DARI BURUH KE BURUH

Buku, “Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Mengenang Fauzi Abdullah” membantu kita untuk melihat kembali dinamika perjalanan gerakan buruh di Indonesia, khususnya pada periode 2002-2009, yang merupakan fase awal reorganisasi gerakan buruh di Indonesia pasca-Orde Baru. Buku ini sendiri merupakan kumpulan artikel yang sebelumnya dimuat di Jurnal Kajian Perburuhan Sedane, sejak 2002 hingga 2009.
Buku ini mencoba memetakan bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh serikat buruh pasca-Orde Baru yang melakukan penghancuran kapasitas politik serikat buruh sampai ke akar-akarnya, dan melakukan penataan ulang gerakan buruh di Indonesia salahsatunya dengan menerapkan kebijakan serikat buruh tunggal dan dimasukannya militer ke dalam serikat buruh, sehingga melahirkan mekanisme kontrol dan penaklukan kelas buruh yang berhasil menyingkirkan buruh dari proses penyelesaian masalah dengan cara-cara yang represif.

Keterbukaan politik dan peluang pengorganisasian di era Reformasi memberikan harapan bagi munculnya serikat buruh yang dapat menopang jalannya demokrasi di Indonesia. Berbeda dengan zaman Soeharto, kini, serikat buruh dapat didirikan dengan bebas dan kaum buruh dapat mengeskpresikan ketidakpuasannya. Aksi-aksi protes terus bermunculan di berbagai daerah dengan metode dan sasaran yang beragam, seperti tampak dalam peringatan Hari Buruh Sedunia dan momen kenaikan upah minimum.

Memasuki era kebebasan berserikat, hingga 2010, jumlah serikat buruh di tingkat nasional mencapai empat konfederasi, 112 federasi, dan lebih dari sebelas ribu serikat buruh tingkat pabrik, dengan tiga tipologi sederhana: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), eks-SPSI, dan non-SPSI. Namun, mengingat lemahnya mekanisme verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, maka angka yang menunjukkan keanggotaan serikat buruh berikut turunannya seperti tingkat kerapatan serikat, adalah angka yang sulit untuk dapat dipercaya.

Antologi tulisan perburuhan ini sendiri dibagi ke dalam tiga tema pembahasan. Pertama, bagaimana keadaan buruh dan serikat buruh dalam konteks ekonomi-politik regional Asia. Di kawasan Asia Tenggara diwakili oleh Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Adapun konteks regional Asia dilihat melalui dampak industrialisasi di Cina terhadap persoalan perburuhan di dalam negerinya. Kemudian, dibahas pula potret ringkas mengenai gerakan buruh di Korea yang konon dinilai paling progresif.

Kedua, mengenai dinamika gerakan buruh di Indonesia, yang antara lain diwarnai oleh keberadaan serikat buruh yang memasukkan agenda-agenda politik sebagai bagian integral dari kerja-kerja keserikatburuhan, sampai kepada serikat buruh yang masih mempertahankan watak ekonomistiknya serta menganggap agenda-agenda politik sebagai bagian yang terpisah dari kerja-kerja keserikatburuhan itu sendiri dalam rangka menciptakan suatu pakta sosial berbasis gerakan buruh. Selain itu, bagian ini juga membahas dinamika perubahan hukum perburuhan di Indonesia sebagai sebuah gambaran tarik-ulur kepentingan antara gerakan buruh, negara, dan pemodal. Kemudian, bagaimana dinamika pertarungan gerakan buruh dan masuknya investasi ke daerah-daerah dalam ruang kontestasi politik lokal yang tercipta akibat kebijakan desentralisasi kekuasaan.

Ketiga, isu-isu demokrasi, konflik antar-serikat, dan kesejahteraan buruh. Salah satu warisan otoritarianisme Orde Baru adalah penghancuran tradisi perlawanan dan demokrasi di dalam serikat buruh. Hal ini merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh serikat buruh untuk membangun demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari serikat buruh dengan terus-menerus mengembangkan praktik organisasi yang demokratis: tidak lagi menempatkan anggota sebagai penonton, akan tetapi mengembalikan posisinya sebagai pemegang kedaulatan organisasi.

Di luar itu, dalam konteks yang lebih sempit: isinya. Salah satu kelemahan paling pokok dari buku ini adalah, kosongnya pembahasan mengenai kondisi buruh di sektor perkebunan. Tidak hanya di dalam buku ini, tapi di dalam delapan belas edisi Jurnal Sedane, sejak 2002-2009, tidak ada satupun tulisan mengenai buruh perkebunan. Tulisan tentang buruh perkebunan baru muncul di dalam Jurnal Sedane pada tahun 2011. Kondisi ini sebenarnya sudah pernah diingatkan oleh Fauzi Abdullah, jauh sebelumnya, bahwa analisis di dalam Jurnal Sedane terlampau manufaktur sentris. Terlepas dari berkembang pesatnya sektor industri manufaktur di Indonesia sejak 1979an, sektor perkebunan memiliki posisi yang terlampau penting untuk dilewatkan.

Di sisi lain, kekosongan bahasan dinamika buruh perkebunan memberikan catatan bahwa restrukturisasi gerakan buruh di Indonesia cenderung hanya terkonsentrasi pada sektor manufaktur yang bersifat hilir (atau sektor non-perkebunan).

Sementara di sektor perkebunan, gerakan buruh di Indonesia memiliki satu persoalan mendasar yang membutuhkan analisis, yaitu relatif tidak terjadinya reorganisasi di tubuh serikat buruh sektor perkebunan, yang mengakibatkan gerakan buruh di sektor perkebunan terus mengalami stagnasi, di mana rezim serikat buruh tipe lama masih tetap mapan, dan nyaris tidak terpengaruh oleh gelombang restrukturisasi gerakan buruh di Indonesia, setidaknya melalui perubahan kebijakan negara yang menghasilkan kebebasan berserikat.

Hal tersebut menunjukkan terjadinya kesenjangan antara dinamika gerakan buruh di sektor perkebunan dan sektor non-perkebunan, atau ada relasi yang putus antara serikat buruh yang tumbuh di sektor manufaktur dengan sektor perkebunan.

Ada baiknya jika membaca buku tersebut dilanjutkan dengan membaca buku mengenai politik hukum perkebunan di bawah ini.

Sejarah perkebunan adalah sejarah kepedihan. Bangsa Indonesia dijajah karena komoditas perkebunan. Nilainya yang tinggi di masa lalu menyebabkan hampir semua bangsa tergiur untuk menguasainya. Sejarah mencatat bagaimana keuntungan besar diraih oleh pengusaha-pengusaha asing, utamanya Belanda, dari suburnya lahan perkebunan di Indonesia.

Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-undang Perkebunan adalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengembangan perkebunan dilaksanakan mulai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan menerapkan kultur teknis, modal, informasi, teknologi, dan manajemen perkebunan.

Langkah yang ditempuh Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu langkah reintepretasi atas teks undang-undang yang diuji, mengingat apabila dirunut proses perumusan teksnya, pasal-pasal yang diintepretasikan ulang tersebut dirumuskan bahkan hampir tanpa diskusi dan perdebatan. Hal ini terlihat secara jelas apabila merujuk pada rekaman proses pembahasan UU Perkebunan No. 18 tahun 2004.

Di luar buruh sektoral seperti perkebunan, persoalan buruh juga sering menyangkut status mereka sebagai tenaga kerja kontrak. Nah, buku ini direkomendasikan untuk para pencari kerja dan karyawan umum, yang seringkali bekerja dengan perjanjian kontrak kerja. Perlu dipahami bersama bahwa kerja dengan sistem kontrak tidak menjamin hidup Anda dapat bahagia, padahal Anda telah merencanakan masa depan dengan cukup matang. Lalu bagaimana jika Anda telah memiliki banyak tanggungan?

Buku Buruh Bergerak

Melalui buku tersebut, Andito Suwigno menawarkan beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai seorang buruh/karyawan. Agar perusahaan dapat menghormati dan menghargai keringat buruh dengan upah yang layak dan membantu mempersiapkan para karyawannya untuk lebih optimal dalam bekerja dan menempuh masa depannya.

Buruh secara politik kerap menjadi aktor pergerakan yang militan, walaupun dalam sejarah Indonesia masa kolonial, ia pernah susut dihantam represif kekuasaan. John Ingleson menuliskan hal itu dalam buku yang berjudul Buruh, Serikat dan Politik.

Penerbit Marjin Kiri, Jakarta. 2015.
Buku ini layak untuk diperhatikan.Pertama, ia bukan saja menjadi karya mutakhir dalam kepustakaan tentang sejarah dan politik Indonesia pada awal abad ke-20, tetapi juga menyampaikan isu penting bagaimana keterkaitan dunia politik dan aktivisme pergerakan buruh sepanjang dekade akhir 1920an dan 1930an di Indonesia.

Sesungguhnya ini isu yang tidak lekang dimakan zaman. Dalam pergulatan politik di Indonesia belum lama ini,  persoalan ini kembali tampil ke permukaan. Sudah pasti ada banyak pergesekan pemikiran di dalamnya.

Kedua, ia juga menjadi bahan perbandingan menarik tentang ‘tradisi’ yang pernah ada dalam sejarah gerakan buruh terorganisir. Kehadiran buku ini menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana ‘tradisi’ dalam gerakan buruh terorganisir pada masa lalu menunjukkan jejaknya dalam kondisi kontemporer dan.

Atau apakah masa lalu itu sudah terbenam di palung sejarah terdalam tanpa kemungkinan muncul ke permukaan?

Satu tema penting yang menjadikan buku ini layak baca adalah tarik-ulur yang menandai hubungan antara gerakan buruh dan serikat buruh dengan politik kebangsaan pada dekade 1920an dan 1930an.

Seperti disebut sebelumnya, perubahan-perubahan politik di Hindia Belanda setelah kegagalan pemberontakan komunis adalah munculnya kekuatan politik baru yang mengusung gagasan nasionalisme Indonesia. Tokoh utama dari gerakan ini adalah Sukarno melalui Partindo dan yang dibentuknya di Bandung. Begitu juga dengan Mohammad Hatta dan Sjahrir yang kembali dari Belanda dan mulai membentuk PNI Baru. Di Surabaya, Soetomo yang menjadi patron dari banyak kegiatan politik di Jawa Timur membentuk Parindra, yang merupakan gabungan antara Boedi Oetomo yang lama dengan Persatuan Bangsa Indonesia di Surabaya.

Pengalaman dalam dekade sebelumnya  menunjukkan bagaimana partai-partai tersebut bersaing untuk mendapatkan dukungan dari serikat sebagai kekuatan penting dalam gerakan politik mereka. Masing-masing partai memiliki divisi tentang perburuhan sendiri. Bagaimanapun, ia tidak menjadi pengganti kekuatan serikat buruh yang berkembang secara mandiri.

Sebuah pertanyaan besar yang muncul di kalangan aktivis-aktivis, baik yang bergerak di partai politik maupun di serikat buruh, adalah bagaimana hubungan di antara keduanya.

Tidak dapat disangkal, secara umum ada kesepakatan bahwa serikat buruh adalah sebuah organisasi yang mandiri. Kita bisa melihatnya dalam pidato Sjahrir dalam kongres PNI Baru di Bandung yang menegaskan:

Kaum buruh harus mempunya Sarekat Sekerdja dengan organisasi dari kaum sekerja sendiri, pendek harus tahu bahwa kaum buruh ta’bisa tertulung atas nasibnya apabila tidak dengan kekuatan sendiri, organisasi sendiri jang betul2 cocok dengan kemauan kaum buruh sendiri. (hal. 336)

Pidato Sjahrir menjadi gambaran bagaimana serikat buruh sesungguhnya merupakan sebuah organisasi yang mandiri tanpa dibatasi perbedaan aliran politik, agama, budaya dan ras. Bahkan Sjahrir pun menyampaikan bahwa tujuan perjuangan buruh memiliki agenda jangka panjang yang berbeda dengan tujuan-tujuan partai politik dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan:

So’al kemerdekaan bangsa memang djuga so’al kaum buruh akan tetapi so’al kaum buruh tidak habis dengan kemerdekaan bangsa, so’al buruh baru selesai dengan hilangnya kapitalisme. Didalam Indonesia Merdeka, belum tentu kaum buruh merdeka, tetapi Indonesia Merdeka boleh berarti untuk kaum buruh bertambah longgarnya kungkungan politik jang dirasainya. (hal. 337)

Ringkasnya, melalui pidato itu Sjahrir menegaskan bahwa tujuan akhir dari gerakan buruh adalah penghapusan sistem kapitalisme yang menjadi dasar dari terjadinya eksploitasi modern kaum buruh oleh pihak majikan. Kemerdekaan politik bukan jaminan bagi tercapainya tujuan perjuangan kaum buruh.

Kesadaran untuk menempatkan serikat buruh sebagai sebuah organisasi yang mandiri, yang menerima semua anggotanya dengan ragam latar belakang, bagaimanapun bukan persoalan mudah. Ada godaan besar bagi partai-partai politik untuk membangun kontrol terhadap serikat buruh, baik secara langsung atau pun tidak langsung. Banyak di antara anggota partai pada dasarnya juga anggota partai politik yang ada pada saat itu.

Bahkan pada akhirnya, seperti dilakukan partainya Sjahrir sekalipun, mereka pun membentuk sendiri organisasi serikat baru dan bersaing dengan organisasi-organisasi serikat yang telah ada, tidak jarang dengan kerugian dari serikat-serikat sebelumnya.

Ringkasnya, terdapat dinamika menarik yang menjadikan perhatian terhadap dinamika politik perburuh pada dekade 1920an dan 1930an menjadi sebuah periode tersendiri dalam sejarah gerakan buruh. Dinamika sejarahnya berjalan seiring dengan karakter zaman berbeda dari masing-masing periode dalam sejarah Indonesia.

Membaca karya Ingleson tentang gerakan buruh sepanjang dekade 1920an dan 1930an itu pun pada akhirnya mengundang sejumlah pertanyaan terhadap kehidupan kita masa kini. Ada sejumlah tradisi yang bersifat modern itu yang sepertinya belum muncul dalam panggung gerakan buruh kontemporer.

Kita juga mendapatkan gambaran bagaimana kemandirian dalam mengelola organisasi ditunjukkan pula dalam bagaimana organisasi serikat mengelola dana mereka. Iuran anggota sudah pasti menjadi sumber utamanya. Atas dasar iuran itu mereka dapat mengembangkan penerbitan sendiri, membangun koperasi simpan-pinjam yang memberi dukungan kesejahteraan bagi anggota-anggotanya, termasuk dana pensiun dan santunan kematian bagi anggota.

Pekerjaan memungut iuran bukan hal yang mudah. Dalam buku ini diuraikan pula bagaimana rasa frustasi pimpinan serikat berhadapan dengan anggotanya ‘yang hanya ingin menikmati kesejahteraan bersama tetapi tidak mau berkorban dengan mengeluarkan iuran mereka.’ Belum lagi tingkat partisipasi aktif anggota yang seringkali tidak konsisten. Dalam harian yang terbit dari masing-masing buruh, disebutkan pula bagaimana dorongan partisipasi menjadi perhatian dari pimpinan serikat buruh.

Hal menarik adalah perbedaan antara serikat sektor swasta dan sektor publik (pegawai negeri) pada saat itu. Serikat buruh yang kuat adalah serikat yang bergerak di sektor publik, seperti guru, perawat, pegawai administrasi pemerintah, dan serikat-serikat di perusahaan-perusahaan pemerintah seperti jawatan kereta api dan pergadaian. Mereka memiliki struktur organisasi yang rapi, administrasi keanggotaan yang baik dan termasuk pendanaan organisasi. Sementara di sektor swasta, keberadaan organisasi serikat tidak sekuat dan sekaya serikat-serikat di sektor publik.

Salah satu gambaran penting dari kekuatan serikat di sektor publik ini ditunjukkan dalam inisiatif yang lahir dari kalangan guru. Sebagai upaya menopang kesejahteraan anggotanya, serikat guru membuat usaha asuransi sendiri dengan mengeluarkan polis yang dibeli anggotanya, dan juga anggota-anggota serikat buruh lainnya (serikat buruh lain mendapat keuntungan dengan menjual polis asuransi milik serikat guru ini). Badan asuransi yang dibentuk serikat guru ini adalah Asuransi Jiwa Bumi Putera yang sampai sekarang masih dapat kita lihat keberadaannya.

Begitu juga dengan inisiatif lainnya yang dilakukan serikat perawat. Mereka membangun klinik-klinik yang beroperasi di kampung-kampung dan berjalan dengan baik melayani kesehatan warga umum. Dengan dukungan para dokter, klinik-klinik tersebut menjadi saran bagi perluasan pemahaman tentang kesehatan dalam masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s