ICC di Afrika: Belajar dari Kasus Sudan

Pada tanggal 11 April 2002, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC)menerima ratifikasi yang keenam puluh, yang berarti ia akan mulai berlaku 1 Juli 2002, mendirikan pengadilan internasional yang permanen global pertama dengan yurisdiksi untuk mengadili individu untuk “kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.” PBB, organisasi hak asasi manusia, dan sebagian besar negara-negara demokratis telah menyatakan dukungan bagi pengadilan baru ini. Pemerintahan Presiden Bush secara tegas menentang dan telah resmi meninggalkan kewajiban AS untuk melakukan ratifikasi. Pada saat yang sama Bush telah menekankan bahwa Amerika Serikat berbagi tujuan untuk mendukung ICC dan tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun untuk merusak ICC.

Amerika Serikat (AS) awalnya mendukung ide menciptakan sebuah pengadilan pidana internasional[1]  dan merupakan peserta utama pada Konferensi Roma[2], namun dalam detik-detik terakhir, AS bersama-sama Iran, Irak, Cina, Israel, Sudan, dan Libya  memilih menentang Statuta Roma. Namun demikian, Presiden Clinton menandatangani perjanjian 31 Desember 2000  hari terakhir penandatanganan tanpa ratifikasi sambil menyatakan bahwa perjanjian itu berisi “kelemahan yang signifikan” dan bahwa ia tidak akan menyampaikannya kepada Senat untuk saran dan persetujuan “sampai kekhawatiran mendasar kami ditanggapi secara memuaskan.”

Pemerintahan Bush juga menolak menyerahkan Statuta Roma ke Senat untuk ratifikasi dan telah memberitahukan penyimpan PBB tentang niat AS untuk tidak meratifikasi. Keberatan utama yang diberikan oleh AS mungkin pernyataan ICC terhadap yurisdiksi atas tentara AS didakwa dengan ” kejahatan perang ” berdasarkan penggunaan kekuatan yang sah, bahkan jika AS tidak meratifikasi Statuta Roma. AS berusaha membebaskan tentara AS dari yurisdiksi ICC berdasarkan posisi unik Amerika Serikat dalam  perdamaian internasional. Masalah utama yang dihadapi oleh Kongres adalah tingkat kerjasama yang memungkinkan antara AS dan ICC: (i) menahan semua kerjasama dengan ICC untuk mencegah ICC menjadi efektif, (ii) terus memberikan kontribusi bagi pengembangan ICC atau (iii) untuk mengadopsi pendekatan pragmatis hanya didasarkan pada kepentingan AS .

Pada tanggal 4 Maret 2009, majelis hakim Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur, Sudan. Ini merupakan upaya pertama oleh ICC untuk menuntut seorang kepala negara. Sementara keputusan untuk mencari penangkapan Bashir telah menarik pujian dari pendukung hak asasi manusia, juga telah membangkitkan kekhawatiran bahwa tindakan ICC bisa membahayakan proses perdamaian di Darfur dan Sudan Selatan. Kekhawatiran tambahan bahwa ICC bisa membahayakan operasi kemanusiaan di Sudan meningkat ketika pemerintah Sudan menanggapi surat perintah dengan mengusir lebih dari selusin badan-badan bantuan internasional. Sementara hakim ICC menyetujui permintaan Kejaksaan untuk surat perintah untuk Bashir, mereka menolak upaya Kejaksaan untuk menuntut Bashir karena kejahatan genosida. Jaksa telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Tinjauan terhadap ICC

Statuta ICC, juga dikenal sebagai Statuta Roma, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002, dan dasar pembentukan Pengadilan independen permanen untuk menyelidiki dan mengadili individu yang melakukan pelanggaran yang paling keji terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genocide.[3] Yurisdiksi ICC hanya sampai atas kejahatan yang dilakukan sejak berlakunya Statuta ini. ICC bermarkas di Den Haag, Belanda. Pada Januari 2009, 108 negara menjadi pihak dalam Statuta Roma. Amerika Serikat bukan negara pihak ke ICC. Majelis Negara Pihak (meliputi 108 negara) memberikan pengawasan administratif dan dukungan lainnya untuk Pengadilan, termasuk penerapan anggaran dan pemilihan 18 hakim, Penuntut (saat ini Luis Moreno Ocampo dari Argentina), dan Panitera (saat ini Bruno Cathala dari Perancis).

Situasi[4] (syarat munculnya yurisdiksi ICC) melalui salah satu diantara 3 cara yang dituangkan dalam Statuta: berdasarkan permohonan negara pihak Statuta, rekomendasi Jaksa ICC, atau resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini, 4 situasi telah diajukan oleh Jaksa. Pemerintah 3 negara (semua merupakan Negara Pihak ICC) yaitu Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ICC menurut rekomendasi Jaksa. Dewan Keamanan PBB telah menunjuk permohonan pemeriksaan atas Darfur, Sudan kepada Jaksa. Setidaknya 2 situasi potensial menyusul dan sedikitnya 6 orang lainnya masih dipertimbangkan untuk diperiksa oleh ICC.[5]

ICC dianggap sebagai upaya hukum terakhir untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus kejahatan yang paling serius yang dilakukan oleh individu (bukan organisasi atau pemerintah), dan kemudian, hanya ketika sistem peradilan nasional tidak mau atau tidak mampu menangani kejahatan tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip “saling melengkapi (complementary).”[6] Meskipun banyak sistem hukum domestik telah memberikan kekebalan kepada Kepala Negara dari tuntutan pidana, Statuta Roma memberikan yurisdiksi ICC atas setiap individu, terlepas dari kapasitas resmi.[7]

Penangkapan Bashir

Sudan adalah kasus yang unik. ICC menganggap mempunyai yurisdiksi atas Sudan menurut rekomendasi Dewan Keamanan PBB sekalipun Sudan bukan merupakan Negara Pihak.[8] Pada bulan September 2004, Dewan Keamanan membentuk Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Darfur di bawah Resolusi 1564 karena kekhawatiran bahwa pemerintah Sudan tidak memenuhi kewajibannya di bawah Resolusi sebelumnya.

Pada bulan Januari 2005, Komisi melaporkan bahwa mereka telah menyusun daftar rahasia individu yang berpotensi menjadi tersangka kejahatan perang d an merekomendasikan supaya Dewan Keamanan merujuk situasi di Darfur ke ICC. Pada tanggal 31 Maret 2005, Resolusi Dewan Keamanan 1593 menyebut situasi di Darfur ke Jaksa Penuntut ICC . Berdasarkan hal ini, Jaksa ICC menerima arsip dokumen Komisi Penyelidikan. Jaksa juga menerima daftar dalam kondisi tertutup mengenai individu yang diduga melakukan pelanggaran serius di Darfur, meskipun daftar ini tidak mengikat pada pemilihan tersangka. Jaksa memulai investigasi sendiri pada bulan Juni 2005.

Pada bulan April 2007, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Ahmad Muhammad Harun, Menteri Dalam Negeri Sudan (2003-2005) dan Ali Muhammad Ali Abd Al-Rahman (dikenal sebagai Ali Kushayb), yang diduga telah bertindak sebagai pemimpin milisi Janjaweed di daerah Wadi Salih dari Darfur.[9] Mereka masing-masing didakwa dengan 40 tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang diduga dilakukan di Darfur pada tahun 2003-2004.

Pada bulan Desember 2007, Jaksa ICC mengumumkan pembukaan penyelidikan baru kasus  pasukan penjaga perdamaian dan pekerja bantuan di Darfur. Pada bulan November 2008, Jaksa mengajukan kasus terhadap 3 komandan pemberontak di Darfur yang dituduh melakukan kejahatan perang dalam serangan di kota Haskanita pada tanggal 29 September 2008. Menurut Jaksa, 12 pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika telah tewas dan 8 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Pada bulan Mei, ICC hakim praperadilan mengeluarkan surat panggilan ke salah satu diantara 3 terdakwa, Bahar Idriss Abu Garda, untuk tampil di hadapan Pengadilan pada tanggal 18. Abu Garda dilaporkan ke Den Haag secara sukarela. Para hakim masih berunding apakah akan mengeluarkan surat panggilan untuk 2 komandan pemberontak lainnya yang diduga dicari oleh Jaksa, yang namanya tetap dirahasiakan.

Sementara pemerintah Sudan pada awalnya menolak untuk mematuhi salah satu surat perintah penangkapan tersebut, tetapi laporan media  menyatakan bahwa pemerintah Sudan menangkap Kushayb bulan Oktober 2008.[10] Namun, para pejabat Sudan menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi sendiri atas kejahatan yang dituduhkan di Darfur dan tidak menunjukkan bahwa mereka berencana untuk menyerahkan Kushayb ke ICC. Harun dipromosikan menjadi Menteri Urusan Kemanusiaan dan menjadi salah satu Ketua dalam sebuah komite untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Sudan. Pada bulan Mei, Harun dilaporkan ditunjuk menjadi Gubernur Negara Bagian Kordofa Selatan. Pada tahun 2005, menyusul dimulainya penyelidikan ICC, pemerintah Sudan menciptakan pengadilan khusus tersendiri bagi Darfur dalam upaya nyata untuk mencegah yurisdiksi ICC di bawah prinsip saling melengkapi. Namun, upaya pengadilan tersebut memperoleh kecaman secara luas.[11]

Pada tanggal 4 Maret 2009, hakim ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di wilayah Darfur. Surat perintah yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas permintaan oleh ICC Jaksa pada bulan Juli 2008, merupakan pertama kalinya ditetapan oleh ICC untuk menuntut seorang Kepala Negara yang masih menjabat. Putusan hakim tersebut disambut oleh banyak orang sebagai langkah untuk mengakhiri impunitas di Darfur, akan tetapi telah menimbulkan kecaman di Sudan dan kontroversi di wilayah Afrika. Pemerintah Sudan telah menolak yurisdiksi ICC, karena Sudan bukan Negara Pihak, sementara banyak pakar hukum internasional berpendapat bahwa Sudan mempunyai kewajiban sebagai negara anggota PBB untuk bekerja sama atas tindakan ICC karena tindakan tersebut berasal sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB.

Surat perintah ICC menyatakan bahwa ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa serangan terhadap warga sipil di Darfur adalah “komponen inti” strategi militer pemerintah Sudan SECARA luas dan sistematis, dan bahwa Bashir bertindak “sebagai pelaku langsung, atau  tidak langsung.” Dalam aplikasi untuk surat perintah penangkapan tersebut, yang diajukan pada bulan Juli 2008, Jaksa ICC menegaskan bahwa sementara Bashir tidak “secara fisik atau langsung “melakukan pelanggaran,” dia melakukan kejahatan ini melalui aparat negara, tentara, dan Milisi / Janjaweed “sebagai presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Sudan.

Perintah penangkapan bukanlah sebuah surat dakwaan menurut prosedur ICC, sehingga harus dikonfirmasi pada sidang pra-peradilan. Keputusan untuk mengeluarkan surat perintah diharapkan mempertimbangkan apakah ada alasan yang kuat bahwa kejahatan tersangka seperti yang dituduhkan oleh Jaksa dan apakah surat perintah diperlukan untuk memastikan penampilan tersangka di pengadilan. ICC mendesak semua Negara, baik yang menjadi Negara Pihak atau tidak terhadap Statuta Roma, serta organisasi-organisasi internasional dan regional, untuk “bekerja sama sepenuhnya” dengan surat perintah tersebut. Salah satu analisis mencatat bahwa sementara Bashir mungkin risiko ditangkap bila ia melakukan perjalanan ke luar negeri, “tak seorang pun mengharapkan Sudan untuk menyerahkan Bashir, yang sudah berkuasa 15 tahun di negara ini sepanjang tidak ada perubahan politik besar di negara ini.”

Banyak pendukung hak asasi manusia telah menyambut upaya mengadili Bashir. Namun, perumusan tuduhan  oleh Jaksa telah menuai beberapa kritik. Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa pada bulan Januari tahun 2005 kekerasan di Darfur tidak merupakan genosida, meskipun “pelanggaran internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah dilakukan di Darfur mungkin tidak kurang serius dan keji dari genosida.” Banyak aktivis Darfur menuduh Komisi membiarkan pertimbangan politik untuk mempengaruhi kesimpulannya. Analis lainnya berpendapat bahwa sementara pemerintah Sudan bertanggung jawab atas kejahatan berat di Darfur, pembenaran Jaksa dengan formulasi tuduhan genosida tidak cukup membangun niat atau menduga peran Bashir.

 

Reaksi Pemerintah Sudan

Pemerintahan Bashir telah menolak yurisdiksi ICC atas Darfur sebagai pelanggaran kedaulatan dan menuduh Mahkamah menjadi bagian dari plot neokolonialis terhadap kedaulatan negara Afrika. Reaksi lain terfokus pada dampak potensial dari surat perintah penangkapan pada proses yang sedang berlangsung damai, operasi penjaga perdamaian, dan bantuan kemanusiaan, dan dampak potensial pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dijadwalkan berlangsung tahun 2010.

Pemerintahan Bashir telah menuduh ICC sebagai alat tekanan Barat untuk perubahan pemerintahan. Presiden Sudan telah berulang kali membantah terjadinya genosida atau pembersihan etnis yang berlangsung di Darfur dan telah menolak yurisdiksi ICC karena tidak lain sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Sudan. Misi terakhir ke Sudan oleh staf kejaksaan ICC pada bulan Januari-Februari 2007, setelah pemerintah mengumumkan tidak lagi memungkinkan personel ICC untuk berbicara dengan pejabat Sudan.

Pejabat pemerintah yang mengambil sikap keras terhadap Sudan dicurigai bersimpati dengan upaya penuntutan ICC. Pada November 2008, polisi Sudan menahan seorang aktivis hak asasi manusia yang dituduh melakukan kontak dengan ICC, sementara pada bulan Januari 2009, otoritas menahan seorang pemimpin oposisi Islam terkemuka yang telah menyerukan Bashir menyerah kepada ICC untuk menghindari perselisihan internal. Juga di bulan Januari, seorang pria Sudan dilaporkan ditangkap karena menjadi “mata-mata” untuk ICC dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Pada bulan Februari, seorang pejabat senior memperingatkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Bashir akan menggagalkan pembicaraan damai dengan pemberontak Darfur.

Pemerintah menanggapi surat perintah penangkapan tersebut dengan mengusir lebih dari selusin organisasi bantuan internasional yang dituduh bekerja sama dengan ICC, termasuk Oxfam dan Doctors Without Borders. Bashir dilaporkan memperingatkan bahwa “semua misi diplomatik, LSM, dan pasukan penjaga perdamaian” di Sudan bisa menghadapi hukuman yang sama. Terakhir, ada serangkaian pernyataan oleh pejabat Sudan yang muncul mengancam keselamatan personil PBB di Sudan jika surat perintah penangkapan diterbitkan.

Pemimpin oposisi Islam Hassan Al Turabi (dan mantan sekutu kunci Bashir) telah mengkritik sikap Pemerintahan Bashir terhadap ICC dan telah meminta presiden untuk menyerahkan diri ke pengadilan internasional. Turabi ditahan selama 2 bulan pada tahun 2009 dan dipastikan karena pernyataan tersebut. Oposisi Sudan lainnya telah memberikan dukungan terukur untuk Bashir, dilaporkan karena kekhawatiran bahwa tindakan ICC bisa menggagalkan pemilihan umum yang dijadwalkan awal 2010. Juru bicara 3 faksi pemberontak Darfur yaitu Gerakan Pembebasan Sudan (SLM), Tentara Pembebasan Sudan (SLA), dan Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM), menyambut penuntutan Bashir, karena memiliki banyak pengungsi Darfur. Faksi JEM, yang pada bulan Februari telah menandatangani kesepakatan tentang langkah-langkah membangun kepercayaan dengan pemerintah, menyatakan di bulan Maret bahwa surat perintah penangkapan menghalangi kelanjutan pembicaraan damai.

Tanggapan Regional

Pemerintah Sudan telah mengumpulkan dukungan para pemimpin Arab dan Afrika, serta antara organisasi regional seperti Uni Afrika (AU), Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang semuanya telah mengkritik ICC atas perintah penangkapan dan menyerukan penangguhan penuntutan. Banyak pemerintah Afrika dan Timur Tengah menyatakan keprihatinan atas surat perintah penangkapan, termasuk Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Rwanda, Tanzania, Benin, Eritrea, Mesir, Iran, Suriah, Libya, Aljazair, dan Maroko. Beberapa pemimpin Afrika, terutama Presiden Botswana Ian Khama dan Presiden Uganda Yoweri Museveni, telah mengambil sikap yang lebih mendukung terhadap ICC. Beberapa komentator Afrika dan Timur Tengah telah memuji keputusan ICC untuk mengejar Bashir sebagai langkah penting melawan impunitas di wilayah tersebut, sementara yang lain menyatakan keprihatinan bahwa langkah tersebut menampilkan bias neokolonialisme terhadap negara-negara Afrika.

Pada pertengahan 2009, keputusan untuk mengadili seorang kepala negara di kawasan Afrika tampaknya telah memicu reaksi keras dan diantaranya 30 Negara Pihak ICC. Pada bulan Juli 2009, anggota AU memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan ICC melaksanakan perintah penangkapan terhadapBashir. Pada saat yang sama, Negara Pihak ICC secara serentak mempertimbangkan menarik diri Ratifikasi Statuta Roma. Kelompok hak asasi manusia mengkritik resolusi AU, dan pemerintah Botswana, salah satu Negara Pihak ICC, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Botswana “tidak setuju dengan keputusan ini dan menegaskan kembali posisinya bahwa sebagai Negara Pihak … memiliki kewajiban untuk sepenuhnya bekerja sama dengan ICC dalam penangkapan dan menyerahkan presiden Sudan ke ICC.” Sebuah panel AU di Darfur, yang dipimpin oleh mantan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, mengatakan belum mengambil sikap yang berkaitan dengan perintah penangkapan Bashir.


[1] Ruth Wedgwood, Harold K. Jacobson, dan Monroe Leigh, “The United States and the

Statute of Rome”, American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, hlm. 124.

[2] U.N. International Criminal Court: Hearings before the Subcomm. on International Operations of the Senate Foreign Relations Committee 105th Cong. (1998) (Kesaksian David J. Scheffer, Duta Besar untuk Kejahatan Perang).

[3] ICC mulai beroperasi pada peresmiannya pada tanggal 11 Maret 2003. ICC berencana untuk mendefinisikan dan menentukan yurisdiksinya atas Kejahatan Agresi pada tahun 2009. Statuta juga menjadi dasar hukum pendirian sebuah lembaga independen berikutnya, Trust Fund for Victims, untuk membantu korban kejahatan tersebut. Dana Perwalian untuk Korban hanya dapat dilaksanakan dalam situasi di mana ICC memiliki yurisdiksi.

[4] Pasal 13 dan 14 ayat (1) Statuta Roma mengatur bahwa Negara Pihak dan Dewan Keamanan PBB menetapkan rujukan “situasi” ke Pengadilan. Selama negosiasi, timbul pertanyaan apakah individu “kasus” atau “situasi” harus dirujuk ke Jaksa Penuntut ICC. Menurut salah satu penulis,  Negara Pihak tidak harus mampu membuat keluhan tentang kejahatan individu atau kasus: ini akan lebih tepat, dan mengurangi dampak politik, jika ‘situasi’ malah disebut ke Pengadilan. “(Elizabeth Wilmshurst,” “Jurisdiction of the Court,” Chapter 3,dalam Roy S. Lee, editor, The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results [Boston: Kluwer Law International, 1999],hlm. 131

[5] Kabarnya, ICC telah menerima 1.700 laporan tentang dugaan kejahatan di 139 negara, namun 80 persen dinyatakan ditemukan berada di luar yurisdiksi pengadilan. Jaksa Penuntut Umum telah menerima arahan diri hanya dari negara-negara Afrika.

[6] Pembuktian soal ini harus terpenuhi dalam standar yang tinggi. Dalam kasus ICC terhadap tersangka Thomas Lubanga Dyilo (Kongo),  dismissal process ICC memutuskan kasus  tersebut tidak dapat diterima,  karena proses nasional harus mencakup “baik orang dan perilaku yang merupakan subjek dari kasus yang diajukan ke Pengadilan” (ICC Praperadilan Chamber I, Jaksa Februari Vs. Thomas Lubanga Dyilo, Keputusan pada Aplikasi Kejaksaan untuk Penangkapan, Pasal 38, 10, 2006). Bahasa ini menunjukkan bahwa penuntutan dalam negeri harus dasarnya menduplikasi penuntutan ICC agar diterima atau ditantang. Bahkan dalam kasus seperti itu, ICC dapat mempertahankan yurisdiksi jika tindakan domestik tidak dilakukan independen (Statuta Roma, Pasal 17).

[7] Pasal 27 Statuta Roma.

[8] Pemerintah Sudan menandatangani Statuta Roma pada tanggal 8 September 2000, tetapi tidak meratifikasinya. Pada tanggal 26 Agustus 2008, Sudan menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagai pendukung Statuta Roma Sudan “tidak bermaksud untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma. Dengan demikian, Sudan tidak memiliki kewajiban hukum yang timbul dari penandatanganan pada tanggal 8 September 2000. ”

[9] Pemerintah Sudan membantah memiliki kontrol atas Janjaweed, sebutan untuk milisi etnis Arab yang dituduh melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia di Darfur. Namun, ada kesepakatan antara peneliti hak asasi manusia, wartawan, dan lain-lain yang telah mengunjungi Darfur bahwa Janjaweed telah menerima senjata dan dukungan dari pemerintah. Perintah penangkapan tersebut diumumkan pada awal Mei 2007.

[10] Jeffrey Gettleman, “Sudan Arrests Militia Chief Facing Trial,” The New York Times, October 14, 2008.

[11] Human Rights Watch, Lack of Conviction: The Special Criminal Court on the Events in Darfur, June 2006; U.N. News, “Sudan’s Special Court On Darfur Crimes Not Satisfactory, UN Genocide Expert Says,” December 16,

2005.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s