Denmark, Negara Kecil Damai yang Mendukung Intervensi Militer

Denmark adalah sebuah monarki konstitusional yang memiliki Raja atau Ratu, perdana menteri dan kabinet, serta parlemen. Pemerintah didasarkan pada Konstitusi Denmark tahun 1953, yang membagi pemerintah menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Raja berfungsi sebagai kepala negara tetapi memiliki sedikit kekuatan nyata.

Raja menunjuk perdana menteri Denmark. Perdana menteri harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen Denmark. Jika salah satu partai politik bisa menguasai mayoritas kursi di parlemen, pemimpin partainya biasanya menjadi perdana menteri.

Namun, banyaknya partai di Denmark membuat partai tunggal hampir tidak mungkin memenangkan mayoritas kursi. Jika tidak ada partai yang menguasai mayoritas, orang yang memperoleh dukungan dari koalisi terkuat yang akan menjadi perdana menteri. Seorang perdana menteri yang menerima mosi tidak percaya dari parlemen harus (1) mengundurkan diri, bersama dengan seluruh kabinetnya; atau (2) meminta raja untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan nasional.

Perdana menteri mengepalai kabinet. Kabinet ini terdiri atas beberapa jenis menteri, yang masing-masing biasanya mengepalai sebuah departemen pemerintah. Raja akan memilih anggota kabinet berdasarkan rekomendasi perdana menteri. Kekuasaan eksekutif utama dijalankan oleh kabinet atas nama raja. Namun, kabinet hanya bisa berkuasa selama mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.

Dua partai politik terkemuka Denmark adalah Partai Liberal dan Partai Sosial Demokrat. Meskipun bernama Partai Liberal, kaum Liberal mendukung kebijakan politik konservatif, seperti mengurangi peraturan pemerintah. Partai Sosial Demokrat mendukung program kuat mengenai kesejahteraan sosial, kesempatan kerja penuh, dan kepemilikan publik atas alat-alat produksi.

Partai politik lainnya di Denmark termasuk Kristen Demokrat, Partai Rakyat Konservatif, Partai Rakyat Denmark, Aliansi Merah-Hijau, Partai Sosial Liberal, dan Partai Sosialis Rakyat.

Denmark telah mengalami perubahan kebijakan luar negeri dan keamanan yang cukup besar sejak tahun 1990-an. Denmark hanyalah negara kecil. Jumlah penduduknya pun tak mampu menyamai Jakarta yang jumlah warganya kini mencapai sekitar 10 juta. Dengan luas wilayah sekitar 43.100 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 5,475 juta orang, Denmark menjadi sebuah negara yang sering terlewatkan dalam pembicaraan global untuk berbagai hal. Sebagai anggota Uni Eropa, sosok Denmark sering ”tertelan” oleh kebesaran Inggris, Jerman, atau Swiss.

Tanpa banyak publikasi, Denmark tidak hanya mendukung intervensionis politik (seperti juga dilakukan oleh Swedia) tetapi juga memberikan dukungan secara militer. Denmark pernah melakukannya untuk penyerangan NATO terhadap Yugoslavia (meskipun hanya beberapa malam) dan Afghanistan. Dari tahun 2003 sampai 2007, Denmark adalah salah satu kekuatan pendudukan di Irak.

Dalam perang di Libya tahun 2011, Denmark telah melakukan serangan sebanyak 593 misi di atas Libya (diantara lebih dari 10.000 misi) dan menjatuhkan 923 bom. Sebanding dengan ukurannya, Denmark menjadi salah satu yang paling intensif melakukan dalam intervensi itu.

Pasukan militer Denmark, yang dikenal sebagai The Defence, memiliki anggaran besar dan kuat lebih dari US$ 22 miliar, tetapi mereka sepenuhnya terfokus pada pemeliharaan perdamaian.

The Defence digunakan untuk mempertahankan kedaulatan Denmark dan membantu pengembangan hak asasi manusia internasional. Pasukan Denmark bekerja dengan NATO untuk tujuan internasional mereka, dan pernah hadir di Kosovo.

Sekretaris Jenderal NATO, yang merupakan perwira Denmark, Anders Fogh Rasmussen (bekas Perdana Menteri Denmark, 2001-2009), mengatakan dengan bangga pada saat penarikan pasukan NATO dari Libya, “Saya harus mengatakan, bahwa Denmark telah memiliki kekuatan yang fantastik dengan reputasi yang positif dalam tubuh NATO. Penyerangan yang dilakukan begitu efisien dan merupakan salah satu yang terbaik…Denmark kini berbicara dengan kekuatan penuh dalam urusan internasional dan keamanan politik. Ini merupakan investasi Denmark yang paling penting: (Politiken, 28 Desember 2011).

Anders Fogh Rasmussen

Anda tak akan temukan pernyataan sedemikian percaya diri jika rajin mengikuti perkembangan politik luar negeri Denmark dalam dekade 1980-an. Negara yang sering dibanggakan oleh pengarang H.C. Andersen sebagai “negeri dongeng yang indah” ini memiliki penduduk kurang dari 10 juta dan senang berdiskusi satu sama lain. Perang bukan pilihan. Cukup sekali mereka mengalami saat Jerman menduduki negara ini pada 1940-1945.

Denmark merupakan satu-satunya negara pendudukan Jerman yang aktif melawan upaya rezim Nazi Jerman untuk mendeportasi warga Yahudinya. Pada tanggal 28 September 1943, Georg Ferdinand Duckwitz, seorang diplomat Jerman, secara diam-diam memberi tahu gerakan perlawanan Denmark bahwa Nazi berencana mendeportasi warga Yahudi Denmark. Denmark merespons dengan cepat dan mengorganisasi sebuah upaya nasional untuk menyelundupkan warga Yahudi lewat laut ke negara Swedia yang netral. Setelah diperingatkan mengenai rencana Jerman tersebut, warga Yahudi mulai meninggalkan Kopenhagen, tempat hampir 8.000 warga Yahudi di Denmark bermukim, dan kota-kota lainnya dengan kereta api, mobil, dan dengan berjalan kaki. Dengan bantuan masyarakat Denmark, mereka menemukan tempat persembunyian di rumah-rumah penduduk, rumah sakit, dan gereja. Dalam tempo dua minggu para nelayan telah membantu menyelamatkan sekitar 7.200 warga Yahudi Denmark dan 680 anggota keluarga non-Yahudi dengan mengangkut mereka melewati perairan sempit yang memisahkan Denmark dan Swedia.

Upaya penyelamatan Denmark tersebut unik karena berlangsung secara nasional. Namun begitu, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Hampir 500 warga Yahudi Denmark dideportasi ke ghetto Theresienstadt di Cheska. Namun, bahkan di antara mereka, semuanya kecuali 51 orang korban selamat dari Holocaust, sebagian besar berkat tekanan yang dilancarkan pejabat-pejabat Denmark terhadap Jerman ihwal keprihatinan mereka soal keadaan mereka yang dideportasi. Masyarakat Denmark membuktikan bahwa dukungan yang luas terhadap warga Yahudi serta perlawanan terhadap kebijakan Nazi dapat menyelamatkan jiwa.

Kerajaan ini juga tidak pernah memberi tempat bagi personel militer di negara lain, kecuali di Greenland. Greenland adalah wilayah dengan otonomi khusus yang menjadi bagian dari kerajaan Denmark (sejak 1979). Luas wilayah tersebut 50 kali lebih besar dibandingkan wilayah Denmark sendiri dengan penduduk pada tahun 2011 tidak lebih dari 50 ribu orang.

Dalam sejarahnya, Greenland memiliki keterlibatan dengan aktivitas militer AS, urusan nuklir di pangkalan udara Thule, dan serangkaian penelitian dan pengembangan. Pangkalan nuklir terletak di Thule. Belakangan, kekuatan radar di wilayah itu telah diperbaiki seiring dengan peluncuran program pertahanan balistik.

Mengingat besarnya cadangan minyak di kawasan barat Greenland, maka kepemimpinan di Nuuke, ibukota Greenland, memiliki tingkat negosiasi yang tinggi dengan AS dibandingkan dengan Denmark. Bahkan, pernah ketika harga minyak di pasaran internasional melejit, Greenland mendeklarasikan pemisahan diri dari Denmark.

Ladang-ladang minyak yang terpencil di Greenland mungkin menjadi Eldorado baru bagi perusahaan-perusahaan minyak akibat peningkatan spektakuler harga bahan bakar fosil dan ketidak-tentuan menyangkut suplai minyak di masa depan.Greenland pada pekan ini akan melakukan putaran konsesi baru untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas dan para pejabat memperkirakan rekor tawar-menawar.

Setelah enam pemboran eksplorasi pada 1976, 1977 dan 1990 gagal untuk membuktikan eksploitasi itu menguntungkan dan, harga minyak kini tinggi untuk membuka potensi bahan bakar Greenland, yang sebelumnya membuat hengkang para investor karena biaya yang tinggi dalam mengakses cadangan minyak dan gas di perairan dan daratan yang terkepung es selama hampir setahun tersebut.

Pemanasan global, yang mempengaruhi Greenland yang lebih banyak daripada di tempat lainnya, juga menjadikan upaya menemukan minyak lebih mudah dalam mengurangi lapisan es yang tebal.

Penduduk Greenland selalu memikirkan bahwa emas cair itu pada suatu saat dapat mendanai kemerdekaan penuh mereka dari Denmark yang mana ia masih bergantung pada subsidi besar untuk menopang perekonomiannya yang banyak bergantung pada perikanan.

Harapannya pada saat ini terfokus pada perusahaan Kanada, EnCana, yang pada Januari 2005 memperoleh surat izin untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai antara garis lintang sejajar ke-62nd dan ke-69, 250 kilometer barat Nuuk.

Pada tahun 2008, EnCana memulai pemboran di daerah itu yang diperkirakan mengandung dua miliar barel minyak. Sebuah survei geologi AS pada tahun 2001 menemukan bahwa Greenland timurlaut, yang menghadap Norwegia, dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas yang spektakuler. Dengan air hanya 100 hingga 200 meter dalamnya, sektor ini dikatakan mengandung hingga 110 miliar barel minyak, setengah dari cadangan yang diketahui di Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar di dunia.

Pada akhir 2014 yang lalu, Denmark mengajukan klaim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kepemilikan area di Kutub Utara. Denmark menyatakan wilayah yang mengelilingi Kutub Utara terhubung dengan landas benua Greenland yang merupakan wilayah otonomi mereka. Menteri Luar Negeri Denmark Martin Lidegaard menyebut klaim itu sebagai tonggak penting bersejarah bagi negaranya.

Jon Rahbek-Clemmensen dari Universitas Syddansk mengatakan klaim itu menunjukkan bahwa Denmark tidak bisa ditekan. Klaim itu juga membuktikan dukungan politik pada masyarakat Greenland. “Ada dorongan kuat di Greenland untuk meraih kemerdekaan. Denmark ingin menunjukkan kemampuannya,” katanya seperti ditulis BBC, Senin, 15 Desember 2014.

Kawasan Kutub Utara diduga menyimpan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Namun, selama lapisan es abadi menutupi kedua kutub bumi kekayaan alam tersebut sulit diakses. lmuwan Amerika Serikat menduga, seperempat dari persediaan minyak dan gas bumi dunia berada di bawah lapisan es Artik. Dugaan tersebut tidak didukung periset Institut Ilmu Geologi dan Sumber Daya Jerman Hermann Rudolf Kudrass: “Debat mengenai sumber daya alam di Arktik mungkin agak berlebihan. Dalam batas 200 mil laut dari Rusia, Kanada dan Amerika Serikat mungkin ditemukan kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi. Tapi di luar perbatasan itu, yaitu daerah yang sudah termasuk kawasan kutub utara, beluam tentu ada sumber daya alam minyak dalam jumlah melimpah.”

Kelima negara yang berbatasan langsung dengan kawasan Kutub memang memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif yang mencakup kawasan 200 mil dari batas pantai mereka. Dalam zona tersebut mereka dapat menggali sumber daya alam dan melakukan riset dengan bebas, demikian ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Namun, bila sejumlah persyaratan dipenuhi maka zona tersebut dapat diperluas.

Sebelumnya, Kanada dan Rusia juga sudah menyatakan kedaulatan mereka atas wilayah Arktik yang dikenal kaya sumber energi. Wilayah yang diperebutkan adalah pegunungan bawah laut Lomonosov sepanjang 1.800 kilometer yang membelah Arktik menjadi dua. Menanggapi tuntutan tersebut, negara-negara Arktik sepakat sidang PBB bisa menyelesaikan sengketa wilayah Kutub Utara. Laporan Survei Geologi Amerika Serikat pada 2008 menyebutkan sekitar 22 persen sumber energi dunia yang belum ditemukan berada di wilayah utara Lingkar Arktik. Namun Kutub Utara diperkirakan tidak memiliki banyak cadangan minyak dan gas.

Tim dari Denmark telah menyerahkan tiga boks berisi data pendukung klaim mereka ke komisi PBB, Senin, 15 Desember lalu. Sebanyak 21 anggota panel penyelidik akan memeriksa kesahihan bukti ilmiah klaim-klaim atas Kutub Utara yang mereka terima. Lidegaard mengatakan data yang sudah dikumpulkan sejak 2002 itu mendukung klaim Denmark atas area seluas 895 ribu kilometer persegi. Luas area itu sekitar 20 kali ukuran wilayah Denmark.

Enam tahun lalu Denmark, Rusia, Norwegia, Kanada, dan Amerika Serikat sepakat masalah teritori itu diselesaikan menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Setelah meratifikasi konvensi, tiap negara punya waktu 10 tahun untuk mendaftarkan klaim berisi perpanjangan landas benua lebih dari 200 mil laut dari batas wilayah mereka. Kanada sudah menyatakan keinginan mereka secara formal tahun lalu.

Sebelumnya, sengketa wilayah di Kutub Utara sempat memanas setelah kapal selam Rusia memasang bendera titanium antikarat di sana pada kedalaman 4.200 meter di bawah laut. Aksi yang terjadi pada 2007 itu sempat membuat Kanada marah.

Denmark, seperti digambarkan oleh ahli dongeng terkenal, H.C. Andersen, digambarkan sebagai negara kecil yang sangat indah, di mana orang-orangnya lebih suka berbicara satu sama lain sehingga perang tidak pernah menjadi opsi. Perang hanyalah dilakukan sekali ketika negara ini diduduki oleh Jerman pada tahun 1940-1945.

Solidaritas dengan tingkat kedamaian yang tinggi dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), Denmark cenderung percaya kepada kekuatan hukum internasional dan kekuatan PBB, dengan cara yang unik sebagai model Skandinavia.

Namun, sejumlah pengamat belakangan menyebut Denmark merupakan salah satu negara dengan isu rasisme paling kuat di Eropa. Hal ini membuat kerajaan kecil dan makmur ini menandingi, dengan tingkat yang bervariasi, atas apa yang terjadi di Belanda, dan sejumlah negara di Eropa Timur.

Oposisi sayap kanan Denmark memenangkan pemilihan anggota parlemen hari Kamis (18/6/2015), setelah di luar dugaan unggul karena dorongan sekutu anti-imigrasi.​

Setelah sudah hampir semua suara dihitung, hasil resmi awal menunjukkan blok oposisi yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Lars Lokke Rasmussen memenangkan 90 kursi dalam parlemen yang beranggotakan 179 orang. Blok kiri moderat Perdana Menteri Helle Thorning Schmidt memperoleh 85 kursi.

Jan Oberg, salah satu pendiri Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF), menjadi anggota badan pemerintah, Komisi Keamanan dan Pelucutan sepanjang tahun 1980-an. Ia masih ingat reaksi ketika komisi ini meluncurkan sebuah publikasi kecil mengenai pernyataan Denmark sebagai kawasan bebas nuklir. Ketika itu menjadi hal yang kontroversial, mengingat Denmark adalah anggota pakta pertahanan yang mendukung kebijakan nuklir. Ketika itu pula, Denmark menjadi salah satu negara dengan tingkat perdagangan senjata yang paling kecil.

Tetapi pada tahun 1975, Denmark telah membeli pesawat F16 dan kemudian melakukan reproduksi bersama untuk kepentingan pertahanan domestik dan sejak itu pengaruh industri militer AS semakin lama semakin kuat. Komponen dan suku cadang pesawat F16 yang diproduksi di Denmark digunakan di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu perkembangan fundamental yang sangat penting, sehingga walaupun dikenal sebagai negara dengan tingkat perdagangan senjata kecil, akan tetapi pengaruhnya dalam industri pertahanan sejak saat itu mulai tampak.

Pasca perang dingin, Denmark menjadi pendukung terkemuka keberadaan NATO, dibandingkan pembubaran pakta pertahanan ini. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, aliansi pertahanan diperlukan tidak untuk menghadapi invasi atau pendudukan, akan tetapi untuk transformasi kekuatan pertahanan nasional dan pengkoordinasian aktivitas-aktivitas internasional seperti pengeriman pasukan penjaga perdamaian di bawah kendali NATO.  Dengan komitmen ini, Denmark semakin kuat sebagai sekutu AS, kebijakan intervansinya, dan perang melawan terorisme sejak peristiwa 9 September 2001.

Hingga dewasa ini, tidak ditemukan badan atau institusi yang meneliti dengan sungguh-sungguh perkembangan ini. Salah satu tindakan yang pertama kali dilakukan ketika aktivis neoliberal Fogh Rasmussen menjadi Perdana Menteri (2001-2009) adalah menutup lembaga kajian dan keuangan, yang diantaranya memiliki reputasi internasional seperti Copenhagen Peace Research Institute (COPRI). Selama bertahun-tahun Håkan Wiberg memimpin lembaga ini, yang memiliki hubungan dengan FTT.

Lembaga itu dibubarkan dan kemdian diintegrasikan dengan lembaga baru yang dikenal sebagai Institute for International Studies (DIIS), yang seluruh aktivitas riset terkait dengan keamanan didukung oleh Kementerian Pertahanan.

Karena dukungan yang kuat terhadap sistem pertahanan dan kebijakan militer AS, maka Fogh Rasmussen kemudian memperoleh kehormatan dari negeri Paman Sam untuk memperoleh jabatan sebagai Sekretaris Jenderal NATO.

Fenomena ini mengkonfirmasikan bahwa sentimen antiperang dan antimiliterisme telah merosot dalam benak publik Denmark. Gerakan perdamaian hanya didukung oleh segelintir aktivis. Rakyat Denmark tidak memberikan reaksi penting ketika pemerintahannya mengirimkan pasukan dan terlibat dalam konflik di Irak (2003-2007). Fogh Rasmussen, ketika menjadi kepala pemerintahan, adalah segelintir pemimpin Barat yang jauh dari kecaman dan kritik ketika memutuskan mendukung aksi pendudukan AS atas Irak.

Pada tahun 2012, ketika jabatan Menteri Luar Negeri diduduki oleh politisi partai sosialis justru menjadi salah satu pendukung pengiriman pasukan ke Libya. Perang Libya juga didukung oleh partai-partai kiri. Salah satu pernyataan mengejutkan dari Menteri Luar Negeri adalah ketika menegaskan dukungan pemerintah terhadap kebijakan AS, termasuk kesediaan Denmark untuk terlibat dalam tindakan-tindakan militer di manapun yang dikendalikan oleh NATO. Pernyataan serupa pernah diungkapkan ketika jumpa pers dengan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada pertengahan Desember 2011.

Perdana Menteri Denmark, Helle Thorning-Schmidt.

Hubungan luar negeri dan keamanan tidak pernah menjadi isu penting dalam pemilu; seperti proses elektoral yang kemudian memenangkan koalisi sosialis Helle Thorning-Schmidt, yang kemudian menjadi perempuan perdana menteri di negaratersebut. Intervensi militer, walau tanpa mandat PBB sekalipun tampaknya akan didukung oleh Denmark.

Jika Anda percaya bahwa globalisasi telah menambah perdebatan masalah politik, keamanan, dan media, maka ingatlah hampir selama 20-30 tahun lampau, media-media di Denmark menjauhkan diri dari pemuatan berita-berita internasional. Bahkan parlemen saat itu enggan pula membahas situasi internasional sebagaimana saat masih berlangsung Perang Dingin.

Perkembangan di Denmark terhadap perhatian atas masalah global juga makin menarik. Perkembangan selanjutnya, ketika isu pemanasan global menjadi tantangan utama dunia, kebijakan itu hanya mengubah terminologinya, yakni Denmark ingin memimpin lepas dari ketergantungan pada bahan bakar fosil, penyebab pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim.

Denmark kemudian menunjukkan kepada dunia bahwa dengan kebijakan yang konsisten dan dijalankan terus-menerus, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ternyata menjadi mungkin.

Saat ini justru banyak negara besar, negara-negara yang dianggap sebagai pemimpin atau pelopor dunia, enggan mengambil kebijakan seperti yang dilakukan Denmark. Padahal, kebijakan seperti itu yang saat ini amat dibutuhkan guna mendorong aksi dunia menghambat laju pemanasan global. Kini perundingan menjadi terhambat karena sejumlah pihak yang memiliki pengaruh, seperti Jepang, Australia, dan Kanada, justru enggan mengurangi emisinya karena khawatir pertumbuhan ekonominya terganggu.

Dari awalnya sebagai negara yang tidak memiliki kementerian energi, Denmark yang hanya memiliki cadangan minyak di Greenland—semula masuk wilayah otoritas Denmark, tetapi 21 Juni Greenland telah merdeka—mengambil keputusan drastis dan berani dengan mengambil sejumlah langkah strategis. Berbasis kebijakan itu, Denmark kini menjadi produsen energi terbarukan terbesar di dunia.

Tidak banyak yang tahu bahwa sejak sekitar tiga dekade lalu Denmark telah melakukan langkah-langkah berani diawali dengan mengambil kebijakan penting pembangunan, terutama di sektor energi.

Langkah-langkah kebijakan tersebut meliputi penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, penerapan pajak energi, pengembangan teknologi energi, serta penggunaan biofuel pada transportasi dari 5,75 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 10 persen pada tahun 2020 sejalan dengan target negara-negara Uni Eropa.

Sebagai contoh dari keseriusan Pemerintah Denmark untuk menekan penggunaan energi fosil adalah hamparan turbin angin di Pulau Samsoe, yang kini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar fosil.

Keseriusan Pemerintah Denmark tampak dari beberapa langkah strategis yang menyangkut manajemen pemerintahan, infrastruktur keuangan/bisnis, serta niat menerjemahkan tantangan perubahan iklim yang menghadang masa depan dunia.

Dari manajemen pemerintahan, langkah Denmark membentuk Kementerian Iklim dan Energi merupakan indikasi keseriusan pemerintah mengatasi problem lingkungan dan iklim. Kedua area itu secara natural selalu berbenturan kepentingan.

Meski masih menyisakan persoalan dengan emisi karbon yang dikeluarkan armada jasa angkutan lautnya, Maersk, yang merupakan armada terbesar di dunia, apa yang dilakukan Denmark membutuhkan keberanian besar. Hasil nyata diraih setelah tiga dekade perubahan dilakukan. Sekarang Denmark menikmati pertumbuhan ekonomi 70 persen, sementara tingkat konsumsi energinya relatif stabil.

Dengan menjadi berbeda, Denmark agaknya pantas menjadi tuan rumah Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15). Bayang-bayang Jerman dan Swiss rasanya telah mampu dilepaskan dengan ”menjadi berbeda”.

Menteri Iklim dan Energi Connie Hedegaard yang suka mengayuh sepeda lipat saat ke kantor ini pun berani bersikap berbeda. Pada pertemuan para menteri dari 181 negara di Bonn, Jerman, awal Juni 2015, dia mengecam negara maju yang dikatakannya, ”hanya janji melulu, tetapi tak pernah mewujudkan janjinya” tentang janji memberikan bantuan dana adaptasi.

Dengan pemerintahan yang tegas dalam menyikapi ancaman perubahan iklim dan tegas dalam menyikapi situasi politik global terkait perubahan iklim, Denmark  pantas menjadi acuan dan menjadi tempat belajar.