Penonton, Bioskop, dan Film Nasional

Anda patut bangga jika sudah menonton Terminator: Genisys di bioskop. Artinya, Anda menonton aksi Arnold Schwarzenegger lebih dulu dibanding publik Amerika, kampung halaman filmnya sendiri. Film ke-lima Terminator itu baru akan diputar 1 Juli mendatang di sana.

Bukan hanya Terminator: Genisys, Indonesia juga pernah memutar Avengers: Age of Ultron lebih dulu. Saat itu, pertimbangan utamanya adalah pasar. Marvel Studios dan Disney melihat penggemar pahlawan seperti Captain America dan Iron Man di Indonesia membeludak.

Melihat data Motion Picture Association of America (MPAA), penonton film di Asia tahun ke tahun memang naik. Pada 2014, penonton Asia bahkan melebihi Amerika Serikat dan Kanada.

Statistik menunjukkan, Indonesia memang tidak termasuk 10 besar negara di dunia di luar AS dan Kanada soal pasar film. Peringkat pertama ditempati China dengan US$ 4,8 miliar atau setara dengan Rp 63 triliun. Selanjutnya ada Jepang, Perancis, UK, India, Korea Selatan, Jerman, Rusia, Australia, dan Meksiko.

Indonesia berada di peringkat ke-20, setelah Brazil, Italia, Spanyol, Belanda, Turki, Venezuela, Argentina, Swedia, dan Taiwan. Kita menyumbang penonton senilai US$ 200 juta atau setara dengan Rp 2,6 triliun pada tahun lalu.

Tapi dibanding negara-negara Asia, Indonesia patut diperhitungkan. Kita termasuk enam negara dengan pasar terbesar, setelah China, Jepang, India, Korea Selatan, dan Taiwan. Tingkat penonton di Malaysia dan Singapura bahkan berada di bawah Indonesia.

Bagaimana kondisinya secara nasional? Adakah tingkat produksi film nasional berkelindan dengan animo masyarakat untuk menontonnya?

Laporan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebutkan, pada 2014 setidaknya terdapat 257 film asing masuk ke Indonesia. Sementara produksi film nasional pada tahun yang sama sebanyak 126 judul. Hal ini berarti terdapat 383 judul film yang diputar di bioskop selama setahun. Bisa dikatakan hampir setiap hari ada film baru yang diputar di bioskop Indonesia.

Meski demikian, banyaknya judul film yang tersaji belum menarik animo masyarakat yang tinggi untuk menonton ke bioskop.

Beberapa faktor diduga menjadi biang penyebab rendahnya animo masyarakat pada produk film lokal. Beberapa di antaranya adalah kualitas pelaku perfilman belum seragam sehingga mutu film berbeda-beda secara signifikan.

Jumlah bioskop yang sangat terbatas juga turut menyurutkan hasrat menonton. Ini karena sebagian masyarakat harus pergi ke kota lain atau menempuh jarak yang jauh untuk dapat menonton di bioskop. Hingga kini baru ada sekitar 800 layar bioskop yang beroperasi di 50 kota dari semua kabupaten dan kota di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 500 daerah. Harapan mendapat tontonan bermutu sangat tinggi bagi masyarakat yang di kotanya tidak terdapat gedung bioskop. Oleh karena itu, biasanya saat ke bioskop, mereka lebih memilih film asing ketimbang film nasional.

Faktor lain yang juga membebani produksi film bermutu adalah pungutan pajak industri film yang mencapai 10 persen dari total biaya produksi. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas film yang dihasilkan karena produsen berupaya memangkas biayanya agar berpajak rendah. Kondisi ini kontradiktif dengan film asing yang diimpor ke Indonesia dengan nilai pungutan pajaknya relatif murah. Bea masuk untuk film impor hanya Rp 21.450 per menit atau sekitar Rp 2 juta untuk satu judul film berdurasi 90 menit.

Ketimpangan itu menyebabkan arus impor film asing ke Indonesia akan semakin besar. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, perkembangan film Tanah Air tentu saja akan tergerus.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas Maret 2015 yang lalu menunjukkan hal demikian. Mayoritas responden (60 persen) mengatakan, frekuensi mereka pergi menonton ke bioskop tidak tentu. Belum tentu sekali dalam seminggu, belum tentu pula sekali dalam sebulan. Kesempatan menonton memang tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga ketersediaan waktu luang dan faktor lain.

Hasil jajak pendapat juga memperlihatkan, film-film yang banyak digemari masih didominasi film asing, terutama dari Amerika Serikat atau Eropa. Hal ini diungkapkan oleh lebih dari separuh responden (55 persen). Pilihan film lain yang ditonton responden adalah film nasional (24,5 persen) dan film Asia (11 persen).

Kebiasaan menonton film ke bioskop ini diikuti pula dengan kebiasaan terkait, yaitu membaca resensi atau cuplikan cerita dari film yang akan ditonton, seperti yang dinyatakan oleh lebih dari separuh responden (54 persen). Hal ini menunjukkan, publik selektif terhadap film yang akan ditonton.

Untuk sebagian orang, mencari bocoran film lebih diutamakan ketimbang menuai kecewa di akhir cerita dan uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kepuasan yang dirasakan. Maklum saja, menonton ke bioskop tidak hanya mengeluarkan biaya untuk membeli tiket, tetapi juga biaya makanan dan minuman selama menonton. Biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih besar jika menonton dilakukan bersama anggota keluarga lain.

Menjelang perayaan Hari Jadi Ke-65 Film Nasional pada 30 Maret 2015, sejumlah budayawan dan sutradara/produser film Tanah Air mencemaskan kondisi perfilman kita akibat perilaku sekelompok bioskop yang dinilai diskriminatif, tidak etis. Tampaknya Garin Nugroho kini sudah ”dewasa”. Dia mengklaim film nasional yang masih ada penontonnya diturunkan/dicabut pemutarannya oleh pihak bioskop dengan semena-mena, sementara film impor Hollywood terus diputar walau sudah tidak ada penonton. Perilaku tidak fair ini membuat Garin memohon Presiden Joko Widodo segera turun tangan membenahi ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan perfilman kita.

Sineas sekaliber Garin Nugroho dan Slamet Rahardjo sungguh sadar bahwa seni film adalah flag carrier-nya kebudayaan bangsa. Mereka berhak sepenuhnya untuk menancapkan bendera kebudayaan itu di setiap jengkal tanah bumi pertiwi. Maka, apabila ada bioskop atau kelompok bioskop yang menghalangi, melecehkan, bahkan sampai menolak penancapan bendera tersebut di bumi tempat bioskop itu berpijak, apakah ini tidak merupakan keangkuhan dan suatu kesalahan besar?

Hans Gunadi, President Director Cinema 21, disertai Corporate Cinema 21 Catherine Keng berkunjung ke kantor Redaksi Kompas di Jakarta pada Selasa (7/4). Pada kesempatan itu Hans menyatakan bahwa film dalam negeri tetap mendapatkan tempat untuk diputar di bioskop-bioskop Cinema 21 karena hal itu merupakan komitmen Cinema 21 untuk memajukan perfilman Indonesia.

Benarkah? Simaklah beberapa dari sekian fakta yang kontradiktif berikut ini: hingga sekitar sepuluh tahun lalu bioskop Blok M Plaza 21 sudah menjadi sangat potensial bagi film nasional. Bahkan, pernah terjadi seluruh enam layarnya memutar hanya film nasional. Namun, itu tak pernah terjadi lagi dan mayoritas film yang diputar di bioskop tersebut adalah film impor saja. Mengapa?

Selanjutnya, apabila Cinema 21 serius bertekad hendak memajukan perfilman nasional seperti yang dikemukakan Hans tadi, mengapa hampir setiap kali Cinema 21 mengiklankan pembukaan bioskop baru berlayar 4, 6, dan 8, tidak memutar film nasional? Apakah film nasional tidak layak diputar saat pembukaan bioskop tersebut? Satu hal mencolok ialah mayoritas iklan film nasional tidak dimuat di The Jakarta Post, sementara iklan semua film India terpampang di TJP sebesar dua kolom. Mengapa?

Hans juga mengatakan, ”lebih mudah membuat keputusan menurunkan film impor dari layar ketimbang menurunkan film nasional”. Memang mudah sekali menurunkan film impor AS non-Major Company, apalagi yang mengimpor film tersebut adalah PT Omega Film yang sesungguhnya terkait dengan Cinema 21. Film Major Company baru bisa diturunkan apabila persentase penonton di bawah persentase yang ditetapkan oleh sang Major Company. Menurunkan film mereka secara sembrono akibatnya malah sangat fatal bagi bioskop.

Jangankan menurunkan, menolak tidak memutar film yang sudah dijadwal oleh Major Company mereka tak kuasa. Hal ini terbukti ketika mereka ”hanya” memasang satu film dari Hollywood, Ant-Man, saat liburan panjang Idul Fitri sebagai keberpihakan mereka terhadap film negeri sendiri (Kompas, 11/7). Patut dijelaskan di sini bahwa selama bulan puasa, bioskop sama sekali tidak memutar film nasional. Padahal, sudah menjadi semacam kebiasaan bertahun-tahun bioskop memutar 8 hingga 10 judul film nasional di luar bulan puasa.

Pertanyaannya, mengapa hanya empat film nasional yang diputar menjelang Lebaran? Apakah bioskop tidak bisa menjadikannya sebagai bebas film impor? Memang tidak bisa! Menurut majalah AS, Time, edisi 01-06 2015, jadwal pemutaran Ant-Man sudah dipatok secara serentak pada 17-7-2015! Jadi, janganlah berbicara bioskop memihak film negeri sendiri karena hanya memutar satu film impor, yaitu Ant-Man tadi.

Semoga pemutaran empat film nasional menjelang Lebaran, Surga yang Tak Dirindukan,Mencari Hilal, Comic 8 Kasino Kings (Part-I), dan Lamaran, menyemut penontonnya dan tidak malah ditelan oleh ”Manusia Semut”!

Akhirnya Hans berharap agar pembuat film nasional memproduksi film berkualitas dan disukai masyarakat. Jika film kekurangan penonton, pengusaha bioskop sulit bertahan. Mengapa hanya film nasional yang diberi embel-embel berkualitas dan disukai masyarakat, sementara film impor tidak? Apakah mayoritas film India berkualitas dan disukai? Rasanya hanya My Name Is Khan dan PK memenuhi kriteria tersebut.

Masih terkait dengan kunjungan ke Redaksi Kompas, Catherine Keng menambahkan, ”meski jumlah film impor lebih besar daripada film nasional, belum tentu berkesempatan diputar di bioskop di Indonesia”. Terus terang saja, Catherine tidak jujur. Faktanya, tatkala sang bagian akuisisi film bertransaksi untuk film Twilight yang sebanyak tiga episode itu, pihak Summit Pictures yang menangani penjualan Twilight dalam keadaan apa pun tidak mau melepasnya tanpa film-film ”kawinan”.

Nah, film-film kawinan itulah yang tidak diputar. Sama halnya dengan film India, Kites, yang distributornya di AS ”mengawinkannya” dengan film India lain, yaitu Welcome Abba. Akibatnya, Welcome Abba harus tetap dibeli sekalipun tidak diputar. Inilah yang diistilahkan ”Paid but unplayed”.

Secara umum film-film yang disukai penonton adalah jenis film laga (action), komedi, dan percintaan romantis. Ketiga film ini disukai oleh sebagian besar responden. Namun, kesukaan terhadap jenis film ini berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Kaum perempuan mayoritas (60 persen) menyukai hampir semua jenis film, kecuali jenis laga dan ilmiah (science). Kaum perempuan lebih menyukai film bergenre komedi, percintaan romantis, kolosal, kartun atau animasi, pendidikan, keluarga, dan religi. Sebaliknya, kaum laki-laki lebih menyukai film bergenre laga dan ilmiah.

Kondisi film nasional masih terpuruk dan masih belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia mencatat, sejak 2010 jumlah penonton film nasional turun. Pada 2010, jumlah penonton film nasional 16,8 juta orang, lalu turun menjadi 16,2 juta (2011), 15,7 juta orang (2012), 15 juta orang (2013), dan sedikit meningkat jadi 15,2 juta orang pada 2014.

Jumlah tersebut tak berbanding lurus dengan peningkatan produksi film nasional. Pada 2010, produksi film nasional sebanyak 74 film, lalu 80 film (2011), 87 film (2012), 100 film (2013), dan 113 film pada 2014.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s