Film Dokumenter: Proyek yang Merugi?

Setelah masa kolonial, hampir tidak ada catatan tentang produksi film dokumenter di Indonesia. D.A. Peransi pernah menulis, Perfini sempat membuat beberapa pada tahun 1950an dan 1960an (D.A. Peransi, 2005, 46). Namun, tidak pernah tercatat judul dan tentang apa film-film yang diproduksi oleh perusahaan yang didirikan Usmar Ismail tersebut.

Aktivitas dokumenter baru mulai aktif setelah Televisi Republik Indonesia (TVRI) hadir bagi masyarakat Indonesia pada 17 Agustus 1962, berupa program-program yang bersifat pendokumentasian dan reportase (kegiatan jurnalistik). Membaca perkembangan filem dokumenter Indonesia, secara langsung kita membaca sejarah perkembangan televisi satu-satunya itu dari masa Soekarno dan hingga akhir Orde Baru.

Film Indonesia pertama kali diproduksi pada tahun 1926 adalah film bisu. Pada tahun 1931, film Indonesia yang bersuara diproduksi oleh Tans Film Company bekerja sama dengan Kruegers Film Bedrif di Bandung dengan judul Atma de Vischer. Selama kurun waktu itu (1926-1931) seba­nyak 21 judul film (bisu dan bersuara) diproduksi. Pada tahun 1941, tercatat sebanyak 41 judul film yang diproduksi. Terdiri dari 30 film cerita dan 11 film yang bersifat doku­menter. Nama-nama Roekiah, Rd Mochtar dan Fifi Young sangat populer pada masa itu.

Di tahun 1942, produksi film anjlok. Hanya 3 judul film yang diproduksi. Hal ini ten­tunya berkaitan dengan masuk­nya pendudukan Jepang di Indonesia yang melarang akti­vitas pembuatan film. Pendu­dukan Jepang mendirikan Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Sidhoso) yang di dalam­nya ada Nippon Eiga Sha yang mengurusi bagian film.

Selama masa pendudukan Jepang inilah, film mulai secara terang-terangan digunakan sebagai alat propaganda politik. Film yang di­putar, se­lain film do­kum­en­ter Jepang yang menonjolkan “ke­ga­­gahan” Jepang, juga film-film Jerman yang adalah sekutu Jepang. Film Amerika dilarang beredar. Namun pendudukan Jepang masih sedikit berbaik hati dengan memberikan ke­sem­patan kepada kaum pri­bumi untuk mempelajari tek­nik pembuatan film.

Kemudian masuk ke za­man Orde Lama. Di Zaman Orde Lama ini film dokumenter masih bersifat propaganda, tapi untuk tujuan atau membangun nasionalisme di Indonesia. Di Orde Baru, pada zaman ini film dokumenter juga masih bersifat propaganda dan itu sangat jelas, sehingga masya­rakat umum sampai tidak tahu kalau itu namanya film do­kumenter.

Pada era ini, film dokumenter di­pa­hami secara sempit seba­gai film seja­rah, film flo­ra dan fauna, dan terutama film penyuluhan dan propaganda pemerintahan orde baru, yang mengi­sah­kan melulu kesuk­sesan program-pro­gram pemerintah dan penanaman kebencian terhadap mereka yang tidak bersetuju dengan pemerintah.

Dalam perfilman di In­donesia di era ini, ada be­berapa film yang berhasil membuat trauma kolektif yang panjang karena telah masuk kewilayah politik yang sangat kontrofersial. Bahkan beberapa film tersebut sempat menjadi rujukan bagi kebenaran sejarah oleh banyak kalangan.

Sebut saja film Janur Kuning, Enam Jam di Yogja, G 30/S PKI dan Serangan Fajar adalah beberapa contoh film docudrama politik yang cukup kontrofersial. Bahkan Film Pengkhianatan G 30S/ PKI adalah salah satu film yang telah berhasil mem­pengaruhi publik selama berta­hun-tahun. Film docudrama yang berduransi 271 menit tersebut semula berjudul Se­jarah orde Baru. Namun karena beberapa alasan, judul tersebut diganti menjadi seperti apa yang selama ini diketahui.

Ada beberapa kegiatan produksi filem dokumenter atas inisiatif lembaga swasta seperti PUSKAT-Yogyakarta, pada tahun 1980an hingga 1990an memproduksi filem-filem penyuluhan untuk para petani. Ada juga Perusahaan Film Negara (PFN), perusahan-perusahan milik negara, dan perusahaan swasta nasional untuk kepentingan dokumentasi mereka atau untuk kepentingan penyuluhan.

Sutradara yang cukup aktif memproduksi dokumenter dengan pertimbangan sinematik dan estetik pada periode 1960an – 1980an, yang muncul hanya D.A. Peransi. Itu pun karya-karyanya sangat sulit untuk dapat diakses (tersimpan di Eikon Film, München dan Ikon-Televisie Hilversum).

Hingga periode akhir pemerintahan Orde Baru, keadaan yang sama masih berlangsung, meski ada banyak produksi-produksi filem dokumenter yang diproduksi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diproduksi secara sembunyi-sembunyi dan berizin, tapi hampir semuanya menitikberatkan pada penyuluhan, advokasi dan reportase.

Hampir tidak ada yang menjadikan unsur sinematik dan estetik menjadi bagian penting dalam dokumenter-dokumenter tersebut. Apalagi yang diproduksi oleh televisi pemerintah atau lembaga-lembaga negara, secara pasti diperuntukkan untuk propaganda dan penyuluhan.

Sebuah era keterbukaan telah hadir, runtuhnya Orde Baru—rezim militer yang sentralistik, buah gerakan mahasiswa dan resesi finansial 1997. Muncul berbagai inisiatif dari masyarakat dalam mengisi keterbukaan itu. Keterbukaan pers, juga menambah euforia era baru demokrasi di Indonesia. Namun, adakah yang berubah dari produksi filem dokumter kita? Di sinilah letak persoalannya.

Ada banyak produksi filem dokumenter yang lahir pasca Reformasi, dengan berbagai isu yang diangkat. Yang paling menonjol adalah mengangkat trauma-trauma Orde Baru seperti yang dilakukan Lexy Rambadeta dan beberapa aktivis lainnya. Tema kemiskinan dan orang-orang tertindas menjadi tema utama filem-filem dokumenter pada masa ini.

Mulai menjamurnya televisi swasta pasca Reformasi, juga memberikan dampak pada produksi dokumenter. Muncul berbagai program dokumenter, seperti Anak Seribu Pulau (ada banyak sutradara yang terlibat untuk program ini seperti; Garin Nugroho, Abduh Azis, Yudhi Datau yang juga seorang juru kamera, Nan Achnas, Wisnu Adi, dan lain-lain) dan berbagai program peliputan ala jurnalistik televisi.

Mayoritas produksi dokumenter televisi dengan gambar-gambar cantik ini, dikuasai oleh alumni Institut Kesenian Jakarta. Hingga sekarang, ada beberapa stasiun televisi yang menghadirkan program dokumenter/reality show tentang petualangan—yang sering juga dianggap dokumenter yang edukatif bagi beberpa kalangan, seperti Si Bolang, Jejak Petualang dan sebagainya.

Di sisi lain, ada banyak sutradara luar (internasional) yang mulai masuk ke Indonesia dalam memproduksi filem dokumenter. Sebut saja seperti Leonard Retel Helmrich, Curtis Levy, Robert Lemelson, Karel Doing, dan banyak lagi lainnya yang menjadikan isu-isu di Indonesia sebagai ‘makanan lezat’ karya filem mereka. Jakarta International Film Festival (Jiffest), juga memberi andil dalam memunculkan pembuat-pembuat dokumenter dengan program kompetisi script writing-nya yang disponsori Jan Vrijman Foundation—IDFA.

Dalam sepuluh tahun terakhir, di Indonesia saya melihat hubungan antara apa yang disebut dokumenter dengan sinema masih sangat jauh. Hubungan itu hanya terjadi pada tingkat teknis, seperti penggunaan kamera, suara dan pengorganisasiannya. Dokumenter masih ditempatkan sebagai produk jurnalistik dan bukan sinema. Sehingga bingkai bahasa lebih banyak menekankan bagaimana mengemas informasi.

Selain itu, ada banyak pembuat filem dokumenter kita terjebak dalam bahasa ‘televisi’ (termasuk di dalamnya; berita, reality show, infotaiment, dan bahkan sinetron), yang notabene mementingkan hiburan dengan memainkan emosi penonton yang kadang jauh dari realitas; seperti sinetron.

Saat ini di Indonesia , film dokumenter memang masih dilihat sebagai proyek rugi, karena biaya pembuatannya besar tapi tidak bisa dijual. Proses pembuatannya minimal 1-2 tahun. Jadi hanya produser-produser yang idealis yang membuatnya.

Biasanya yang mensponsori adalah lembaga donor luar maupun dalam negeri. Tayangan Discovery-National Geography dimana semua dokumenter ada di situ, sebenarnya dapat di jadikan inspirasi bagi Indonesia di mana mereka mau dan berani investasi di documenter. Point a view mereka adalah memiliki arsip visual mengenai dunia nantinya. Menjadi agak dra­matis kalau anak cucu bangsa Indonesia ingin mengetahui atau menonton kesenian Dayak harus membeli di Discovery, karena Indonesia tidak memi­liki dokumentasi visualnya lagi.

Dewasa ini di media te­levisi, film dokumenter me­mang menjadi semakin ber­kem­bang walau membuat rancu sendiri. Namun demikian masih ada juga yang tetap berada di jalurnya, dan men­distribusikan filmnya ke festival atau TV asing. Sebuah Festival yang cukup besar dan bergengsi di Belanda adalah International Documentary Festival Amster­dam (IDFA) yang menjadi pelopor festival dunia untuk dokumenter. Dalam Festival ini berbagai jenis kriteria penilaian untuk film doku­menter di berikan penghargaan.

Namun demikian, saat ini perkembangan Film Doku­menter Indonesia menjadi semakin dinamis yang di tandai dengan tumbuhnya komunitas – komunitas film di seluruh pelosok Nusantara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s