Menimbang RUU Ormas

 

Jika masyarakat tidak puas dengan substansi RUU Ormas silakan menguji ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kami tetap akan memutuskan dan mengesahkannya. Demikian kira-kira pikiran DPR ketika menyetujui RUU Ormas. Pendapat tersebut pada satu sisi tepat karena memang mekanisme Constitutional Review, pengujian UU terhadap UUD, merupakan instrumen untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan minoritas yang tidak teradopsi dalam sistem keputusan Parlemen. Namun persoalannya, dalam kasus RUU Ormas ini, langkah pertama justru DPR abai memperhatikan aspirasi yang berkembang. Di tengah suasana Facebook dan Twitter sikap seperti itu mudah menjadi bulan-bulanan pendapat.

Sikap ngotot DPR nampaknya mengulang kejadian September 1999 lampau. Saat itu DPR menyetujui RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya—populer dikenal sebagai RUU PKB—sementara publik melakukan unjuk rasa dan demonstrasi hingga menimbulkan peristiwa Semanggi II yang memakan korban jiwa. Sementara waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi, maka menjadi persoalan mengenai bagaimanakah persetujuan DPR itu harus disikapi.

Presiden Habibie terjepit dalam situasi konstitusional yang rumit. Akan tetapi, akhirnya Presiden Habibie menunda penandatanganan RUU itu dan itu memiliki efek bahwa RUU sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Langkah Habibie itu sedikit berbeda dengan tindakan Presiden Soeharto pada September 1997. Saat itu DPR sudah menyetujui RUU Penyiaran setelah membahas dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Penerangan Harmoko, tetapi Soeharto menolak untuk menandatagani dan justru menyerahkan kembali RUU itu kepada DPR, suatu tindakan yang tidak pernah ada presedennya hampir 32 tahun kekuasaan Jenderal Besar itu. Akhirnya DPR membahas kembali dan sesudah materinya “disesuaikan” dengan kenginan Presiden, barulah Soeharto mau menandatangani dan menjadi UU No. 24/1997 tentang Penyiaran.

Lain lagi dengan sikap Megawati. Saat menjadi Presiden, putri proklamator ini menolak menandatangani UU yang sudah disetujui DPR tetapi tanpa penjelasan apapun. Hanya saat itu mulai berlaku ketentuan Perubahan UUD 1945 di mana Pasal 20 ayat (5) mengatakan bahwa jika RUU yang sudah disetujui DPR itu tidak ditandatangani Presiden dalam jangka waktu 30 hari maka RUU itu menjadi UU dan wajib diundangkan (artinya diberi nomor dan tahun dengan pengumuman resmi di Lembaran Negara). Misalnya dalam kasus RUU Keuangan Negara. Substansi RUU itu mengadopsi ide Menteri Keuangan Boediono untuk menyatukan antara perencanaan dan pengangaran. Artinya dua hal ini menjadi kewenangan penuh Kementerian Keuangan. Jelas gagasan itu akan mengancam eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kala itu dipimpin kader kesayangan Megawati, Kwik Kian Gie. Bahkan Kwik kemudian mengajukan RUU Perencanaan Pembangunan Nasional yang memperkuat posisi Bappenas, yang kemudian menjadi UU No. 25/2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka di dalam RUU Keuangan Negara (diundangkan kemudian menjadi UU No. 17/2003) tertulis: “UU ini disahkan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.”

Pendapat DPR yang menyarankan uji materi sesaat sesudah disahkan terkesan meniru sistem di Prancis. Mekanisme yang dikenal di Prancis adalah mekanisme constitutional preview (pengujian antisipatif) di mana tiap-tiap UU yang sudah disetujui Majelis Nasional, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Konstitusi untuk kesesuaiannya dengan UUD. Jika dewan menyetujui, maka Presiden akan menandatangani RUU itu tersebut. Sistem itu tidak dikenal di Indonesia. Sebuah UU, dapat diuji di Mahkamah Konstitusi sesudah dinyatakan berlaku (dibuktikan ada nomor dan tahunnya). Jika selesai disetujui DPR, artinya statusnya baru sah secara hukum akan tetapi belum berlaku mengikat.

Jika dipojokkan isu ini dalam diri Presiden, maka solusinya adalah solusi politik. Ketentuan UUD 1945 tidak mengenal pocket veto lazimnya Kongres di Amerika Serikat. Sejak awal konstitusi memastikan bahwa kekuasaan membentuk UU ada pada tiap-tiap anggota Kongres. Jika Kongres menerima suatu RUU secara kelembagaan, maka RUU itu disampaikan kepada Presiden. Dalam 30 hari Presiden dipersilahkan memilih: menyetujui atau menolak. Jika Presiden menolak, maka Presiden mengembalikan ke Kongres dan kemudian memberikan alasan-alasannya secara terbuka. Kemudian Kongres akan melakukan pemungutan suara. Jika mayoritas anggota Kongres menyetuji tindakan Presiden, maka RUU itu dengan sendirinya batal. Tetapi jika menolak, maka Presiden tidak punya pilihan lain, kecuali mengundangkannya. Inilah yang dikenal sebagai mekanisme “check and balances.”

Bagaimanakah sebaiknya langkah yang harus ditempuh oleh Presiden Yudhoyono? Menilik komentar-komentar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, nampaknya Yudhoyono mengetahui dan mengikuti dinamika pembahasan tersebut serta mengesankan mendukung RUU itu. Padahal RUU itu kelak yang akan menjalankan adalah eksekutif dalam hal ini Presiden. Ketika RUU itu dikritik dan dikecam masyarakat, tidakkah yang muncul tuduhan bahwa “Presiden tidak peka terhadap aspirasi publik”? Apakah itu menguntungkan bagi posisi Presiden menjelang Pemilu 2014? Dengan membiarkan sejak awal DPR memberikan persetujuan, maka bola ada di tangan Presiden. Ada 3 alternatif tindakan Presiden. Pertama, Presiden mengesahkan dan menandatangani RUU itu sebagaimana mestinya. Kedua, Presiden mengikuti tindakan Soeharto dalam kasus RUU Penyiaran (1997) di atas. Tindakan itu jika diikuti kelak akan menjadi kebiasaan ketatanegaraan yang daya ikatnya setara dengan UUD. Namun konsekuensinya, ada kesan memboroskan energi dan biaya yang sudah dikeluarkan dalam pembahasan itu dan lebih-lebih Presiden bisa dituding tidak menghormati DPR. Ketiga, mengikuti tindakan Megawati secara “plus.” Artinya mendiamkan RUU itu tanpa ditandatangani akan tetapi diikuti dengan penjelasan secara terbuka mengapa Presiden bersikap seperti itu. Tidak akan ada serangan politik terhadap Presiden karena sudah “dikunci” oleh Pasal 20 ayat (5) bahwa jika sudah lewat 30 hari RUU itu akan berlaku menjadi UU tanpa diteken oleh Presiden. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin—yang mengelola lembaran negara—tidak punya pilihan lain, kecuali menempatkan RUU itu dalam lembaran negara.  Akan tetapi, seandainya sikap diam Presiden itu menuruti aspirasi publik, maka pencitraan Presiden akan meningkat. Jika dilembagakan tindakan ini kelak juga bisa menjadi kebiasaan ketatanegaraan.

Kritik terhadap RUU Ormas bukan tanpa alasan. Menurut saya yang paling menjadi sorotan adalah aspek substansinya. Ketentuan UU itu dibentuk untuk menggantikan UU No. 8/1985 produk Orde Baru. Pada masa Orde Baru, tesis yang berkembang adalah “negara” dan “masyarakat” dalam posisi berhadap-hadapan, dengan kendali konflik secara otonom ada dalam diri Soeharto. Tahun-tahun itu juga Indonesia relatif bisa menyelematkan diri dari “resesi” dengan turunnya harga minyak di pasaran internasional. Sebagai gantinya ada liberalisasi ekspor yang mampu meningkatkan cadangan devisa sehingga pemerintah percaya diri dalam menentukan situasi domestik tanpa cemas terhadap opini asing. Sekalipun terkesan represif antara lain “memaksakan asas tunggal Pancasila” dan pemberian otoritas pemerintah untuk membekukan ormas jika ditengarai menerima pendanaan asing, UU itu akhirnya melaju. Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam saat itu dijuluki “bolduzer” karena memaksakan keberlakuan UU itu.

Namun setelah reformasi dan mengikuti kecenderungan global, posisi ormas dan negara adalah sebagai mitra. Keluhan terhadap kelakuan ormas tertentu atau perasaan tidak setuju terhadap aktivitas ormas (dalam HAM, pencegahan korupsi, dan lain-lain) tidak lantas harus dilembagakan menjadi ketentuan UU yang berpotensi represif. Lagipula di tengah keterbukaan arus informasi dan banyaknya UU seperti UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Transaksi Elektronik, setiap ormas wajib terbuka kepada publik dengan sistem informasi yang dikelolanya. Soal pendanaan asing bukanlah satu-satu hal yang perlu dicemaskan. Berapa banyakkah kebijakan negara ini yang tidak lepas dari pendanaan asing yang menjerat dengan syarat-syarat yang menistakan hak rakyat? Berapa banyak pula UU yang dibatalkan MK karena isinya tidak efisien karena menuruti keinginan donor asing? Tidak pernah terbayangkan, gegap gempita reformasi itu justru menjadi “jembatan emas” bagi penetrasi dan perluasan kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia. Perubahan UUD 1945 dan munculnya berbagai UU serta PP yang diwarnai semangat liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi dalam banyak hal telah memberikan jalan seluas-luasnya bagi kekuatan-kekuatan asing untuk lebih mendominasi ekonomi Indonesia. Lihat saja, ketentuan PP No. 29/1999 yang menyatakan pihak asing boleh menguasai 99% saham perbankan di Indonesia, yang menobatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi paling liberal dalam sektor perbankan. Akibatnya, pada tahun 2011 kepemilikan asing pada 47 bank setara dengan  50,6% dari total dana perbankan yang mencapi lebih dari Rp 3000 triliun.

Bagaimanakah jika ormas melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara? Jika melakukan tindak pidana, maka otoritas keamanan dapat bertindak. Ada KUHP dan seperangkat UU lain, termasuk UU Pencucian Uang untuk alatnya. Yang tidak ada adalah “kemauan” dan ketegasan. Lagipula dengan UU Intelijen dan aparatur intelijen, tentu dapat disampaikan informasi pencegahan yang dapat ditindaklanjuti dengan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Dengan mengecualikan ormas partai menjadi yurisdiksi UU ini, maka jelaslah ada ketidaknetralan negara dalam mensikapi ormas. Posisi yang serupa dengan bacaan Orde Baru dan kecenderungan otoritarian sebagaimana dipraktikkan di negara-negara nondemokrasi lain dewasa ini.

Bola ada di tangan Presiden Yudhoyono. Semoga dapat dipertimbangkan secara arif.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s