksekutif semacam itu dianggap lazim, sistem pemerintahan diikuti dengan Konggres atas dasar pemilihan, dan konfrontasi antara eksekutif-legislatif dari kalangan oposisi yang berani menentang Presiden.  Para legislator menyadari kelemahan posisi mereka di hadapan eksekutif, tetapi mereka seringkali direkrut oleh pejabat militer yang tidak puas untuk bersedia mendukung revolusi bersenjata. Pada akhir tahun 1950-an, muncul suatu “senjakala tirani” yang ditandai dengan gelombang demokratisasi: rezim demokratis (atau semidemokratis) berkembang dari 5 rezim pada tahun 1955 menjadi 12 rezim dalam tahun 1958. Kecemasan akan Revolusi Kuba (1959) dan reaksi kalangan konservatif mendorong munculnya kecenderungan jangka pendek ini. Pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an, para pejabat militer digantikan oleh pemerintah yang dibentuk dari pemilu dan terjadi di banyak negara. Ketika pada tahun 1977 hanya ada 3 negara (Kolombia, Kosta Rika, dan Venezuela) yang dapat digambarkan mengikuti perubahan ini.

Secara mengejutkan, kecenderungan demokratisasi melesat pada tahun 1970-an, saat suatu perluasan demokrasi dimulai di Republik Dominika dan Ekuador, serta meluas di hampir sudut kawasan ini dalam satu dekade berikutnya. Huntington menggambarkan kejadian tersebut sebagai “gelombang ketiga” demokratisasi (di mana gelombang yang pertama terjadi di sedikit negara Amerika Latin pada awal abad ke-20, dan gelombang yang kedua semakin meluas di akhir tahun 1950-an). Dalam konteks demokratisasi tahun 1980-an dan 1990-an, Presiden secara umum dipilih oleh rakyat, parlemen dibentuk kembali, dan pertempuran eksekutif-legislatif menjadi kenyataan politik sehari-hari.

Saya mengikuti klasifikasi tipe pemerintahan yang dikemukakan oleh Mainwaring, Brinks, dan Perez Linan, yang menyebutkan ada 4 ciri demokratisasi ini: (i) Presiden dan parlemen dipilih secara bebas dan adil; (ii) hak memberikan suara diberikan kepada mayoritas penduduk yang sudah dewasa; (iii) hak-hak sipil dihormati; dan (iv) tentara tidak terlibat dalam politik praktis. Jika salah satu diantara keempat ciri tidak ada dalam suatu negara, maka sistem pemerintahannya dikategorikan sebagai tidak demokratis (otoritarian). Jika hanya ada sebagian ciri yang terpenuhi dan tidak menyelenggarakan pemilu dengan baik, maka kategorinya adalah semidemokratis. Untuk memudahkan, saya akan merujuk kepada kategorisasi negara demokrasi dan nondemokrasi itu dengan istilah “pemerintahan kompetitif.”

Pada tahun 1990, secara tak terduga di kawasan ini terjadi demokratisasi. Pada tahun 1995, 18 negara (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Kostariga, Dominika, Ekuador, El Savador, Guetamala, Hondurs, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela)  termasuk dalam kategori “pemerintahan kompeitif” (competitive regimes), dan hanya Kuba yang sepenuhnya berwatak otoritarian. Meskipun alasan-alasan yang belakangan muncul untuk transformasi historis tidak akan dibahas dalam studi ini, perubahan situasi internasional, demikian juga percobaan secara silih berganti antara kediktatoran sipil dan elit militer pada tahun 1970-an, akan membantu dalam memahami evolusi inmi.

Transformasi yang terjadi di kawasan Amerika Latin pada tahun 1980-an menghasilkan bukan saja kematian rezim otoritarian untuk beberapa lama. Akan tetapi juga menghasilkan kecenderungan kapasitas atau kesediaan pejabat milite runtuk mencampuri masalah politik dalam jangka panjang. Sekali dibentuk, pemerintah demokrasi baru rentan terhadap konspirasi militer dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Ada kecenderungan yang dapat dibandingkan yang mengindikasikan kudeta militer di Amerika Latin pada hampir 50 tahun terakhir (1950-2004). Kembalinya militer ke barak pada tahun 1980-an ditandai dengan terjadinya pemberontakan. Pada tahun 1960-an, 11% diantara pemerintahan kompetitif mengalami kudeta militer, dan 19% diantaranya menghadapi bentuk-bentuk serupa dari aksi bersenjata. Pada tahun 1990-an, tingkat kecenderungan itu menjadi  masing-masing 1% dan 4%. Bagi pakar sejarah, 50 tahun terakhir menunjukkan stabilitas  pemerintahan sepanjang sejarah kemunculan rezim yang kacau. Tetapi bagi para politisi, tahun 1990-an menghadirkan era keterwakilan baru yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu.

Pola intervensi militer dalam proses demokrasi itu juga terjadi di Turki. Politisi sipil di Turki telah lama melaksanakan pembagian kekuasaan dengan militer selama beberapa dekade. Hingga tahun 1980, Turki serupa dengan 3 negara lain di kawasan Eropa Selatan yang memperoleh rintangan dari militer untuk melaksanakan demokratisasi. Menurut Freedom House, pada tahun 1975 Turki telah bergerak menjadi salah satu diantara 42 negara yang demokratis, bersama-sama dengan Yunani, Portugal, dan Spanyol. Yunani memperoleh kebebasan pada tahun yang sama, sementara Portugal dan Spanyol masing-masing sejak 1977 dan 1978. Turki terhempas dari wajah negara demokratis sesudah kudeta militer tahun 1980 dan terus mempertahankan watak demikian hingga 30 tahun kemudian. Seringnya militer melakukan intervensi itulah yang menyebabkan Turki tidak segera menikmati demokrasi terkonsilidasi.

Semua Perdana Menteri yang terpilih dari pemilu demokratis mempunyai startegi yang berbeda-beda dalam berhadapan dengan militer. Adnan Menderes menyerah begitu terjadi kudeta tahun 1960, Suleyman Demirel terlempar dari jabatan setelah kudeta tahun 1971 dan 1980, sementara Necmettin Erbakan harus mengundurkan diri pada 1997 setelah ada “kudeta terselubung.” Perdana Menteri Tayyip Erdogan seringkali menentang pendirian militer.

Mengapa militer selalu percaya diri untuk mengusik pemerintahan demokratis? Menurut saya, suatu persekutuan ideologis telah terbangun dan tertanam kuat, terutama di pengadilan, partai politik, dan media, dan bahkan sejumlah kelompok masyarakat, yang menampilkan sosok militer sebagai kekuatan politik yang dibutuhkan dan berani. Meluasnya ideologi itu terbungkus dalam gerakan sekuralisme, nasionalisme Turki, dan antikomunisme, yang bersama-sama sering gentar terhadap “kekuatan Islam”, “sparatisme Kurdi”, dan “ancaman komunisme.” Mereka bertumpu kepada harapan bahwa militerlah sosok yang efektif untuk menumpas ancaman-ancaman itu. Namun, hal itu tidaklah dapat diartikan bahwa intervensi militer itu dilakukan akibat tekanan sipil, walaupun pada sisi yang lain, militer sering mengeksploitasi ancaman-ancaman itu untuk menjustifikasi peran politik mereka.

Meskipun demikian, pengaruh politik militer dewasa ini cenderung menyusut. Pada 27 April 2007, untuk pertama kali, Parlemen Turki menyelenggarakan pemungutan suara dalam rangka memilih Presiden. Pada tengah malam, melalui situs resmi, militer mengeluarkan ancaman, yang kelak dikenal sebagai “e-coup”, guna mencegah terpilihnya Abdullah Gaul dari Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP), partai yang berideologi Islam. Ancaman itu mencoba untuk menjustifikasi intervensi militer dalam pemilihan presiden dan memenuhi kekhawatiran politisi sipil sehubungan dengan “kekuatan Islam” dan “ancaman separatism Kurdi.” Ancaman itu merupakan usaha untuk menafsirkan kembali sekulerisme, menyaingi ajaran Alquran, dan penilaian peringatan kelahiran Nabi sebagai tindakan antisekulerisme. Ancaman itu juga ditujukan kepada kelompok separatism Kurdi, yang semua dikategorikan sebagai “setiap orang yang menolak pernyataan Attaturk bahwa kebagiaan akan tercapai jika tiap orang berujar ‘saya adalah orang Turki’, merupakan musuh bagi republik.” Tetapi PKP sama sekali tidak mengindahkan ancaman tersebut. Dan 4 bulan berikutnya, Gul terpilih sebagai Presiden.

Kegagalan “e-coup” itu merupakan permulaan dari berkurangnya pengaruh militer dalam mengawasi politik. Dari tahun 2007 hingga sekarang, sejumlah putusan pengadilan menentang rencana kudeta yang berbuah kepada penuntutan terhadap lebih dari 300 perwira, termasuk 60 orang perwira aktif. Bahkan, bekas Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Ilker Basbug, telah ditahan. Selain itu, perubahan undang-undang menghapus sejumlah keistimewaan militer dengan membatasi fungsi pengadilan militer dan menyerahkan kasus terkait kepada pengadilan sipil. Bahkan, Presiden dan Perdaan Menteri mulai campur tangan dalam pengisian jabatan pemimpin militer dalam jalan yang sama sekali tidak pernah diduga. Transformasi ini bertepatan dengan munculnya pandangan kritis terhadap peran militer di media.

Pengaruh politik militer memang melemah tetapi mereka tidak meninggal dukungan terhadap sekutu ideologis mereka. Para politisi sipil tidak lagi menjadi begitu berkuasa, sementara elit konservatif Muslim menjadi semakin berpengaruh di dalam ekonomi, politik, media, dan pengadilan untuk menyisihkan elit lama yang mendukung militer dan sekulerisme. Para politisi Islam menanamkan pengaruh dan membatasi justifikasi intervensi militer.

Berbagai analisis politik sebelum tahun 2007 memang berkecenderungan untuk meneguhkan pandangan Turki sebagai negara kuat dan berhadapan dengan kekuatan sipil yang lemah. Oleh sebab itu, para jenderal, yang mewakili negara, lebih berkuasa dibandingkan para politisi, yang mewakili masyarakat. Metin Heper adalah perintis studi dengan perspektif ini. Bagi Heper, para elit negara khususnya perwira militer, “telah lama menamkan kepentingan jangka panjang negara di dalam masyarakat”, sementara para elit politik, dengan beberapa pengecualian, “mengutamakan kepentingan partai dan kadang-kadang keuntungan personal.”  Dengan pandangan ini, akan terjadi permainan hampa di arena negara dan politik di Turki.

Hanya saja pandangan seperti itu menuai kritik. Pertama, tak pernah ada definisi pasti mengenai apa yang dimaksudkan dengan “negara kuat.” Bagi Heper, negara kuat terjadi jika ada kemampuan negara untuk mengendalikan politisi sipil dan “memecah belah pembangunan entitas sipil dengan keberhasilan politik.” Sebagai hasilnya adalah negara otoritarian. Jika ini yang dikonstruksikan Heper sebagai negara kuat, maka sama sekali tidak ada penjelasan soal peran militer dan kekuatan-kekuatan menentukan lain dalam sistem politik Turki. Hal ini akan menyeret kita dalam pemahaman: otorittarian adalah produk otoritersime.

Kedua, negara Turki tidak pernah menunjukkan ciri-ciri sebagaimana lazim dalam literature ilmu  sosial. Pengalaman Turki, dengan menggunakan perspektif Weber, menunjukkan hal di mana dalam sejumlah periode ketimpangan monopoli kekuasaan negara untuk menggunakan kekerasan bersamaan dengan merebaknya aksi jalanan di tahun 1970-an dan dalam usaha untuk menghadapi Partai Pekerja Kurdi. Negara juga lemah dalam memformulasikan pajak.  Dari 1999-2005, perbandingan pendapatan dari transaksi illegal terhadap transaksi resmi adalah 33%, sementara di negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan rata-rata hanya 16%. Turki juga gagal melakukan pemungutan pajak yang ditetapkan dan jumlahnya hanya kecil dari tahun ke tahun: 2005 (10%), 2006 (8%), dan 2007 (10%).

Ketiga, pendekatan kekuatan negara menempatkan militer sebagai penyokong utama dalam memperjuangan kepentingan nasional, sementara politisi sipil diposisikan tidak lebih dari pencari untung semata-mata. Misalnya, dalam kebijakan ekonomi, Dana Pensiun Militer juga telah menetapkan posisinya sebagai pencari untung. Dengan keuntungan bebas dari berbagai pajak, Dana Pensiun berkembang menjadi raksasa konglomerasi, 20 ribu pekerja dan mendapatkan kentungan tiap tahun tak kurang dari US$ 1 miliar. Pada tahun 2007, Dana Pensiun menjual bank mereka kepada ING Bank senilai US$ 2,7 miliar. Sulit untuk menilai bahwa dalam posisi semacam itu militer hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mengabaikan pembangunan ekonomi, dan mereka menjadi pencari untung juga.

Kalangan yang percaya pada kekuatan negara juga berkilah bahwa militer pun menghormati demokrasi. Jika ada kudeta militer, maka hal tersebut lebih disebabkan kalangan politisi sipil telah mengabaikan rasionalitas demokrasi dan dalam konsisi ini membuka jalan bagi militer untuk membersihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh politisi.  Para pengamat nampaknya tidak memperhatikan kondisi setelah 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s