Ruang Lingkup Kewenangan, Tugas dan Kode Etik Notaris

Eksistensi dan wewenang Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 (UUJN). Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik.Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara- perkara perdata, sehingga notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.
Fungsi dan peran Notaris akan semakin luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum bagi para pihak, tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Sebagian kewenangan yang diberikan pemerintah kepada notaris tentu disertai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.
Perkembangan jabatan notaris di dalam masyarakat modern tidaklah mungkin diwujudkan sekedar selaku notaris yang apatis, namun harus menjalankan fungsi aktif dengan dilatarbelakangi kehendak agar para pihak melaksanakan dan memenuhi kontrak sebagaimana sejak semula dimaksudkan dan disepakati oleh para pihak. Van Mourik menyatakan bahwa “fungsi seorang notaris dalam masyarakat modern tidaklah mungkin seperti yang tidak pernah terwujudkan, yakni sekedar penulis pasif yang tidak memiliki kehendak sendiri dan dalam kedudukan demikian membiarkan terjadinya pemerkosaan hukum serta ketidakadilan”. Pengembangan praktik notariat dalam kehidupan di Indonesia sudah selayaknya mengembangkan diri dan melakukan pendalaman, khususnya berkenaan dengan hukum dan sekaligus ditujukan dalam upaya mencegah timbulnya sengketa di antara para pihak yang terkait.
Notaris sangat berperan dalam persentuhan antara perundang-undangan dan dunia hukum, sosial, dan ekonomi praktikal. Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) bertanggungjawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut Pasal 1 angka 1 UUJN menguraikan pengertian mengenai notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.
Selanjutnya Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan definisi dari akta Notaris sebagaimana akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pengertian tersebut membawa konsekuensi bagi setiap Notaris dalam pembuatan akta agar memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang otentik.
Merujuk kepada pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN dan syarat suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, maka ketentuan-ketentuan dalan UUJN harus dilaksanakan oleh notaris. Pengertian pembuatan akta “di hadapan” Notaris menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang sedangkan akta yang dibuat “oleh” Notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes, wesel).
Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan Notaris untuk maksud dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd), artinya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.
UUJN telah memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Kewenangan tersebut adalah kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan tersebut, walaupun masih terjadi perdebatan harus dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditetapkan oleh UUJN. Menurut Hamid Awaludin yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, semua instansi pemerintah dan institusi lainnya yang berada di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN.
Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, yang sebelum UUJN merupakan kewenangan juru lelang pada Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Pemberian kewenangan membuat akta risalah lelang kepada Notaris membawa konsekuensi harus disertai dengan penambahan kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris, diatur dalam Pasal 2 UUJN yang menyatakan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan, tetapi belum disumpah adalah telah cakap sebagai Notaris tetapi belum berwenang membuat akta otentik, demikian halnya dengan Notaris yang sedang menjalani cuti, tidak berwenang membuat akta otentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.
Makna dari kalimat yang menjadi sumpah Notaris tersebut adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harus melaksanakannya dengan professional dan menjaga integritas moralnya. Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan (vertrouwensambt) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (vertrouwensambt), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.
Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilakukan dengan upaya penuntutan hak ingkar (verschoningsrecht), yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3e) KUH Perdata, Pasal 146 dan Pasal 227 HIR bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris tersebut telah melanggar undang-undang yaitu sumpah jabatan dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 322 KUH Pidana tentang Membuka Rahasia.
Menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa pengangkatan sumpah sebelum menjalankan jabatannya dengan sah merupakan azas hukum publik (publiekrochtelijk beginsel) bagi pejabat umum, artinya selama belum dilakukan pengambilan sumpah, maka jabatan tersebut tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah. Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris (Pasal 5 UUJN). Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJN, maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh menteri (Pasal 6 UUJN).
Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kewajiban Notaris untuk menjilid akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN disebabkan akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggungjawab. Berkaitan dengan daftar wasiat, kewajiban tersebut penting untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.
Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau etika profesi yang harus dipatuhinya dan menjdi dasar pelaksanan pelaksanaan profesinya. Pengertian etika berasal dari kata “etos” yang berarti kesusilaan, yang berasal dari suara batin manusia yang memberi pengaruh keluar dan etika adalah filsafat moral yang berasal dari kata “mores” yaitu adat istiadat, di mana adat istiadat berada di luar manusia serta memberi pengaruh ke dalam sehingga secara umum arti etika adalah prinsip-prinsip tentang sikap hidup
dan perilaku manusia dan masyarakat. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.
Pengaturan mengenai kode etik notaris diperlukan sebab untuk mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan notaris dalam melaksanakan jabatannya sebab seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa notaris.
Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris, dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat notaris.
Adanya kode etik notaris diharapkan notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.
Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti bahwa notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.
Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s