Calon Tunggal dan Tuntutan Profesionalitas Parpol

Tahun ini, pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Salah satu persoalan penting dalam rangka tahapan Pilkada 2015 adalah tahap pengajuan calon oleh partai politik, di samping tentu saja calon perseorangan yang tidak akan dibahas dalam artikel ini. Ada hal yang dianggap memungkinkan menggangu pelaksanaan pilkada tahun ini yaitu fenomena calon tunggal kepala daerah. Di beberapa daerah seperti di Sulawesi Utara, Bojonegoro, Surabaya dan Pandeglang, besar kemungkinan hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon. Kemungkinan serupa juga disinyalir terjadi di Kutai Kertanegara dan Bantul.
Ketentuan UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 48 dan 49 menyatakan, apabila tidak mencapai minimal dua calon, masa pendaftaran akan diperpanjang 10 hari. Sementara itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2015 (yang merupakan Perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan), disebutkan, jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) sampai batas akhir pendaftaran (28 Juli 2015), maka waktu pendaftaran akan diperpanjang selama sepuluh hari.

Dalam peraturan itu diatur antara lain jika setelah waktu tambahan tidak juga ada paslon lain yang ikut mendaftar, maka waktu pendaftaran akan kembali diperpanjang selama tiga hari. Dan jika tetap tidak ada paslon lain yang mendaftar, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada periode berikutnya, yaitu di tahun 2017.
Parpol-Tiket
Fenomena ini menarik. Terutama apabila dikaitkan watak kepartaian yang menjadi landasan utama aktor kandidasi hajatan demokrasi lokal tersebut. Peranan partai menjadi penting sebagai ajang perebutan tiket maju sebagai calon kepala daerah dari partai politik. Tiket partai politik yang terbatas menjadi rebutan para poltisi yang hendak maju dalam kontestasi pilkada, sehingga tak heran banyak menimbulkan gesekan seperti yang terjadi di Ogan Ilir Sumatera Selatan. “Rekomendasi pusat”, sekalipun kadang-kadang berhenti di tataran normatif, menjadi kata sakti untuk menjadi pemutus akhir.

Karena keputusan calon yang diusung partai politik dalam Pilkada bergantung pada pimpinan pusat, maka rekomendasi pengurus partai di tingkat lokal seringkali “di-anulir”.
Posisi penting parpol ini tidak hanya dalam tataran normatif, akan tetapi juga diamini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilu. Di sinilah fokus perhatian harus diberikan. Sudah jamak diketahui publik bahwa di tingkat pusat tidak semua partai solid.

Ada konflik kepengurusan ganda yang silih berganti “bertempur” di pengadilan atau merapat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diakui sebagai pengurus yang sah. Ini yang menimpa Golkar dan PPP.
Golkar dan PPP adalah dua partai yang masing-masing punya dua kepengurusan. Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Sementara kader Golkar lain yang menggelar Munas di Jakarta memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, kepengurusan di bawah Agung Laksono lebih diakui berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk PPP, satu kepengurusan dipimpin oleh Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Sementara Muktamar di Jakarta memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum. Romahurmuziy yang lebih dulu mendaftarkan kepengurusan, mendapat pengakuan Menteri Hukum dan HAM. Gugatan kubu Djan Faridz pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kubu Romahurmuziy juga ditolak oleh PTUN. Akan tetapi, terakhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara menganulir pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, bahkan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan kubu Agung Laksono untuk membayar Rp 100 miliar.
Nampaknya, KPU berusaha mengkomidir situasi di mana kepentingan partai politik terjaga. Dengan bungkus konsultasi KPU dengan pemerintah dan DPR, maka PKPU No. 9/2015 pun direvisi menjadi PKPU NO. 12/2015. Setelah direvisi, KPU dapat menerima pengusungan pasangan calon dari partai bersengketa asalkan nama pasangan calon yang sama diajukan dalam dua berkas yang berbeda.
Pelembagaan
Apakah patut diduga munculnya calon tunggal oleh karena partai politik tertentu sama sekali tidak berminat mengikuti ajang pilkada? Bagi parpol, absen dalam Pilkada tentu saja menjadi sebuah bencana yang berpotensi merontokkan keberlangsungan parpol. Dengan mendulang suara di daerah, parpol memiliki wewenang dalam membuat kebijakan serta terlibat dalam realisasi proyek-proyek di daerah yang sejatinya berperan sebagai pengawas proyek agar proyek-proyek tersebut sejalan dengan aspirasi rakyat.

Dengan menunjukkan kiprahnya di daerah, parpol pun mendapat legitimasi dari akar rumput dan terbuka kesempatan untuk unjuk kekuatan dalam percaturan politik dan kekuasaan di tingkat nasional. Berbagai pertimbangan dan kepentingan diulik secara ad hoc oleh para elite Parpol. Normalnya, setiap Parpol ingin menjadi bagian penting dalam perubahan. Jadi barangkali persoalan utama adalah pada kelembagaan parpol itu sendiri.
Diantara gejala penting untuk membaca fenomena calon tunggal dengan asumsi sistem kepartaian adalah lemahnya pelembagaan politik. Sulitnya membangun partai politik yang profesional dan demokratis masih menjadi persoalan utama. Partai politik sebagai institusi inti rezim demokratik cenderung masih seperti “kerumunan politik”—yang bisa saling mendukung atau saling membelah—ketimbang menjadi politik yang kokoh.
Retaknya pelembagaan internal partai antara lain dicirikan oleh konflik-konlik internal parpol. Rapuhnya konsensus bersama tentang platform dan landasan operasional organisasi serta absennya mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga menyuburkan faksionalisme internal partai. Sebagian partai juga kesulitan untuk mereduksi faktor kharismatik dan ketokohan dalam manajemen partai.

Diantara akibat yang paling memungkinkan dari situasi ini adalah macetnya kaderisasi. Akibatnya, saat kompetisi mesti digelar di mana partai menjadi lakon penting seperti dalam pilkada, tidak tersedia figur yang mampu meyakinkan untuk berhadapan dengan kepentingan publik, termasuk personifikasi dan pesona petahana.
Partai cenderung menghitung, memilah, dan memilih untuk bermain aman dengan mendukung kandidat yang mesti jadi. Sebagai contoh di Mojokerto, petahana Bupati Mustofa Kamal Pasha bisa merebut dukungan hampir dari seluruh partai politik. Sementara nama yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pesaing terkuatnya yaitu Wakil Bupati Choirun Nisa bahkan tidak mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partainya sendiri, Nasional Demokrat (Nasdem). Hal yang sama juga terjadi di Kota Pasuruan. Wali Kota Hasani yang kembali mencalonkan diri hampir dipastikan tak punya lawan sebanding. Lawan beratnya, yaitu Wali Wali Kota Setiyono yang juga ketua DPD II Partai Golkar Kota Pasuruan masih harus menambah dukungan di DPRD untuk bisa untuk bisa diusung. Belum lagi persoalan internal Partai Golkar yang belum tuntas.
Spektrum Baru
Jika kembali membuka dan mengingat data pilkada sejak 2005 mengindikasikan semakin tumpulnya mesin partai politik. Sebagian besar pilkada di tingkat provinsi misalnya, menunjukkan marjin yang cukup besar antara perolehan suara pasangan pemenang dengan prosentase suara partai pengusung di pemilu legislatif, di mana perolehan suara pasangan rata-rata melebihi perolehan partai pengusung. Dengan melihat kecendeurngan tersebut, maka secara akademik kemunculan calon tunggal (dan pada sisi lain adalah calon perseorangan) di pilkada harus dilihat sebagai ancaman serius oleh partai politik.
Seperti diuraiakan di muka, desain hukum dan praktik empiris menunjukkan bahwa kerangka kandidasi pilkada berlangsung dalam bungkus proses politik yang semakin elitis. Semua keputusan tidak lagi menghadirkan kepentingan publik dan tidak berfungsinya mekanisme check and balances. Kondisi ini akan menghatarkan karakter yang mencemaskan, ketika terjadi kolaborasi dari beberapa spectrum politik yang dominan, yang kembali melakukan hegemoni kekuasaan atau kerap yang disebut dengan kolektif-otoritarian atau inklusif-otoritarian.
Dengan Pilkada, masyarakat tentu menginginkan perubahan. Masyarakat ingin ada perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh apatis terhadap politik. Melalui Pilkada, hak-hak politik masyarakat dapat diekspresikan. Pemimpin yang benar dan adil lahir dari partisipasi politik aktif masyarakat. Dengan gairah partipasi politik besar, masyarakat akan mampu memilah dan memilih pemimpin yang pantas untuk kebaikan bersama. Memang, politik sering melekat dengan kelicikan ular, tetapi melalui standar etika dan moral, masyarakat hanya menghendaki pemimpin benar-benar pro-rakyat dan seperti merpati, tanpa kesalahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s