Krisis Pengungsi, Wajah Baru Jerman, dan Ancaman Perdamaian

Dunia telah menyaksikan adanya mayat bocah lelaki Aylan Kurdi berumur 3 tahun asal Kobane, Suriah, terbaring beku disapu ombak pantai di Turki. Ia bersama keluarganya gagal mencapai Yunani. Dunia juga membaca kabar adanya 71 mayat pengungsi asal Suriah yang ditemukan di sebuah truk yang ditinggalkan di sebuah jalan tol A4 di wilayah Burgenland, Austria.

Tak lama kemudian terjadi aksi protes ratusan pengungsi yang terdampar di stasiun Budapest, Hongaria. Ini merupakan bukti besarnya krisis pengungsi yang harus dihadapi Eropa. Negara-negara di perbatasan timur Eropa seperti Hongaria dan Serbia kewalahan menghadapi serbuan ribuan pengungsi yang hendak melintasi negaranya menuju Jerman atau Austria.

Inilah eksodus massal terbesar pengungsi menuju Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hampir 400.000 pengungsi menyerbu Eropa lewat Laut Tengah dengan menempuh bahaya kehilangan nyawa. Peristiwa ini telah menimbulkan tekanan sedemikian besar sehingga negara-negara Uni Eropa nampak sekali gagap dan mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengungsi adalah: seseorang yang meninggalkan rumah atau negaranya akibat “perasaan takut karena termasuk ras, kelompok agama, nasionalitas, kelompok sosial tertentu, atau punya opini tertentu”. Definisi juga mencakup orang-orang yang lari akibat bencana alam dan bencana yang disebabkan manusia. Menurut badan urusan pengungsi PBB, UNHCR lebih dari 51 juta orang terpaksa lari dari tempat tinggal mereka akibat kekerasan dan konflik. Jumlah ini mencakup orang yang jadi pengungsi di negara sendiri, yang terpaksa tinggalkan negaranya, juga pencari suaka.

Pencari suaka adalah orang yang lari ke negara lain dan ingin dapat status pengungsi, tetapi permintaannya belum dievaluasi. Sebagian besar orang jadi pengungsi akibat alasan yang jelas, tetapi hanya sedikit dari mereka memenuhi persyaratan ketat yang diperlukan untuk mendapat status pengungsi.

Jika pengungsi tidak bisa kembali ke negara asal, dan tidak bisa menetap di negara tempat mereka mengajukan permintaan suaka, UNHCR berusaha mengalihkan mereka ke negara ketiga. Tetapi jumlahnya sedikit, hanya sekitar 1%. Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak menerima pengungsi, setelah dialihkan dari tempat mereka mengajukan suaka.

Konflik bersenjata yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara dan Tengah telah menjadi masalah yang serius secara global. Akibat konflik ini tidak lagi terbatas pada negara di mana para pihak terus saling membunuh dengan senjata yang semakin mematikan, melainkan telah menyeberang ke negara lain melalui gelombang pengungsi yang makin besar.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat pengungsian kali ini telah melampaui angka yang terjadi pada perang dunia kedua pada delapan dekade lalu. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Tengah yang dilanda konflik bersenjata di dalam negeri mereka, terutama dari Suriah, Afganistan, dan Irak, serta Somalia, Nigeria, Sudan,Eritrea dan Libya.

Suriah telah menjadi negara dengan penyumbang pengungsi terbesar, sekitar 13 juta orang dari sekitar  60 juta pengungsi di Seluruh dunia yang tercatat hingga pertengahan tahun ini. Pengungsi dari Suriah bahkan menyebar hingga 100 negara.

Situasi yang berat dihadapi negara tetangga Suriah, yaitu Lebanon, Irak, Yordania dan Turki. Di Lebanon, seperempat dari jumlah orang di negara itu adalah pengungsi. Badan PBB untuk Pengungsi, UNHCR, menyebutkan,  di Lebanon terdapat  257 pengungsi untuk setiap 1.000 penduduk.
Pemerintah Hongaria berusaha dengan caranya sendiri mencari solusi dari kekacauan ini, dengan mendirikan pagar kawat berduri di perbatasan dengan Serbia sepanjang 175 km. Parlemen Hungaria pada Jum’at (4/9/2015) memperkenalkan undang-undang antimigrasi darurat yang ketat, dalam menanggapi sejumlah besar pengungsi dan migran yang melintasi perbatasan negara anggota Uni Eropa ini ketika mereka mencoba untuk mencapai Eropa Barat, sebagaimana dilansir oleh World Bulletin.

Langkah-langkah baru ini termasuk menjatuhkan vonis tiga tahun penjara bagi orang-orang yang memanjat pagar kawat berduri yang baru dibangun di perbatasan Hungaria-Serbia, serta perbatasan zona transit” yang baru untuk menahan para pencari suaka saat pengajuan permohonan suaka mereka sedang diproses. Anggota parlemen juga menyatakan keadaan krisis yang disebabkan oleh imigrasi massal“, yang memungkinkan polisi dan tentara untuk terlibat dalam proses pengajuan permohonan suaka dan mengoperasikan fasilitas penahanan di kamp-kamp pendaftaran.
Perubahan undang-undang itu datang saat lebih dari 1.000 pengungsi terdampar selama beberapa hari di kamp-kamp darurat di stasiun kereta api utama di Budapest dan kemudian berangkat dengan berjalan kaki menuju perbatasan Austria, yang berjarak sejauh 175 kilometer (110 mil) dari ibukota Hungaria. Hungaria dalam beberapa bulan terakhir bersama dengan Italia dan Yunani sebagai negara garis depan” dalam krisis migran Eropa, dimana sebanyak 50.000 orang menuju Balkan barat dan memasuki negara itu pada bulan Agustus.Tercatat sebanyak  3.300 migran menyeberang ke Hungaria pada Kamis (3/9/2015), menurut angka terbaru dari badan pengungsi PBB.

Inggris dianggap membisu atas krisis ini. Perdana Menteri David Cameron telah berujar bahwa menerima pengungsi di Inggris dianggap bukan jawaban atas masalah krisis pengungsi, karena yang penting adalah menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ketika Eropa kepayahan mengatasi masalah pengungsi, Inggris memilih diam dan tidak terlibat, tulis Barbara Wesel. Menurutnya negeri kepulauan itu tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari Eropa. Undang-undang Keimigrasian yang baru mengikuti logika perdana menteri Inggris yang menghalalkan segala cara buat mengusir pengungsi. Mengirimkan lebih banyak polisi, membangun pagar berduri di Calais seperti yang diputuskan pekan lalu, masuk dalam ruang logika yang sama.

Mulai Oktober 2015 mendatang Inggris akan mendeklarasikan perang terhadap buruh ilegal dengan ancaman enam bulan penjara dan denda tak terbatas. Undang-undang tersebut memberikan kuasa kepada pemerintah untuk menutup perusahaan yang diduga memperkerjakan migran ilegal. Otoritas di London juga berkuasa mencabut ijin usaha terhadap toko dan bar yang melanggar aturan baru tersebut.

Sikap Inggris semakin jelas selama krisis pengungsi. Sejauh ini tidak ada sumbangan yang konstruktif dari London. Inggris bersikap seakan-akan krisis tersebut bukan urusan mereka. London tahun lalu misalnya cuma menampung sepertujuh pengungsi dibandingkan jumlah yang ditampung Jerman.

Perdana Menteri David Cameron berambisi menurunkan jumlah pengungsi lebih banyak lagi. Tidak ada solidaritas buat berbagi beban di Eropa. Sikap serupa bisa diamati ketika Italia dan Yunani berteriak meminta uluran tangan.

Timur Tengah bisa rata dengan tanah dan ekosdus massal terbesar sejak Perang Dunia II bisa membanjiri Eropa, tapi Inggris lebih memilih tidak mau berurusan dengan masalah tersebut.Kendati anggota Uni Eropa, Inggris tidak termasuk dalam Schengen. Sebab itu London menggelontorkan duit jutaan Poundsteerling buat mengamankan perbatasan.

Sejak berkuasa 2010 silam, Partai Konservatif di bawah David Cameron mengambil kebijakan garis keras terhadap pengungsi. Cameron bahkan berambisi mengurangi angka imigran yang masuk ke Inggris menjadi cuma “beberapa puluh ribu” saja. Bandingkan dengan Jerman yang tahun ini bersiap menampung lebih dari satu juta pengungsi. Betapapun juga, pemerintah Inggris diyakini bergerak atas dukungan rakyat. Dalam jajak pendapat terakhir Juni 2015 silam, sebanyak 47% penduduk Inggris menolak kedatangan pengungsi, bahkan mereka yang melarikan diri dari perang Suriah sekalipun. Cuma 29% masyarakat yang mendukung kebijakan ramah pengungsi.

Rancangan Undang-undang keimigrasian adalah reaksi terhadap arus pengungsi ke Inggris yang tahun lalu mencapai jumlah 318.000 orang. Angka tersebut adalah yang tertinggi sejak pemilu 2010 dan nyaris menyamapi rekor tahun 2005, ketika pemerintahan Buruh membuka perbatasan buat buruh dari Polandia dan Eropa Timur.

Eropa selama ini bersikap hati-hati terhadap sikap menolak dan permintaan istimewa dari London. Ketika menteri keuangan Finnlandia mengatakan ia tidak bisa membayangkan Eropa tanpa Inggris, ia cuma tidak melihat dengan benar – karena Inggris tidak pernah benar-benar ada untuk Eropa.

Spanyol demikian juga. Pemerintahnya dikecam karena hanya menerima 2000 pengungsi di triwulan pertama tahun ini yang berarti kurang dari 1 persen total jumlah pengungsi ke Uni Eropa. Kalangan oposisi menilai bahwa sikap Pemerintah Spanyol atas krisis migran saat ini sebagai memalukan.

Italia yang secara tradisional jadi tujuan utama pengungsi dari Afrika Utara itu, kini berteriak kekurangan dana dan kurangnya solidaritas. Italia terutama mengeluhkan ketidakadilan dalam pembagian kuota penerimaan pengungsi yang kebanyakan karena alasan ekonomi atau akibat konflik di negara asalnya. Sekitar 170.000 pengungsi ilegal berhasil memasuki kawasan Eropa pada 2014 setelah mengarungi Laut Tengah menggunakan perahu bobrok yang kelebihan muatan. Italia menampung sekitar 22 persen dari pengungsi tersebut. Penanggung jawab masalah migrasi di kementrian dalam negeri Italia, Mario Morcone dalam pertemuan antara perwakilan gereja Protestan dengan kalangan politik di Roma Kamis (11/6/2015) mengeluhkan masih adanya penolakan negara tetangga Perancis dan Spanyol terkait masalah kuota pengungsi ini.

Pemerintah di Paris menepis semua tudingan bahwa mereka tidak menunjukkan solidaritas. Terkait krisis pengungsi itu, pemerintah Perancis mengambil langkah lebih radikal. Awal bulan ini, aparat keamanan di Paris dan Calais mengobrak-abrik kamp pengungsi ilegal di tengah kota. Lebih 350 pngungsi ilegal asal Afrika ditangkap di Paris dan di sekitar 150 lainnya diusir dari Calais.

Sejumlah migran berdemonstrasi di dekat orang-orang yang sedang berjemut di pantai di Calais, Perancis

Jerman jadi tujuan utama para pencari suaka. Pasalnya warga dan pemerintah Jerman menerima para pengungsi dengan tangan terbuka, terlepas dari insiden serangan Neo Nazi. Media asing memuji kanselir Angela Merkel dan politik Jerman dalam menangani krisis pengungsi. Jerman telah mendulang pujian dunia di tengah penilaian betapa cepatnya nilai-nilai Eropa nyaris ambruk di bawah tekanan krisis pengungsi.

Kanselir Jerman tidak memberi ruang sama sekali pada aksi-aksi ekstrem kanan yang menentang kehadiran pengungsi dan pencari suaka politik. Merkel mengimbau warga Jerman agar jangan mau terpengaruh dengan slogan-slogan Neonazi. Merkel memuji warga Jerman yang membantu para pengungsi. Merkel juga memuji pemberitaan pers Jerman yang dianggapnya baik dan berimbang.

Situasinya berbeda dengan di Jerman. Pemerintah di Berlin justru akan melipatduakan anggaran bantuan segera bagi para pengungsi dari 500 juta menjadi satu milyar Euro pada tahun 2015 ini juga. Di kalangan anggota Uni Eropa, Jerman menanggung kuota penampungan pengungsi paling tinggi.

Tahun 2014 lalu tercatat lebih 220.000 pengungsi dan migran mengajukan permohonan suaka kepada pemerintah Jerman. Menteri Bantuan Pembangunan Gerd Müller baru-baru ini memperkirakan hingga akhir tahun 2015 akan diajukan hingga 400.000 permohonan suaka.

Namun masalah pengungsi dan pemohon suaka juga menjadi tema politik dalam negeri peka di Jerman. Terutama negara-negara bagian mengeluhkan beban berat yang harus mereka tanggung. Untuk penanganan pengungsi, negara bagian memperkirakan anggaran 14.000 Euro atau sekitar 210 juta Rupiah per pengungsi per tahunnya. Seperti juga di Italia, kini di Jerman makin gencar dilontarkan tuntutan agar Uni Eropa menetapkan kuota penerimaan yang lebih adil.

Sikap kalangan oposisi dan Pemerintah Jerman nampak padu membuka tangan kepada pengungsi dengan alasan masing-masing. Bagi kalangan kiri, menerima pengungsi adalah penting guna menunjukkan solidaritas kepada mereka yang menghadapi persekusi dan perang.

Bagi kalangan konservatif, menerima pengungsi juga ada manfaat pragmatis : Jerman adalah negara yang makin menua (ageing society) dengan jumlah penduduk yang makin sedikit dan mungkin bisa mengambil manfaat dari mengalirnya pekerja yang masih muda, berbakat dan bermotivasi tinggi.

Jawara Bundesliga, Bayern Muenchen, menunjukkan rasa simpatinya terhadap membanjirnya para pengungsi di berbagai kawasan Eropa, termasuk Jerman. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Muenchen siap menyambut kedatangan para pengungsi di kamp latihan klub di Saebener Strasse, dengan menyediakan makanan, edukasi bahasa Jerman, dan pelatihan sepakbola bagi anak-anak.

Belakangan, menyusul krisis yang terjadi di Syria dan Timur Tengah, Eropa dibanjiri para pengungsi. Pada 2015, wilayah Jerman ditaksir bakal diserbu 800.000 orang atau empat kali lipat dari jumlah pengungsi tahun lalu. Selain membuka gerbang kamp latihan klub, demi menanggulangi krisis pengungsi, Muenchen telah siap memberikan bantuan dana sebesar satu juta euro atau sekitar Rp 15,5 miliar, dana yang disisihkan klub dari pendapatan yang diperoleh saat menggelar pertandingan persahabatan di musim panas lalu.

Gerbang utama Saebener Strasse, kamp latihan Bayern Muenchen

Meski demikian Jerman nampaknya ingin berbagi beban dengan 28 negara Uni Eropa lain atas krisis ini. Ia telah menyiapkan usulan untuk pembagian pengungsi yang diperkirakan akan mencapai 800.000 orang itu secara fair semua anggota untuk dibahas di Brussel pada 14 September nanti. Merkel menegaskan bahwa jika Eropa gagal mengatasi krisis pengungsi ini maka kaitan Eropa dengan hak asasi universal akan hancur.

Ia juga menegaskan bahwa jika Uni Eropa tidak menunjukkan solidaritasnya dan menerima bagian tanggung jawabnya masing-masing, maka cita-cita tentang Eropa yang tanpa perbatasan di bawah kesepakatan Schengen akan sangat dipertaruhkan. Respon Uni Eropa terhadap krisis pengungsi sejauh ini tetap kacau balau, diselingi episode solidaritas dan friksi anggota. Langkah Eropa di hari-hari mendatang akan menentukan masa depannya.

Sejak diciptakan pada 1995, area Schengen, menghapus kewajiban menyerahkan paspor untuk bisa melintasi 22 anggota UE dan beberapa non- UE seperti Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein. Para pendukung sistem tersebut menyatakan Schengen meningkatkan pasar tunggal Eropa, memangkas anggaran militer di perbatasan dan menghilangkan efek psikologis tentang perlintasan batas.  Namun demikian, sistem Schengen kini justru menjadi ancaman terbesar dengan krisis pengungsi sejak Perang Dunia II. Para pengungsi dari Suriah, Afghanistan, dan Afrika membanjiri Eropa untuk mencari suaka akibat perang dan mencari kehidupan yang lebih baik.

Austria memperketat perbatasan di dekat Hungaria setelah 71 migran ditemukan tewas di dalam mobil boks pada pekan lalu. Mereka mencari para pelaku perdagangan manusia. Selain itu, ancaman terhadap Schengen juga setelah serangan di kereta Prancis dari Amsterdam ke Paris pada bulan lalu. Merkel, pemimpin paling berpengaruh di Eropa, menyerukan distribusi migran yang kini berada di Italia, Yunani dan Hungaria.

Sejarah Uni Eropa dalam 50 tahun terakhir menunjukan: aliansi ini tidak pernah bereaksi bagus menghadapi krisis. Pembuatan kebijakan politik bersama lamban dan tidak praktis. Keputusan sulit selalu ditunda-tunda. Uni Eropa perlu reformasi. Mayoritas warga Eropa mengetahui, bahwa Uni Eropa hanya akan mengambil langkah reformasi penting, jika hal itu sudah mendesak tidak bisa dihindari lagi.

Sekarang, krisis berikutnya yang lebih gawat sudah melanda. Yakni krisis pengungsi terbesar di Eropa setelah berakhirnya perang dunia kedua. Tekanan yang memaksa para pengungsi berbondong datang ke Eropa amat berat dan seringkali mematikan. Telah banyak pihak yang menyadari, banyak pengungsi dari Suriah atau Irak dan negara-negara lainnya, tiba di Eropa lewat tangan bandit pedagang manusia yang brutal dan tak kenal perikemanusiaan. Akibatnya adalah penderitaan dan kematian ribuan pengungsi.

Semua merasa miris melihat betapa cepatnya nilai-nilai Eropa nyaris ambruk di bawah tekanan krisis pengungsi. Prosedur penanganan gelombang pengungsi, pemohon suaka dan kaum migran lainnya dari negara tetangga Uni Eropa dengan cepat menjadi ujian bagi keutuhan Eropa yang harus ditangani secepatnya.

Penanganan pengungsi secara manusiawi, tidak lagi bisa dijamin. Tempat penampungan yang penuh sesak, aksi pedagang manusia yang brutal, serangan pembakaran dan kebencian orang asing, serta kamp-kamp sementara yang semrawut di dalam kota: semua ini adalah realita pahit. Eropa yang penuh solidaritas dan adil tidak lagi terlihat.

Aturan Dublin, yang menyebut negara dimana pengungsi masuk untuk pertama kalinya yang harus menanangi, kini tidak lagi berfungsi. Italia, Yunani, Hongaria menjadi bukti paling nyata, bahwa aturan Uni Eropa terkait pengungsi itu tidak sesuai lagi dengan zaman. Tapi juga harus diingat, hanya sebagian kecil dari 28 negara Uni Eropa yang terlibat langsung dalam krisis. Jika pengungsi maunya memohon suaka di Jerman, Austria atau Swedia, negara anggota lain tidak mau peduli.

Sistem hukum yang berlaku selama ini di Uni Eropa hancur di bawah tekanan pengungsi. Dan Uni Eropa hanya melihat krisis tanpa melakukan tindakan apapun. Pemerintah Hongaria berusaha dengan caranya sendiri mencari solusi dari kekacauan ini, dengan mendirikan pagar kawat berduri di perbatasan dengan Serbia sepanjang 175 km.

Sebetulnya tidak ada yang siap menghadapi arus pengungsi sederas itu, juga Jerman atau Austria tidak siap. Sejak bertahun-tahun kapasitas penampungan pengungsi sudah dikurangi drastis. Pemerintah Jerman juga hanya memiliki segelintir aparat yang dapat memutuskan menerima atau menolak permohonan suaka.

Dari markas pusat Uni Eropa di Brussel juga tidak banyak berita bagus yang biya didengar. Komisi Uni Eropa ibaratnya baru bangun setelah reses musim panas yang mengajukan 10 rancangan tindakan, yang hingga kini belum ditanggapi negara anggota.

Jika para menteri dalam negeri Uni Eropa tidak dapat menarik keputusan bersama secepatnya menyangkut krisis pengungsi, jangan heran jika perhimpunan ini akan kembali ke zaman dimana masih berdiri tembok dan pagar pembatas. Artinya, inilah situasi darurat politik bagi proyek persatuan Eropa.

Ribuan pengungsi antre depan gedung German Reception Center (NPR)

Jerman telah memperoleh wajah baru atas sikap dan kebijakannya atas krisis pengungsi yang membanjiri Eropa. Dalam kasus krisis utang Yunani, Jerman dinilai sebagai bersikap keras, kaku, egois dan tipis solidaritas Eropanya. Namun dalam kasus migran ini, Jerman dipuji sebagai penegak nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita Eropa.

Jerman, menunjukan kedermawanan yang tidak ada bandingannya di negara Eropa lain. Inilah yang diperkirakan akan menarik kedatangan hingga 800.000 atau malahan satu juta pengungsi ke Eropa tahun ini. Di sisi lainnya ada negara Eropa yang tidak bersedia memberi bantuan darurat, dan hanya bersedia mengalihkan pengungsi ke negara lain, contoh paling nyata adalah Inggris dan Hongaria. Pemerintah Inggris kini menyatakan akan mengubah poltiknya. Tapi keputusan itu datang sangat terlambat.

Sementara Yunani dan Italia, yang jadi gerbang paling depan untuk masuknya pengungsi, kewalahan dan tak mampu lagi menangani pengungsi yang jumlahnya ratusan ribu.

Masalah makin rumit, dengan arus migran dari kawasan Balkan, yang “membonceng” gelombang pengungsi yang sebenarnya, demi mengecap rente ekonomi di negara makmur Eropa lainnya. Kini makin terlihat, bahwa Eropa harus memiliki politik suaka, yang mampu memenuhi kewajiban humaniternya tanpa harus membebani segelintir negara.

Para pimpinan Uni Eropa kini harus bertindak dipayungi dengan semangat solidaritas dan saling percaya, untuk mendefinisikan imigrasi macam apa yang mereka perlukan dan bagaimana membagi beban pengungsi secara adil. Langkah ini tidak boleh gagal, jika Uni Eropa ingin tetap eksis di bawah semangat solidaritas.

Menghadapi situasi ini, kita bisa menyebutkan bahwa dunia telah gagal menemukan solusi damai bagai konflik bersenjata yang mematikan itu, dan memalukan bagi PBB. Dan dengan sedih kita menyaksikan negara-negara kuat terus menggunakan senjata mendukung satu pihak sebagai pilihan untuk menyelesaikan konflik dengan mengalahkan pihak lain.

Namun di sisi lain, para pihak yang terlibat konflik di negara-negara itu, juga hampir tidak tersentuh nuraninya untuk meletakkan senjata dan duduk di ruang perundingan. Penderitaan saudara mereka yang menjadi korban dan harus mengungsi, bahkan tidak didengarkan.

Kebencian sektarian tampaknya telah menjadikan konflik bersenjata yang berakar pada perebutan kekuasaan itu berkembang menjadi konflik yang sepertinya tak mempunyai solusi. Jangankan membangun demokrasi untuk mencegah konflik, perundingan  bahkan belum dilihat sebagai jalan yang pantas dipilih, dan upaya ini terus menerus gagal.

Situasi dunia dewasa ini tampaknya kembali dalam bahaya besar, karena didorong ke arah persaingan kekuatan seperti pada masa perang dingin. Kekuatan senjata secara naif tengah dijadikan cara untuk membangun perdamaian, dan teknologi senjata terus menjadi semakin mematikan. Dan konflik yang terjadi di negara-negara tersebut dicoba untuk di sebarkan ke berbagai negara melalui sentimen sektarian. Sementara yang kita perlukan dan bisa membuatnya terjadi adalah perdamaian yang dibangun dengan cara-cara damai.