Transportasi Online dan Tuntutan Sikap Pemerintah

Model bisnis angkutan umum ilegal berbasis aplikasi teknologi informasi menimbulkan aksi unjuk rasa dan menjurus kepada konflik horizontal. Layanan transportasi online seperti Uber Taxi dan Grab Car jelas melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, aturan itu kurang sesuai dengan semangat zaman dan kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Pada Desember 2015, protes dilakukan oleh para pengemudi Go-Jek dan GrabBike. Ketika itu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan menerbitkan aturan yang melarang Go-Jek, GrabBike, dan angkutan berbasis aplikasi lain beroperasi. Tapi tak sampai 24 jam, larangan itu langsung dianulir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lalu terjadi Senin, 14 Maret 2016, ketika Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) berdemonstrasi mempermasalahkan legalitas taksi berbasis aplikasi, yaitu Uber dan GrabCar. Para pendemo membubarkan diri ketika ada rencana pemerintah untuk memblokir aplikasi yang digunakan taksi berpelat hitam itu.

Para pendemo mengungkapkan, bahwa beroperasinya taksi berbasis aplikasi telah berimbas pada pendapatan taksi non-aplikasi. Terdapat 170.000 sopir angkutan umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terimbas taksionline.

Menanggapi dua protes itu, sikap pemerintah berbeda dan sangat bertolak belakang. Meski sesungguhnya persoalannya sama, seputar penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk layanan pemesanan jasa angkutan.

Yang pertama digunakan oleh kendaraan roda dua (Go-Jek dan GrabBike),dengan keputusan menganulir larangan beroperasinya Go-Jek dan GrabBike. Sedangkan yang kedua penggunaan aplikasi online untuk roda empat (Uber dan GrabCar), yang dilayangkan Menhub Ignatius Jonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Dalam suratnya Menhub menyampaikan permintaan agar aplikasi Uber dan GrabCar dilarang, dan pemerintah berencana memblokir aplikasi Uber dan GrabCar. Logika umum yang berkembang, mestinya pemerintah harus bersikap sama, karena baik itu Go-Jek dan GrabBike maupun Uber dan GrabCar, menggunakan aplikasi berbasis online. Sehingga terlihat sekali ada kerancuan cara berpikir dalam dua sikap ini, padahal persoalannya sama dan sebangun.

Sebetulnya larangan itu bukan tanpa dasar. Memang ada peraturan perundangan yang membatasi kendaraan pribadi tidak boleh dijadikan transportasi umum. Tetapi kemudian Presiden Jokowi memerintahkan agar aturan itu dicabut mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi.

Di sejumlah negara seperti di India, Jerman, dan Prancis, aplikasi Uber juga menimbulkan resistensi yang luar biasa karena menciptakan ketidakadilan bagi supir taksi konvensional dan menyuburkan praktik ekonomi bawah tanah yang menggelapkan pajak. Di Tiongkok, Uber malah melaporkan kerugian hingga Rp 13,5 trilliun karena kalah bersaing dengan layanan taksi lokal yang telah bertransformasi menggunakan aplikasi buatan pengembang lokal.

Layanan transportasi berbasis aplikasi Uber merugi sebesar Rp13,5 trilliun dalam setahun di Cina, akibat ‘persaingan sengit’. Kerugian itu diungkapkan CEO Uber, Travis Kalanick, dalam sebuah acara tertutup di Vancouver, seperti dilaporkan situs berita teknologi Kanada Betakit. Dan Uber Cina sudah memastikan nilai kerugian Rp13,5 trilliun kepada kantor berita Reuters. Perusahaan yang berkantor pusat di AS ini diluncurkan di Cina pada 2014 dan bersaing dengan taksi berbasis aplikasi lokal, Didi Kuaidi. Uber dapat digunakan dilebih dari 40 kota di Cina, dan tahun lalu mengumumkan akan memperluas jangkauan ke 100 kota di Cina dalam waktu 12 bulan.

Yang jelas, menjamurnya layanan aplikasi pemesanan transportasi menunjukkan masyarakat sangat mengidamkan angkutan umum yang bukan cuma murah, juga aman dan nyaman. Sebab, yang murah sebetulnya banyak, seperti mikrolet dan metromini. Tapi, maaf-maaf saja, angkutan pelat kuning itu masih jauh dari aman lagi nyaman.

Sesungguhnya kehadiran aplikasi di bidang transportasi itu -baik aplikasi roda dua maupun roda empat-  tidak hanya telah memberikan banyak pilihan bagi masyarakat pengguna (konsumen). Tetapi hal itu juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi, mengingat fakta di lapangan layanan mereka jauh lebih murah dibanding dengan jasa antartransportasi lain yang lebih dulu ada.

Pada titik inilah mestinya para operator jasa transportasi yang belum menggunakan aplikasi berbasis online dan bertarif lebih mahal, mulai berpikir untuk berinovasi terhadap perbedaan harga yang menyebabkan beralihnya para pengguna jasa mereka. Bagi konsumen tentu harga menjadi pilihan utama selain bentuk layan yang diberikan.

Itu sebabnya, fakta lain di lapangan adalah, beberapa sopir taksi saat ini juga banyak yang keluar dan memilih menjadi pengemudi Uber dan GrabCar. Hal itu didasari dengan alasan bergesernya pola di masyarakat dalam memilih dan menggunakan moda transportasi.

Alasan lainnya, para sopir taksi yang bermigrasi menjadi pengemudi Uber dan GrabCar, mengaku tidak dipusingkan lagi dengan target setoran yang harus dipenuhi, di tengah persaingan jasa angkutan yang makin ketat. Belum lagi jika dilihat kehadiran aplikasi di bidang transportasi itu, telah membuka lapangan pekerjaan baru.

Tentu kehadiran aplikasi ini menjadi berarti bagi sebagian orang yang sebelumnya menganggur atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), karena kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan.

Fakta inilah yang mestinya dijadikan pijakan emerintah dalam mengambil kebijakan maupun keputusan terhadap berkembangnya jasa layanan transaksi online. Baik yang kini sedang dipermasalahkan terkait dengan kehadiran aplikasi di bidang transportasi, maupun ke depan bentuk-bentuk layanan transaksi online lainnya.

Bagi pemerintah sebagai regulator, ke depan juga harus mulai dipikirkan untuk bisa menyiapkan aturan-aturan yang bisa menampung berbagai jasa atau layanan yang berbasis pada TIK (transaksi online). Dengan demikian antara layanan satu dengan lainnya mendapat perlakuan sama. Bahkan pemerintah tidak kehilangan potensi pendapatan atau pajak dari model transaksi online.

Sementara jika ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar oleh kehadiran jasa layanan Go-Jek dan GrabBike maupun Uber dan GrabCar, tentu harus dicarikan jalan keluar terbaik. Tentunya dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang (UU) itu. Bukankah aturan dan UU itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat? Dalam hal ini termasuk perlindungan bagi masyarakat mencari nafkah dan menjalankan pekerjaan.

Apalagi seperti pernah disampaikan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat menganulir aturan yang melarang Go-Jek, GrabBike, dan angkutan berbasis aplikasi lain beroperasi. Mereka menyatakan bahwa aturan dan UU yang ada sesungguhnya bisa dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Sejatinya, menyediakan angkutan umum yang murah, aman, dan nyaman juga menjadi tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukannya lewat TransJakarta. Lalu, pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan commuter line dan keretaapi ekonomi.

Tanpa campur tangan pemerintah, tarif TransJakarta, commuter line, dan keretaapi ekonomi tidak mungkin semurah sekarang. Pemerintah DKI dan pusat memberikan subsidi tarif. Contoh, untuk tahun ini pemerintah memberikan subsidi atawa public service obligation (PSO) sebesar Rp 1,82 triliun, naik 20% ketimbang tahun lalu.

Tugas pemerintah berikutnya adalah memperbanyak angkutan umum yang murah, aman, dan nyaman. Bukan cuma armadanya, juga model angkutan (moda)-nya. Saat ini, pemerintah sedang dan berencana membangun kereta ringan alias light rail transit (LRT) di Palembang, Jakarta Bandung, dan Surabaya, lalu proyek MRT di Jakarta. Agar masyarakat mau beralih naik LRT dan MRT, tentu tarifnya harus murah, kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan.

Angkutan umum swasta tentu sangat boleh memberikan tarif yang murah, plus pelayanan yang aman dan nyaman. Tapi, sesuai dengan aturan main yang berlaku. Contoh, tidak boleh di bawah batas tarif bawah yang ditetapkan pemerintah, agar tercipta persaingan sehat.

Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TIK, rasanya apa yang berkembang di masyarakat terkait dengan penggunaan berbagai aplikasi di bidang TIK tidak perlu dihambat, termasuk dari sisi penanaman modal. Sudah seharusnya sistem pemerintahan tarus mendorong tumbuh kembangnya pemanfaatan TIK. Tentu karena TIK  diyakini akan mampu dipergunakan sebagai kendaraan menuju ke pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, produktif dan efisien.

Selain itu pemanfaatan TIK dalam pemerintahan juga dapat dipergunakan untuk menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan potensi-potensi bisnis baru bagi masyarakat Indonesia serta perbaikan sistem layanan kepada masyarakat. Dari sisi ini diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas nasional yang muaranya ada pada peningkatan daya saing bangsa (nation competitiveness).

Dari kacamata lain, TIK juga akan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sistem pendidikan dalam hal pemerataan kualitas dan kesempatan. Secara singkat TIK akan mampu mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara masyarakat dengan pemerintah, antara pelaku bisnis dan pemerintah sehingga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi makin kokoh.

Pemerintah harus mencari solusi terkait irisan krusial antara aspek inovasi teknologi dengan aspek hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Otoritas hukum perlu memahami secara komprehensif tentang pengembangan teknologi dan proses inovasi yang berpotensi mengusik tatanan sosial dan ekonomi lokal. Tak pelak lagi, perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) akan terus mengubah model bisnis yang sudah ada, bahkan bisa mematikan usaha jika yang terkait tidak mau melakukan transformasi.

Pemerintah harus mengantisipasi sebaik mungkin terkait sistem online dan berbagai macam aplikasi berbasis Android yang menyuburkan berbagai macam modus ekonomi bawah tanah. Jenis ekonomi ini cenderung menghindari pajak dan kewajiban tertentu karena tidak terdaftar dalam lembaga resmi. Aktivitas ini memang tersembunyi atau disembunyikan, berbentuk ilegal seperti perjudian, prostitusi, human trafficking, hingga penyelundupan barang dan jasa. Ekonomi bawah tanah menyebabkan sulitnya membuat ukuran yang pasti mengenai transaksi dan nilai tambah yang harus dikenai pajak karena tidak tercatat.