Hak Mendapatkan Putusan Pengadilan secara Cuma-Cuma

Lembaga pengawas pelayanan publik atau Ombudsman RI menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat, salah satunya terkait dengan salinan putusan pengadilan. Selain substansi putusan yang berbeda dengan putusan yang dibacakan, pengaduan lain adalah salinan putusan bahkan petikan putusan yang tidak diterima oleh narapidana.

Akibatnya, terpidana tidak mengetahui secara pasti vonis yang dijatuhkan, dan tidak mengetahui secara pasti kapan ia bebas. Akibatnya, tidak sedikit terpidana menjalani hukuman melebihi vonis yang telah dijatuhkannya.

Selain itu, tidak diterimanya salinan putusan pengadilan, menjadi dasar kelambanan eksekusi putusan perkara pidana, khususnya dalam perkara korupsi. Sumber masalahnya terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada jaksa selaku eksekutor.

Terpidana menolak dieksekusi jika hanya didasarkan petikan putusan, yang merujuk pada pasal 270 KUHAP yang menyatakan “pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Hal tersebut diatas, terjadi dengan alasan utamanya adalah putusan yang belum selesai diketik,dan permintaan putusan dikenakan biaya. Sehingga untuk memenuhi akses keadilan harus dievaluasi dan dirumuskan kembali adalah jangka waktu pembuatan putusan dan hak mendapatkan putusan cuma-cuma.

Penyampaian salinan dan petikan putusan yang di dalamnya terdapat mengenai jangka waktu dan hak mendapatkan putusan cuma-Cuma, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undang, diantaranya Pasal 52 UU No.49/2009 tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Umum, Pasal 64A UU No.50/2009 tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Agama, dan Pasal 116 UU No.51/2009 tentang Perubahan Kedua UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari ketiga UU tersebut, jangka waktu paling lambat untuk menyerahkan putusan kepada para pihak adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung beralasan bahwa pengadilan terutama pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sulit untuk melaksanakan hal tersebut dikarenakan persoalan biaya, dan untuk mengatasinya MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain untuk mengatur penyampaian putusan, SEMA juga melakukan penyesuaian dengan PP No. 53/2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Di mana dinyatakan bahwa yang termasuk “hak kepaniteraan lainnya” adalah “penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan” dan dikenakan biaya “Rp. 300,-/lembar”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s