Agresivitas Politik Luar Negeri Turki

Sesudah Perang Dingin, terjadi pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Turki. Paradigma kebijakan yang berlandaskan Kemalisme (merujuk kepada nama bapak pendiri Republik Turki, Kemal Atturk) diubah menjadi neo Otomanisme. Sebagai akibatnya, dari peran yang terisolatif, Turki lantas menjalankan politik luar negeri yang lebih progresif. Ini berlangsung sejak kepmimpinan Turgut Ozal selaku Perdana Menteri (1983-1989) dan dipertahankan saat Ozal menjadi Presiden tahun 1989 hingga kematiannya pada tahun 1993.

Kemalisme-Ottomanisme

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki keuntungan dalam bermanuver di politik luar negerinya dikarenakan dua hal, yaitu letak geografis dan etnisitas yang ada di dalam negara Turki itu sendiri. Secara keuntungan geografis, Turki terletak di antara benua Asia dan Eropa.

Hal ini yang menyebabkan Turki dikenal sebagai bridge country antara kedua benua tersebut. Sedangakan dalam hal etnisitas, Turki juga memiliki etnisitas yang beragam dikarenakan letak geografisnya, etnisitas yang berada di dalam Turki di antaranya Balkan, Timur Tengah, Caucasian, Asia Tengah, Caspian, Medditeranian, Gulf, dan Laut Hitam.

Jika dilihat dari keuntungan yang ada seharusnya dari zaman dahulu sejak berdiri, Turki seharusnya memiliki politik luar negeri yang bisa dikatakan strategis. Namun, pada kenyataannya terdapat dinamika di dalam perubahan politik luar negeri Turki.

Pada zaman Ottoman Empire, Turki memiliki track record yang bagus dalam politik luar negerinya, di antaranya Turki berhasil menghasilkan kestabilan dan perdamaian di kawasan sekitar Turki yang merupakan buah hasil dari nation-building process.

Setelah zaman Ottoman ini runtuh, kemudian Turki diambil oleh pemimpin sekuler yang bernama Kemal Pasha Ataturk yang merubah wajah Turki yang terkenal dengan negara Islam menjadi negara Repulik yang berdasarkan pada sekulerisme.

Aksi yang dilakukan oleh Kemal Pasha Ataturk ini terkenal dengan nama kemalisme. Kemalisme sejak awal dimaksudkan sebagai rekonstruksi identitas baru Turki yang berpijak pada prinsip anti-Usmaniyah dan anti-islamisme. Mereka, para penganut kemalisme, berpendapat bahwa dulu sebelum Ottoman Empire menguasai Turki, Turki telah memiliki akar modernisme dan demokrasi yang merefleksikan budaya asli dari Turki.

Pada awal setelah Ottoman Empire runtuh dan pemerintahan diambil alih oleh Kemal Pasha Ataturk, Turki merubah wajahnya yang Islamis menjadi negara yang sekuler. Pada saat itu hal ini dikatakan oleh Kemal Pasha Ataturk sebagai suatu hal yang rasional dikarenakan Turki telah memiliki akar modernisme dan demokrasi yang merefleksikan budaya asli dari Turki.

Namun, dikarenakan Ottoman masuk menguasai Turki dengan prinsip Islamnya dan Dinasti Usmani mereka berpendapat bahwa budaya asli tersebut menghilang. Dengan logika yang seperti itu mereka berpikir bahwa model politik luar negeri yang berbasiskan sekulerisme itu merupakan bentuk yang rasional. Di mana pada saat itu orientasi dari politik luar negeri Turki adalah mempertahankan eksistensinya di dalam kekacauan negara-negara tetangga yang lain.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan melihat tanda-tanda akan adanya masyarakat Turki yang jengah dengan sistem yang ditawarkan oleh Kemalisme, dinamika politik luar neger Turki pun menunjukkan sifat fleksibilitasnya. Modernisme Kemal tidak menawarkan kultur baru Turki kecuali semata pemaksaan model Barat. Jadi bukannya menunjukkan nilai dan ciri khas dari Turki itu sendiri, modernism Kemal justru lebih pada pemaksaan model Barat agar diterima oleh masyarakat Turki.

Alhasil, sekularisme Kemal mengalami kegagalan karena tidak mampu menghadirkan konstruksi epistemologis dan kultural yang kokoh. Di tengah-tengan pemberian janji mengenai akan adanya wajah baru Turki, namun yang terjadi justru masyarakat dibuat bingung oleh ketidakjelasan kemalisme tersebut membentuk wajah baru dari Turki.

Sebagai Negara Asia yang paling barat, Turki terhubung dengan Barat persis setelah keruntuhan imperium Usmani yang wilayahnya membentang hingga ke dinding kota Wina., Kemal Pasha Ataturk seorang pemimpin kebaratan dari kota pelabuhan Yunani, Salonika segera membuang alphabet Arab dan menggantikannya dengan bahasa latin, memaksakan diperdengarkannya musik klasik dan melarang kelompok sufi, turban dan semua bentuk yang dipandang warisan agama yang berbau klenik.

Namun, dikarenakan Ottoman masuk menguasai Turki dengan prinsip Islamnya dan Dinasti Usmani maka budaya asli tersebut menghilang. Tentu saja hal ini menyebabkan perubahan dalam wajah politik luar negeri dari Turki, yang semula sangat menginginkan kestabilan regional menjadi negara yang ingin eksistensinya tetap ada walaupun berada di tengah hiruk-pikuk negara tetangganya.

Oleh karena itu, pada zaman itu peran militer dalam mengurus negara sangatlah besar, ruang otonomi yang didapatkan militer memiliki jangkauan dari urusan domestic militer sampai intervensi dalam kehidupan politik.

Perubahan yang Gagal

Pergerakan dinamika politik luar negeri Turki berjalan kembali, setelah masyarakat Turki merasa enggan dan malas dengan kemalisme yang terjadi, mereka membutuhkan sesuatu yang baru dengan harapan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka.

Melihat kejengahan dari masyarakat Turki akan kemalisme yang ada, Profesor Necmetin Erbakan berinisiatif untuk mengembalikan lagi kejayaan Ottoman Empire dan mengembalikan wajah Islam di dalam negara Turki dengan mendirikan Milli Nizam Partisi-MNP (Partai Ketertiban Nasional) di 26 Januari 1970.

Namun, perjuangan Erbakan mengalami kegagalan dengan beberapa kudeta-kudeta yang dilakukan oleh militer Turki yang enggan untuk menerima nilai yang dibawa Erbakan dan menganggap mereka sebagai penjaga dari ideologi Kemalisme. Perjuangan Erbakan berakhir dan diteruskan oleh muridnya yang bernama Recep Tayyip Erdogan yang mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi-AKP) pada Agustus 2001.

Empat Elemen Dasar

Partai yang dipimpin oleh Erdogan ini berhasil memperoleh posisi yang strategis dalam pemerintahan dengan memenangkan pemilu selama tiga kali berturut-turut. Tentu saja hal ini membuat wajah dari politik luar negeri yang ada di Turki berubah lagi dan jika dilihat dari prinsip-prinsip yang ada, politik luar negeri Turki sekilas akan mirip dengan zaman Ottoman Empire namun disesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini.

Perubahan terjadi ketika datangnya AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) menjadi pemegang pemerintahan Turki. Terlihat sifat fleksibilitas dari politik luar negeri Turki yaitu disesuaikannya segala sesuatu halnya dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nilai dasar yang dibawa oleh AKP yaitu Islam.

Namun, yang membedakan antara model politik luar negeri Turki saat pemerintahan dipegang oleh Kemal Pasha Ataturk dengan AKP adalah keberhasilannya dalam menjawab keinginan masyarakat. Keduanya memiliki sifat yang rasional, namun kemalisme belum mampu untuk mengakomodir keinginan masyarakat.

Sedangkan AKP dengan nilai-nilai Islam mampu untuk menjawab keinginan dari masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan, AKP beranggapan bahwa hanya Islam saja satu-satunya kekuatan di Turki yang mampu mengorganisir dan melakukan sentiment oposisional atas rezim yang korup. Ini merupakan salah satu keinginan dari rakyat yang berhasil dijawab oleh AKP.

Terdapat empat elemen dasar dari National Interest yang dijelaskan oleh Morgenthau, yaitu kepentingan pertahanan tanah air, kepentingan kesejahteraan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan promosi nilai-nilai.

Ahmet Davutoğlu

Keempat ini ternyata berhasil secara sempurna dirumuskan oleh Ahmet Davutoglu selaku Perdana Menteri dari Turki untuk saat ini, yang sebelumnya dia adalah Menteri Luar Negeri saat Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri. Dia menyatakan bahwa politik luar negeri Turki diformulasikan secara holistik dan dibentuk agar Turki aktif di dunia internasional.

Hal ini yang kemudian dituangkan oleh Ahmet Davutoglu ke dalam lima prinsip dasar dari politik luar negeri Turki, yaitu mengenai keseimbangan antara keamanan dan demokrasi, “zero problem policy toward Turkey’s neighbors”, pengembangan hubungan dengan negara tetangga, pelaksanaan politik luar negeri yang multi-dimensional, dan pelaksanaan rhythmic diplomacy.

Elemen dasar yang pertama mengenai kepentingan pertahanan tanah air, Turki telah merepresentasikannya pada prinsip dasar yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mencapai pertahanan tanah air, sebuah negara harus dapat menciptakan keamanan secara domestik dan secara wilayah/region sehingga akhirnya akan menciptakan keamanan secara global (dalam artian tidak menjadi global threat).

Dalam prinsip dasar Politik Luar Negerinya, Turki menginginkan akan adanya keseimbangan antara keamanan dan demokrasi di dalam negara. Turki beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan akan keamanan merupakan hak dasar bagi setiap para warga negara, yaitu kebebasan dan HAM. Aksi nyata yang dilakukan oleh Turki adalah pada tahun 2002, Turki menjamin kebebasan bagi warga negaranya.

Setelah Turki berhasil menciptakan keamanan dalam negerinya, Turki kemudian menciptakan sebuah politik luar negeri yang merepresentasikan bahwa mereka ingin menciptakan keamanan secara wilayah dan global. Hal ini mereka lakukan untuk menjamin pula kepentingan negara yaitu berupa keamanan bagi warga negaranya.

Jika Turki dianggap menjadi global threat, maka keamanan warga negaranya akan terancam. Dalam pemenuhan kebutuhannya akan keamanan kawasan dan global, Turki mengeluarkan politik luar negeri “Zero problem policy toward Turkey’s neghbors” untuk menjaga keamanan kawasan dan politik luar negeri multi-dimensional untuk menjaga keamanan global.

Elemen dasar yang kedua mengenai kepentingan kesejahteraan ekonomi tertuang di dalam prinsip dasar ketiga politik luar negeri Turki, yaitu pengembangan hubungan dengan negara tetangga. Kesejahteraan ekonomi dapat dicapai salah satu caranya dengan membangun relasi sebesar-besarnya dengan negara lain, terutama negara tetangga.

Hal ini terjadi dikarenakan suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomiannya sendirian. Hal inilah yang dipercaya dan dilakukan oleh Turki. Serangkaian usaha untuk menjalin hubungan dengan negara tetangga telah dilakukan oleh Turki, diantaranya keaktifan Turki di Balkan dalam kasus krisis Kosovo dan Bosnia-Herzegovina, membantu secara infrastruktur secara umum kepada NATO, Uni Eropa, dan Barat, pengembangan hubungan dengan Azerbaijan dan Georgia di kaukasus, serta pengambilan sikap terhadap konflik sunni dan shia.

Setelah Turki mendapatkan posisi karena aktif dalam usaha untuk menjalin hubungan dengan negara lain, hal yang selanjutnya Turki lakukan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah melakukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Cara yang Turki lakukan adalah dengan menciptakan atmosfer economic interdependence di sekitar kawasannya/Timur Tengah, jika tidak ada interdependence antar negara dalam pemenuhan kebutuhannya, mustahil bagi suatu negara untuk meningkatakn kemampuan ekonominya.

Elemen dasar yang ketiga adalah kepentingan tatanan dunia yang tertuang di dalam prinsip dasar politik luar negeri Turki yang kedua dan keempat, yaitu “zero problem policy toward Turkey’s neighbors” dan pelaksanaan politik luar negeri yang multi-dimensional. Turki berkeinginan untuk menjadi bridge country antara benua Eropa dan Asia serta pihak Barat.

Di samping keuntungannya secara geografis, Turki juga harus secara intensif melaksanakan politik luar negeri yang dapat menciptakan tatanan dunia apabila Turki ingin menjadi bridge country. Jembatan tidak akan terbentuk secara baik apabila tidak ada keteraturan di dalamnya. Dengan politik “zero problem policy toward Turkey’s neighbors”, Turki mencoba untuk menciptakan tatanan dunia yang teratur di daerah Timur Tengah.

Hal ini juga sejalan dengan kepentingan dari Turki untuk menciptakan interaksi yang baik dengan negara tetangganya. Dengan menciptakan atmosfir kerja sama di kawasan Timur Tengah, maka tatanan dunia dapat terbentuk di sana. Jadi, bisa dilihat bahwa usaha Turki dengan “zero problem policy toward Turkey’s neighbors”nya dapat membantu terciptanya tatanan dunia dan membentuk Turki menjadi bridge country. Aksi nyata yang dilakukan oleh Turki pada poin ini adalah terjalinnya hubungan kerja sama dengan Syria dan Georgia.

Untuk membentuk tatanan dunia secara global usaha yang dilakukan oleh Turki adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat multi-dimensional yaitu dengan menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain yang berpengaruh di dalam tata pergaulan internasional, seperti menjalin hubungan dengan AS melalui NATO dan melakukan neighborhood policy dengan Rusia.

Hal ini menyebabkan Turki semakin berhasil membentuk negaranya menjadi bridge country, sesuai dengan pernyataan “Turkey is now a country that has original thoughts extending from Ankara to Pakistan, Saudi Arabia to Latin America.” Jadi, di samping Turki berhasil mencapai national interestnya untuk menjadi bridge country, Turki juga berhasil untuk berkontribusi dalam penciptaan tatanan dunia.

Elemen terakhir atau elemen keempat adalah kepentingan dalam penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh Turki yang tertuang pada prinsip dasar politik luar negeri Turki yang terakhir, yaitu pelaksanaan rhythmic diplomacy. Turki beranggapan untuk menyebarkan nilai-nilai yang mereka anut agar terkenal di dalam tata pergaulan internasional salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan rhythmic diplomacy.

Diplomasi ini merupakan diplomasi yang dilakukan oleh Turki yang intinya Turki akan aktif dalam berbagai forum internasional guna menyebarkan nilai-nilainya dan mencapai national interestnya. Beberapa hal yang Turki lakukan diantaranya aktif menjadi tuan rumah dari berbagai forum internasional, seperti the NATO Summit dan the OIC Summit, serta Turki menjadi anggota pengamat di dalam Africa Union semenjak keterbukaannya dengan Afrika pada tahun 2005, di undang ke dalam Arab League dua kali, menandatangani perjanjian dengan negara-negara Arab pada tahun 2007.

Jadi, Politik luar negeri yang dimiliki oleh Turki memiliki dua sifat yang sesuai dengan penjelasan oleh Morgenthau mengenai national interest, yaitu rasional dan fleksibel. Dalam perkembangannya dari sebelum masa pemerintahan AKP sampai masa pemerintahan AKP, semua politik luar negeri yang dilakukan oleh Turki bersifat rasional sesuai dengan kebutuhan dan pemimpin dari pemerintahan tersebut. Kemal Pasha Ataturk dengan sekulerismenya yang menginginkan Turki menjadi negara yang maju sesuai dengan barat, namun langkahnya gagal dikarenakan warga Turki yang tidak merasa nyaman dengan kemalisme (sekulerisme oleh Kemal Pasha Ataturk).

Tongkat estafet pemerintahan dilanjutkan dan dipegang oleh AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) yang berhasil mengembalikan kembali Turki menjadi negara yang sejahtera dan masyarakat merasa aman. Sifat fleksibilitas juga ditunjukkan oleh pemerintahan AKP melihat perkembangan dunia yang cepat dan arus globalisasi yang pesat pula, AKP mencoba untuk menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan memformulasikan kepentingan luar negerinya.

Isu Uni Eropa

Keanggotaan Uni Eropa yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama politik luar negeri Turki dan sebagai manifestasi ide politik identitas Turki sebagai negara Eropa, tidak terdengar lagi tindak tanduknya setelah stagnasi negosiasi keanggotaan Uni Eropa di tahun 2008.

Turki sendiri telah tiga dekade berusaha untuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa sejak tahun 2005 memulai perundingannya dengan Ankara terkait keanggotaan negara tersebut. Sembilan tahun silam, dari 35 pasal angenda yang dirundingkan, hanya satu pasal saja yang berhasil diselesaikan dalam negosiasi ini. Padahal dalam tempo yang sama, Uni Eropa juga menggelar perundingan dengan Kroasia dan negara ini sejak awal 2014 telah diterima menjadi anggota Uni Eropa.

Sebagian publik Turki menginginkan bergabung dengan Uni Eropa setidaknya dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh harian Zaman pada September 2011. Isu Uni Eropa menjadi concern dari Turki dalam beberapa dekade, maklum saja hingga kini Turki masih menunggu status keanggotaan Uni Eropa, meski Turki telah menjadi anggota European Court of Human Rights (ECHR). Sikap Turki terhadap Uni Eropa belakangan menjadi konservatif yakni akan membekukan hubungan dengan Uni Eropa apabila Siprus-wilayah sengketa Turki dan Yunani-menjadi Ketua Uni Eropa pada tahun 2012.

Pada bulan September 1963 antara Turki dengan Komunitas Ekonomi Eropa, ditandatangani sebuah perjanjian yang disebut Kesepakatan Ankara. Pada tahun 2005 ditandatangani Protokol Ankara. Sebuah protokol tambahan untuk Kesepakatan Ankara, dimana kesepakatan kawasan perdagangan bebas antara Turki dan Uni Eropa itu diperluas ke 9 negara anggota baru Uni Eropa termasuk Siprus Yunani. Tapi bertentangan dengan ketentuan Uni Eropa, Turki hingga kini tidak bersedia membuka pelabuhan udara dan lautnya bagi Siprus Yunani.

Pembicaraan tentang reformasi dan masalah Cyprus sudah dilakukan oleh Komisi Perluasan Eropa.

etelah harapan yang pasang surut dari berbagai pembicaraan tentang penyatuan Siprus, akhir Januari lalu Presiden Republik Siprus Dimitris Christofias dan pimpinan Siprus bagian Turki Mehmet Ali Talat mengakhiri perundingan dengan perasaan positif. Demikian keterangan penengah khusus PBB masalah Siprus Alexander Downer. Di bawah pimpinan Sekretaris Jendral Ban Ki Moon, Februari lalu Siprus Yunani dan Siprus Turki memulai putaran baru perundingan tentang penyatuan pulau yang terpecah itu.

Namun perundingan dapat mengalami kemunduran, karena tanggal 18 April 2014 di Siprus bagian Turki, akan digelar pemilihan umum. Selama kampanye pemilu Talat tidak akan melakukan perundingan lanjutan. Dan jika kandidat dari pihak oposisi, Dervis Eroglu berhasil mengalahkan Talat, perundingan penyatuan Siprus mengalami ancaman besar. Karena Eroglu dikenal sebagai tokoh nasionalis garis keras yang mendukung pemisahan kedua Siprus.

Keinginan Turki untuk terlibat dalam Uni Eropa ternyata bertolak belakang dengan Uni Eropa itu sendiri. Turki tidak dipersilahkan dengan mudah untuk bisa ikut dalam Uni Eropa. Bahkan berbagai alasan dikeluarkan guna mempersulit bahkan menolaj Turki untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Uni Eropa menilai bahwa Turki sebagai Negara Islam tidak bisa masuk Uni Eropa yang semua anggotanya bukanlah Negara Islam. Dan sejarah Turki yang pernah memiliki sistem Kekhalifahan dianggap menjadi ancaman persatuan Uni Eropa. Uni Eropa khawatir Turki akan merusak dan menolak demokrasi yang ada di dalam Uni Eropa itu sendiri.

Jika Uni Eropa menentang Islamophobia, maka persekutuan negara Eropa itu harus menerima Turki menjadi anggotanya. Demikian kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungan ke sejumlah negara Afrika.

Sejak dimulainya proses penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa lebih dari 10 tahun lalu, banyak perubahan yang terjadi di Turki. Penghapusan hukuman mati, reformasi hukum pidana dan pemberantasan korupsi. Iklim politik di Turki juga mengalami perubahan, demikian dikatakan pakar politik Dogan Tilic. Misalnya dilakukan diskusi intensif mengenai peran militer dalam politik. Tokoh-tokoh yang berusaha melakukan kudeta harus mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Para jenderal didengarkan keterangannya. Republik Turki melakukan berbagai langkah dalam proses demokratisasi. Berkaitan dengan itu Dewan Keamanan Nasional yang selama beberapa dekade menentukan haluan politik Turki juga direformasi.

Perubahan tidak hanya di bidang politik dalam negeri tapi juga hubungan Turki dengan negara lain, misalnya dengan Armenia. Sejak tahun 1993, setelah terjadinya perang antara Armenia dengan Azerbaijan yang merupakan mitra Turki, hubungan diplomatik antara Turki dan Armenia terputus dan perbatasan antara kedua negara ditutup. Sementara ini telah dilakukan langkah normalisasi hubungan dan diharapkan perbatasan kedua negara akan kembali dibuka.

Meskipun demikian dalam sidang parlemen Februari lalu Parlemen Eropa menyimpulkan, tahun 2009 Turki hanya mencapai sedikit kemajuan dalam memenuhi kriteria persyaratan untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Para anggota parlemen menyambut gembira perdebatan luas di Turki tentang berbagai tema yang secara tradisi dipandang tabu, tapi antara lain meminta reformasi undang-undang secara mendalam di Turki. Ria Oomen-Ruijten, anggota parlemen dari Belanda menyimpulkan pendapat kebanyakan anggota parlemen Eropa.

Isu Amerika

Amerika Serikat memandang Turki sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah, setidaknya dapat dibaca dari kunjungan kenegaraan pertama ke dunia Islam setelah Obama dilantik yaitu ke Turki. Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Turki dan Amerika terlihat dari kerjasama dalam operasi terorisme di kawasan Timur Turki. Kerjasama peralatan persenjataan militer seperti pesawat tempur dan pesawat intai. Akan tetapi, kerjasama tersebut tidak menggentarkan Turki untuk memperbaiki hubungannya dengan Israel ketika Amerika meminta Turki menormalisasi hubungan diplomatik.

Sebaliknya, Turki secara terbuka mengembangkan peran politik luar negerinya dalam dinamika politik regional Timur Tengah khususnya dalam peristiwa Arab Spring. Revolusi Dunia Arab bukan hanya melahirkan elit politik baru di beberapa negara Timur Tengah. Akan tetapi juga melahirkan aktor politik yang agresif di level regional.

Melemahnya politik luar negeri Mesir ternyata berhasil dimanfaatkan oleh Turki untuk mendongkrak pamor politik luar negerinya. Operasi NATO 2011 yang berhasil menumbangkan Khadafi dipimpin oleh Turki dapat dibaca sebagai upaya menanam investasi politik saat barat berkompetisi memperebutkan kawasan Timur Tengah yang kaya minyak.

Perubahan yang terjadi pada politik luar negeri Turki ini memiliki skala yang tertinggi dalam klasifikasi perubahan politik luar negeri , sehingga menjadi menarik kemudian untuk mencari apa faktor utama yang menyebabkan perubahan politik luar negeri Turki ini.

Menggunakan pendekatan two level games, penyebab perubahan orientasi politik luar negeri Turki kemudian dibagi menjadi domestik dan internasional. Keduanya diukur melalui mekanisme teori preferensi negara dengan menggunakan polar internal dan polar eksternal. Tingkat tinggi atau tidaknya sentralitas polar ini kemudian akan mengindikasikan distribusi kekuatan dalam lingkungan eksternal maupun internal, semakin tinggi tingkat sentralitasnya maka semakin terpusatnya suatu kekuatan dalam lingkungan tersebut, mengakibatkan rendahnya perhatian aktor pembuat kebijakan terhadap lingkungan tersebut.

Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah tingkat sentralitas polarnya, semakin merata distribusi kekuatannya, mengakibatkan lingkungan tersebut lebih menjadi perhatian bagi aktor pembuat kebijakan. Dalam kasus keterlibatan Turki di Arab Spring, ditemukan bahwa faktor pengaruh eksternal tidak mempunyai signifikansi yang berarti bila dibandingkan faktor pengaruh internal. Hal ini tampak dari tidak adanya alat kontrol dari aktor-aktor negara Barat sebagai faktor eksternal, untuk mempengaruhi secara efektif politik luar negeri Turki.

Di sisi lain, dinamika politik domestik dalam negeri Turki , seperti munculnya signifikansi opini publik dan menurunnya dominasi militer, memiliki akibat secara langsung dalam pelaksanaan politik luar negeri Turki.

Perspektif Bisnis

Kebijakan politik Turki yang semakin konfrontasional kepada Barat tidak hanya memiliki perspektif ideologis namun juga bisnis. Diversifikasi hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan negara-negara Timur Tengah telah menggeser Turki dari kebijakan tradisionalnya yang pro Barat.
Saat masjid pertama di Kotacepe dibuka di 1987, peristiwa itu menjadi kejutan bagi sistem politik Turki.  Struktur masjid yang merefleksikan model menara dan kubah neo Usmani bertengger gagah diatas bukit dan berhadapan langsung dengan musoleum pendiri Turki sekuler Turki, Musthafa kemal.  Sementara bangunan dibawahnya menjadi pusat perbelanjaan dua lantai. Bangunan itu tidak hanya menjadi salah satu komplek ibadah terbesar di dunia Muslim, namun juga menjadi ancaman ekonomi  langsung para pebinis status quo Kemalis yang berkuasa di ibukota.
Hingga kini, pusat perbelajaan tersebut menjadi satu-satunya yang masih bertahan di wilayah itu. Mayoritas rakyat Turki yang semakin relijius telah menggabungkan menjadi satu masjid dengan pusat perbelanjaan sehingga pada akhirnya menyingkirkan kelompok dominan. Satu dekade kemudian, tepatnya di era 90-an, para industrialis konservatif Turki bermunculan dari wilayah pedalaman. Mereka menyebut dirinya “macan-macan Anatolian”. Kayseri dan Gazyanpete berubah menjadi kota-kota ramai.
Penerbangan langsung ke Kabul dipenuhi oleh para pebinis Turki. Bar-bar yang dilindungi karung-karung pasir di Kabul mendendangkan lagu-lagu Turki demikian pula kegiatan keagamaan mereka. Restauran Turki menghiasi kota-kota Libya yang berlimpah minyak sedangkan para kontraktor Turki mengerjakan pembangunan gedung pencakar langit di Tripoli.
Sementara pertunjukan opera sabun ala Brazil menghampiri para pemirsa TV di Mesir, Suriah, dan Emirat Arab (dan sekarang di Indonesia) berkisah bagaimana kehidupan seorang Muslim.  Para Turis Arab juga membanjiri Istambul, tidak hanya mencicipi masakan khas Turki, menikmati keindahan arsitektur peninggalan Usmani namun juga mengunjungi tempat pembuatan film-film favorit mereka. Secara politik, Erdogan juga mengambilalih peran Ahmadinejad dimata dunia Islam sebagai pemimpin Muslim yang berani berkata apa adanya.
Isu Palestina dan Israel
Dalam isu pendudukan Israel di Palestina, Turki sangat disayangkan bahwa negara-negara Islam saling menyerang sementara isu Palestina masih belum terpecahkan di Timur-Tengah. Israel telah melakukan banyak aktifitas Ilegal di wilayah pendudukan semenjak tahun 1967, tahun pertama Israel memulai pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Timur Al-Quds (Yerussalem).
Lebih dari dua tahun, Erdogan menggeser Turki dari kebijakan tradisionalnya yang pro Barat. Dia dengan gagah berani meninggalkan Forum Davos 2009 saat berdebat dengan Shimon Peres. Sebelumnya dia menuduh Israel berbohong, menyatakan keinginannya bernegosiasi dengan Suriah namun pada saat bersamaan menyerang Gaza di 2008.
Perseteruan dengan Israel pasca penyerangan rombongan kemanusiaan Mavi Marmara hingga saat ini belum juga pulih. Tragedi kemanusiaan pada pertengahan tahun 2010 yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia hingga saat ini menjadi duri dalam hubungan diplomatik kedua negara, hubungan Turki-Israel paska penyerangan pun berada pada titik terendah. Upaya Israel untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Turki beberapa kali gagal, termasuk penolakan Turki terhadap bantuan kemanusiaan Israel ketika gempa Van kota bagian Timur Turki. Dan pada Akhirnya Kerjasama Militer Turki-Israel (MTCA) harus berhenti karena Turki mengeluarkan kebijakan pasca terjadinya serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara.
Pada Juni 2014,  Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengungkapkan kemarahannya kepada Duta Besar Israel dalam Konperensi keamanan yang berlangsung tertutup bahwa Israel tidak dapat bertindak semaunya. Ini kurang lebih yang disampaikan salah seorang diplomat yang hadir dalam forum tersebut.
“Pada satu sisi, mereka mendorong keluar Israel namun pada sisi lain mereka semakin dekat dengan Arab dan dunia Islam, seolah satu langkah ini adalah konsekuensi dari langkah lainnya,” tutur Dogan Tilic, penulis kiri. “Israel tidak punya daya tarik ekonomi bagi Turki sementara Timur Tengah adalah pasar besar Turki. Jadi friksi ini tidak hanya latar belakang ideologis,  namun juga ada alasan ekonomi dan politik.”

Prakarsa Turki menjadi aktor baru dalam perdamaian Palestina dapat dilihat dari sikap Erdoğan yang mengatakan “pengakuan Palestina sebagai sebuah Negara merdeka adalah satu-satunya solusi. Ini bukan pilihan tapi kewajiban. Mari kita semua sesegera mungkin bersama-sama mengibarkan bendera Palestina…Kita kibarkan bendera Palestina di Timur Tengah, agar ia menjadi simbol perdamaian dan keadilan.” Bukan hanya itu saja pada September 2011 Turki mengusir Duta Besar Israel dan menangguhkan seluruh hubungan perdagangan, militer dan pertahanan.

Sedemikian strategisnya posisi Turki sehingga Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya menjadikan Turki menjadi negara pertama dalam kunjungan luar negerinya awal tahun 2012. Setelah pada tahun sebelumnya juga beberapa kali mengunjungi Turki. Politik luar negeri Turki yang memberikan dukungan politik bagi kemerdekaan Palestina adalah daya pikat tersendiri bagi Ismail Haniya untuk terus menjaga hubungan baik dengan Turki.

Tapi, ternyata selama ini hubungan Turki-Israel aman-aman saja. Kedutaan Israel masih buka di Turki. Dan think tank semacam Ufuk Ulutaş masih sering menulis di koran-koran Israel. Sebagai catatan, Turki punya kantor Kedutaan Besar di Tel Aviv dan konsulat di beberapa kota, termasuk Jerusalem. Ketika Erdogan sedang berantem soal Mesir, Palestina, dan lain sebagainya, kantor ini tetap melayani arus mobilitas baik orang-orang Turki ke Israel maupun sebaliknya.

Sebagai catatan lagi, Turki dan Israel telah meneken perjanjian free trade di tahun 1997 dan berlangsung sampai kini. Di tahun 2010, pangsa perdagangan kedua negara tumbuh pesat. Ekspor dan impor dari kedua negara tidak terpengaruh oleh dinamika hubungan politik yang cukup ‘panas’ –apalagi menyangkut soal Palestina.

Jadi, permainan boleh agak keras. Tapi bukan berarti putus hubungan. Di sinilah kecerdasan Erdogan. Posisi semacam ini menyebabkan Erdogan menjadi garda terdepan dalam pembelaan terhadap Israel. Ketika negara-negara Arab hanya bisa mengutuk Israel tanpa kekuatan memadai untuk menekan, Erdogan dengan lincah bernegosiasi untuk kemerdekaan Palestina. Sekali lagi, ini soal siasat. Erdogan telah melampaui isu remeh-temeh soal agama. Upaya ini kemudian menemui hasil: Palestina mulai mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat, tahun lalu. Palestina resmi diakui sebagai negara berdaulat dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Kebijakan Turki atas penolakan memberikan fasilitas dan kerjasama yang diminta Washington untuk mneginvasi Irak tahun 2003 merupakan keputusan yang sangat tepat dan berani. Hal ini disambut hangat oleh masyarakat Turki karena sikap itu dianggap sebagai bentuk persaudaraan terbaik dengan Irak. Negara-negara Arab juga menyambut hal ini dengan positif. Meskipun tidak sedikit Negara-negara yang mempertanyakan kebijakan tersebut, tetap Erdogan dengan tegas menjalankan kebijakan tersebut. Hubungan tersebut diperindah dengan Kerjasama diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Turki antara lain pada tanggal 19 Juli 2005, diadakan pertemuan menteri dalam negeri Irak dan Turki di Istanbul.

Isu Irak

Peristiwa penyerangan Irak merupakan titik awal rusaknya hubungan diplomatic antara Turki dan Amerika Serikat. Amerika kini tidak lagi senyaman dulu dalam hal mengintervensi Negara-negara Islam di Timur Tengah. Berbagai hal dilakukan Amerika untuk memperbaiki keadaan hubungan diplomatic dengan Turki. Karena Hal itu pula Amerika Serikat sangat mendukung Turki sekaligus membantunya untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Karena hal itu mereka anggap akan membuat Turki semakin terikat dengan sebuah aturan lain dan juga focus di dalamnya. Amerika Serikat akan selalu berupaya untuk membuat Turki kembali menjadi “sahabat” yang dapat diajak kerja sama untuk melakukan segala hal.

Isu Irak utara mulai membajak agenda kebijakan luar negeri Turki. Pihak militer dan birokrasi Turki secara tradisional mengatasi ancaman-ancaman keamanan terhadap wilayah Turki. Dan pemerintah koalisi Turki masa lalu, yang umumnya tidak stabil, biasanya menyerahkan pembuatan keputusan seperti itu kepada para pembuat kebijakan yang telah berdiri sejak lama tersebut.

Kedua aktor politik utama ini – militer dan birokrasi – dengan pembagian-pembagian internal mereka sendiri dalam tanggapan kebijakan, telah berusaha untuk menempatkan kepentingan-kepentingan domestik Turki sambil melihat kedudukannya dalam kerangka kerja kewajiban internasional dan pengaturan perjanjian dengan UE, Amerika Serikat, dan NATO.

Hingga belum lama ini, boleh dibilang, kebijakan-kebijakan Timur Tengah Turki merupakan hasil dari hubungan antara faktor-faktor strategis lebih besar dan tidak mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap lingkungan regional. Hubungan dekat yang dikembangkan Turki dengan Israel merupakan satu indikasi bagaimana aktor luar telah mempengaruhi kebijakan Timur Tengahnya seiring dengan garis-garis strategis, namun jauh dari pertimbangan rakyat, seperti rasa persaudaraan Muslim di kalangan masyarakat.

Partai AKP sedang mengevaluasi kembali faktor-faktor tersebut. Bertentangan dengan keinginan pemerintah Bush, pemerintah Turki telah membangun hubungan yang semakin dekat dengan Suriah dan Iran, terlepas dari risiko tergganggunya jaringan strategis persekutuan Barat yang telah menentukan banyak kepentingan kebijakan luar negeri Turki sejak Perang Dunia II. Namun yang menarik, dan berbeda dari pemerintah-pemerintah Turki sebelumnya, adalah upaya AKP untuk melegitimasi tindakan-tindakannya sembari berusaha membela berbagai kepentingannya. Tindakan unilateral melawan PKK di Irak utara, dengan kata lain, tidak lagi mungkin terjadi.

Pemerintah AS berada pada posisi tidak nyaman akibat dorongan mendadak dari Turki tersebut, terperangkap karena Washington berada dalam jaringan persekutuan oportunistis dengan para pemimpin Irak utara. Di Turki, mereka sekarang menghadapi sekutu NATO yang menggunakan isu terorisme PKK sebagai dasar balasan tindakan bersenjata mereka, sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat ketika membenarkan campur tangannya sendiri di Afghanisan dan Irak.

Namun, tidak hanya pemerintah AS yang berada dalam keadaan terdesak. Pemerintah Turki juga mendapatkan dirinya tertarik ke dalam kepentingan untuk bertindak sesuai dengan tingkat tuntutan rakyat. Karena keinginan untuk mengintervensi Irak utara semakin menguat dalam pendapat publik Turki, pemerintah AKP telah mencari berbagai cara untuk mengurangi tuntutan penggunaan kekerasan ini. Pemerintah telah mencoba untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan penggunaan kekuatan fisik dengan kekuatan maya dari media, baik di tingkat nasional dan internasional.

Manuver politik Turki terbilang cukup pesat seiring dengan perubahan dan pembenahan internalnya. Kemampuan Turki untuk melakukan upaya-upaya membangun hubungan diplomatispun tak ayal memperoleh respon baik, bukan hanya dari negara-negara sekawasan saja, melainkan juga dari negara-negara Barat seperti Amerika. Bukti konkret terjalinnya keharmonisan hubungan Amerika-Turki, Barack Obama menjadikan Turki sebagai negara Islam pertama yang dikunjungi setelah pelantikannya menjadi Presiden dan satu-satunya negara euro-asia yang dicantumkan secara khusus dalam kampanye Obama tahun 2007 dalam promosi kebijakan politik luar negeri.

Amerika-Turki juga menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya melakukan operasi bersama dalam misi pemberantasan terorisme  di wilayah Turki bagian Timur. Sekali lagi, meskipun hubungan Amerika-Turki sudah sangat baik, tidak berarti bahwa Turki mudah didikte oleh siapapun.

Penggunaan kekerasan di Irak utara diperpanas oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan pemimpin bisnis Turki. Hubungan dagang yang luas antara Irak utara dan sebagian besar Timur Tengah, terkait dengan pemulihan ekonomi Turki sendiri, khususnya di wilayah tenggara yang penuh permasalahan, dapat terancam oleh tindak balasan yang terlalu keras.

Tingkah laku berlebihan pihak berwenang Turki dapat mengumpani kecurigaan-kecurigaan UE terkait dengan keanggotaan negara tersebut dalam “klab Uni Eropa”. Kebangkitan nasionalisme sebagai sebuah kekuatan dalam politik Turki berada dalam kedudukan yang tidak nyaman, tidak hanya dengan mitra-mitra luar negerinya, tetapi juga dengan partai berkuasa. Dengan meminta media lokal mengurangi tingkat kesensasionalan liputan terhadap serangan-serangan di tenggara Turki, pemerintah sedang bertindak untuk melindungi kendaraan kekuatan “maya” ini dan mempertahankan hubungan strategis yang telah lama terjalin, dengan menyelesaikan keadaan, tanpa harus memilih kekuatan “fisik” yang mungkin mengancam kepentingan-kepentingan AS di Irak.

Keberadaan Turki di OKI juga menjadi inspirasi bagi Negara-negara Islam yang ada di Dunia. Seolah Erdogan memberikan pesan tersirat bahwa Negara Islam memiliki sejarah yang luar biasa karena pernah menguasai dunia, dan jangan sampai Negara Islam seolah bisa diperbudak dan takur kepada Negara-negara non-muslim. Kebijakan politik luar negeri Turki yang tegas juga menegur Negara-negara Islam lain yang senantiasa mengalami kekhawatiran ketika mengambil suatu kebijakan.

Dalam level regional Timur Tengah, tidak hanya Turki yang memiliki kepentingan untuk balance of power terhadap keberadaan Israel dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Iran yang kini dihadapkan pada situasi memanas karena pengembangan nuklir juga menaruh pengaruh besar dalam geopolitik Timur Tengah. Hubungan Turki dan Iran memang dalam beberapa tahun belakangan sempat memburuk mulai membaik, penyataan menteri luar negeri Ahmet Davutoğlu yang tidak akan mengintervensi program nuklir Iran menjadi salah satu indikasi pulihnya hubungan kedua negara. Satu hal yang menjadi batu sandungan bagi hubungan kedua negara adalah adanya sistem pertahanan misil NATO yang berada di Turki.

Turki melakukan upaya memperbaiki hubungan dengan Iran yang sempat memanas lantaran melayangkan protes terhadap perkembangan nuklir Iran yang diduga berdampak besar terhadap situasi geopolitik Timur Tengah. Belakangan, hubungan Turki-Iran berangsur membaik pasca pernyataan resmi menteri luar negeri Ahmet Davutoğlu yang berjanji untuk tidak lagi mengintervensi program nuklir Iran.

Stabilitas demokrasi Turki ditunjang stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi 8,9 % tahun 2010 menjadikan Turki sebagai negara liberalis dalam pendekatan hubungan internasional. Promosi demokrasi Erdoğan yang berhasil mengawinkan Islam, sekularisme dan modernisasi kepada Mesir, Suriah dan beberapa negara Afrika Utara menjadikan posisi politik luar negeri Turki semakin strategis, bukan hanya di mata negara kawasan Timur Tengah, akan tetapi juga negara-negara barat.
Selain situasi dalam negeri, perubahan tersebut juga didorong oleh faktor eksternal. Globalisasi terutama menyebabkan peningkatan saling ketergantungan ekonomi dan sosial sehingga Turki memiliki kesempatan baru untuk terlibat dalam hubungan sub regional yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. Aktivisme kebijakan luar negeri Turki lebih menonjol akhir-akhir ini. Aneksasi Rusia terhadap Crimea telah menjadi ancaman bagi Turki. Namun sebelum peristiwa itu, Rusia telah menjalankan peran aktif terhadap negara-negara yang bertetangga dengan Turki.
Telah lebih dari dua tahun Suriah diguncang oleh pergolakan  politik. Pergolakan yang kini bahkan menjurus pada perang saudara, ketika Pemerintahan Suriah pimpinan  Bashar al-Assad  bertempur melawan pasukan oposisi.  Bagi sebagian kalangan, pergolakan ini adalah sebuah ‘revolusi rakyat’ yang berupaya mengggulingkan ‘rezim tiran’ Bashar Assad, sama seperti gelombang revolusi  ‘Arab Spring’ lainnya yang berhasil menumbangkan kediktatoran di Tunisia, Mesir dan Libya.
Masalah Suriah
Pergolakan sipil antara Presiden Bashar Al-Assad di Suriah dengan kalangan pemberontak telah mendorong Turki begitu aktif dalam isu regional ini. Hingga Juni 2014, sebanyak satu juta pengungsi asal Suriah telah memasuki wilayah Turki. Meledaknya jumlah pengungsi ini mendorong Ankara bereaksi. Turki memilih berperan aktif dalam isu Suriah setelah mendeteksi bahwa kekuatan Barat cenderung lembek dalam berperan.

Sikap oposisi Barat yang mencela dukungan kuat Rusia terhadap Assad makin lama makin terpecah-pecah. Jelaslah bahwa ada konfigurasi kekuasaan yang enggan memasuki wilayah yang telah memperoleh pengaruh Rusia. Manakala kekuatan Barat, khususnya AS, enggan untuk berkontribusi lebih lanjut, maka Turki memiliki alasan yang semakin kuat untuk mengambil alih peran tersebut.

Saat krisis politik berubah menjadi pergolakan sipil yang menentang kepemimpinan Asshad, maka Perdana Menteri Turki Erdogan memberikan dukungan lebih banyak kepada kalangan pemberontak.  Sikap Turki tentu mengejutkan karena berisiko akan terjadi pengucilan Barat terhadap negara ini.  Kalangan negara-negara Barat sekarang semakin gencar untuk menegosiasikan penyelesaian krisis Suriah. Salah satu pertimbangan Turki untuk mendukung kaum pemberontak dan mengabaikan potensi pengucilan oleh Barat adalah menguji sejauh mana komitmen Rusia apabila Asshad tetap bercokol sebagai penguasa di Suriah.

Andaikata Assad tetap bercokol, maka akses militer adalah keuntungan Rusia. Dalam hal ini, Moskow mengincar akses pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Tartus. Ini akan mengancam eksistensi armada Turki di Meditarianian. Ada kebutuhan untuk menyeimbangkan pengaruh kekuasaan atas peran Turki ini, tetapi bisa jadi juga karena faktor peradaban.

Pelibatan banyak aktor dalam krisis Suriah mendorong Turki untuk menunjukkan identitas peradaban. Keterlibatan Iran dalam memberikan dukungan serupa memudahkan Turki untuk melakukan tindakan yang sama. Iran adalah pesaing Turki untuk memberikan pengaruh atas Timur Tengah dan Asia Tengah. Ini menjadi faktor tambahan peran aktor dalam krisis Suriah, yaitu Turki di satu pihak dan Barat di lain pihak. Pengambilalihan Crimea memaksa Turki untuk menunjukkan identitas peradabannya di kawasan  itu.

Sebagai negara yang pernah mengalami keterbelakangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Turki sangat mengesankan. Turki muncul sebagai salah satu diantara 15 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan posisi itu, Turki ingin memajukan peran negaranya, tidak hanya urusan ekonomi akan tetapi juga permasalahan regional, menyusul krisis kepemimpinan di Afrika Utara dan negara-negara kawasan Teluk.

Aktor Non Negara

Agresifitas membangun politik luar negeri tidak hanya dijalankan oleh negara (state actor), lebih dari organisasi sosial dan pendidikan menjalankan kerja politik luar negeri yang tak kalah handalnya dengan negara (non state actor). Agresifitas yayasan sosial dan pendidikan Turki membawa masuk pelajar dari seluruh dunia masuk ke Turki dapat dibaca sebagai wujud investasi politik luar negeri Turki di masa depan.

Gerakan Fethullah Gülen yang berhasil mendirikan sekolah Turki di hampir 130 negara memberikan warna tersendiri bagi politik luar negeri Turki. Gerakan yang diterima oleh banyak negara di dunia berhasil karena memadukan model modernitas keIslaman dan toleransi keberagaman dengan diilhami oleh ideologi Hizmet (pelayanan umat). Selain itu masih banyak yayasan yang mirip dengan model pesantren ala Indonesia yang memberikan metode pendidikan agama Islam.

Membaca gerak politik luar negeri Turki saat ini, sepertinya Turki akan mengembalikan era keemasan kekhalifahan Usmani yang berhasil menebarkan kekuasaannya di beberapa bagian negara di dunia. Akselerasi politik luar negeri memang tidak akan terbaca dalam satu dua tahun, investasi politik akan berkembang membutuhkan waktu hingga pada suatu saat akan terlihat imperium politik baru