Alasan Pemaaf dan Pembenar dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan.

Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana (ne bis in idem).Dengan adanya Pasal 76 KUHPidana ini, maka setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya. Berbeda halnya pada penetapan hakim yang berisikan “penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan”, yang berarti bukan mengenai hal tindak pidana yang didakwakan, maka penetapan pengadilan ini tidak tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana. Dengan kata lain masih dapat diajukan lagi tuntutan untuk kedua kalinya dalam perkara tersebut.

Di samping perbedaan yang disebutkan di atas, juga terdapat perbedaan dalam hal melakukan perlawanan terhadap kedua putusan itu. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan bebas atau putusan lepas, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menerima penetapan pengadilan tentang Jaksa tidak berwenang melakukan penuntutan, maka dapat diajukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Tinggi, tanpa mempermasalahkan tentang pokok perkaranya.

Meskipun KUHPidana yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHPidana (WvS Belanda). Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T. (Memori van Toelichting) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”.

Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu: 1. alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan 2. alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan.4 Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagi objeknya).

Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

Dengan demikian dalam hal terdapat alasan pembenar, maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindakan akan hapus/hilang. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sedangkan dalam hal terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela, disalahkan. KUHPidana yang berlaku sekarang ini memang tidak membedakan dengan jelas antara alasan pembenar maupun alasan pemaaf. KUHPidana hanya merumuskan tentang orang-orang yang yang tidak boleh dihukum, di dalam Bab III Buku Kesatu di bawah judul “Pengecualian, Pengurangan dan Pemberatan Hukuman”. Tidak jelasnya pembedaan antara alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar dengan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf dalam KUHPidana ini tentu akan membawa pengaruh kepada putusan hakim.6 Perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf ini hanya dijumpai dalam doktrin atau pendapat ahli hukum. Perbedaan ini sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan atau penting dalam hal terjadinya penyertaan atau keikutsertaan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan “dihalalkan”, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan salah satu cara ikut serta melakukan perbuatan itu, dengan beberapa kekecualian juga dihalalkan, tidak dipidana. Kalau bagi pelaku hanya ada alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh lakukan atau membantu melakukan dapat dipidana, sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Sehubungan dengan hal itu tampak juga perbedaan dalam bekerjanya preseden. Hakim yang memutuskan dihapusnya pidana karena adanya alasan pembenar, ingin menyatakan bahwa dia akan memperlakukan sama semua orang yang dalam keadaan sama juga berbuat demikian. Sebaliknya, hakim yang memutuskan adanya alasan pemaaf tidak ingin mengatakan lebih daripada bahwa pembuat individual ini karena keadaan khusus yang mengenai dirinya (tidak mampu bertanggungjawab, sesat yang dapat dimaafkan), deliknya tidak cukup dapat dicelakan kepadanya untuk dapat memidana dia (pelaku).Kecuali itu perbedaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf penting untuk hukum acara dalam penanganan eksepsi. Pada umumnya alasan penghapus pidana menghasilkan lepas dari tuntutan hukum. Perbuatannya dapat dipidana tetapi keadaannya yang khusus mengecualikan pemidanaan, namun kalau alasan penghapus pidana harus dipandang sebagai alasan pembenar dan perumusan delik yang digunakan dalam dakwaan kebetulan berisi unsur sifat melawan hukum, maka sering kali putusannya harus berbunyi lain. Sebab mungkin terjadi situasi di mana adanya keadaan khusus yang menghasilkan alasan pembenar melemahkan bukti dan unsur sifat melawan hukum. Dan jika demikian maka adanya alasan pembenar menghasilkan putusan bebas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s