Wadah Koordinasi Sumber Daya Air

Air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia sepanjang masa. Kedudukan air hingga kini belum dapat tergantikan fungsinya oleh zat dan unsur lain. Dengan demikian tidak ada yang meragukan dan membantah bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, akan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.
Untuk mendukung kondisi tersebut maka diperlukan konsep yang integratif dalam mengelola sumber daya air. Untuk itu dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sudah sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Fungsi air sebagai sumber pokok kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis, mengalir ke tempat yang lebih rendah, tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air yang mengikuti siklus hidrologis sangat erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Pada suatu waktu, air sangat belimpah, khususnya di musim hujan. Namun sebaliknya di musim kemarau yang berkepanjangan, masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih.

Di samping itu, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat telah mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air, dan meningkatnya daya rusak air, serta penurunan kualitas air.
Dengan demikian sumber daya air yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi, menuntut keterpaduan tindak yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai, tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.
Semakin jelas bahwa air merupakan unsur strategis nasional yang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung kondisi tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang tegas, yang menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya air. Selain itu, dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air serta adanya perlindungan terhadap kepentingan pertanian rakyat dan masyarakat ekonomi lemah telah mendorong timbulnya paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air.

Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk wadah koordinasi, pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur Pemerintah maupun non Pemerintah. Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga masyarakat dan para pemilik kepentingan sumber daya air lainnya. Hal ini disebabkan karena beragamnya aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air dengan masing-masing peran, baik sebagai regulator maupun sebagai operator, develepor, dan dari unsur user sampai ke pemerhati, sehingga terbentuknya Dewan Sumber Air Nasional yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air merupakan jawaban atas kebutuhan akan wadah koordinasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor wilayah dan para pemilik kepentingan serta mewujudkan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s