Putusan Hakim yang Ideal

Di Indonesia tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi terbatas pada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia (Sudikono Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, hlm. 136).

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; kedua, putus- an hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; keenam, putusan hakim meru- pakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Hakim, sebagai salah satu pejabat kekua- saan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan (R. Benny Riyanto, “Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Mei-Agustus 2008, Sura- karta: FH UNS, hlm. 52).

Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan.

Ridwan Syahrani, S.H. memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberi batasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan, konsep putusan harus telah dipersiapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan yang tertulis.

Putusan hakim harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan tersebut terancam batal, akan tetapi untuk penetapan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Setiap putusan hakim harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang memeriksa perkara tersebut.

Menurut KUHAP putusan diartikan sebagai “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindanan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini” Menurut Lilik Mulyadi, Dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka ”putusan hakim” itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatanya dalam persidangan perkara pidan ayang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemindahan atau bebas atau pelepasan dai segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian.

Berdasarkan pasal 187 HIR (untuk perkara perdata) apabila ketua sidang berhalangan menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sednangkan apabila panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja dalam berita acara.

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang mengikat para pihak berperkara, tetapi juga memuat penetapan kaidah hukum yang berpotensi untuk dijadikan pedoman bagi hukim lain untuk memutus perkara sejenis. Rumusan kaidah hukum itu dapat ditemukan dalam konsideran penerapan hukum, karena dalam konsideran itu ditemukan dasar perumusan diktum putusan yang dapat disebut ratio decidendi.

Terminologi ratio decidendi itu diartikan Fockema Andreae sebagai penerapan peraturan yang berhubungan dengan kenyataan (maksudnya dengan peristiwa hukum) yang menjadi dasar pilihan hakim (Fockema Andrea, 1983, Kamus Istilah Hukum Indonesia Belanda, hlm. 331).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hakim itu akan berhadapan dengan berbagai antinomi. Hakim dituntut bisa mengatasi berbagai antinomi sebelum menjatuhkan putusan.

Isi putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan–peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Karena begitu kompleksitas dimensi dan subtansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim, akan tetapi, untuk memberikan sekedar batasan maka kalau kita bertitik tolak pada pandangangan doktrina, hukum positif/ius operatum.

Dan asumsi penulis “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan” demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

Dalam praktek peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Menurut sejumlah penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa praktik peradilan juga menghadapi antinomi (atau konflik) yang terjadi antara Undang- undang dengan Undang-undang, dengan uraian sebagai berikut: (1) Konflik antara Undang-undang yang lama dengan yang baru dan Undang-undang yang baru tidak mencabut Undang-undang lama; (2) Konflik antara Undang-undang yang berbeda tingkatannya;  (3) Konflik antara Undang-undang dengan putusan pengadilan; dan (4) Konflik antara Undang-undang dengan hukum kebiasaan (Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, hlm. 26).

Hakim akan berhadapan dengan tahapan pemeriksaan perkara dimana hal itu merupakan salah satu unsur dalam proses penemuan hukum. Tahapan pemeriksaan perkara dapat lebih mudah diikuti melalui tahapan dalam bagan anatomi putusan, di dalamnya dapat diuraikan tahapan pengambilan putusan.

Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskanya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

Kedua, sedangkan terhadap lamanya pemidanaan (sentencing atau straftoemeting) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum dan maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.

Memngenai masalah berat atau ringanya pidana ini merupakan wewenang yudex facti yang tidak unduk pada kasasi kecuali apabila yudex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1953 k/pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tu- juan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: pertama, melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); kedua, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; kelima, mengandung eguality yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s