Politik dan Pengadilan: Batas Konservatisme Hakim

Pada decade 1960-an, mahasiswa hukum di University of Chicago pada mendapat kehormatan besar karena memiliki Philip Kurland sebagai salah satu profesor hukum tata negara yang terkemuka. Kurland adalah salah satu pakar hukum tata negara paling terkemuka dari generasinya. Dia juga, menurut standar dewasa ini, cukup konservatif, dan sering menjadi seorang kritikus yang tajamterhadap Mahkamah Agung Federal di bawah Earl Warren.

Pada tahun 1970, Kurland menerbitkan sebuah buku yang mendapatkan publikasi luas dengan judul “Politics, the Constitution and the Warren Court”, yang membahas Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Earl Warren. Sebagai bekas asisten hakim agung Felix Frankfurter, Kurland mengeluarkan banyak pandangan dari mentornya itu tentang perlunyaperadilan tidak banyak menjalankan aktivisme (judicial constraint).

Frankfurter sendiri dikenal bersikap curiga terhadapaktivisme peradilanpada tahun-tahun awal abad ke-20 ketika sebuah kelompok konservatif hakim agung mengambillangkah agresifdalam penafsiran konstitusi untuk menyatakan inkonstitusional berbagai undang-undang progresif, misalnya undang-undang yang menjamin upah minimum, menetapkan jam kerja maksimum, melarang pekerja anak dan mengatur persyaratan kerja bagi perempuan.

Frankfurtermenyarankan agar hakim agung berhati-hati dalam menafsirkan Konstitusi, supaya mereka jangan menjadi korban godaan untuk memaksakan nilai-nilai pribadi mereka sendiri dengan kedok menafsirkan Konstitusi.

Kurlandmenerapkan pandangan ini untuk mengkritisi Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Warren, yang dianggap sebagai kurang menghormati proses politik mayoritas. Dia menyimpulkan saat itu Mahkamah Agung sering terlalu cepat untuk mencapai hasil yang mereka sendiri dianggap paling baik bagi bangsa AS, sebagai hasil pemahaman yang tepat dari Konstitusi.

Singkatnya, Kurland, seperti juga pandangan Frankfurter, menegaskan bahwa sikap yang tepat dari Mahkamah Agung haruslah pasif dan dalam menafsirkan ketentuan konstitusi yang tidak tegas dan sering kali multitafsir, hakim harus memihak kepada kekuasaan badan yang dipilih oleh rakyat.

Setelah membaca kembali buku “Politics, the Constitution and the Warren Court” itu, apakah kerangka pemikiran Kurland itu masih dapat diandalkan untuk menilai kinerja Mahkamah Agung yang sekarang dipimpin oleh John Robert?. Bagaimanapun,di bawah John Robert, Mahkamah Agung didominasi oleh hakim yang “konservatif” daripada hakim yang “liberal”, sehingga mestinya Kurland akan gembira melihat fakta ini?

  1. Dugaansaya adalah sarjanahukum tata negara yangkonservatifsepertiPhilipKurlandakanterkejut olehperilakuMahkamah Agungsaat ini-dan terutamasaat mencermati opini hukum dari para hakim agung sepertiJohnRoberts. AntoninScalia, ClarenceThomas, danSamuelAlito. Hal ini karena 2 alasan.

Pertama, dalam kerangka kritik terhadap Mahkamah Agung di bawah Earl Warren seperti pernah ditulis oleh Kurland, sikap dari hakim agung biasanya menjadi salah satu penentu pengekangan peradilan. Tapi Roberts-Scalia-Thomas-Alito berperilaku mendukung aktivismesekalipun cenderung terkendali. Sebaliknya, di zaman modernsekarang, hakim “konservatif” seringkali sangat aktif dalam melakukan interpretasi Konstitusi. Mereka tidak dapat dituding berkategori “konservatif” seperti kerangka pikir Kurland-Frankfurter.

Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, para hakim yang dianggap “konservatif” itu telah secara konsisten membatalkan undang-undang yang mengatur senjata, undang-undang yang mengatur pengeluaran kampanye korporasi, undang-undang yang mengatur ukuran kontribusi kampanye, program yang dirancang untuk mempromosikan integrasi rasial sekolah umum, aksi-aksi program afirmatif, ketentuan utama dari UU Hak Voting, dan kecuali Hakim Agung John Roberts, juga terhadap Undang-Undang Perawatan Terjangkau, untuk memberikan sejumlah ilustrasi.

Semua putusan itu adalah produk dari bentuk agresif dari aktivisme yudisial yang oleh Phil Kurland pasti akan dikutuk. Setiap putusan pengadilan menentang proses demokrasi tanpa alasan yang jelas dan merujuk teks konstitusi, sejarah, teori, atau preseden. Kurland akan berpendapat putusan semacam itu tidak tepat sepertijuga Felix Frankfurter telah menilai putusan Mahkamahyang membatalkan undang-undang pada era progresif abad sebelumnya.

Kedua, dan inilah penilaian yang nyata, Kurland akan lebih terkejut oleh keengganan para hakim tersebut untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tetapi putusan mereka sama sekali menolak. Hal ini karenapandangan Kurlandmengenai pengekangan peradilan tidaklah bersifat universal.

Menurut Kurland. “pengecualian” atas prinsip pengendalian peradilanadalah ketika “legislatif membatasi kalangan minoritas sedemikian rupa sehingga perlu dilakukan perlindunganmenurut prinsip-prinsip Konstitusi.” Kurland menambahkan, fungsi Mahkamah Agung yang paling penting adalah “untuk menggagalkan kehendak mayoritas” ketika mayoritas abai terhadap “kepentingan yang seharusnya dapat terwakili dalam pemerintahan.” Meskipun prinsip pengekangan pengadilan sebagai kegagalan Mahkamah Agung pada era Earl Warren, akan tetapi Kurland memuji Mahkamah yang bersedia untuk menerima tanggung jawab inti mereka guna melindungi “minoritas melawan tirani mayoritas.”

Dalam menjalankan perannya sebagai “penjaga kepentingan yang seharusnya dapat terwakili,” Mahkamah Agung di bawah Earl Warrenmelakukannya terutama dalam menafsirkan Konstitusi secara progresif untuk memastikanperlindungan hak-hakbagi Afrika Amerika, pembangkang politik, agama minoritas, orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan, dan hak untuk memilih. Meskipun Kurland tidak menyetujui semua putusan ini, ia mengerti dan mendukung pemahaman konstitusi yang berada di balik putusan itu.

Dewasa ini, para hakim agung “konservatif” sering penuh semangat menahan diri dalam interpretasi terhadap Konstitusi secara ketika dalam suatu perkara justru membutuhkan pengujian pengadilanseperti kasus-kasus yang melibatkan diskriminasi terhadap Afrika Amerika, perempuan, Hispanik, pembangkang agama, gay dan lesbian, orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan, dan penolakan hak untuk memilih kepada minoritas dan kaum miskin. Dalam kasus ini, hakim agung yang “konservatif” itu melakukan kekeliruan di sisi penegakan hukum yang bahkan Philip Kurland akan dinilai sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

Hal ini, dalam pandangan saya, merupakan sesuatu yang menyedihkan. Memang pernah ada pemahaman yang berprinsip konservatisme peradilan. Pemahaman bahwa itu tidak ada lagi. Hakim konservatif sekarang tidak lagi percaya pada pengendalian peradilan, dan mereka tidak lagi percaya pada tanggung jawab hakim baik yang berkategori liberalmaupun konservatifyaitu untuk melindungi “minoritas melawan tirani mayoritas.”

Jika Phil Kurland berada di sini hari ini kemudian membuat tulisan baru, “Politics, the Constitution and the Robert Court”, saya kira akan berisi kritik-kritik yang pedas dan dengan uraian yang meyakinkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s