Sejarah Hukum Pertambangan: Zaman Kuno-Orde Baru

Sejarah kegiatan usaha dan hukum pertambangan di Indonesia menurut Sutaryo  Sigit (1996), secara resmi dapat ditemukan dalam catatan-catatan kegiatan para  geologist Belanda yang pernah melakukan survey di negeri ini. Antara lain Ter  Braake (1944) dan R .W Van Bemmelen (1949), serta berbagai laporan  tahunan Dinas Pertambangan Hindia Belanda (“Jaarverslag Dienst Van Den Mijn  Bow”). Berdasarkan catatan-catatan tersebut terkesan bahwa seakan-akan  kegiatan usaha pertambangan di Indonesia ini, baru dimulai sejak tahun 1899.  Yaitu tahun diundangkannya Indische Mijn Wet, Stb. Tahun 1899 No.214.

Akan  tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha pertambangan di negeri ini, sudah  terlihat jejak peninggalannya sejak zaman keemasan kerajaan Hindu Sriwijaya  dan masa kejayaan Majapahit. Bahkan sebenarnya kegiatan pertambangan di  negeri ini, telah berlangsung jauh sebelum kerajaan-kerajaan Hindu tersebut  muncul. Dimana sejak awal sejarah bangsa ini, Nenek moyang kita sudah  terkenal sebagai pengrajin perkakas logam yang handal seperti: Kapak,  Tombak, Parang, Keris, Badik, Mandau, Arit dan Cangkul. Masa itu dikenal  dalam sejarah sebagai zaman Perunggu. Adanya zaman Perunggu ini tentunya  tidak lepas dari kemampuan nenek moyang kita itu, untuk menambang dan  mengolah bijih-bijih logam yang ada untuk dijadikan logam-logam dasar sebagai  bahan pokok pembuatan perkakas dan peralatan kehidupannya. Pada dasarnya  pengolahan bijih-bijih logam yang dilakukan oleh nenek moyang kita ini, adalah suatu pekerjaan proses metalurgi walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka dapat diketahui pula bahwa  penambangan emas, tembaga, dan besi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera  secara komersial sudah dimulai menjelang tahun 700 Masehi. Maka pada masa  itu Pulau Sumatera dikenal sebagai Swarna Dwipa (Pulau Emas ) dan Pulau  Jawa dikenal sebagai Jawa Dwipa (Pulau Beras). Selanjutnya sejak Belanda datang pada tahun 1602 Masehi, sebagai kelompok pedagang yang tergabung dalam Verenigde Ooze Indische Company dan terkenal dengan sebutan VOC, maka mulailah era baru dalam kegiatan pengusahaan pertambangan di Indonesia yang lebih modern dengan sekala yang besar pula. Pada masa ini mulailah Timah di tambang di Pulau Bangka pada tahun 1710, di Pulau Belitung pada tahun 1851, dan di Pulau Singkep pada tahun 1887. Sedangkan Batubara mulai di tambang di Pulau Jawa pada tahun 1854, Aspal di Pulau Buton pada tahun 1909, Nikel di Pulau Sulawesi pada tahun 1916 dan Bauksit di P. Bintan pada tahun 1925 .

Pada masa sebelum Belanda datang ke negeri ini, yaitu pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, bentuk “Perijinan” Pengusahaan Pertambangan yang diberikan oleh Raja atau Pembesar kerajaan lainnya. Kemungkinan diberikan dalam bentuk Lisan saja, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam masyarakat hukum adat di negeri ini. Ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh para pembesar kerajaan tersesebut, mungkin saja diberikan kepada para penambang tradisional ini secara resmi ditulis pada Pelepah Lontar dalam bahasa Hindu atau Jawa Kuno. Namun hingga kini belum pernah ditemukan tentang catatan-catatan resmi tersebut, baik dalam bentuk hikayat dongeng atau cerita-cerita rakyat lainnya. Karena pada masa itu yang berlaku adalah Hukum Adat yang umumnya tidak tertulis. Namun salah satu konsep Hukum Adat yang tidak tertulis ini, yaitu “Maro” atau “Bagi Hasil. Ternyata sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai rujukan atau landasan kerjasama pengusahaan Migas dengan

Kontraktor Asing, yaitu “Kontrak Production Sharing” (KPS). Bentuk kerjasama bagi hasil ini, yang berakar dari hukum adat Jawa yang bersifat agraris telah diangkat oleh Dr.Ibnu Sutowo, untuk menggantikan konsep dasar Kontrak Karya ( KK ) Perminyakan yang di adopt dari Kontrak 5-A berdasarkan Pasal 5 A Indische Mijn Wet. Kontrak Karya Perminyakan ini, yang mengikuti KonsepKontrak 5-A sebagai produk penjajah. Menurut Ibnu Sutowo masih sangat menguntungkan pihak Kontraktor Asing, karena dalam KK ini, manajemen operasi perminyakan masih berada pada pihak kontraktor asing. Sedangkan pada Kontrak Production Sharing ( KPS ), manajemen pengusahaan Migas telah berpindah kepada bangsa Indonesia selaku pemilik bahan galian Migas tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Konsep KPS ini, dapat diterima baik oleh kalangan bisnis perminyakan Internasional.Termasuk para investor asing dari negara-negara besar, seperti : Amerika serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Kerjasama perminyakan dengan prinsip bagi hasil ini, telah diangkat oleh Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama PERMINA, untuk menyempurnakan bentuk kerjasama perminyakan waktu itu ( Kontrak Karya ), yang mempunyai landasan hukum Pasal 6 ayat ( 1 ) UU No.44 Prp.1960. Di mana sesuai Kontrak Karya ini, manajemen kerjasama pengusahaan minyak masih dikuasai oleh 3 perusahaan besar minyak asing. Yaitu : SHELL yang berkontrak dengan PERMIGAN, PT. CALTEX dengan PERTAMINA dan PT. STANCAC dengan PERMINA.

Sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, maka selanjutnya ijin-ijin pertambangan yang diberikan oleh Sultan-Sultan di Sumatera dan Raja-Raja di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya di berikan dalam bentuk Konsesi Pertambangan, sesuai Konsep Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam Burgirljk Wetboek (BW). Hukum Perdata Barat ini, dibawa oleh Belanda dari negerinya dan diberlakukan di negeri jajahannya ini secara Concordansi.

Selanjutnya dengan berkembangnya kegiatan pertam-bangan termasuk migas di Hindia Belanda ini waktu itu, maka setelah seorang saudagar tembakau bangsa Belanda bernama J Ree Ring menemukan minyak di desa Palimanan Cirebon pada tahun 1897.

Pada tahun 1899 Belanda lalu menerbitkan Indische Mijn Wet Stb.1899 No.214, yang mengatur secara khusus tentang perijinan yang bersifat publik dibidang Pertambangan, yang diatur sesuaikonsep hukum perdata barat yang tersebut. Di mana semua perijinan yang bersifat publik diberikan dalam bentuk “Konsesi”, seperti Konsesi Hutan yang selanjutnya dikenal sebagai Hak Penebangan Hutan atau HPH, Konsesi Perkebunan, sesuai UU Agrarische Wet Stb. 1870 No.55 dan Konsesi Pertambangan baik untuk Pertambangan Umum maupun Minyak dan Gas.

Berdasarkan Indische Mijn Wet Stb.1899 No. 214. Pelaksanaan pem-berian Konsesi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini, dilakukan dalam rangka menetapkan politik dan kebijaksaan kolonialnya atas kekayaan alam bahan galian di Indonesia. Undang-undang pertambangan Hindia Belanda ini lahir, dari perkembangan politik pada waktu itu yang dilandasi oleh alam fikiran mereka yang liberalistis dan kapitalis. Kebijakan politik penjajah dibidang pertambangan ini telah melapangkan jalan bagi “Konsesi Pertambangan”. Selanjutnya cengkeraman konsesi tersebut terhadap kekayaan nasional bangsa Indonesia ini, berlangsung hingga 15 tahun kita merdeka. Tepatnya hingga tahun 1960, dengan diundang-kannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.37 tahun 1960, tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.44 tahun 1960 tentang Migas.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Prp.Tahun 1960, Pemerintah berusaha lagi untuk menarik PMA melalui pola Production Sharing (bagi hasil), yang indentik dengan Pinjaman Modal Luar Negeri yang akan dikembalikan dari hasil produksi bahan galian yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963. Upaya ini juga ternyata nihil, dan akhirnya kegiatan usaha pertambangan ini makin kian merosot seiring dengan kondisi perekonomian yang makin terpuruk pada masa itu. Puncak dari kehancuran ini, ditandai oleh meletusnya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. ,Selanjutnya pada pasca Pemerintahan Orla, maka Pemerintah Orde Baru mulai menata kehidupan politik kembali dan memprioritaskan pembangunan ekonomi, berdasarkan Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.

Dengan menelaah isi Tap MPRS tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa ketetapan yang dilakukan oleh Lembaga Tertinggi Negara tersebut, adalah sangat tepat. Terutama ditujukan untuk pembangunan di bidang pertambangan yang menyangkut hajad hidup orang banyak dan sekaligus sebagai andalan utama penghasil devisa waktu itu. Untuk mendukung amanat MPRS tersebut, maka UU No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan dan UU No. 78 Tahun 1958 tentang PMA, perlu direvisi dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan amanat MPRS tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Departemen perindustrian dan Pertambangan waktu itu, segera membentuk panitia penyusun RUU Pertambangan yang diketuai oleh Sutaryo Sigit. Selanjutnya hasil kerja panitya ini, sudah dapat diajukan ke sidang DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Maka dimulailah babak baru dalam bisnis pertambangan di Indonesia, yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai revisi UU No. 78 Tahun 1958.

2 comments on “Sejarah Hukum Pertambangan: Zaman Kuno-Orde Baru

  1. Mas, thx untuk artikelnya. Amat bermanfaat untuk mengetahui sejarah pertambangan dan hukum pertambangan di Indonesia. Adakah narasumber buku yang bisa kita jadikan referensi resmi? Tks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s