Sesudah Najib Merombak Kabinet

Anggota parlemen kelompok oposisi, aktivis hukum, dan sejumlah pengamat di Malaysia mengecam langkah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang mencopot Deputi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Jaksa Agung Abdul Gani Patail, dan empat menteri, Selasa, 28 Juli 2015 lalu.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keputusasaan dan akan menyulut kecurigaan publik atas campur tangan Najib pada proses investigasi kasus aliran dana mencurigakan sebesar 700 juta dollar AS (Rp 9,4 triliun) dari rekening perusahaan pengelola investasi dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan diduga masuk ke sejumlah rekening pribadi Najib.

Langkah pencopotan oleh Najib itu mencuatkan spekulasi bahwa ia tengah membungkam seruan pada transparansi dan kemungkinan juga untuk menghindari dakwaan kriminal.

Muhyiddin dicopot Najib dari jabatan Deputi Perdana Menteri tak lama setelah secara terbuka meminta Najib menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan dana 1MDB.

Adapun Jaksa Agung, sebelum dicopot, membentuk gugus tugas gabungan untuk menyelidiki dugaan aliran dana ilegal dalam kasus tersebut.

Sebagai gantinya, Najib menunjuk Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi untuk merangkap sebagai Deputi PM. Adapun untuk Jaksa Agung yang baru, Najib menunjuk mantan hakim Pengadilan Federal Tan Sri Mohammed Apandi Ali.

Pemerintah Malaysia mengatakan, pencopotan Gani karena alasan masalah kesehatan. Namun, saat dihubungi Malay Mail Online, Gani mengatakan, ia belum tahu keputusan yang menyangkut dirinya.

Seperti diwartakan, awal bulan ini surat kabar The Wall Street Journal memuat hasil investigasi terkait aliran dana mencurigakan sebesar 700 juta dollar AS, setara Rp 9,4 triliun. Aliran dana berbentuk deposito itu berasal dari rekening 1MDB dan diduga masuk ke sejumlah rekening pribadi Najib.

Perusahaan 1MDB memiliki tunggakan utang sebesar 11 miliar dollar AS (Rp 147,95 triliun). Perusahaan itu tengah diselidiki karena dugaan kasus suap dan kesalahan manajemen keuangan.

Najib membantah tudingan tersebut, dan menyatakan itu sebagai “sabotase politik”. Perusahaan 1MDB juga menegaskan, mereka tidak mentransfer dana apa pun kepada Najib.

Sementara itu, dalam perkembangan yang sama, proses penyelidikan parlemen terhadap dugaan megaskandal penyelewengan anggaran negara oleh perusahaan pengelola investasi 1 Malaysia Development Berhad terhenti.

Selain lantaran semakin melebarnya perpecahan di dalam tubuh partai penguasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), penghentian juga terjadi lantaran pergeseran kepemimpinan di dalam tim penyelidikan oleh parlemen itu.

Proses penyelidikan oleh Komite parlemen, Komite Rekening Publik (PAC), sebelumnya diketuai Nur Jazlan Mohamed. Nur belakangan ditunjuk menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Perdana Menteri Najib Razak yang membuatnya terpaksa mundur dari PAC. Sesuai aturan, anggota PAC dilarang merangkap jabatan di kabinet pemerintahan. Susunan keanggotaan baru akan diumumkan pada Oktober.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s