Solusi yang Tepat untuk Ukraina

“Deeskalasi”hari-hari ini tampaknya menjadi kata yang paling banyak digunakan dalam politik internasional, tetapi secara bersamaan paling sulit untuk diwujudkan. Ada banyak pengertian yang berbeda bagi berbagai pihak dalam konteks krisis Ukraina. Menurut para ahli, scenario terbaik penyelesaian krisis di negara itu amat tergantung komitmen para pihak akan makna deekskalasi tersebut.

Bagi Barat, ekskalasi itu diartikansebagai dorongan Rusia yang menimbulkan gangguan di wilayah timur Ukraina yang dihuni oleh penduduk keturunan Rusia dan secara kultur amat dekat dengan negeri beruang merah itu.

Sejak awal, Barat percaya bahwa berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet memberi mereka kesempatan untuk menata ulang geopolitik di Eropa Timur. Barat memberikan perhatian terhadap bekas sekutu Uni Soviet, dan kemudian bekas wilayah Uni Soviet seperti Ukraina dan Georgia. Para pengamat Baratmencemaskan hal itu akan menyakitkan bahkan di bahkan bagi kalangan liberal di Rusia sehingga Rusia akan bangkit kembali untuk melakukan sesuatu untuk menentang rekayasa itu. Tetapi peringatan pengamat ini diabaikan. Inilah yang menjadi akar sikap Barat dalam isu Ukraina.

Bagi Rusia, ekskalasidisebabkan oleh tindakan kalangan nasionalis dan retorika anti-Rusia di Kyiv (ibukota Ukraina), yang mulai diterjemahkan ke dalam apa yang dilihat Moskow sebagai hak yang sah dari penduduk setempat. Jadi deeskalasi, menurut Presiden Putin dalam percakapan telepon dengan KanselirJerman Angela Merkelharus diikuti dengan pembicaraan yang mengembalikan situasimenuju kerjasama yang damai.

Sejak bulan lalu, unjuk rasa pro-federal telah menyapu timur Ukraina, yang memiliki sebagian besar penutur berbahasa Rusia. Pendukung federalisasi di Kharkiv, Donetsk, Gorlovka, Slaviansk, dan Kramatorsk menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah Ukraina saat ini. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah sementara di Kiev untuk mengadakan referendum serupa dengan yang diselenggarakan di Crimea bulan lalu, yang menyebabkan reunifikasi dengan Rusia.

Petugas Layanan Imigrasi Ukraina telah melarang laki-laki warganegara Rusia pada Kamis pekan iniuntuk memasuki negara itu.
Maskapai terbesar Rusia, Aeroflot, sebelumnya mengumumkan telah menerima surat resmi dari otoritas Ukrainamengenai pembatasan itu. Pengecualian terhadap larangan tersebut diberlakukan bagi penumpang yang bepergian dengan kerabat perempuan atau anak-anak, atau mereka yang memiliki dokumen yang mengkonfirmasikan undangan dari kerabat dekat atau yang akan menengok atau melayat kerabat mereka di Ukraina.

Menurut Vladimir Zharikhin, wakil direktur Institute for Commonwealth of Independent States (gabungan dari negara-negara bekas wilayah Uni Soviet), Ukraina masuk dalam jebakan pengaruh banyak pihak. Dikatakan lebih lanjut oleh Zharikhin, “Jika keputusan hanya dilakukan terhadap Presiden Turchynov dan Perdana Menteri Yatsenyuk, akan lebih mudah untuk menawarkan kemungkinan skenario perkembangan masa depan. Tapi mereka berada di bawah tekanan dari Washington, Brussels, Moscow dan bahkan Maidan. Sulit bergerak ke segala arah dalam keadaan seperti itu.”

Upaya penyelesaian sekarang, menurut Zharikhin, tampaknya untuk menekan kerusuhan di Timur. Tapi ini hanya akan mendorong aksi-aksi bawah tanah. Dan jika kemudian berubah menjadi pertumpahan darah, Rusia tidak akan punya pilihan selain campur tangan.
Menurut Steven Eke, seorang analis senior dengan Control Risks, sebuah konsultan terkemuka di bidang keamanan internasional, dibutuhkan sebuah scenario yang outlier. Sebuah invasi militer Rusia skala penuh terhadap wilayah timur Ukraina, akan menghasilkan konflik sipil yang mungkin memecah-belah negara itu dan mungkin akan mengundang intervensi internasional untuk menyelesaikannya.

Namun, Dmitry Trenin, direktur Moscow Centre of Carnegie Endowment for International Peace, percaya bahwa “pada saat ini, Rusia tidak perlu dan mungkin tidak berniat untuk memindahkan pasukan militernya ke selatan-timur Ukraina.” Moskow, katanya , “menempatkan Kyiv menghadapi situasi dilematis: menggunakan kekuatan dan mungkin memicu kekacauan negara, atau hanya pasifsebagai penonton di pinggiran dan kehilangan kendali di wilayah selatan-timur.”

Dilema itu juga menjadi kekhawatiran Barat sebanyak. “Jika dilemma itu berlarut-larut maka Ukraina dan Barat telah menyerahkan Krimea ke Rusia”, tulis Judy Dempsey, Kepala Editor Strategic European.”Dengan keingnan Crimeauntuk melepaskan diri dari Ukraina menurut referendum pertengahan Maret lalu, Barat harus menemukan cara untuk mempertahankan Ukraina.
Vladimir Zharikhin berpendapat bahwa pihak berwenang di Kyiv melakukan negosiasi di bawah tekanan Barat dan gerakan pro Barat domestik, karena mereka memahami bahaya dan kesia-siaan tindakan tersebut.” Oleh karena itu sekarang yang nampak adalah saling ancam dengan memamerkan keinginan masing-masing. Mungkin ini menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan hanyalah tipu muslihat untuk menggagalkan perundingan Jenewa pada hari Kamispekan ini antara Rusia, AS, Uni Eropa dan Ukraina. Zharikin tidak yakin bahwa hasil pembicaraan akan sesuai dengan kepentingan Kyiv.

Harapannya, menurut John Lough, peneliti Russia and Eurasia Program pada Chatham House (sebuah lembaga pengkaji masalah hubungan internasional di London), “pada perundingan di Jenewa, Rusia kemungkinan akan mendorong reformasi konstitusi yang dipercepat, dengan alasan bahwa tidak ada alternatif solusi atas yang kekacauan melanda wilayah timur. Tetapi pemerintah di Kyiv dan negara-negara Barat mungkin tidak setuju dengan usulan Moskow.”

Pada perkembangan yang sama, Uni Eropa telah hampir menyelesaikan rancangan “sanksi tingkat ketiga” untuklebih melakukan embargo terhadapsector energi, keuangan, dan senjata Rusia. MenteriLuar Negeri Perancis Laurent Fabius mengatakan para pemimpin Uni Eropa direncanakan melakukan pertemuan puncakpada minggu depan untuk menerapkan sanksi itu jika pembicaraan di Jenewa gagal.

Namun Vladimir Zharikhin skeptis tentang kemungkinan sanksi yang benar-benar akan diterapkan bagi Rusia. “Kepemimpinan Uni Eropa saat ini adalah di jalan keluar”, katanya. Menteri Luar Negeri Inggris William Hague dilaporkan masih ragu-raguatas implementasi sanksi baru itu. Menurut Hague, situasi dapat berkembang ke dalam banyak hal, tetapi akar penyebab krisis belum dapat disepakati oleh para pihak.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov baru-baru ini bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Meskipun Tiongkok tidak mendukung posisi Rusia pada masalah integritas teritorial, Moskow puas dengan apa yang dilihatnya sebagai pendekatan seimbang dari Beijing dan yakin akan mendapatkan kesepakatan gas dalam waktu dekat. Fakta bahwa Moskow dan Beijing mungkin akan melakukan penandatanganan kesepakatan yang telah dibahas selama sekitar 10 tahun, diumumkan pekan lalu oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Arkady Dvorkovich. Direktur Utama Gazprom (BUMN minyak Rusia), Alexei Miller, mengatakan bahwa perjanjian itu akan melibatkan pasokan 38 miliar meter kubik gas ke Tiongkok yang akan mulai berlaku pada akhir 2014.

Dmitry Trenin dari Carnegie Moscow Center percaya masih ada kesempatan untuk mencegah perang saudara dari banyak hal. Kesempatan ini hanya dapat digunakanketika para pihak dalam dan di luar Ukraina memperhatikan tanggung jawab mereka. Amerika, Eropa, Rusia, dan Ukraina perlu untuk bersama-sama membahas langkah-langkah ekonomi yang mendesak di bidang keuangan, energi, dan perdagangan, terkait dengan kerangka konstitusional yang akan memberikan semacam keseimbangan bagi Ukraina dan dalam hubungan dan afiliasi internasional. Kegagalan untuk membahas masalah ini akan mengubah Ukraina menjadi negara gagal atau medan pertempuran dalam konfrontasi baru.

Steven Eke dari Control Risk, menyatakan bahwa dalam jangka panjang Ukrainaakan negara yang tidak stabil dengan presiden dan pemerintah yang pro Barat/Uni Eropa setelahpemilu 25 Mei yang akan datang. Rusia tidak menyerang timur Ukraina, namun hubungan dengan Moskow tetap bermasalah, dan tunduk khususnya pada perdagangan dan pembatasan ekonomi atau sanksi lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan melambat, karena perekonomian terganggu oleh utang luar negeri yang membesar danminimnya tingkat investasi asing langsung. Kerusuhan sosial, termasuk etnis, agama dan bahasa, berpotensi merusak integritas negara.

Setelah Gazprom membatalkan diskon yang sebelumnya diberikan ke Ukraina, harga gas untuk Kyiv naik menjadi $ 485 per 1.000 meter kubik. Ukraina kini berharap untuk mendapatkan pengiriman dari Eropa dengan membeli gas Rusia yang dikirim ke konsumen Eropa. Gazprom saat ini memblokir solusi tersebut. Menurut Departemen Energi Ukraina, negara harus mengimpor 15 miliar meter kubik gas dari Rusia pada tahun 2014 dan sisanya 35 miliar meter kubik akan dikirim kembali dari Eropa, terutama dengan berharap penuh ke bantuan Slovenia.

Tetapi bisa saja pemerintahan baru yang terbentukadalah pemerintahan pro-Rusia yang bisa menyebabkan stabilitas jangka panjang melalui penghapusan akar persoalan di wilayah timur. Namun, ini menampilan kepura-puraan dan menghilangkan dorongan untuk membersihkan lingkungan bisnis atau menangani korupsi. Dalam skenario kemungkinan ini, Ukraina akan mempertahankan hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia, sambil menjaga lebih layak dari hubungan ekonomi dengan Uni Eropa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s