Subsidi BBM: Kasus Korea Selatan

Ada banyak skema subsidi bahan bakar di sektor BBM Korea Selatan. Tambang batu bara dan teknologi baru dan terbarukan merupakan penerima utama subsidi langsung. Ada subsidi silang untuk listrik dan gas bagi industri. Berbagai subsidi ini telah merusak kompetisi pasar BBM domestik. Tingkat pajak yang berbeda-beda atas produksi minyak, merupakan sumber pajak terbesar dibandingkan dengan sumber energi yang lain, yang juga mendistorsi pasar BBM. Perpajakan, dibandingkan subsidi langsung atau kontrol harga, merupakan bentuk utama dari intervensi pemerintah dalam pasar BBM Korea. Pajak pendapatan seringkali digunakan untuk menciptakan kestabilan ketersediaan BBM untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

Korea mempunyai sumber energi yang terbatas, sehingga sungguh tergantung, dan semakin bertambah, terhadap impor minyak. Jaminan ketersediaan BBM dengan harga yang rendah telah mendukung pertumbuhan ekonomi, yang kemudian, menjadi sasaran kebijakan energi Korea Selatan sejak tahun 1960-an. Pemerintah menetapkan bermacam-macam aturan subsidi dan tingkat pajak yang berbeda-beda untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada saat krisis finansial tahun 1997, di mana ekonomi Korea mengalami resesi yang begitu berbeda sejak tahun 1960-an, telah menyebabkan kemerosotan penggunaan bahan bakar primer. Pada 1998, tingkat konsumsi minyak merosot hingga 8,1%, lebih besar dari besaran terhadap GDP, yang mencapai 5,8%. Hal ini merupakan penurunan yang tajam jika dibandingkan dengan pertumbuhan penggunaan energi sebesar 5,9% dan 5,0% terhadap GDP (1997). Pada 1999, ekonomi Korea mulai pulih dari resesi di mana konsumsi bahan bakar meningkat menjadi 9,3% dan 10,7% GDP. Berlainan dengan pemulihan ekonomi, Pemerintah menghadapi masalah struktural yang terkait dengan sektor BBM. Pemerintah lalu meluncurkan program restrukturisasi energi, termasuk privatisasi perusahaan listrik negara dan melakukan pembongkaran terhadap sistem subsidi bahan bakar dan perpajakan.

Pemerintah Korea mulai mengurangi intervensi terhadap pasar migas pada tahun 1983, dan titik puncak dari deregulasi kompetisi terhadap harga prorduk migas,  kecuali gas alam cair (LPG), dilaksanaka pada Januari 1997. Dewasa ini tidak ada lagi subsidi langsung terhadap BBM. Produk minyak tetap dikendalikan dengan perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk meraih pendapatan. Pada 1996, pemerintah mengganti pajak pertambahan nilai dengan pajak penjualan terhadap semua produk minyak, kecuali BBM untuk transportasi umum. Dibandingkan dengan banyak negara yang lain, bensin merupakan komoditas yang dibebani pajak tinggi, sementara bahan bakar diesel dan LPG yang digunakan oleh alat angkut dan taksi relatif murah.

Di banyak negara memang pengeluaran subsidi dianggap memperburuk ketidakseimbangan fiskal dan mendesak prioritas belanja publik dan investasi swasta, termasuk dalam sektor energi. Tingkat harga yang tidak pasti dari bahan bakar juga akan mendistorsi sumber daya dengan emndorong konsumsi bahan bakar yang berlebihan, merangsang tumbuhnya industri padat modal sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja, mengurangi insentif untuk investasi energi terbarukan, dan mempercepat menipisnya sumber daya alam. Subsidi menyebabkan tingkat konsumsi bahan bakar yang tinggi, menekan keseimbangan neraca pembayaran karena penambahan impor BBM, sembari meningkatkan penyelundupan BBM ke negara tetangga yang memiliki harga domestik lebih tiggi.

Pemerintah Korea mengakui masalah yang muncul dengan sistem subsidi BBM dan pajak energi dan terus menerus dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Reformasi bertahap terhadap pajak energi, yang diluncurkan sejak 2001, merupakan pelengkap reformasi subsidi BBM dan digunakan untuk membentuk struktur harga yang masuk akal. Reformasi pajak juga penting untuk meningkatkan transparansi dan fairness, mengembangkan inovasi teknologi, dan akhirnya memperkuat tingkat kompetisi industri, mempertegas konservasi energi, dan penggunaan bahan bakar yang semakin efisien. Reformasi pajak secara bertahap dilaksanakan sejak Juli 2001 hingga Juli 2006. Pada umumnya, sejauh ini rencana reformasi telah terlaksana menurut jadwal, sekalipun subsidi untuk taksi dan bus umum sejajar dengan peningkatan pajak dalam tahun 2001, sehingga subsidi tersebut tidak akan dihapus. Pertimbangannya karena berhubungan dengan dampak harga dalam usaha taksi dan bus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s