Soeharto dan Militer, Figur Utama Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pada masa kepresidenan Soeharto (1966-1998), kata “bebas aktif” masih digunakan sebagai penunjuk politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi, faktanya, hubungan dengan negara-negara Barat yang dilakukan Soeharto demi mendapatkan bantuan justru menjadikan Indonesia menjadi lebih condong ke Barat, bukan lagi ke negara-negara komunis ketika era Soekarno. Dari penjelasan tersebut, maka terdapat tujuan lain dari politik luar negeri Indonesia era Soeharto adalah melakukan hubungan baik dengan negara asing.

Politik luar negeri era Soeharto memiliki peranan besar dalam sistem perekonomian Indonesia. Soeharto membuka jalur perdagangan internasional sehingga banyak investor dari luar yang masuk dan berinvestasi di Indonesia. Dari tindakan yang dilakukan Soeharto tersebut, maka terlihat bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinannya adalah mencari bantuan asing demi merehabilitasi ekonomi. Akibatnya, rakyat merasakan dampak positif dari berjalannya politik luar negeri yang dijalankan Soeharto.

Rakyat menjadi makmur tanpa kekurangan sandang pangan. Maka, arah politik luar negeri era Soeharto lebih menekankan pada perbaikan perekonomian atau ekonomi sebagai panglima dan pembangunan merupkan mantra pada era kepemimpinannya. Di satu sisi negatif, meskipun memang perekonomian bersangsur-angsur membaik, akan tetapi justru menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin terlihat semakin kontras.

Tujuan adanya investor asing adalah untuk menstabilkan perekonomian. Akan tetapi justru hal tersebut menjadi kerugian bagi Indonesia dikarenakan ketika $1 US masuk, Indonesia sesungguhnya member investor sebesar $4 US. Akibatnya muncul berbagai pergolakan dalam negeri. Dari sinilah mulai muncul peranan dari militer dalam era kepemimpinan Soeharto. Militer digunakan untuk memberantas pergolakan-pergolakan yang ada demi tujuan stabilitas politik dan keamanan bangsa dan negara Indonesia maupun sebagai perwujudan politik luar negeri Indonesia.

Dominasi Soeharto pada era Orde Baru sebenarnya tidak sepenuhnya dominan, melainkan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri Republik Indonesia karena Soeharto tidak memiliki cukup banyak pengalaman mengenai isu-isu internasional. Militer menjadi tonggak utama dalam pemerintahan, mengingat latar belakang Soeharto yang juga merupakan orang yang berkontribusi besar dalam bidang militer sejak era Soekarno.

Sehingga militer menjadi kekuatan utama yang berkuasa dalam birokrasi Indonesia. Sebelum militer mendominasi, sebenarnya keterlibatan peran Departemen Luar Negeri (Deplu) sebagai perumus utama politik luar negeri sangatlah penting, dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh para diplomat. Namun peran Deplu berangsur-angsur digantikan oleh kelompok-kelompok militer yang turut serta merumuskan politik luar negeri Republik Indonesia, seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Intelijen, Lembaga Pertahanan Nasional, serta Sekretaris Negara. Mereka berperan aktif dalam bidang masing-masing, mulai dari penanganan permasalahan luar negeri dan pertahanan hingga ranah perekonomian (Suryadinata, 1998: 43-44).

Pengaruh militer dalam pengambilan keputusan politik luar negeri pada masa Soeharto dapat dibagi menjadi dua periode. Periode awal Orde Baru, ada beberapa kelompok perumus politik luar negeri Indonesia, yaitu militer yang terdiri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, LEMHAMNAS, dan BAKIN. Sedangkan yang kedua adalah Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Bappenas. Namun pada masa orde baru peranan deplu perlahan mulai memudar dikarenakan Adam Malik yang saat itu menjadi sosok penting dalam departemen luar negeri perlahan mulai disingkirkan oleh militer.

Peranan Deplu semakin surut dalam ranah perumusan politik luar negeri Republik Indonesia dikarenakan Adam Malik, tokoh penting dalam Deplu disingkirkan oleh kelompok militer tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan peristiwa kudeta 1965, militer memasuki Deplu untuk mengikis PKI dan simpatisannya dalam lingkup internasional.

Penguatan peran ABRI merupakan agenda nasional Indonesia saat itu sebagai wujud bahwa Indonesia adalah negara anti-komunis. Akhirnya ABRI turut campur dalam proses perumusan kebijakan dalam bidang politik maupun ekonomi. Bahkan posisi strategis di kedutaan-kedutaan Indonesia juga diduduki oleh ABRI.

Peran Deplu pun menjadi sangat terbatas, yakni hanya untuk memberikan umpan balik dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah melalui lembaga dengar pendapat. Terlebih ketika Soeharto membuat kebijakan dwifungsi ABRI, yakni militer juga memiliki hak untuk terlibat dalam bidang politik di era Soeharto.

Konsep dwifungsi ABRI merupakan perpanjangan dari konsep Middle Way yang diajukan oleh Jendral A.H. Nasution (Suryadinata, 1998:43-44). Sikap tegas dari militer mulai ditunjukkan dengan peranannya yang mulai menjalar ke Deplu untuk mengikis PKI beserta simpatisannya di ruang internasional. Sehingga dalam sistem ini peranan ABRI semakin mencuat dalam deplu ( Suryadinata, 1998). Tak hanya Deplu saja yang diintervensi, tetapi juga merambah menuju Bappenas yang juga menjadi salah satu target aksi tegas militer tersebut.

Dalam tulisan Leo Suryadinata (1998:59:61) disebutkan bahwa ada beberapa contoh konkret peran militer selama era Soeharto tahun 1980-an, antara lain; (1) Invasi pasukan Indonesia dan perseteruan di Timor Timur, dimana Ali Moertopo menjalin pesahabatan dengan kelompok Apoedeti, sementara Menlu Adam Malik menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana terhadap Timor Timur. (2) Pertentangan pihak militer dengan Deplu dalam peristiwa kunjungan Soeharto ke Jepang diintervensi militer agar mendapatkan bantuan lebih banyak, sikap Indonesia tehadap RCC serta normalisasi hubungan Indonesia dengan China, hingga referendum Irian Barat. (3) Masalah David Jenkins yang mempublikasikan kegiatan bisnis Soeharto, militer memutuskan untuk melarang turis Australia memasuki Bali. (4) Benny Moerdani aktif dalam penyelesaian isu Kamboja dan melakukan kunjungan ke Vietnam, hingga kasus penutupan Selat Lombok dan Sunda yang menyebabkan keresahan internasional.

Jadi jelas bahwa Soeharto menjadi figur utama dalam proses perumusan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dimana setiap kebijakan penting yang diambil harus atas persetujuannya, dan semua keputusan Soeharto tak terlepas dari saran-saran dan masukan penasihatnya, yakni dari kalangan militer (Suryadinata, 1998:60). Akan tetapi, meskipun menjadi figur utama, Soeharto juga memiliki aktor lain dibelakangnya yang berfungsi sebagai pencapaian keputusan yang bersifat militer.

Periode awal Orde Baru, ada beberapa kelompok perumus politik luar negeri Indonesia, yaitu militer yang terdiri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, LEMHAMNAS, dan BAKIN. Sedangkan yang kedua adalah Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Bappenas. Akan tetapi, militer semakin lama semakin mengintervensi Deplu atau lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada awal-awal Orde Baru, militer memang seringkali mengintervensi di berbagai bidang (Suryadinata, 1998a: 55).