PENDIDIKAN HINGGA PEDAGOGIS: SAMBUNG MENYAMBUNG MENJADI SATU

Aku ingat buku lawas bertema pendidikan. Buku itu tak utuh, hilang halaman-halaman belakang. Judul buku: Menudju Pendidikan dan Pembangunan Masjarakat, terbitan Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 1953. Buku ini dokumentasi konferensi keliling.

Klik untuk memperbesar.

Mohamad Yamin dalam halaman sambutan berpesan: “Pendidikan masjarakat jang ingin merangkaikan usahanja dalam seluruh kehidupan masjarakat hanja akan berhasil djika ada kerdjasama dengan seluruh aparat pemerintah dan organisasi-organisasi masjarakat jang mengusahakan pembangunan…. Mudah-mudahan konferensi berhasil memberi sumbangan jang berguna bagi dunia pendidikan dan pembangunan masjarakat Indonesia chususnja.” Pak menteri juga berideologi “semoga”, mengingatkan sang pengarang “semoga”.

Apakah misi konferensi keliling? Aku bisa menemukan sedikit jawaban di halaman 28. Ada penjelasan penting: “Perhatian pemerintah kita dari sehari kesehari bertambah terus hingga telah mempunjai niat untuk menggerakkan usaha pemberantasan buta huruf ini setjara besar-besaran.

Hal ini ditindjau oleh pemerintah kita disamping dari sudut ilmu pendidikan, djuga dari sudut politik didalam berusaha mempopulerkan bangsa dan negara didunia internasional.” Wah, Soekarno memiliki tugas besar: mengentaskan jutaan orang agar bisa membaca dan menulis. Aku pernah melihat foto program pemberantasan buta huruf di buku berjudul Tanah Air. Soekarno tak cuma memberi perintah. Soekarno juga pernah mengajar agar orang-orang di desa melek aksara.

Pantas pula untuk mengenang buku berjudul Ilmu Mendidik, terbitan Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, Departemen Pendidikan dan Kebudajaan Republik Indonesia, 1968. Di halaman sampul dan halaman awal, aku tak menemukan nama pengarang. Tebal buku 116 halaman. Di sampul, ada cap SPG Negeri 2 Surakarta. Buku sudah dalam kondisi jelek tapi pernah dibaca oleh murid-murid pada masa 1960-an. Berapa orang pernah membaca buku ini, sejak 1968 sampai sekarang?

Mendidik 1

Buku bergelimang nasihat berdalih mendidik. Aku mengutip nasihat-nasihat di halaman 7: “Dapatkah seseorang jang tak mempedulikan agama mendidik anak mendjadi manusia jang patuh akan suruhan Allah, jang tawakal, radjin beribadat dan mengabdi pada Tuhan? Mungkinkah seseorang antinegara mendidik anak-anak mendjadi warga negara jang berdjiwa nasional?”

Aku tak mau menjawab. Kalimat-kalimat itu penting dalam capaian tujuan pendidikan di Indonesia. Ada inti penjelasan: “Nilai-nilai hidup seperti rasa keagamaan, kebangsaan, kesusilaan, keindahan dsb baru dapat disampaikan, apabila telah terwudjud lebih dahulu dalam diri kita.” Aku mengimajinasikan inti penjelasan dibaca oleh murid sebagai calon guru.

Ada pula buku lawas berjudul Pengantar Didalam Praktik Pengadjaran dan Pendidikan 1 (Noordhof-Kolf N.V Djakarta, 1951) susunan Crijn dan Reksosiswojo. Tebal 120 halaman. Aku memegang cetakan keenam. Buku serial berguna untuk mengerti situasi pendidikan masa lalu. Di halaman 9 dan 10, ada keterangan bahwa “kewadjiban bersekolah haru diperintahkan” bagi bocah berusia 6-12 tahun. Bersekolah bisa “mendorong kemadjuan masjarakat.” Keterangan lanjutan: “Dan untuk memadjukan Indonesia setjara tjepat djugalah agaknja orang-orang dewasa, jang masih buta huruf, dengan selekas-lekasnja beladjar membatja dan menulis.”

SR 1

Dulu, orang-orang mengenal SR (Sekolah Rakjat), sebelum berganti menjadi SD (Sekolah Dasar). Aku bisa memastikan bocah-bocah di SR tak mungkin membawa “tas penuh buku di punggung”. Peralatan sekolah sering belum lengkap. Buku-buku masih terbatas. Semua bocah belum tentu bersekolah membawa tas. Mereka tak terbebani tas berisi buku-buku pelajaran agar pintar. Sekolah tak ingin mereka kehilangan kegembiraan. Dulu, aku saat di SD juga jarang membawa buku penuh di tas.

Bocah-bocah dianjurkan bersekolah dengan gembira tak diharapkan tak goblok. Penulis buku berpesan: “Tjukuplah kiranja sekarang, kalau kita katakan: Tinggal kelas itu adalah suatu penjakit jang kedjam! Karena itu tiap-tiap guru hendaknja berusaha sedapat-dapatnja menghindarkan soal itu. Guru, jang dikelasnja banjak muridnja jang tinggal, membuktikan, bahwa ia telah berbuat salah-salah jang penting. Mungkin ia telah menuntut terlalu banjak dari pengetahuan murid-muridnja. Mungkin djuga guru tidak mengenal benar seluk-beluk pekerdjaannja.” Ingat, guru bisa bersalah. Sekarang, aku jarang melihat guru-guru merasa atau mengaku bersalah. Kenapa?

SR memiliki tugas dan tujuan. Tugas SR adalah “turut membantu dalam tiga matjam pendidikan anak-anak, jaitu: pendidikan djasmani, pendidikan ketjerdasan (akal) dan pendidikan kesusilaan (budi pekerti). Apakah tujuan SR?

Penulis memberi renungan menantang: “Hendak didjadikan orang kuat jang mentereng diseluruh lapangan olahraga? Atau sematjam mesin berpikir jang dengan hati dingin dan tak berperasaan menjelami segala rahasia jang ada diantara bumi dan langit? Ataukah didjadikan seorang diktator jang penuh gairah dan nafsu berkuasa meradjalela diseluruh sekelilingnja? Hendak didjadikan seorang saleh atau seorang jang tidak mau tahu akan Tuhan? Hendak dididik mendjadi warga negara jang demokratis, ataukah anak-anak itu dididik mendjadi pengekor, jang membuta tuli dan tak berpikir, dari pada seorang diktator?”

Pendidikan adalah aksi pembebasan manusia dari belenggu kebodohan baik itu berupa kebodohan secara intelektual maupun moral-spiritual agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan demikian, pendidikan adalah hak setiap manusia, bahkan kewajiban setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan. Karena jika manusia itu tidak berpendidikan, maka manusia akan terbelenggu dalam kubangan kebodohan.

Umiarso, M.Pd.I dan Zamroni, M.Pd dalam buku yang berjudul “Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat & Timur” menguraikan bagaimana pendidikan itu menjadi media pembebasan manusia. Pada dasarnya, pendidikan itu adalah pembebasan, oleh karenanya pendidikan tidak boleh menjadi ajang untuk melestarikan doktrinasi, pemaksaan, keterkekangan berpikir, dan pembunuhan kesadaran kritis manusia.

Berpijak pada pemikiran pendidikan Paulo Freire yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan praktik pembebasan. Freire mengemukakan bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai alat pembebasan yang meletakkan manusia pada fitrah kemanusiaannya. Secara konsisten, pendidikan harus ditempatkan dalam konfigurasi memanusiakan manusia, yang merupakan proses tanpa henti dan berorientasi pada pembebasan manusia melalui aktualisasi kesadaran kritis yang ia miliki (hlm. 188).

Jika kita refleksikan pemikiran tersebut pada praktik pendidikan di Indonesia saat ini belumlah sesuai. Pendidikan di Indonesia masih mendoktrin, tidak jarang juga mengekang tumbuhnya kesadaran kritis, bahka sering terjadi kekerasan dalam pendidikan, serta normatifitas di dalamnya membuat peserta didik seolah menjadi robot yang terprogram untuk suatu kepentingan. Hal itu merupakan warisan dari pendidikan represif masa orde baru yang bertujuan untuk melahirkan kuli-kuli sehingga mampu melancarkan program penguasa, yakni pembangunan.

Pendidikan di Indonesia di masa kini harus direkonstruksi dan didekonstruksi sekaligus untuk menghapus status quo dalam pendidikan yang telah ada sebelumnya. Orientasi pendidikan Indonesia harus tepat pada titik pembebasan. Meski demikian, kebebasan di sini bukan berarti bebas secara ekstrem dan radikal serta tidak bertanggunjawab, melainkan kebebasan untuk berpendidikan, berpikir kritis, dan beradab sehingga terjadi keharmonisan dalam kehidupan yang bermartabat.

Dengan demikian, pemikiran Freire tersebut harus dibumbui dengan pemikiran dari Timur (salah satunya Islam) yang tidak hanya membebaskan kemanusiaan manusia di muka bumi secara horizontal. Pendidikan juga harus ditegaskan secara vertikal untuk mengenal dimensi transenden sehingga terjadi keseimbangan. Dimensi transendental dalam pendidikan tersebut adalah guna memungkinkan manusia mengenali Yang Maha Tak Terhingga, Tuhan semesta alam.

Orientasi pembebasan bagi manusia harus ditempatkan pada posisi yang integral antara dimensi sekuler dan transenden. Kebebasan sebagai potensi dasar harus dimanifestasikan dengan bertanggungjawab karena ia merupakan amanat dari Tuhan, Pencipta alam semesta dan realitas kehidupan (hlm. 190).

Dengan mengkombinasikan paradigma pendidikan horizontal dan vertikal tersebut tidak lain adalah untuk membentuk manusia yang terbebas dari ketertindasan dan kebodohan serta beradab. Hal ini sebagaimana tujuan pendidikan yang tidak hanya sekedar transfer of knowledge (transfer ilmu pengetahuan) akan tetapi juga transfer of value (tranfer nilai).

Secara sederhana, fungsi pendidikan adalah untuk menjadikan manusia yang tidak mudah dibodohi dan tidak mau membodohi. Tidak mudah dibodohi artinya bahwa manusia itu memiliki kecerdasan intelektual yang dengannya manusia mampu berpikir kritis. Sementara tidak membodohi adalah bahwa manusia yang berpendidikan itu memiliki moral dan etika yang mulia sehingga menjadi manusia yang mulia pula serta mampu mengenal Tuhannya.

Akhirnya, dengan membaca buku yang berjudul “Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat & Timur”, para pembaca diajak untuk menelusuri konsep pendidikan pembebasan yang terkombinasi dari perspektif Barat (Paulo Freire) dan Timur (pendidikan Islam) untuk menuju pendidikan yang membebaskan kemanusiaan manusia. Dengan kebebasan kemanusiaan manusia, manusia akan menemukan hakikat kemanusiaannya dan bertanggungjawab atas kebebasannya serta mampu mengenak Tuhannya.

Apakah sistem pendidikan nasional telah mengacu kepada pendidikan pembebasan? Menarik untuk menyimak buku Pak Soedijarto ini. Menurut penulis, buku ini sebenarnya serius, dan secara substansial sangat berat, karena menyangkut tema sentral pendidikan. Meski menurut Pak Tilaar — yang sama-sama guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) — meski masih ada lagi yang jauh lebih berat, yakni birokrasi pendidikan, yang dalam buku ini, konon absen alias tidak dibahas. Substansi yang absen ini adalah substansi yang terkait dengan kritik panas dari Daud Joesoef — yang kalau nggak salah — agar Depdiknas diubah saja menjadi Departemen Perdagangan Pendidikan.

Secara khusus, penulis ingin menyatakan bahwa buku ini belum sepenuhnya menjawab — dengan bahasa terang — tentang pertanyaan yang secara khusus digunakan sebagai pendahuluan, dan kemudian muncul pula pada cover belakang buku itu, yakni “apa yang salah dengan pendidikan nasional”. Pertanyaan itu tampak agak malu-malu untuk dijawab dengan bahasa terang, apalagi dengan bahasa rakyat kecil, orang awam.

Hal ini mungkin, terkait dengan kesopansantunan Sudijarto, sebagaimana diungkapkan oleh kolega beliau, Conny Semiawan, ketika diberikan kesempatan oleh pemandu acara untuk menyampaikan komentar tentang pribadi dan karya beliau. Sebagai contoh, beberapa sub-bab tentang Ujian Nasional: Masukan untuk Pemerintah dan Beberapa Catatan tentang Rencana Ujian Nasional SD dimaksudkan sebagai salah satu jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Beliau secara sangat santun menyatakan bahwa “seyogyanya UN tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, apalagi untuk SMP”. Demikian juga dengan dalam subbab berikutnya tentang Rencana Ujian Nasional SD, beliau menyatakan dengan nada yang sama-sama santun. “Dengan demikian, UN untuk SD tidak dibenarkan sebagai penentu kelulusan”.

St. Sularto dari Penerbit Kompas, dalam sambutannya menyebutkan tentang perbandingan Indonesia dengan Korea dan Ghana. Disebutkan bahwa kondisi Korea sepuluh kali lebih baik dibandingkan dengan Ghana. Tentu saja Indonesia tidaklah mau disamakan dengan Ghana, meski sudah barang tentu secara ksatria kita akan menyatakan memang belum semaju Korea. Pada umumnya kita juga merasa ketinggalan dari Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan. Menurut saya, ketinggalan kita tidak ecara keseluruhan. Gedung Universitas Malaya, dimana penulis pernah mondar-mandir di universitas itu, sebenarnya tidak semegah gedung UI, atau bahkan dengan bebarapa universitas lain di Indonesia.

Yang membedakan adalah isi dan aktivitasnya, dan sudah barang tentu pola perilaku penghuninya. Kita masih mengenal “dosen killer” di Indonesia. Di Malaysia tidak lagi kita kenal. Banyak mahasiswa dari Indonesia yang melanjutkan kuliah di Malaysia, bukan saja karena biayanya yang lebih murah dibandingkan di Indonesia, tetapi justru karena adanya kejelasan dalam proses penyelesaian studinya. Bahkan kalau mujur dapat beasiswa dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau bahkan menjadi Technical Assistence (TA) dari profesornya, yang kemudian mendapatkan tambahan biaya hidup selama di Malaysia.

Lebih dalam dari itu, bagaimanakah idealnya posisi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional terutama di Indonesia sekarang ini? Karena sepertinya kurikulum telah menjadi prioritas dan perhatian utama dari birokrat pendidikan, yang ketika diubah saja entah oleh alasan apa, maka sebenarnya yang repot adalah guru, orangtua, dan tentu saja siswa. Pakar pendidikan nasional. Prof. Winarno Surakhmad, dengan bagus telah menguraikan pendapat dan gagasannya mengenai kurikulum dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan nasional: Strategi dan Tragedi” (2009).

Kurikulum bagi Prof. Win—panggilan akrabnya—tidaklah harus diutamakan dan prioritaskan ketimbang guru. Bahkan ketika kurikulum berada di tangan mereka yang tidak paham akan berbuah bencana, visi ideologis dan filosofis yang ingin disampaikan menjadi tidak tersampaikan, bahkan bias, terdistorsi atau bahkan ditumpangi oleh kepentingan pragmatis lain yang bisa saja berbuah hal-hal negatif.

“Ketika birokrat pendidikan memprioritaskan kurikulum di atas segala-galanya sebagai kunci peningkatan kualitas, unsur guru dinomorduakan. Ketika para perumus kurikulum menerjemahkannya dalam rumus-rumus operasional dan teknis, pandangan mereka tentang falsafah metafisik manusia, epistemologi ilmu, aksiologi nilai, etika, dan estetika menjadi kabur.” (Surakhmad, 2009: 67)

Selanjutnya Prof. Win menyatakan setidaknya terdapat empat faktor yang memengaruhi kebijakan kurikulum pendidikan nasional, yakni: (1) faktor dari birokrasi pendidikan, berupa harapan dan perlakuan berlebihan terhadap kurikulum; (2) faktor penyusun kurikulum, terutama lemahnya basis filosofis dan psikologis dalam penjabaran kurikulum; (3) faktor pelaksana kurikulum, yaitu tingkat profesionalitas guru; dan (4) faktor ekosistem pendidikan, berupa dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan (Surakhmad, 2009: 67-68).

Publik dan para guru mungkin lebih familiar mengenalnya sebagai pelantun “puisi guru” dalam peringatan Hari Guru ke-60 di Stadion Manahan Solo (27/11/05) hingga membuat Wapres (waktu itu) Jusuf Kalla marah. Beliau dalam menulis buku memang tidak seproduktif Prof. Tilaar sebagai rekan, kolega, dan sahabat seangkatannya yang sama-sama konsen dalam kajian pendidikan. Namun bukan berarti komitmennya dalam membangun pendidikan Indonesia minim, terutama dalam masalah keguruan. Beliau adalah Prof. Dr. Winarno Surakhmad, MSc.Ed. yang pernah menjabat sebagai Rektor IKIP Negeri –sekarang Universitas Negeri— Jakarta dan sekarang sebagai penasehat PGRI.

Bukunya yang diterbitkan oleh Kompas dengan judul “Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi” ini merupakan kumpulan dari 16 makalah yang telah disampaikan oleh Prof. Win –panggilan akrabnya— selama beberapa tahun terakhir ini. Tema yang dibidik cukup luas, mulai dari fondasi filosofis pendidikan Indonesia, manajemen pendidikan nasional, dan tentu saja masalah keguruan. Gaya penulisan Prof. Win memang khas seorang orator ulung yang ketika membacanya seakan kita dibawa dalam sebuah dialog yang tidak membosankan. Ungkapan-ungkapan kadang menggelitik dan pedas. Pertanyaan retoriknya pun merangsang pembaca untuk bertanya lebih dalam mengenai realitas pendidikan dan kemudian mengiyakan apa kata Prof. Win.

Tulisan Prof. Win dalam buku ini adalah api pemantik kesadaran kritis yang semestinya dimiliki oleh semua guru dan peminat kajian pendidikan. Beliau tidak sekadar membongkar tragedi pendidikan di Indonesia, lebih jauh masalah pendidikan tersebut dikaji secara mendalam sampai para akar masalahnya, bahkan sampai pada dasar filosofis dan ideologisnya. Minimnya kepekaan guru dan pendidik lainnya dalam melihat dan mengkaji secara serius pendidikan nasional salah satunya disebabkan oleh minimnya literatur (buku-buku) yang membongkar masalah pendidikan secara jelas. Guru agaknya lebih tertarik membaca “buku panduan” mengajar, materi pelajaran, evaluasi, dan sejenisnya. Hal itulah yang menjadikan mereka tidak banyak tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik praksis pendidikan selama ini.
Buku Prof. Win ini adalah karya yang mencoba untuk menjadi referensi “pembuka” bagi para guru dan pendidik lainnya.

Keberhasilan buku ini adalah ketika pembacanya menjadi tergelitik, gelisah, dan kemudian berupaya mencari kebenaran dari apa yang diungkapkan oleh penulis. Menjadi sadar untuk tidak merasa nyaman dalam situasi sekarang agaknya adalah tujuan dari Prof. Win dalam menulis paper-paper yang terkumpul dalam buku ini. Kenyamanan para pendidik itulah yang memang harus diusik, tanpa adanya kegelisahan terhadap kondisi lingkungan pendidikan, maka kesalahan dan kesesatan dalam praksis pendidikan akan dianggap hal yang lazim. Dan pada akhirnya, praksis pendidikan akan kian jauh dari upaya perbaikan diri yang fundamental.

Satu keunggulan dari buku Prof. Win, di samping sentilan dan sindiran kritisnya adalah: membuat perbandingan kontras oposisional antara satu fakta dengan fakta lain, antara satu konsep dengan konsep lain, secara berhadap-hadapan. Upaya untuk menunjukkan bahwa suatu fenomena pendidikan dan/atau kebijakan pendidikan bermasalah dilakukan dengan membuat permainan oposisi biner dan retorika berbahasa yang halus menyindir. Misalnya dalam membangun kesadaran perlunya perubahan dalam praksis pendidikan, Prof. Winarno membandingkan dan mempertentangkan antara: ketergantungan pada bantuan luar versus kemampuan untuk mandiri; kehidupan yang dogmatis versus kehidupan yang rasional; berpegang pada tradisi versus merintis sesuatu yang inovatif (hlm. 24).

Jika dilihat lebih cermat, maka tulisan Prof. Win tidak banyak merujuk pada referensi teoritis dari tulisan lain, termasuk dari literature pedagogi kritis. Apakah hal itu kemudian disebut sebagai kelemahan atau kelebihan, terserah pada pembaca untuk menilainya. Namun satu hal dari keunikan tersebut justru menunjukkan bahwa Prof. Win menulis berdasarkan naluri intelektual dan daya kritis yang sangat kuat. Dari banyak ungkapan dan deskripsi-naratif yang ia berikan dalam membedah persoalan dalam tulisannya di buku ini terlihat betapa kaya pengalaman kependidikan yang telah ia alami. Pengalaman sepanjang hayat itulah yang menjadi dasar Prof. Win untuk mengambil simpulan-simpulan yang cukup tajam dalam tulisannya. Dengan kata lain, dari observasi dan pengalaman yang ia alami sendiri itulah Prof. Win merumuskan simpulan hingga konsepsi teoritis yang cukup tajam dan valid, sekaligus menggelitik kesadaran kita.

Prof. Win memang agaknya bukanlah intelektual teknokrat sekarang ini, ia agaknya sudah dapat dikatakan sebagai filosof pendidikan karena setidaknya ungkapan bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat substantif, dalam, dan bahkan puitis. Karena itulah, banyak bagian paragraf dari tulisannya yang layak kutip. Tulisannya tidak terkesan menggurui, lebih dari itu bahkan membangkitkan kesadaran pembaca akan realitas pendidikan. dalam banyak bab di buku ini Prof. Win menekankan pada perspektif non-teknis dalam membahas soal Undang-Undang Guru dan Dosen dan sejumlah masalah lainnya. Orientasi ke hal-hal yang lebih subtansial, mendalam dan kritis inilah yang tidak banyak dimiliki oleh para teknokrat dan birokrat pendidikan sekarang dalam menulis sebuah kebijakan.

Kembali pada salah satu sasaran utama dari buku ini, yakni guru, maka jadi guru akan mendapatkan dorongan untuk berpikir lebih jauh dan fundamental, tidak sekadar menerima kondisi pendidikan dan persekolahan apa adanya, tidak sekadar menerima sebuah kebijakan tanpa membacanya secara kritis konseptual dan implikasinya. Bagi guru-guru yang tidak merasa penting membahas masalah-masalah substansial, dan lebih memperhatikan hal-hal teknis dan praktis pembelajaran, buku ini memang wajib dibaca. Keringnya diskursus ilmu pendidikan di kalangan guru sekarang menunjukkan bahwa mereka rata-rata memang tidak memiliki kesadaran bagaimana menjadi guru intelektual, guru yang selalu mencari dan menambah pengetahuan baru. Kondisi inilah yang harus didobrak, dan agaknya bagi Prof. Win, dimulai dari diri guru itu sendiri.

Oleh sebab itu, aktor perancang kebijakan pendidikan haruslah tidak dimaknai secara politik, akan tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pedagogis.

Ki Hadjar Dewantara mendapat kehormatan sebagai Menteri PP dan K Republik Indonesia, yakni mulai 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 (sekitar tiga bulan). Pada tahun 1945 sampai 1950 adalah masa revolusi fisik, di mana perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dilakukan secara fisik. Praktis dalam waktu yang sesingkat itu tidak banyak program yang dapat dijalankan oleh Ki Hadjar ketika menjabat sebagai Menteri PP dan K. Tidak banyak cerita yang dapat digali dari masa tiga bulan tersebut. Peran besarnya justru memang tidak terlihat ketika menjadi pejabat resmi negara, melainkan dalam lingkup yang lebih luas ketika meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia.

Walaupun begitu, secara resmi sebelum menjadi Menteri PP dan K, Ki Hadjar Dewantara lah yang menjelang detik-detik proklamasi dalam “Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran” telah menyusun rencana pengajaran bagi Indonesia Merdeka. Rencana tersebut antara lain adalah berkaitan dengan: (1) Undang-undang kewajiban belajar; (2) Pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa; (3) Perkembangan kebudayaan bangsa; (4) Pendirian sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah; (5) Susunan pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum sesuai dengan rencana pelajaran; (6) Susunan/sistem persekolahan; (7) Ketentuan pelajaran bahasa dan kebudayaan; (8) Ketentuan tentang Pendidikan Rakyat; (9) Pendirian “Balai Bahasa Indonesia;” dan (10) Pengiriman pelajar-pelajar ke seluruh dunia.

Rencana tersebut memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu ketika Ki Hadjar menjabat sebagai menteri selama tiga bulan, dan bahkan beberapa kabinet setelahnya juga tidak banyak bisa menyelesaikan agenda tersebut. Antara tahun 1945 sampai 1950 memang dikenal sebagai masa revolusi bangsa Indonesia yang tidak hanya membutuhkan negosiasi politik saja, namun bahkan perjuangan bersenjata. Berbagai agresi yang dilakukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia telah menjadikan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan perannya secara penuh. Banyak program kependidikan gagal karena masih tidak amannya kondisi politik saat itu. Setelah November 1945 Ki Hadjar Dewantara kembali menekuni Taman Siswa dengan tetap membantu perjuangan revolusioner pemerintah Republik Indonesia.

Amanat sebagai Menteri PP dan K dimaknai Ki Hadjar sebagai tanggung jawab dan perjuangan. Ia dipilih karena memang layak untuk menjabat sebagai Menteri PP dan K, bukan karena negosiasi politik kekuasaan sesaat saja. Oleh karena itu, setelah lepas sebagai Menteri PP dan K, Ki Hadjar tetap konsisten dalam upaya membangun Indonesia terutama melalui dunia pendidikan.  Tidak ada rasa enggan, gengsi atau kecil hati ketika ia harus berada di bawah koordinasi Menteri PP dan K yang baru ketika semua itu diniatkan untuk membangun pendidikan Indonesia. Pada tahun 1947 misalnya, ketika Menteri PP dan K dipegang Mr. Suwandi, Ki Hadjar bersedia menjadi pemimpin “Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran” dan menyusun Rencanan Pelajaran Sekolah Rakyat. Namun panitia tersebut tidak sempat menyelesaikan tugasnya karena pecah agresi militer Belanda.

Jika kita melihat kondisi pendidikan sekarang, di mana tradisi pengangkatan seseorang sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Pendidikan Nasional (dan sejak 2014, dipecah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) sekarang tidak banyak melihat pada kemampuan penguasaan pedagogik dan latar akademiknya, maka hal tersebut amatlah disayangkan.

Banyak kepentingan politik praktis kekuasaan, ideologi ekonomi-politik dan lainnya yang menyeret praksis pendidikan di pemerintahan tidak lagi sebagaimana yang diinginkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Logika politik struktural dan gerakan kebudayaan memang tidak selalu sejalan, dan ketika Ki Hadjar hanya sempat menjadi Menteri PP dan K selama tiga bulan, maka relatif tidak banyak fondasi struktural dan apalagi kultural yang dapat ia bangun dalam pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s