SOLIDARTAS ASEAN PASCA 3 BESAR PEMIMPIN

Bulan Oktober 1978, Australia berencana mengubah aturan penerbangan sipilnya, yang mengatur hanya Qantas dan British Airways yang bisa membawa penumpang dari satu titik keberangkatan ke titik tujuan di antara Australia dan Inggris, dan dengan harga tiket yang sangat murah.

Maskapai lain dari negara yang dilewati sebagai lokasi transit, seperti Singapura dan ibukota negeri lain di lingkungan ASEAN, dikecualikan. Aturan Australia itu membuat penumpang yang ingin menikmati harga tiket murah, tidak transit atau berangkat dari bandar udara di ibukota negara ASEAN.

Negara ASEAN saat itu secara kompak menolak aturan baru yang diterapkan otoritas penerbangan sipil Australia. Yang terkena langsung aturan Australia jika diterapkan adalah Singapura dan Thailand, karena Singapore Airlines dan Thai Airways terancam tidak bisa mengangkut lebih banyak penumpang dari Singapura dan Bangkok ke Australia.

Indonesia menunjukkan solidaritas dengan mengancam maskapai Australia tidak boleh melewati wilayah udara Indonesia. Wakil Perdana Menteri Malaysia–saat itu–Mahathir Muhamad juga menunjukkan kemarahan atas rencana Australia. Sikap keras Malaysia juga dipicu oleh demonstrasi yang terjadi saat Mahathir dan Perdana Menteri Tun Razak berkunjung ke Australia.

Perang diplomasi yang sengit, diwarnai kata-kata yang tajam terjadi antara petinggi ASEAN dan Australia, dan memaksa Menteri Luar Negeri Australia saat itu, Andrew Peacock, turun tangan melobi pemimpin ASEAN.

Singkat kata, Australia membatalkan rencana perubahan aturan penerbangan sipil yang membatasi peluang maskapai di negara ASEAN untuk mengangkut penumpang dari dan ke Australia. “Itu salah satu pelajaran dari solidaritas ASEAN,” demikian kata Lee Kuan Yew.

Soeharto (kiri) bersama Lee Kuan Yew di Tokyo, Jepang

Soeharto dan Lee Kuan Yew sudah pergi. Tokoh senior di awal berdirinya ASEAN yang menonjol dan masih hidup adalah Mahathir Mohamad, yang tak lagi memiliki pengaruh kuat di pusat kekuasaan di Malaysia, meskipun masih dihormati sebagai tokoh senior UMNO, partai politik yang berkuasa di Malaysia.

Mantan Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew mangkat pada Senin (23/3/2015) dini hari. Sosok penting yang berhasil membawa bangsanya sejajar dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat itu ternyata sangat mengagumi Presiden RI Ke-2 Soeharto. Lee mengaku belajar banyak dari Soeharto cara mengelola pemerintahan. Pertama kalinya bapak bangsa Singapura itu bertatap muka dengan Soeharto adalah saat Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok di Lusaka, Zambia.

“Kami bicara sekitar 30 menit di Villa Soeharto mengenai perkembangan regional dan saat itu kami banyak menemukan kesepahaman pandangan,” kata Lee Kuan Yew seperti dikutip buku PAK HARTO THE UNTOLD STORIES penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Kemudian selama puluhan tahun Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Soeharto memilih Singapura sebagai mitra membangun perekonomian di Indonesia lantaran memiliki potensi kekuatan tertentu. Kala itu, Soeharto juga mengijinkan Lee Kuan Yew untuk menanamkan modal asing di Indonesia. Bahkan Lee Kuan Yew diminta membantu Indonesia mengembangkan Batam untuk tumbuh bersama.

Dalam wawancara kepada Strait Times pada 2008, Lee menyatakan pembangunan Indonesia pada Orde Baru adalah fenomena yang harus diapresiasi. Dia mengaku iri, karena belum tentu gaya kepemimpinan Singapura bisa meniru cara-cara Soeharto. “Saya pikir rakyat Indonesia beruntung. Mereka memiliki seorang jenderal (di posisi presiden), memiliki tim pemerintahan yang kompeten, termasuk tim ekonom yang sangat baik,” kata pendiri Partai Aksi Rakyat ini.

Selain itu, sejak Phnom Penh dan Saigon jatuh pada tahun 1975 silam seiring Perang Dingin, ancaman komunisme melanda seluruh Asia Tenggara. Lee Kuan Yew, walau seorang sosialis di masa mudanya, ternyata berpandangan sama dengan Soeharto. Mereka sepakat menentang pengaruh Blok komunis di Asia.

Lee memuji Soeharto walaupun pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan Soekarno. Jakarta, Agustus 1960. Cuaca tak menentu hari itu, hujan tiba-tiba mengguyur di tengah cuaca terik. Lee Kuan Yew yang baru tiba langsung menuju Hotel Des Indes di kawasan Molenvliet, sekarang Jalan Gajah Mada. Itu adalah hotel terbaik yang ada di Ibukota, dianggap setara dengan Hotel Raffles di Singapura. Namun, kondisi hotel yang konon mewah itu bikin Lee kecewa berat. Langit-langit kamar yang ditempati rombongannya bocor. Baskom, ember ditaruh di sana dan di sini, untuk menampung cucuran air. Pengalaman Lee ke Indonesia untuk kali pertama setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Singapura diwarnai perasaan dongkol.

Kekecewaan Lee berlanjut saat pertemuan resmi dengan Presiden Sukarno. Keringat mengucur di dahi orang nomor satu di pemerintahan Singapura itu. Siang itu sangat panas, sementara di Istana Negara, kipas angin pun tak ada, apalagi penyejuk ruangan atau AC. Lee yang mengenakan pakaian resmi, lengkap dengan jas dan dasi gerah bukan main, tak habis pikir dengan kondisi itu. Kok bisa?

Pengalaman menginap di kamar hotel yang bocor dan bertamu ke Istana yang tanpa pendingin ruangan itu dituliskan dengan bersahaja oleh Lee dalam memoarnya From Third World To First: The Singapore Story yang terbit pada tahun 2000.

Namun, kesan tak mengenakkan itu justru membuat Lee terus memperhatikan negara tetangga, Indonesia beserta para pemimpinnya. Bung Karno, misalnya, dinilai lebih mementingkan kebesaran suatu negara, baik jumlah penduduk maupun wilayah, dalam konteks hubungannya dengan negara-negara sekawasan.  Bung Karno juga dinilainya angkuh dan Lee mengaku kurang nyaman dengan sikap Presiden pertama RI itu, yang menempatkan diri sebagai seorang kakak yang selalu menasihati adiknya. Namun, dia tak memungkiri kalau Bung Karno memiliki karisma yang kuat.

Bahkan, kekaguman itu tak berkurang ketika Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura usai negara itu memperoleh kemerdekaan pada 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Ketika peristiwa G30S terjadi, Lee tetap menganggap kejadian itu tak akan berdampak buruk bagi Bung Karno. Bahkan, ketika Surat Perintah 11 Maret 1966 dikeluarkan, dia masih belum yakin bahwa Sang Proklamator itu telah tersingkir karena karisma Bung Karno yang demikian besar. Baru setelah sidang MPR 1967, ketika Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, Lee percaya bahwa Bung Karno memang telah selesai.

Sejak itu, dia mulai memperhatikan sikap politik sang pengganti: Soeharto. Dari sudut pandang Lee, Pak Harto dinilai telah memerankan diri sebagai sangat hati-hati, lamban, namun secara bertahap mengurangi kekuasaan Bung Karno — sampai akhirnya semua orang menyadari bahwa kekuasaan sesungguhnya telah beralih kepada penguasa Orde Baru itu. Seiring berjalannya waktu, kedua pemimpin itu menjadi sahabat. Hubungan yang akur diawali keputusan Soeharto pada Juni 1966 selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Sejumlah kerja sama di antara kedua negara kemudian mulai terjalin.

Namun, kerikil tajam kembali muncul pada Oktober 1968 saat Singapura mengeksekusi mati, dengan cara menggantung 2 prajurit Korps Komando Operasi (KKO) — sebutan untuk pasukan Marinir pada zaman Presiden Sukarno. Usman dan Harun, begitu mereka dikenal, adalah pelaku pengeboman di Mac Donald House yang digunakan sebagai kantor Hong Kong and Shanghai Bank pada 10 Maret 1965. Soeharto secara terbuka meminta Lee Kuan Yew untuk memberikan keringanan hukuman kepada dua anggota KKO tersebut. Namun ditolak. Keduanya lalu dieksekusi gantung pada 17 Oktober 1968. Penolakan Singapura tersebut memicu kemarahan di Indonesia. Kepulangan jenazah kedua personel KKO itu ke Tanah Air disambut secara besar-besaran. Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Singapura mencapai klimaks. Kedutaan Besar Singapura di Jalan Indramayu, Menteng, Jakarta, diserbu dan dirusak massa yang membawa bambu runcing.

Konflik kemudian memang mereda, namun komunikasi antara Pak Harto dan Lee tetap tersumbat. Hanya terjalin lewat sarana telekomunikasi atau dengan berkirim pesan kepada para pejabat yang saling berkunjung. Sejumlah solusi pun dirundingkan, sehingga muncul gagasan dari Pak Harto, Lee diminta meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ia juga menabur bunga pada makam 2 marinir Indonesia di sana. Tak diduga, Lee ternyata setuju.

Tiba di Jakarta pada 25 Mei 1973, Lee memperoleh penghormatan khusus layaknya pemimpin pemerintahan sebuah negara, dengan 19 tembakan meriam. Lee pun menepati janji dengan menaburkan bunga di makam Usman dan Harun. Ini berarti halaman baru hubungan kedua negara telah dibuka kembali. Sejak saat itu pula lahir tradisi baru dalam hubungan kedua pemimpin ini, yaitu pembicaraan 4 mata yang tanpa dihadiri oleh pembantu atau menteri kedua belah pihak.

Setahun kemudian, pada Agustus 1974, giliran Pak Harto berkunjung ke Singapura. Di bandara, Pak Harto disambut 21 dentuman meriam dan barisan kehormatan Angkatan Bersenjata Singapura. Selain melakukan pertukaran dokumen mengenai batas-batas teritorial laut antara kedua negara, 2 pemimpin juga meneruskan tradisi pertemuan 4 mata.

Setelah itu, berbagai pertemuan terus berlangsung. Hubungan Pak Harto dan Lee juga makin hangat karena keduanya saling mendukung. Seperti dalam kasus Timor Timur yang kemudian sampai dibawa ke PBB, Singapura pun memilih abstain saat pemungutan suara. Setahun sekali, Lee bertemu Pak Harto dan selalu diadakan pertemuan 4 mata. Lee menggambarkan Pak Harto sebagai orang yang tenang, sopan, dan teliti. Pak Harto juga dinilai sebagai orang yang sangat memegang kata-katanya. Pak Harto di mata Lee sangat konsisten.

Sebuah kejutan dibuat Lee untuk Pak Harto tepat 20 tahun setelah pertemuan pertama mereka di Lusaka, Zambia. Ketika bertemu dengan Pak Harto dan Ibu Tien di Tokyo, Jepang, saat menghadiri penobatan Kaisar Akihito pada November 1990, Lee menyatakan rencananya untuk mengundurkan diri sebagai PM Singapura. Menurut Lee, Ibu Tien sempat tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan lantaran dirinya masih sehat untuk terus memimpin Singapura. Namun, Lee punya alasan sendiri.

Meski berjuluk “Little Soekarno” atau “Soekarno kecil”, Mahathir lebih dekat dengan Soeharto, yang ia sebut sebagai “senior leader“. Keduanya sama-sama memimpin negaranya dalam waktu lama, Soeharto 32 tahun, Mahathir 22 tahun. Bedanya, jika Soeharto dipaksa lengser tahun 1998 lalu, Mahathir memutuskan pensiun pada 31 Oktober 2003. Setelah Soeharto lengser, bahkan tiada, Mahathir kerap menyingung soal diperlukannya sosok pemimpin seperti penguasa Orde Baru itu.

Menurut Mahathir, negara-negara ASEAN pernah merasakan masa-masa keemasannya pada tahun 1980-an. Saat itu ASEAN disegani oleh negara-negara lainnya. Namun saat ini, hampir semua negara ASEAN sedang mengalami masalah internal negaranya. Meski dicela di negeri sendiri, dalam benak masyarakat Malaysia tetap menganggap Soeharto sebagai sosok berwibawa. Nama presiden kedua RI itu pun diabadikan di negeri jiran. Salah satunya Kampong Soeharto, wilayah yang terletak di sebelah utara Hulu Selangor. Kampung yang terdiri diatas tanah seluas 174,047 hektar ini dihuni 178.500 jiwa, terdiri dari etnis Melayu, Jawa, Banjar dan India.

Jauh sebelum Suharto dan Mahathir masuk ke arena politik, hubungan Indonesia-Malaysia bisa dikatakan tidak bermasalah. Bahkan dahulu pernah ada cita-cita untuk menggabungkan Malaysia dan Indonesia di bawah panji Melayu Raya. Ide ini sudah bersemi sejak tahun 1938 dan didukung oleh pejuang-pejuang politik Malaysia di bawah organisasi Kesatuan Melayu Muda (KMM). Tokoh-tokoh KMM seperti Ibrahim bin Haji Yaakob dan Burhanuddin Helmi menjalin komunikasi intensif dengan Sukarno, Hatta, dan Muhammad Yamin untuk mewujudkan gagasan Melayu Raya. Atas saran Muhammad Yamin, istilah “Indonesia Raya” dipilih untuk meggantikan Melayu Raya.

Gagasan Indonesia Raya gagal karena tiba-tiba Jepang menyerah kalah. Sukarno memutuskan ide Indonesia Raya susah untuk diwujudkan karena harus berhadapan dengan Inggris yang menguasai Semenanjung Malaya dan Belanda yang menguasai Indonesia. Walaupun ide itu kandas, cita-cita menyatukan Tanah Melayu masih tetap berada di benak Sukarno. Tak heran Sukarno marah besar ketika Malaysia dimerdekakan oleh Inggris pada tahun 1957 dan memilih menjadi negara berdaulat. Maka dikobarkanlah kampanye “Ganyang Malaysia” pada tahun 1963.

Kampanye Konfrontasi tak berumur panjang karena secara emosional Indonesia tidak bermusuhan dengan Malaysia. Konfrontasi meletus hanya karena ambisi politik Sukarno yang berbenturan dengan ambisi politik PM Malaysia Tunku Abdul Rahman. Tak heran ketika Sukarno jatuh dan digantikan Suharto, normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia berjalan sangat cepat didukung oleh operasi intelijen Jakarta-Kuala Lumpur yang dikomandoi oleh Benny Moerdani dari Indonesia dan Ghazali Shafei (”King Ghaz”) dari Malaysia.

Hubungan Indonesia-Malaysia memasuki bulan madu ketika Suharto naik ke kursi kepresidenan dan Tunku Abdul Rahman digantikan oleh Tun Abdul Razak (ayah Dato Seri Najib Razak, PM Malaysia sekarang). Pada era inilah posisi “abang-adik” disepakati oleh kedua negara; Indonesia sebagai abang dan Malaysia sebagai adik. Tun Razak benar-benar patuh dengan peran tersebut; beliau menganggap Suharto sebagai seniornya dan Indonesia sebagai abang yang harus dihormati. Indonesia pun sebagai abang yang baik membantu adiknya yang baru merdeka dengan mengirimkan guru-guru dan dosen ke Malaysia di era 70-an. Salah satu hasil kerjasama abang-adik itu adalah pengembangan Majlis Amanah Rakyat (MARA) di Malaysia buah pikir Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

Secara pribadi Tun Razak dan Suharto juga sangat akrab dan keduanya kerap bermain golf bersama. Di lapangan golf Brastagi tahun 1975, Suharto melihat tanda-tanda ketidakberesan ketika Tun Razak terengah-engah di lubang ke-6 dan sempat bertanya apakah beliau masih sanggup melanjutkan. Rupanya inilah permainan golf terakhir antara kedua sahabat karib itu. Tun Razak wafat ketiba berobat di London pada tahun 1976.

Suasana hubungan Jakarta-Kuala Lumpur berubah ketika Mahathir Mohammad menjadi PM Malaysia di tahun 1981. Mahathir adalah seorang yang keras kepala, sama seperti Suharto yang dijuluki koppig (kepala batu) oleh Sukarno. Mahathir menolak patuh pada konsep “abang-adik” yang dijalankan oleh para pendahulunya. Sikap Mahathir ini jelas tidak disukai oleh Suharto. Tapi Mahathir tetap kukuh dengan pendiriannya.

Sikap agresif Mahathir ini berdampak pada keharmonisan hubungan Indonesia-Malaysia. Indonesia yang masih menganggap dirinya abang merasa dikentuti, sebaliknya Malaysia merasa tidak sudi dianggap adik dan mulai memberontak. Didukung oleh kemajuan pesat ekonomi Malaysia selama 20 tahun di bawah kendalinya, Mahathir merasa punya hak untuk bersikap agresif dan berdiri sejajar dengan Suharto. Dalam kasus sengketa Sipadan-Ligitan misalnya, Mahathir menolak usul Suharto yang ingin masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan di ASEAN, dengan harapan Indonesia bisa menang karena faktor “saudara tua”. Mahathir sebaliknya ingin membawa masalah itu ke pengadilan internasional, yang kemudian memenangkan Malaysia.

Bukan hanya sekali Mahathir “melawan” Suharto. Dalam pembentukan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), Indonesia dan seluruh negara ASEAN (kecuali Malaysia) mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan mengajak Australia. Mahathir yang memang sejak lama membenci Australia menolaknya, dan lebih suka membentuk EAEC (East Asian Economic Caucus) dengan mengajak Jepang yang sudah lama menjadi negara panutan Mahathir. Sempat memboikot sidang puncak APEC yang pertama di Seattle, Mahathir melunak ketika Suharto dengan nada halus ala Jawa menyuruhnya untuk datang ke sidang APEC kedua di Bogor. “Saya akan mengundang dia (Mahathir), dan saya harap dia datang,” tegas Suharto.

Mahathir bukan sengaja ingin merendahkan Suharto atau Indonesia. Sikap keras yang dia tunjukkan hanya ingin menegaskan posisi Malaysia yang sederajat dengan negara manapun, sikap yang secara konsisten ditunjukkan oleh Mahathir sejak aktif di pergerakan politik di bangku kuliah. Beda dengan Sukarno yang pandai beretorika tetapi payah mengurusi ekonomi, Mahathir menguasai keduanya. Fasih berbahasa Inggris, ia memukau pendengar dengan pidatonya pada sidang Negara Non-Blok di Jakarta pada tahun 1992 yang secara tegas menyuruh Amerika berhenti berperan sebagai Tuhan, satu momen yang dianggap merendahkan Suharto sekaligus melekatkan gelar “Sukarno Kecil” di dada Mahathir.

Persaingan antara kedua orang kuat Asia itu walau bagaimanapun berhasil diredam di tingkat yang lebih bawah. Orang-orang dekat Suharto kebanyakan merupakan aktor-aktor yang mengarsiteki normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pasca Konfrontasi seperti Adam Malik, Ali Murtopo, dan Benny Moerdani. Jika ada ketegangan antara Jakarta-KL, biasanya para menteri ini tinggal angkat telepon, bicara sebentar dengan sahabatnya di Malaysia sana, dan masalah selesai. Tak heran orang awam melihat hubungan Indonesia-Malaysia saat itu sepertinya adem-ayem saja.

Walaupun secara politik hubungan Suharto dan Mahathir terbilang panas, secara pribadi keduanya berteman baik. Mahathir memang terkenal pandai memisahkan urusan politik dan pribadi. Ketika ia berseteru hebat dengan Tun Musa Hitam dalam perebutan pucuk pimpinan UMNO, dengan santainya ia hadir ke acara pernikahan anak Musa Hitam. “Itu politik, ini persahabatan”, komentar Mahathir ketika itu.

Juga dengan Suharto, Mahathir tetap menjalin persahabatan pribadi yang makin kukuh ketika keduanya sudah tidak menjabat. Beberapa kali Mahathir, yang akrab disapa “Pak Mahathir” oleh Mbak Tutut, mengunjungi Suharto di Cendana sekedar bertanya kabar dan bertukar kisah lama. Dan ketika Mahathir menjenguk Suharto yang terbaring sakit menjelang ajal, keduanya menangis. Mahathir pula tak lupa menziarahi makam Suharto setelah wafatnya.

Yang saya lihat saat ini hubungan Indonesia-Malaysia masih diwarnai nuansa persaingan seperti dulu. Di Malaysia pejabat-pejabatnya masih diisi orang-orang dari era Mahathir yang masih melihat Indonesia sebagai pesaing. Sebaliknya di Indonesia tokoh-tokoh yang dulu terlibat dalam normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia sudah pensiun atau wafat, digantikan diplomat-diplomat bau kencur. Jarang sudah telpon-telponan antar pejabat tinggi ketika KL dan Jakarta bermasalah, tapi malah saling mengecam di media massa alias loudspeaker diplomacy. Malaysia arogan, Indonesia pun terlalu sensitif merasa dizalimi.

Sebagian kepala negara di ASEAN kini  dalam posisi yang tidak begitu popular dan disibukkan dengan problem domestik di dalam negaranya. Kondisi ini dialami oleh Presiden Filipina Benigno Aquino, juga pemerintah Thailand yang kini dikuasai militer. PM Malaysia Nadjib Razak juga hadapi situasi sulit, popularitas menurun. Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang baru memerintah selama lima bulan, juga dikepung beragam persoalan.

Isu lain adalah kompetisi dari Trans Pacific Partnership yang diinisiasi AS dan mendapat minat dari sebagian negara anggota, seperti Vietnam. Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono begitu bangga dengan status sebagai negara anggota kelompok G-20.

Bagaimana masa depan ASEAN dan implementasi MEA 2015?