Yunani: Krisis Menuju Papa

Meski telah mendapatkan bantuan 240 miiar euro atau lebih dari Rp 3.500 triliun sejak 2010, ekonomi Yunani tetap terpuruk dan hingga kini Negeri Para Dewa itu masih terlilit utang. Padahal negara-negara zona euro lainnya yang sempat mengalami krisis finansial sudah mulai membaik dan pertumbuhan ekonominya mulai bergerak positif.

Yunani kini menjadi negara Uni Eropa paling papa, alias tidak punya apa-apa. Mereka baru saja menjual 14 bandara, pelabuhan, kereta api, dan pulau-pulau di lepas pantainya. Jerman saat ini menjadi penguasa atas sedemikian banyak infrastruktur Yunani. Rakyat Yunani kini hanya punya masa lalu, yang dalam bentuk fisiknya berupa Kuil Dewa Apollo dan semua peninggalan nenek moyang mereka.

Sejumlah media melaporkan Jerman memberikan 14 bandara itu ke Fraport AG, pengelola bandara Frankfurt, dengan masa kontrak 40 tahun senilai 1,23 miliar euro. Yunani tidak hanya menjual 14 bandara, tapi juga pelabuhan dan kereta api, lotere nasional, utilitas air, dan pulau-pulau wisata. Privatisasi, demikian Jerman menyebutnya, adalah bagian dari tuntutan kreditur untuk mengamankan bailout bagi negara yang tercekik utang.

Yunani kini sudah enam tahun resesi, walaupun sudah melaksanakan langkah-langkah pemotongan keuangan yang “menyakitkan” bagi warganya. Tahun ini perekonomian Yunani diperkirakan masih akan menurun 4,5%.Jumlah pengangguran di Yunani sekarang 27%. Ini adalah jumlah pengangguran terbesar di Uni Eropa. Jumlah itu menunjukkan: sekitar 1,5 juta orang di negara itu tidak memiliki pekerjaan. Tahun 2009, kuota pengangguran Yunani hanya 9,6%.

Sekitar 62% warga muda Yunani tidak mendapat pekerjaan walaupun berpendidikan tinggi. Kebanyakan dari mereka terpaksa bergantung pada keluarga agar bisa hidup. Sebagian lagi tinggalkan Yunani dan mencari pekerjaan di negara lain. Foto: 11 warga muda dari kota Langadas, Yunani yang mulai pelatihan kerja di Berlin.Tahun ini pemerintah Yunani diperkirakan akan kurangi 25.000 pekerjaan di bidang layanan umum. Itu langkah untuk capai tujuan pengurangan 150.000 pekerja tahun 2015. Tujuan yang akan dicapai: dari jumlah pekerja sekarang, nantinya hanya satu yang bekerja sementara 10 pensiun.

Krisis membuat warga Yunani kesulitan memiliki uang tunai. Untuk menghadapi masalah ini, para pekerja meminta atasanya untuk membayar gaji mereka dengan dua metode, yaitu mengirimkan setengahnya ke bank, dan memberikan sebagian lainnya secara tunai.

Krisis keuangan dan kondisi negara yang terancam bangkrut membuat pemerintah Yunani menutup bank dan membatasi penarikan uang di mesin ATM. Di samping masalah itu, rakyat juga kini mengeluhkan uang koin yang jadi semakin langka di negara ini.

Rakyat Yunani kini dirundung kecemasan menunggu hasil pertemuan para menteri keuangan zone euro di Brussels, Belgia, yang hingga berita ini diturunkan belum juga menghasilkan suatu keputusan untuk menghadapi krisis ekonomi yang melanda.

eorang pria tunawisma tidur berselimutkan kardus di pelataran sebuah toko yang tutup di pusat kota Athena, Yunani.

Penyebab

Setelah bergabung dengan zona mata uang euro pada 1 Januari 2001, Yunani yang memiliki banyak utang langsung menjadi korban pertama krisis finansial global yang muncul pada 2007-2008. Imbas krisis finansial global ini tak hanya dirasakan Yunani namun juga membebani 19 negara zona euro karena harus ikut membantu membenahi perekonomian negeri itu.

Risiko krisis ekonomi semakin besar ketika partai radikal sayap kiri Syriza yang menolak berbagai syarat pengucuran dana talangan memenangkan pemilu 2013 lalu. Perlahan-lahan krisis finansial Yunan memburuk. Utang negara mencapai 107 persen dari penghasilan nasional pada 2007 menjadi 177 persen pada tahun lalu. Angka ini jauh di atas batas yang ditetapkan Uni Eropa yaitu 60 persen.

Berdasarkan data badan pengelolaan utang Yunani, pada Maret tahun ini beban utang negara itu mencapai 312,7 miiar euro atau sekitar Rp 4.600 triliun alias 174,7 persen di atas GDP. Dalam hal moneter, dengan posisi utang Yunani tahun lalu sebesar 317 miliar euro maka IMF, salah satu kreditor terbesar negeri itu, tak bisa melanjutkan lagi untuk memberikan pinjaman.

Reformasi yang gagal

Selama ini, Yunani diselamatkan dua paket bantuan besar. Pertama adalah bantuan 110 miliar euro dari Uni Eropa, IMF dan Bank Sentral Eropa (ECB), dengan syarat Yunani harus melakukan reformasi ekonomi drastis.

Saat situasi ekonomi memburuk, Yunani mendapatkan bantuan dana talangan kedua pada 2012. Bantuan ini termasuk pinjaman sebesar 130 miliar euro dan penghapusan utang sebesar 107 miliar euro oleh para kreditor swasta. Namun, pencairan bantuan tahap terakhir sebesar 7,2 miiar euri tertunda karena pemerintah Yunani sedang bernegosiasi dengan para kreditor terkait program  reformasi ekonomi terbaru.

Langkah penghematan yang dilakukan pemerintah langsung memberikan efek merusak kepada perekonomian. Dari 2010 hingga 2013, pendapatan rata-rata rakyat Yunani menurun hingga lebih dari 3.000 euro dan angka pengangguran meningkat tiga kali lipat antara 2008-2013.

Tahun lalu sempat muncul perbaikan, setelah lima tahun yang menyakitkan perekonomian Yunani akhirnya tumbuh, defisit keuangan berkurang dari 13,5 persen dari GDP menjadi hanya 1,6 persen. Namun, kas negara tetap kosong di saat pemerintah berjuang keras mengumpulkan pajak, terutama dari gereja dan usaha pengiriman barang, sementara sebagian besar dana segar negeri itu ditumpuk di luar negeri.

Yunani dipastikan gagal membayar utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1,6 miliar euro atau setara dengan Rp 22 triliun setelah utang tersebut jatuh tempo pada Selasa (30/6/2015) malam waktu setempat. Kepastian itu diumumkan IMF beberapa saat seusai pukul 22.00 GMT atau Rabu pukul 05.00 WIB.

Beberapa jam sebelum utang Yunani jatuh tempo, para menteri keuangan negara-negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk tidak mengucurkan dana talangan sebesar 7,2 miliar euro atau setara dengan Rp 108 triliun.

Kepala kelompok menteri keuangan UE sekaligus Menteri Keuangan Belanda Jeroen Dijsselbloem menilai, mereka “gila” jika memperpanjang dana talangan untuk Yunani ketika pada saat bersamaan Pemerintah Yunani menolak persyaratan yang diajukan UE, IMF, dan Bank Sentral Eropa. Persyaratan yang diajukan mencakup peningkatan pajak dan pemangkasan anggaran kesejahteraan.

Berkaitan dengan jatuh tempo utang Yunani dan penolakan troika, UE, IMF, dan Bank Sentral Eropa, untuk mengucurkan dana talangan, likuiditas untuk bank-bank Yunani dibekukan. Akibatnya, bank-bank Yunani tutup dan penarikan uang melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dibatasi 60 euro per orang per hari. Namun, sedikitnya 1.000 bank akan dibuka kembali pada Rabu ini untuk memberikan kaum pensiunan menarik uang sampai batas maksimal 120 euro.

Politik dinasti

Di panggung politik, selama lima dekade terakhir perpolitikan negeri itu hanya dikuasi tiga dinasti keluarga. Golongan kiri-tengah dipimpin klan Papandreou dengan George Papandreou yang berkuasa sebelum seorang kolonel AD menggantikannya pada 1967-1974. Putra George, Andreas kemudian menduduki tampuk kekuasaan, menciptakan partai politik Pasok dan menjadi kepala negara berhaluan sosialis pertama di Yunani pada 1981. Kekuasaan klan ini masih berlanjut dengan sang cucu George yang menjabat perdana menteri pada Oktober 2009 hingga November 2011.

Di sisi kanan, terdapat dinasti Karamanlis dan Mitsotakis. Constantine Karamanlis memimpin pemerintahan setelah sang kolonel AD terdepak pada 1974. Constantine menjadi presiden Yunani periode 1980-1985 dan 1990-1995. Sepupunya, Costas Karamanlis juga pernah berkuasa pada 2004-2009. Lalu ada Constantine Mitsotakis yang menjadi perdana menteri pada 1990-1993 yang adalah Eleftherios Venizelos, perdana menteri Yunani pada era Perang Dunia I dan merupakan tokoh yang membawa Yunani memasuki dunia modern. Dua anak Constantine, Dora Bakoyannis dan Kyriakos Mitsotakis, pernah menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan.

Perdana Menteri Yunani yang baru, Alexis Tsipras


Pada 25 Januari 2015, partai Syriza memenangkan pemilu dengan meraih 149 kursi dari 300 kursi parlemen. Pemimpin partai ini Alexis Tsipras membentuk pemerintahan koalisi dengan kelompok sayap kanan populer Partai Kemerdekaan Yunani. Kekuatan ketiga dalam perpolitikan Yunani adalah partai neo-Nazi Golden Dawn yang meraup 17 kursi di parlemen.

Kesepakatan yang Gagal

Usai pemilu 2015, Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut.

Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2/2015), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam. Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif.

Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan.

Pemerintah Yunani berkeras bahwa kesepakatan talangan dengan Uni Eropa merupakan bentuk hukuman dan harus diakhiri. Persyaratan-persyaratan mendapatkan talangan dengan jumlah total 240 miliar euro dinilai telah memiskinkan rakyat Yunani. Sebaliknya, Uni Eropa mengingatkan Yunani agar mematuhi hal-hal yang telah disepakati.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Yunani harus membayar utang pada akhir bulan ini. Perdana Menteri Alexis Tsipras mencoba melakukan negosiasi ulang, tetapi tidak membuahkan hasil. Jika dalam waktu dua minggu ini tidak tercapai kesepakatan untuk memperpanjang masa talangan, Yunani tidak akan mendapat pinjaman 7 miliar euro. Yunani pun kehabisan uang.

Para ekonom yang diikutkan dalam jajak pendapat yang diadakan Reuters memperkirakan peluang Yunani hengkang dari zona euro adalah seperempat. Hasil jajak pendapat ini merupakan perkiraan peluang terbesar sejak terjadinya krisis utang Yunani akhir tahun 2009.

Saham Eropa telah mengalami penurunan akibat ketidakpastian soal utang Yunani. Pasar saham di Athena, Yunani, bahkan turun hingga 4 persen. Adapun pasar saham Amerika Serikat bervariasi saat investor menunggu hasil pembicaraan di Brussels.

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble sebelumnya menekankan, jika Yunani tidak bersedia meminta perpanjangan masa talangan 240 miliar euro, hal itu berarti ”selesai”. Ia mengesampingkan kemungkinan bantuan lebih lanjut atau pengampunan utang.

Krisis utang Yunani yang berkepanjangan dan upaya penyelamatan lewat bailout tahap berikutnya jadi sorotan tajam sejumlah harian Eropa. Dampak dari taktik perundingan mengulur waktu, makin memberatkan rakyat di negara itu. Untuk mendapat kucuran kredit baru, proses penghematan dan reformasi lebih menyakitkan harus ditanggung pemerintah di Athena dan seluruh rakyat Yunani. Terutama harian di kawasan timur Eropa menyoroti tajam krisis utang Yunani dan solusi dari Troika Eropa.

Harian liberal Bulgaria Sega menulis tajuk berjudul: Krisis Yunani membuat Eropa jadi lebih radikal. Harian yang terbit di Sofia itu lebih lanjut berkomentar: Krisis Yunani adalah sekaligus krisis bagi Jerman, Perancis, Belanda dan para kreditor Euro lainnya. Kredit talangan darurat maupun bailout tahap tiga senilai 86 milyar Euro tidak akan mengakhiri krisis di negara pengutang maupun di kalangan pemberi utang. Krisis ini sudah berkembang jadi “lingkaran setan” dari kasus default pembayaran cicilan utang. Juga Uni Eropa sudah memperingatkan, krisis utang Yunani akan dapat menyeret seluruh Eropa tenggelam dalam masalah itu. Warga Eropa akan habis kesabarannya. Eropa akan jadi lebih radikal–ke arah kiri maupun kanan, karena solidaritas telah disalahgunakan untuk menutupi egosime penguasa lalim. Mempermainkan kepercayaan rakyat dapat berakhir amat buruk.

Harian Ceko Hospodarske Noviny yang terbit di Praha berkomentar: Yunani menghadapi proses yang amat menyakitkan. Pemerintah di Athena sejauh ini berhasil meyakinkan parlemen untuk menyepakati paket reformasi lanjutan bagi pengucuran kredit tahap berikutnya. Yunani dalam kecepatan kilat lewat sidang maraton, akhirnya harus bertekuk lutut pada persyaratan reformasi dan paket penghematan, yang sejak bertahun-tahun dengan segala cara hendak mereka tolak. Bagi partai pemerintah, pembelotan internal dan kompromi dengan oposisi untuk menggolkan paket reformasi sebagai syarat bailout, ibaratnya kuburan politik bagi seluruh sukses gerakan populis partai kiri.

Harian Jerman Tageszeitung yang terbit di Berlin menulis komentar bertajuk: Ancaman Grexit tetap membayangi Yunani. Dikte paket penghematan akan sulit diterapkan di Yunani. Negara zona pengguna mata uang Euro-lah yang harus menyesuaikan diri dengan Yunani. Jika sebaliknya, ancaman didepaknya Yunani dari zona Euro atau Grexit akan jadi kenyataan. Resminya krisis Euro sedang memasuki masa jeda, setalah disepakatinya rencana bailout tahap ketiga. Tapi harus diingat, janji kredit terhadap Yunani itu baru sebuah pernyataan. Realisasinya tergantung dari pelaksanaan persyaratan ketat reformasi dan penghematan anggaran sesuai dikte kreditor. Kini negara zona Euro secara tidak terasa diarahkan untuk memilih sebuah keputusan: bertindak menyesuaikan diri dengani Yunani atau tidak lagi berusaha mencegah Grexit.

Dilema pemerintah

Bagi pemerintah baru Yunani yang dipimpin Tsipras, pertemuan Brussels akan sangat menentukan. Jika pertemuan mengalami kebuntuan, Tsipras akan kesulitan menghadapi rakyat Yunani karena dalam kampanyenya, ia berulang-ulang berjanji akan memperjuangkan renegosiasi.

Di dalam negerinya, Tsipras saat ini mendapat dukungan dari rakyat yang merasa lelah dengan kondisi ekonomi Yunani akibat penerapan program pengetatan. Sedikitnya 10.000 orangturun ke jalan di sejumlah kota untuk memberikan dukungan. Sebagian dari demonstran membawa spanduk bertuliskan ”Bangkrut tetapi Bebas” dan ”Hentikan Pengetatan”.

Tsipras merespons lewat Twitter dan menulis, ”Di kota-kota Yunani dan Eropa, rakyat berjuang untuk negosiasi. Mereka adalah kekuatan kami”.

Sebelumnya, Tsipras setuju bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) guna melakukan reformasi. Setelah bertemu dengan Tsipras di Athena, Ketua OECD Angel Gurria mendukung kritik Tsipras yang mengatakan program pengetatan menyebabkan pertumbuhan melambat serta meningkatkan pengangguran dan kesenjangan.

Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengatakan, kalau utang tak bisa dibayar, mereka akan meminta potongan.Dia menampik kemungkinan Yunani keluar dari zona euro.Varoufakis mengajukan usulan enam bulan masa transisi dan Yunani diizinkan menerbitkan utang baru jangka pendek.

Tsipras sejak menjadi PM pada awal 2015 selalu menolak persyaratan dan mengulur-ulur kesepakatan. Pihak Jerman dan troika tidak memberi toleransi. Maka, tidak mengherankan, PM Finlandia Juha Sipila mengatakan, tampaknya hanya mukjizat yang memungkinkan terjadi kesepakatan.

Pengucuran kredit darurat baru kepada Yunani untuk mencegah kebangkrutan lebih para negara zona Euro itu ditanggapi secara kritis oleh media internasional. Yunani harus melaksanakan kewajibannya melakukan reformasi yang ketat agar bisa mendapat kepercayaan donor yang nyaris hilang. Hanya dengan meraih kembali kepercayaan dan berhenti membuka front yang memprovokasi negara kreditor, Athena akan mendapat “haircut” atau pembebasan sebagian utangnya.

Harian Belanda de Volkskrant mengomentari kucuran kredit darurat bernilai 7,2 milyar Euro bagi Yunani dengan tajuk berjudul “Yunani harus menyadari realita”. Harian yang terbit di Amsterdam itu lebih lanjut menulis: Reformasi yang harus dijalankan Yunani membutuhkan perubahan budaya yang membangkitkan lagi kepercayaan mitra donor. Selain itu, Athena juga harus menyadari, “secercah sinar di ujung terowongan gelap” bagi penuntasan krisis, tidak akan bisa dicapai tanpa pengurangan beban utang dari para kreditor. Yunani harus menunjukan aksi nyata terlebih dahulu, sebelum “haircut” atau pemotongan sebagian beban utang dapat dilakukan. Tapi di sisi lainnya, mitra di zona mata uang Euro juga harus menghentikan debat kusir di parlemen menyangkut krisis utang Yunani, agar turbulensi di pasar keuangan bisa diakhiri. Selain itu, tindakan ini juga akan menghentikan polarisasi di dalam Uni Eropa yang akan menghancurkan aliansi ini dari dalam.

Majalah keuangan dan ekonomi Forbes dalam sebuah kolomnya memasang karikatur yang membidik Jerman sebagai salah satu negara donor yang bersikeras agar Yunani menerapkan pengetatan anggaran dan reformasi total untuk menyehatkan kembali ekonominya. Forbes menggambarkan ketidak seimbangan di zona Euro, dimana PM Alexis Tsipras yang mengusung gunung utang amat berat duduk di satu ujung jungkitan, sementara kanselir Jerman Angela Merkel melayang di ujung lainnya, diangkat oleh “balon-balon” konjunktur ekonomi yang positif.

Sementara harian Austria Die Presse menulis tajuk yang mengritik perubahan sikap kanselir Austria dalam menyikapi krisis utang Yunani. Harian yang terbit di di Wina ini berkomentar : Kanselir Austria Werner Faymann kini melakukan manuver, mengubah posisi berpaling ke Athena dan mengecam Berlin dengan mengritik sikap keras menteri keuangan Jerman Wolgang Schäuble. Muncul pertanyaan, apakah Austria kini lebih menitik beratkan kebijakan utang dan bukannya penghematan? Atau hitung-hitungan angka dan fakta, yang menjadi basis argumentasi menteri keuangan Jerman tidak dimengerti oleh kanselir Austria? Kini makin terlihat, prinsip Yunani, tidak menuntaskan konflik tapi menggesernya ke ambang batas hingga konflik nyaris tidak terlihat, juga dianut oleh Austria.

Sementara pemancar televisi kanal 1 Jerman ARD, menunjukkan grafik untuk menjelaskan bagaimana posisi utang Yunani saat ini dibanding dengan progonosa utang zona Euro , dengan kemampuannya untuk membayar kembali utangnya. Terlihat bahwa zona Euro merencanakan utang sekitar 60 persen dari pendapatan kotornya. Sementara Yunani, membelanjakan uang “yang tidak mereka miliki” sekitar 77 persen dari pendapatan kotornya. Bahkan diramalkan tahun 2018 nanti, Yunani menanggung beban utang dua kali lipat dari progonosa pendapatannya.

Referendum Gagal

Pemerintahan radikal kiri dari PM Alexis Tsipras mencatat rekor baru dalam sejarah Yunani terkait referendum yang bisa menyebabkan negara itu didepak dari zona Euro. Rakyat hanya diberi waktu seminggu untuk mempersiapkan diri dan memutuskan masa depan negaranya, termasuk dampak jangka panjang yang akan diderita generasi mendatang dalam sebuah penentuan pendapat rakyat Minggu (5/7)/2015.

Selain waktu persiapan yang mepet, pertanyaan dalam referendum yang rumit dan tidak jelas juga picu kontroversi lainnya. Rakyat Yunani pada prinsipnya hendak diminta memutuskan, apakah usulan terbaru dari donor Troika Eropa diterima atau ditolak. Tapi pemerintah saat ini merancang formulasinya menjadi sangat rumit dengan melampirkan berbagai analisa ke depan.

Pakar konstitusi dari Athena Nikos Alivizatos menduga, ada kesengajaan di balik pertanyaan referendum yang samar-samar dan tidak jelas itu. Sebab jika pertanyaan dalam referendum cukup tegas dan jelas, bahwa rakyat harus memilih antara menolak usulan renegosiasi yang berarti keluar dari zona Euro atau menerima yang berarti ada kemungkinan dapat kucuran kredit baru, bisa dipastikan bahwa rakyat akan menjawab “ya” dan pemerintah saat ini akan kalah.

Rakyat Yunani yang saat ini berada dalam situasi tegang bahkan panik, terlihat cenderung mendukung pemerintahan Tsipras. Jajak pendapat menunjukkan, mayoritas tipis pemilih akan menolak usulan regenosiasi dari donor Troika Eropa yang terdiri dari Bank Sentral Eropa, Dana Moneter Internasional dan Komisi Uni Eropa. Walau begitu, kebanyakan pemilih juga tidak tahu dampaknya, jika hasil referendum mayoritasnya menolak, berarti rakyat Yunani memilih didepak dari zona Euro.

Sekitar 10 juta kartu suara untuk referendum  dibagikan ke seluruh pelosok Yunani. Para pengritik juga menemukan kejanggalan berikutnya dalam kartu referendum, yakni kolom pilihan “tidak” ada di atas kolom pilihan “ya”. Selain itu sekitar dua juta warga Yunani yang bermukim di luar negeri, tidak diikutkan dan referendum.

Tidak ada lembaga menggelar hitung cepat terhadap referendum Yunani. GPO, Metron Analysis, dan MRB membuat prediksi berdasarkan survei melalui telepon. Ketiga lembaga ini menyajikan prediksi yang tidak jauh berbeda soal keunggulan kubu ‘tidak’.

Masyarakat Yunani, dalam referendum 5 Juli 2015 dengan tegas menolak dana talangan internasional yang ditawarkan pihak kreditur, International Monetary Fund (IMF) dan European Central Bank (ECB). Intinya, masyarakat Yunani telah memilih untuk solidaritas dan demokrasi Eropa. Itulah penegasan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. Penolakan 61,3% penduduk Yunani tersebut membuat Eropa dihadapkan pada dua pilihan dilematis. Yakni, melakukan pembicaraan terbaru dengan Yunani atau mendepaknya keluar dari zona euro.

Para petinggi Eropa menganggap yang dilakukan PM Tsipras mengadakan referendum adalah sebuah pengkhianatan. Menurut para negara dan lembaga kreditur Yunani, keputusan Tsipras telah meruntuhkan jembatan antara Yunani dan Eropa.Hasil referendum dan sikap Eropa terhadap krisis Yunani menimbulkan sentimen negatif bagi pasar keuangan global. Hampir semua bursa dunia, terutama bursa Asia, mengalami koreksi tajam. Mata uang Asia pun berguguran, menyusul kejatuhan euro, mata uang tunggal Eropa.
Apakah krisis Yunani akan berdampak pada perekonomian Indonesia? Maklum, saat Yunani sedang bergelut dengan masalahnya, pada saat yang sama Indonesia juga tengah mengalami turbulensi ekonomi, ditandai dengan lemahnya kurs rupiah yang saat ini di atas level Rp 13.000 per dolar AS, plus melambatnya pertumbuhan ekonomi. ULN Indonesia juga tak bisa dibilang kecil karena hingga akhir triwulan I/2015 sudah mencapai 298,1 miliar dolar AS.

Namun, pemerintah melalui Menkeu Bambang Brodjonegoro yakin krisis Yunani tidak terlalu berpengaruh negatif bagi Indonesia dan hanya bersifat temporer. Gejolak hanya terjadi di pasar, mata uang, saham, dan Surat Utang Negara (SUN).

Kalangan ekonom pun berpendapat sama bahwa krisis Yunani masih persoalan lokal yang dampak besarnya di Eropa selatan ke negara perekonomian kuat di Eropa utara. Sedangkan di Indonesia hanya sentimen saja. Secara perlahan indeks bursa lokal dan kurs rupiah akan kembali menguat dan stabil.

Hasil ini menunjukkan rakyat Yunani mendukung langkah Perdana Menteri Alexis Tsipras yang berkukuh menolak negaranya dipaksa berhemat demi mendapat dana talangan dari Eropa.

Tsipras mengatakan ada dua proposal yang diberikan kreditur. Semuanya bakal menyulitkan hidup rakyat Yunani. Salah satunya adalah menghapus tunjangan pensiun warga miskin pada 2020, menaikkan pajak penjualan, serta menghapus beberapa tunjangan sosial.

Mundur

Perdana Menteri (PM) Yunani Alexis Tsipras dilaporkan resmi mundur dari jabatannya. Hal itu terjadi pada Kamis 20 Agustus 2015, setelah ia menyerahkan surat pengunduran diri pada Presiden Prokopis Pavlopoulos.

Setelah menyerahkan surat resmi pengunduran dirinya, Tsipras meminta diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) secepat mungkin untuk menggantikannya.

“Saya telah menyerahkan surat resmi pengunduran diri kepada Presiden Pavlopoulos. Saya juga meminta untuk dilakukan pemilu secepatnya, mengingat Yunani masih dilanda krisis ekonomi,” ujarnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (21/8/2015).

“Saya ingin jujur dengan Anda semua (warga Yunani). Saya sendiri tidak mencapai kesepakatan yang diharapkan sebelum pemilu terpilihnya saya sebagai PM pada Januari lalu. Saya merasa dalam tanggung jawab yang etis untuk menempatkan penilaian Anda atas apa yang telah saya lakukan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan,” tutur Tsipras.

Semasa kepemimpinannya yang dihadapkan pada hampir runtuhnya sistem keuangan Yunani yang mengancam masa depan, PM yang menjabat sekira tujuh bulan itu terpaksa menerima tuntutan kreditur Eropa untuk lebih banyak lagi penghematan dan reformasi ekonomi.

Program dana talangan terakhir Yunani dari kreditor Eropa sejatinya habis pada saat yang bersamaan dengan batas waktu pembayaran utang mereka kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang jatuh pada 30 Juni 2015.

Karena pemerintahan Tsipras hanya berkuasa kurang dari 12 bulan, maka partai-partai oposisi akan diberi waktu selama tiga hari untuk mencoba membentuk pemerintahan. Jika mereka gagal maka presiden akan menggelar pemilihan umum.

Tsipras telah kehilangan mayoritas dukungan di parlemen setelah para politisi garis keras di dalam partainya menunjukkan perlawanan terhadap rencana dana talangan internasional ketiga untuk Yunani. Artinya, Tsipras hanya mengandalkan kubu oposisi saat meloloskan undang-undang untuk mencairkan dana talangan internasional pekan lalu.

Pengunduran diri Tsipras, tujuh bulan setelah menjabat, dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi di tubuh Partai Syriza. Sejumlah pejabat pemerintah menyebutkan, pemilihan awal bisa digelar paling cepat pada tanggal 20 September mendatang.

Pada Kamis (20/8/2015), Yunani menerima kucuran pertama pinjaman dari berbagai kreditor bernilai 13 miliar euro. Pinjaman ini memungkinkan Yunani membayar utang sebesar 3,2 miliar euro kepada Bank Sentral Eropa (ECB). Sebagian besar dana talangan ini akan digunakan untuk membayar utang, dengan anggaran sekitar 1 miliar euro untuk membayar tunggakan kepada para pemasok sektor layanan publik.

Usai referendum yang menguatkan kekuasannya untuk berunding dengan Euro, Tsipras justru menerima kesepakatan bailout kontroversial sebesar 86 miliar euro. Yanis Varoufakis, menteri keuangan yang bersama-sama berunding menghadapi kreditor, mengundurkan diri dan menjadi pengkritik Tsipras dari luar pemerintahan. Langkah penghematan, sesuatu yang ditentang Tsipras sebelumnya, harus dijalankan. Partai Syrirza pecah. Menteri Energi Panagiotis Lafazani memimpin kelompok sempalan, dan menerima bantuan dari sayap kanan Partai Yunani Independent (Anel).

Keputusan Tsipras untuk mundur menciptakan ketidakpastian politik saat Yunani mulai menerima dana talangan sebagai bagian dari program bailout sebesar 86 miliar Euro dari kreditur Eropa.

Dengan mundurnya Tsipras, Yunani harus menggelar pemilihan umum awal untuk memilih Perdana Menteri baru. Tsipras, yang turun dengan tujuan memperkuat posisinya di Partai Syriza serta menggalang dukungan dari rakyat, bisa saja kembali berkuasa, bahkan dengan pengaruh yang lebih kuat. Itu bisa terwujud jika Tsipras berhasil menyingkirkan para pemberontak anti-bailout yang ada di dalam tubuh partainya.

Setelah mundurnya PM Yunani Alexis Tsipras, kubu Konservatif gagal memenuhi tugas yang dlimpahkan presiden untuk membentuk pemerintahan koalisi baru. Yunani sipastikan akan menggelar pemilihan umum baru bulan September depan. Sejumlah kalangan menilai, taktik pengunduran diri Tsipras bertujuan untuk makin mengokohkan kekuasaannya.

Dalam pemilu mendatang, diprediksi bahwa Tsipras dan partai kiri Syritza akan mendapat dukungan lebih besar dari rakyat, walau kelompok garis keras partai kiri itu menyatakan menyempal. Menanggapi rencana pemilu baru, wakil menteri keuangan yang saat ini masih menjabat, Trifon Alexiadis, menyatakan kepada stasiun televisi ERT, pemilu baru akan menimbulkan ongkos tak langsung. Dalam pidato televisi setelah menyatakan mundur, ex PM Tsipras menegaskan akan berusaha meraih mandat pemerintahan yang lebih kuat lewat pemilu baru.

Jajak pendapat terbaru menunjukan, Alexis Tsipras tetap populer di kalangan rakyat Yunani. Walau mengubah posisi, dari anti penghematan menjadi pendorong reformasi, di dalam negeri ia dianggap berhasil menjalankan taktik perundingan yang membuat donor internasional mengalah.

Menanggapi taktik pemilu baru ini,sejumlah politisi puncak di negara terkemuka di Uni Eropa memperingatkan Yunani untuk tetap menaati janjinya untuk melakukan reformasi ekonomi dan pengetatan anggaran. Negara-negara donor juga sudah memperingatkan, taktik untuk mengelak dari janji, tidak akan ampuh lagi.

Selama tujuh bulan berkuasa, Tsipras bergerak dari satu ke lain meja perundingan dengan negara dan lembaga kreditor untuk penyelesaian hutang negaranya.

Ia sempat bersikeras menolak kesepakatan bailout baru sebesar 86 miliar euro yang disodorkan Jerman, dengan persyaratan pengetatan. Ia sempat mendorong Yunani keluar dari Euro, yang membuat kreditor kelimpungan.