Pengadilan dalam Jerat Otoritarian

Sejak awal abad ke-20, pertentangan antara otoritarian dengan demokrasi mendominasi diskursus politik mengenai bentuk pemerintahan; sesuatu yang berbeda dengan tradisi klasik teori negara pada umumnya.[1] Pemilahan antara otoriterisme di satu kutub dan demokrasi di kutub lain telah menjadi tema dominan dalam berbagai analisa politik selama kurang lebih setengah abad terakhir ini. Menurut Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, akibat pembelahan itu, “otoritarianisme dianggap selalu merupakan malapetaka dan secara moral nista, sementara demokrasi dianggap selalu baik bagi umat manusia.”[2] Ketika argumentasi ini menjadi pijakan dalam meneropong suatu negara, maka sistematisasi pemikiran akan mengarah kepada derajat pencapaian demokrasi, identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta berbagai penjelas mengenai kemampuan masyarakat dalam mencapai demokratisasi.[3] Sekalipun pembelahan itu dikecam, akan tetapi masih dipertahankan dalam tradisi intelektual walaupun dengan berbagai macam modifikasi.[4] Merupakan suatu hal yang mencengangkan, bahwa “demokrasi” berhasil menempati posisi yang hegemonis di kalangan begitu banyak analis Barat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Padahal, pada masa-masa sebelumnya, kaum cendekiawan Barat sendri telah lama menaruh prasangka terhadap konsep tersebut.[5] Di Barat sendiri, demokrasi, entah sebagai konsep atau kenyataan, tidak pernah universal. Ketika konsep demokrasi itu diimpor ke dalam konteks sosial yang berbeda, masalahnya menjadi semakin kompleks. Jarang sekali ada mempertanyakan seluruh bangunan model ini secara mendasar. Itulah sebabnya, tema “transisi demokrasi” seperti ditulis dalam disertasi ini tetap bertahan, bahkan hingga memasuki abad ke-21.[6]

Dalam rubrik ini, uraian tidak bertolak dari pengkutuban otoritarianisme dengan demokrasi atau membahas wilayah abu-abu diantara kedua kutub itu. Pembahasan mengenai otoritarianisme dalam tulisan ini mengakui, akan tetapi tidak mengistimewakan berbagai kegiatan sosial yang memperjuangkan demokrasi. Sekalipun mengakui nilai guna pengkutuban tersebut, penulis hanya memberlakukannya sebagai salah satu cara—tetapi bukan satu-satunya dan bukan yang terbaik—untuk memahami aneka hubungan kekuasaan dan pertaruangan politik dalam masyarakat yang diamati.

Otoritarianisme diartikan secara luas sebagai serangkaian hubungan sosial yang meresapi ruang publik maupun privat, di mana penyebaran kekuasaan sangat timpang tetapi—kendati sosoknya dapat mengecoh—kekuasaan itu tidak pernah seluruhnya terhimpun pada satu atau sekelompok orang.[7] Bertolak belakang dengan yang lazim dianggap, otoritarian tidak sepenuhnya dibentuk dengan tatanan sosial yang sewenang-wenang, yang dirancang oleh sekelompok kecil elit dan dipaksakan pada masyarakat tanpa dukungan mereka.[8] Telah lama, terutama dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, tidak sedkit penduduk di berbagai negara-bangsa Asia Tenggara tampak turut mendorong bahkan menikmati hubungan-hubungan sosial dan tatanan politik yang bagi pengamat dari luar kawasan akan diolok-olok sebagai “otoritarian.” Selanjutnya, seperti dikemukakan oleh Joel Kahn[9], ada semacam kecurigaan bahwa kecenderungan semacam itu tidak khas Asia. Dalam kondisi serupa, bangsa manapun mungkin saja akan melakukan hal yang sama. Seperti halnya istilah “demokrasi”, istilah otoritarianisme di sini dipergunakan tidak dalam pengertiannya yang statis, tidak juga sebagai sistem formal pemerintahan yang berlaku dalam wilayah, ruang, atau institutsi yang jelas batas-batasnya.

Pada era modern dewasa ini, dikenalnya konstitusionalisme tidak secara otomatis memberikan jalan yang lurus tercapainya keteguhan terhadap demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Di tangan penguasa yang arogan, keberadaan konstitusi dapat melenceng jauh dari misi suci yang harus diembannya. Sekalipun para ahli mencoba membuat kategorisasi otoritarian dan membentuk sub-sub yang lebih khusus lagi, pada prinsipnya dan dari segi hukum, pembedaan kedua rezim itu ditentukan menurut bagaimana lingkungan yang mempengaruhi pembentukan hukum itu sendiri. Pada sistem yang otoritarian, hukum dipaksakan dari atas, sekalipun melalui badan perwakilan dan pemilu, sementara dalam sistem demokrasi, hukum menampung aspirasi diantara kepentingan warganegara. Seperti dikategorikan oleh Hans Kelsen, rezim otoritarian diberikan pencirian yang begitu tajam dengan watak nondemokratis dibandingkan dengan rezim demokrasi.[10] Pendeknya, otoritarian merupakan pemerintahan yang berwatak kediktatoran (dictatorchip) yang menyelenggarakan kekuasaan negara tanpa kendali dari sistem hukum.[11]

Menurut Robert Barros[12], yang mengutip pendapat Franz Neumann, mengatakan bahwa kediktatoran merupakan “the rule of a person or a group of persons who arrogate of themselves and monopolize the power in the state, exercizing it without restraint.” Sementara International Encyclopedia of Social Sciences mendefinisikan kediktatoran sebagai “the unrestricted domination of the state by individual, a clique, or a small group.”[13] Ernest Fraenkel, yang menunjuk pada masa pemerintahan Hitler di Jerman, menyatakan bahwa kediktatoran merupakan suatu “prerogative state” yaitu “a governmental system which exercises unlimited arbitrarrines and violence without unchecked by any legal guarantees.”[14]

Lepas dari perkembangan definisi kediktatoran yang mencerminkan asbolutisme kekuasaan tanpa kendali hukum tersebut, pada tahun 1970-an di Amerika Latin mulai muncul konfigurasi politik yang dikenal sebagai birokrasi otoritarian (birocratic authoritarian). Bentuk pemerintahan ini pertama kali dikemukakan oleh Juan Linz dalam studinya mengenai Spanyol, yang kemudian dikembangkan oleh Gillermo o’Donnel untuk memahami realitas masyarakat yang sedang melakukan pembangunan ekonomi politik terutama di Amerika Latin.[15] Rezim birokratik otoritarian ini bertujuan untuk membuat keputusan yang sederhana, tepat, tidak bertele-tele, dan efisien yang tidak memungkinkan adanya proses tawar menawar yang lama, melainkan mencukupkan diri pada pendekatan “teknokratik-birokratik” dengan pertimbangan semata-mata “efisiensi.” Ada faktor ketergantungan kepada sistem internasional dan upaya-upaya kekacauan dalam negeri yang menggiring kepada argumen penempatan stabilitas sebagai kunci utama untuk mengejar ketertinggalan melalui pembangunan ekonomi yang cepat.[16] Rezim ini didukung oleh unsur-unsur koalisi dari kelompok-kelompok yang mungkin dapat mendukung proses pembangunan yang efisien yaitu militer, teknokrat sipil, dan peilik modal baik domestik maupun internasional.[17] Karakteristik dari rezim birokratik otoritarian itu mencakup 5 hal utama, yaitu (i) pemerintah dipimpin oleh militer yang bekerjasama dengan teknokrat sipil[18]; (ii) pemerintah didukung oleh pemilik modal domestik yang bersama-sama pemerintah bekerjasama dengan masyarakat internasional[19]; (iii) pendekatan kebijakannya didominasi oleh pendekatan teknokratik dan menjauhi proses “bargaining” yang bertele-tele antara kelompok-kelompok kepentingan[20]; (iv) massa demobilisasi[21]; dan (v) pemerintah menggunakan tindakan represif untuk mengontrol oposisi.[22] Lepas dari adanya bentuk-bentuk otoritarian yang bersifat khusus, pada prinsipnya ciri khas dari konfigurasi politik demikian adalah sama, yaitu hukum disingkirkan dari kancah kekuasaan. Pendudukan hukum dalam posisi yang mampu mengimbangi kekuatan politik amat nampak pada saat negara melakukan pengendalian konflik. Dalam sistem negara yang demokrasi, pengendalian konflik dilakukan dengan ciri-ciri sebagai berikut: (i) Negara melakukan pembatasan luas, intensitas dan ketampakkan konflik politik secara persuasif, tidak memakai cara-cara represif maupun cara represif yang semu; (ii) Negara melakukan pembatasan terhadap sosialisasi konflik politik dengan cara institusional (sejalan dengan aturan main konstitusi dan berdemokrasi); (iii) Negara mengembangkan privatisasi konflik politik melalui cara-cara yang institusional persuasive; (iv) Negara memberikan sanksi kepada partisipan konflik yang berasal dari masyarakat (sanksi eksternal) maupun kepada aparatur di dalam tubuh negara (sanksi internal) yang dianggap terlibat di dalam konflik; dan (v) mekanisme pemberian sanksi yang dipakai negara adalah mekanisme yang legal, yaitu melalui saluran dan perangkat hukum yang ada serta bersifat fair.[23] Sebaliknya dalam negara yang otoritarian, manajemen pengendalian konflik politik dilakukan dengan ciri-ciri sebagai berikut: (i) Negara melakukan pembatasan, intensitas, dan ketampakan konflik politik secara represif yang semu (quasi represi); (ii) Negara melakukan pembatasan terhadap sosialisasi konflik politik melalui cara-cara represi semu (quasi represi) dan noninstitusoional; (iii) Negara mengembangkan privatisasi konflik politik dengan cara-cara yang non institusional dan represif; (iv) Negara memberikan sanksi kepada partisipan konflik yang berasal dari masyarakat (sanksi eksternal); dan (v) Mekanisme pemberian sanksi yang dipakai negara adalah mekanisme legal yang semu (quasi legal) yaitu melalui hukum dan perangkat hukum yang ada serta bersifat “unfair.”[24] Dengan memahami bagaimana sistem pemerintahan melakukan manajemen konflik politik, sebenarnya dapat memberikan landasan mengenai bekerjanya pengadilan dalam lingkungan negara yang otoritarian tersebut. Seperti ditulis oleh Peter Hakim dan Abraham Lowenthal ketika merujuk kondisi umum di negara Amerika Latin di mana:[25]

Legislatures and judicial systems in much of Latin America still lack auton-omy, stature, resources and competence needed to carry out all of their constitu-tional functions fully. Courts are overbur-dened and their proceedings, both crimi-nal and civil, are routinely delayed for years. Judges are, for the most part, poorly trained and paid, and they lack the funding to conduct investigations and ad-minister justice effectively. In many places, judicial decisions are heavily in-fluenced by political considerations, intimidation or outright corruption.

 

Perdebatan tentang pengaruh sistem politik  yang otoriter terhadap pelaksanaan fungsi peradilan dalam rangka penegakan hukum memiliki sejarah yang panjang. Secara positif saja dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik atau setidaknya ada korelasi antara politik dan hukum sebagaimana dikatakan oleh Habermas.[26] Dalam satu pandangan yang ekstrem dari kalangan Critical Legal Studies, hukum dapat jatuh ke pengaruh politik dan norma-norma hukum dapat dijadikan sejalan dengan kepentingan pemegang kekuasaan politik.[27]


[1] Dalam kajian ilmu negara di Fakultas Hukum, kebanyakan literatur merujuk bentuk pemerintahan menjadi 3 bentuk yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Lihat: Soehino, 2000, Ilmu Negara, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm.

[2] Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, “Gugatan terhadap Otoriterisme di Indonesia dan Malaysia”, dalam Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, 2004, Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia, Jakarta, Penerbit Kepustaan Populer Gramedia, hlm. 2.

[3] Seperti nampak dalam komentar yang disampaikan oleh Antlov, yang mengamati proses reformasi politik di Indonesia. Dikatakan olehnya bahwa “Indonesia masih jauh dari demokrasi dalam arti yang sesungguhnya…Namun di lubuk hati yang terdalam, saya tetap berkeyakinan, terutama karena sebagian besar orang yang saya temui di Indonesia [merasa] melihat peluang-peluang…bahwa masa de[pan demokrasi di Indonesia lebih banyak tergantung pada seberapa efektif dan memikat demokrasi baru yang lebih partisipatoris terhadap bangsa itu—terutama ‘kaum elite”-nya, daripada terhadap apa yang diyakini sebagai nilai-nilai ‘Asia.’” Lihat: H. Antlov, “Demokrasi Pancasila dan the Future of Ideology in Indonesia”,  dalam H. Anthlov dan T.W. Ngo (Editors), 2000, The Cultural Construction of Politics in Asia, Rochmond, Curzon,  hlm. 221.

[4] Misalnya, lihat serangkaian artikel yang dimuat dalam Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2, 2002.

[5] Arblaster, 1994,  hlm. 7.

[6] U. Johannen dan J. Gomez (Editors),  2001, Democratic Transition in Asia, Singapore, Select Books, hlm. 21.

[7] Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, op.cit., hlm. 3.

[8] Ibid.

[9] Lihat lebih lanjut: Joel Kahn, “Southeast Asian Identities”, dalam Joel Kahn (Editor), 2001, Southeast Asia Indentities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 1-27.

[10] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm. 48.

[11] Litz dan Stephan, op.cit., hlm. 48.

[12] Robert Barros, 2002, Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, Junta, dan 1980 Constitution, Cambridge, Cambrigde University Press, hlm. 11.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstitusi, op.cit., hlm. 117,

[16] Ibid., hlm. 118.

[17] Ibid.

[18] Contoh yang sangat mencolok mengenai fenomena ini adalah Bangladesh. Dari Agustus 1975 sampai dengan Desember 1990, Bangladesh melaksanakan sistem pemerintahan militeristik yang konservatif, yaitu periode kepemimpinan Bhegum Khalida Zia (janda Presiden Mujiburahman, 1975-1981) dan Mohammad Ershad (1981-1990). Dalam kurun waktu itu, rezim militer menampilkan wajah sipil dalam pemerintahan seperti pelaksanaan pemilu dan sistem parlementer. Tetapi pada kenyataan, konstitusi yang ada meneguhkan kekuasaan Presiden yang besar untuk mengendalikan negara.Terjadi pola komposisi penyelenggaraan negara antara militer dengan sipil. Hal ini tercermin dari komposisi penasehat Presiden yang didominasi militer, sementara Dewan Ekonomi diisi oleh elit birokrasi, sebagai pelaksana kebijakan tertinggi. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1972 sebelumnya yang memecat pegawai negeri tanpa alasan dicabut. Setelah itu, segera elit birokrasi, terutama warisan dari pegawai negeri era Pakistan, mendominasi posisi penting birokrasi, perusahaan negara, dan kepala pemerintahan lokal.  Keputusan-keputusan penting terutama sekali masalah ekonomi, hanya diolah oleh segelintir elit birokrasi dan militer, yang jumlahnya tak lebih dari 60 orang. Lihat: Isharyanto, 2011, Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik, Bahan Bacaan Kuliah, FH UNS, hlm. 70.

[19] Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya adalah modal membutuhkan negara lebih dari sebelumnya, karena makin bertambahnya peran negara lebih dari sebelumnya, karena makin bertambahnya peran aktif negara mulai dari restrukturisasi ekonomi sampai aktivitas-aktivitas yang “merugikan orang lain.” Modal membutuhkan negara untuk “meratakan jalan” menuju ekonomi global baik dengan mendorong kebijaksanaan neoliberal maupun dengan cara lain. Lihat: Vedi R. Hadis, op.cit., hlm. 82.

[20] Seperti kasus di Indonesia pada masa Orde Baru, sebuah filosofi pembangunan baru disusun untukmemperkuat klaim-klaim organik negara dan para pejabatnya terhadap otoritas yang tidak akuntabel. Dikatakan bahwa pemerintahan oleh “teknokrat” dan “para ahli” adalah hal yang perlu, sampai pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia membuat para warganegara siap untuk berdemokrasi. Bersamaan dengan itu, organisasi-organisasi sipil dihalangi untuk memperoklamasikan prinsip atau agenda politik apapun yang berlawanan dengan klaim negara sebagai perwujudan negara sebagai kepentingan umum nasional. Lihat: Ibid., hlm. 117-118.

[21] Demobilisasi ini bertujuan untuk menjauhkan warganegara dari agenda dan ambisi politik praktis yang berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat menganggu jalannya pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini untuk merapuhkan kekuatan-kekuatan oposisi yang melawan terhadap kebijaksanaan negara. Lihat: Ali Moertopo, 1983, Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, Penerbit Yayasan Proklamasi dan CSIS, hlm. 80.

[22] Ibid.

[23] Eep Saefullah Fatah, 2010, Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok, Jakarta, Penerbit Burung Merak Press, hlm. 38-39.

[24] Ibid.

[25] Peter Hakim and Abraham Lowenthal, “Latin America’s Fragile Democracies,” Journal of Democracy,  Summer, 1991, hlm. 22.

[26] Andi Muhammad Asrun, Krisis Mahkamah Agung di Bawah Orde Baru, Jakarta, Penerbit

[27] Ibid.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s