Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Salah satu hasil perombakan hukum yang berhasil adalah penetapan UU No. 5 Tahun 1960, yang populer dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan – ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat “penindasan “.
Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.
Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubunganya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman- tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.
Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.
Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.
Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturanya.
Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni: “Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap,berdasarka perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperduai (maro) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (mertelu)”. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad adalah: “Apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian (separo kalau memperduai atau maro serta sepertiga kalau mertelu atau jejuron ) hasil tanahnya ke pada pemilik tanah “.
Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pemaruh (deelbouwer) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memilliki tanah. Hilman Hadikusuma menjelaskan pada umunya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat. Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.
Di daerah MinangKabau (Sumatera Barat) perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “memperduai “ atau “babuek sawah urang “ dalam kenyataanya dilakukan secara lesan dihadapan kepala adat. Imbangan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk, lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya di bagi dua, akan tetapi memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan “ sadua bijo.” Di daerah jawa Tengan, perjanjian bagi hasil tergantung pada kualitas
tanah, macam tanaman, yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap.
Hukum Tanah Nasional melarang kemungkinan pemerasan orang atau golongan satu oleh orang atau golongan lain. Sehingga macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, pada prinsipnya adalah hak-hak yang memberikan wewenang untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan orang lain . Hal ini merupakan lembaga-lembaga hukum yang dapat menimbulkan keadaan penguasaan tanah yang bertentangan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 10 di atas.
Termasuk didalamnya perjanjian Bagi Hasil dapat memungkinkan timbulnya hubungan-hubungan yang mengandung unsur pemerasan oleh sipemilik tanah terhadap pihak yang mengusahakan tanahnya atau sebaliknya. Jadi Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Tanah Nasional adalah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip yang ada dalam UUPA yaitu Pasal 10 UUPA. Karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UUPA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yang pada suatu saat akan dihapuskan. Karena untuk menghapuskan hak-hak tersebut sekaligus pada saat mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960, harus disertai dengan usaha-usaha untuk penyediaan lapangan kerja baru diluar bidang pertanahan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri, atau menyediakan kredit lunak bagi yang memerlukan, atau memperluas areal tanah pertanian, yang dalam hal ini sampai sekarang belum dapat terselenggara.
Untuk membatasi sifat –sifat dari hak-hak yang bersifat sementara tersebut (perjanjian Bagi-Hasil) yang bertentangan dengan UUPA, maka harus mendapatkan Penganturan lebih lanjut. Untuk Pengaturan tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang “ Perjanjian Bagi Hasil.” Sebenarnya Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/ tunakisma, namun tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.2 tahun 1960). Sehingga hak–hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas.
Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Disetiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umunya hampir sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat.

2 comments on “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

  1. Mas ISHARYANTO, thanks. bisa gak berikan contoh caranya membuat surat perjanjian sewa tanah bagi hasil sesuai perjanjian yg disepakati bersama, agar dikemudian hari tidak terjadi tindakan penindasan salah satu pihak.

  2. Maaf. saya hanya menginformasikan kebijakan dan sejarah hukum saja sebagai aspek tulisan ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s