Welfare State di Korea dan Jepang

Welfare State di Korea Selatan telah dilaksanakan selama hampir 40 tahun dan berkembang dari bentuk yang terbantas ke bentuk yang komprehensif.  Perkembangan ini ditandai dengan kecepatan Korea Selatan bergabung dengan kekuatan ekonomi global dan hakekat institusi politik yang mendukungnya serta perubahan sistem kenegaraan dari model authoritarian kea rah pemerintahan demokratis.

Pada tahun 1961, kudeta militer yang dijalankan oleh Mayor Jenderal Park Chung-hee mengakhiri pemerintahan demokratis. Setelah pembunuhan terhadap Park Chung-hee pada tahun 1979, aksi massa yang memprotes rezim militer meluas. Aksi ini mencapai klimaks ketika Chun Dooo-hwan memimpin kudeta militer dan memberlakukan hukum darurat. Suatu aksi protes kembali marak pada tahun 1980, di Gwangju, yang mengakibatkan 207 demonstran tewas. Dengan kejadian ini, rezim yang berkuasa mengadakan dialog dengan oposisi untuk mempersiapkan era transisi ke demokrasi. Pada pemilu presiden yang digelar pertama kali pada tahun 1987, Kim Young-sam dan Kim Dae-jung, dari kalangan oposisi, kalah suara, dan menghantarkan kemenangan bagi Jenderal Roh Tae-woo. Partai Uni Demokrasi (Kim Young-sam) bergabung dengan Partai Keadilan Demokratik pimpinan Roh Tae-woo, dan menghantarkan kemenangan bagi Kim Young-sam pada pemilu presiden tahun 1992. Krisis financial Asia (1998) yang berimbas kepada Korea Selatan memaksa dilaksanakan pemilu dan menghantarkan Kim Dae-jung menjadi Presiden.

Rezim militer Korea Selatan, yang mengadakan ksepakatan dengan serikat buruh dan kelompok usaha (konglomerat) pada awalnya menggunakan Welfare State dalam rangka memacu pertumbuhan industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini dianggap ideal guna melengkapi kebijakan sosial. Pilar dasar kebijakan ini adalah kesepakatan korporatis untuk melaksanakan Welfare State, yaitu (i) perlindungan usaha dari persaingan dengan competitor asing; (ii) ketentuan usaha yang berpihak dan wajib memberikan keuntungan bagi para pekerja; dan (iii) serikat buruh mendapat keuntungan terbatas dari negara terhadap upaya mensejahterakan pekerjanya. Skema belanja sosial mencakup jaminan asuransi berkala, asuransi kesehatan nasional, dan asuransi pekerja yang mencakup pensiun dan bantuan umum.

Bentuk-bentuk asuransi merupakan kompensasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sementara pensiun untuk mendukung rezim, sehingga hanya mencakup kalangan pemerintah dan militer saja. Pada 1988, pemerintah mengadopsi program pensiun nasional. Serupa dengan asuransi kesehatan, jaminan diperlukan untuk membungkam kelompok pekerja yang kritis terhadap program industrialisasi pemerintah. Program ini didukung oleh kelas pekerja dan pengusaha swasta. Sedangkan bantuan umum, sepenuhnya merupakan program yang didesain oleh militer untuk sejumlah kecil bantuan bagi sandang dan pangan. Program semacam ini jarang ditemui dan hanya ditujukan kepada keluarga yang tidak mempunyai anak usia kerja.

Ketika perluasan Welfare State tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian diadakan pembatasan terhadap kebijakan ini untuk mengutamakan industrialisasi. Anggaran negara difokuskan untuk pendidikan dan pelatihan kerja guna menopang industrialisasi daripada kesejahteraan sosial. Konsekuensinya, pembiayaan untuk pendidikan dan pelatihan kerja mencapai 85-90% anggaran dibandingkan  keseluruhan belanja sosial, yang pada posisi sama biaya untuk kesehatan hanya mencapai 1% dari total anggaran dalam kurun waktu 1970-1980-an. Pembiayaan pendidikan mampu mendorong transformasi yang menciptakan kelas pekerja menjadi kelas terdidik, dengan tingkat keterampilan tinggi, guna menghasilkan produk-produk teknologi yang berkualitas ekpor. Namun demikian, keterbatasan kesejahteraan pekerja telah melahirkan kritik terhadap kebijakan pembangunan ekonomi tersebut. Negara kemudian memberikan potongan pajak dan investasi dengan perintah kepada pengusaha untuk memberikan insentif kesehatan yang lebih baik kepada para pekerja. Lebih dari itu, kebijakan belanja sosial kemudian diarahkan kepada kesejahteraan keluarga. Dengan pengecualian terhadap aparatur negara, perusahaan swasta dan pekerja telah memberikan dasar-dasar bagi pengembangan kesejahteraan sosial dan program pensiun.

Transisi demokrasi sebagai kompensasi dari aksi massa tahun 1987, disertai dengan amandemen konstitusi yang menjamin HAM, pelaksanaan (kembali) pemilu presiden yang demokratis, percobaan otonomi daerah, perluasan kebebasan berbicara, dan amnesti terhadap aktivis pro demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan transisi demokrasi ini diikuti dengan liberalisasi perekonomian Korea Selatan. Mayoritas mitra dagang, seperti Amerika Serikat, menekan pemerintah guna mengakhiri proteksi industri dan investasi domestic. Kebijakan liberalisasi meningkatkan arus investasi asing, yang kemudian Korea Selatan bergabung dengan World Trade Organization pada tahun 1993. Sebagai akibatnya, terjadi persaingan antara industri domestik dan perusahaan asing, yang berlomba-lomba memberikan insentif bagi pekerja. Hal ini mengakibatkan operasionalisasi perusahaan membengkak yang secara luas membangkrutkan banyak industri domestic, termasuk pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, program Welfare Stet yang dirancang rezim militer menjadi terancam.

Pemerintah mengambialih peran itu untuk mencegah kebangkrutan Welfare State. Dengan Program Asuransi Pekerja, negara melaksanakan pelatihan kerja, jaminan keamananan kerja, dan subsidi untuk pengangguran. Jaminan pekerja tetap dengan dukungan dari sumbangan pekerja dan perusahaan swasta. Berbeda dengan rezim militer sebelumnya yang menggunakan jaminan sosial untuk memacu industrialisasi, pemerintahan Kim Young-sam menggunakannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Meskipun demikian, reformasi jaminan sosial ini tidak meluas, hanya meningkatkan kapasitas pemerintah sebagai penyelenggara, dengan masih mengandalkan dukungan pembiayaan  pengusaha, organisasi sosial dan religious serta buruh. Dengan demikian sesungguhnya skema kesejahteraan sosial ini tidak beda dengan rezim militer sebelumnya.

Seusai pemilu tahun 1997, Pemerintahan Presiden Kim Dae-jung menghadapi masalah hutang luar negeri dan krisis nilai tukar. Dengan bantuan International Monetery Fund, dilaksanakan liberalisasi perdagangan, control nilai tukar, pengurangan inflasi, dan reformasi perbankan. Pada saat yang, tingkat kemiskinan masyarakat urban meningkat dari 7% pada 1997 menjadi 21% pada tahun 1998. Perbaikan ekonomi itu diikuti dengan pertimbangan mengubah skema jaminan sosial yang semula berbasis industrial ke mekanisme universal. Pertemuan pemerintah, pengusaha, dan buruh pada tahun 1998, menghasilkan kesepakatan agar integrasi ekonomi global dipertimbangkan dibandingkan perluasan kesejahteraan sosial. Di samping itu, juga disepakati untuk mengadopsi skema jaminan sosial komprehensif sebagai kompensasi dampak integrasi ekonomi global itu. Krisis ekonomi nampaknya mendorong negara untuk menapak tahap globalisasi ekonomi dan reformasi jaminan sosial.

Asuransi Pekerja dilaksanakan pada tahun 1998. Kemudian, pada tahun 1999, pemerintah memperluas Program Pensiun Nasional.  Demikian pula Asuransi Kecelakaan Kerja diperluas. Asuransi Kesehatan Kerja mencakup 38% penduduk, Asuransi Kesehatan Umum mencakup 11% penduduk, dan Asuransi Kesehatan Regional menjangkau 51% penduduk. Kemudian, Asuransi Umum diperluas dan mencakup semua penduduk, termasuk penduduk miskin, tanpa memperhatikan ada tidaknya angkatan kerja di dalam keluarga.

Ke depan, program jaminan sosial di Korea Selatan menghadapi tantangan yang serius sehubungan dengan kelanjutan program tersebut. Pertumbuhan pendudukan yang lebih cepat dibandingkan dengan Jepang, termasuk dibandingkan dengan Prancis dan Amerika Serikat,  dalam 2 dekade terakhir memaksa skema jaminan sosial lebih banyak diterapkan kepada usia muda. Di dalam era selanjutnya, jumlah pensiunan akan semakin berkurang dan hal ini berpengaruh terhadap kesediaan Dana Pensiun. Demikian juga sasaran jumlah asuransi kesehatan semakin meningkat yang akan meningkatkan biaya kesehatan juga.

Welfare State di Jepang berkembang dalam masa perang dan kemudian menjadi bagian dari kebijakan ekonomi dalam masa-masa selanjutnya. Birorkasi kesejahteraan disusun untuk melaksanakan suatu sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh penduduk. Pada masa pasca perang, pemerintah mempunyai ketimpangan financial yang cukup besar. Oleh sebab itu pada masa ini manfaat jaminan terutama ditujukan kaum miskin dan korban perang. Pengaruh Amerika juga besar dalam menentukan kebijaksanaan ini, dengan mendorong birokrat mengutamakan kebijaksanaan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan sosial.

Pada saat Dana Pensiun Pekerja dihentikan saat berlangsungnya peperangan, pengusaha memperkenalkan manfaat pensiun secara lump-sum. Dengan dukungan sistem perpajakan, perusahaan semakin banyak memperkenalkan skema tunjangan kesejahteraan. Seusai berdirinya Partai Sosialis Jepang pada tahun 1955, yang kemudian berpengaruh dalam pemilu regional pada tahun 1960-an, disusul revitalisasi Partai Komunis tahun 1972, pemerintah konservatif menyusun kebijakan perusahaan yang baru dalam rangka menciptakan loyalitas pekerja dan mendukung serikat buruh Partai-partai beraliran kiri. Jaminan sosial yang semakin tumbuh pada 1950-an, berjalan stabil sampai dengan pertengahan tahun 1970-an, yang 2% dari GDP.

Pertumbuhan tersebut terutama tunjangan kesehatan dan dana pensiun. Tahun 1970-an mulai diberikan tunjangan anak secara umum, perawatan kesehatan gratis bagi kaum usia lanjut, dan pengembangan manfaat Dana Pensiun. Akibatnya, pengeluaran negara meningkat dua kali lipat untuk belanja sosial. Pada 1980-an, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan manfaat lebih besar kepada pensiunan dan lanjut usia dalam rangka memecah institusi pelayanan jaminan sosial.

Saat ekonomi meredup pada 1989, belanja sosial bertambah di 1990-an, seiring dengan meningkatnya pengangguran dan bertambahnya penduduk usia lanjut. Pemerintah memperkenalkan pelayanan jaminan baru untuk para lanjut usia pada 1989 dan 1995, serta asuransi kesehatan jangka panjang pada 1997.

Jepang menyusun dengan pasti tujuan jaminan sosial, seperti mempertinggi derajat kesetaraan melalui pajak pendapatan dan menyusun kebijakan yang berpihak kepada perburuhan seperti proteksi perdagangan, aturan kompetisi, subsidi harga, investasi di lapangan infrastruktur publik) dan tidak meretribusi kesejahteraan. Pemerintah berfokus dalam prioritas pertama untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian berikutnya adalah investasi sosial, dan ketiga adalah pemberdayaan masyarakat.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s