Pengalokasian Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Pemilik Modal dan Global

Kebijakan pertanahan Indonesia di beberapa dekade terakhir dicirikan dengan besarnya pengalokasian dan peruntukan tanah untuk kepentingan non-pertanian dalam skala luas. Jika kita melihat perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dari tahun ke tahun, terdapat ketimpangan yang luar biasa bagi lahan pertanian.Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi (2011) mencatat ketimpangan tergambar dalam peruntukan yang beragam sebagai berikut.

Pertama, Tanah kehutanan yang dikontrol oleh negara memiliki luas 147 hektar (74% total daratan Indonesia) pada tahun 1991 diberikan ijin konsesinya kepada 567 unit perusahaan (60,2 juta ha); pada 1999 kepada 420 unit (51,6 juta ha); pada 2005 kepada 258 unit (28 juta ha).

Kedua, Tanah untuk proyek pertambangan skala besar pada tahun 2009 luasnya hingga 264,7 juta hektar bagi 555 perusahaan pertambangan. Angka ini 1,5 kali lipat dari total daratan Indonesia karena terjadi tumpang tindih dari sebagian konsesi yang dibuka. Pemberian ijin konsesi oleh pemerintah daerah sarat manipulasi dan lahan subur bagi korupsi.

Kaitan antara pemilu kepala daerah dengan obral izin lokasi terhadap perusahaan perkebunan dan penambangan atau pembukaan hutan, menjadi kajian serius tim Robin Burgess dari London School of Economics, “The Political Economy of Deforestation in the Tropics”, tahun 2011. Ia mencatat angka deforestasi sebelum pilkada naik 42%, pada saat pilkada 36%, dan melonjak 57% setahun setelahnya.  Sedangkan kasus terbaru mengenai penyuapan perkebunan yang menjadi sorotan media akhir-akhir ini adalah kasus yang melibatkan bupati Buol, Amran Batalipu dan pengusaha terkenal Hartati Murdaya (PT Hardaya Inti Plantation). Pada tahun 2004, bertambah 13 perusahaan yang beroperasi di wilayah hutan lindung seluas lebih dari 1,1 juta hektar.
Ketiga, tanah untuk pembangunan perkebunan skala besar pada tahun 1998 seluas 2,97 juta ha diperuntukkan bagi 1.338 perkebunan perusahaan swasta dan negara dengan 252 perkebunan yang ditelantarkan; pada tahun 2000 bertambah 3,52 juta ha; 770 ribu ha pada tahun 2005; dan sejak 2000 hingga 2012 tanah Indonesia yang ditanami sawit mencapai 10 juta ha. Tahun 2015 dialokasikan 20 juta ha lahan untuk perkebunan sawit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Hingga 2011 sekitar 10 juta orang secara radikal telah ditransformasikan oleh kedatangan jenis tanaman raksasa ini, dan jutaan orang lagi yang akan mendapat pengalaman serupa beberapa tahun nanti.

Keempat, tanah untuk pembangunan kota baru dan pariwisata yang pada tahun 1993 seluas 1,3 juta ha lahan diberikan ijin kepada 418 pengembang; 74.735 ha pada 1998; yang umumnya untuk perumahan, country club, dan lapangan golf. Pada tahun 2000-2007 dibangun 223 unit lapangan golf.

Kelima, tanah untuk industri berskala besar. Pada tahun 1998 dibuka ijin kepada 46 perusahaan pengembang industri guna menguasai 17.470 ha tanah, sejumlah besar ditelantarkan. Kelima, tanah untuk pertanian. Hingga tahun 2003 sejumlah 37,7 juta petani menguasai 21,5 juta ha dalam berbagai variasi luasan penguasaannya. Rata-rata mereka menguasai 0,89 ha atau mendekati sebutan petani gurem. Rataan ini sangat jauh ketimpangannya bila dibandingkan dengan penggunaan-peruntukan lain di atas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute pada 2009, pengaturan sumber daya agraria di kepulauan Indonesia yang jika ditilik kembali dalam sejarah penguasaan yang ada sejak dulu hingga sekarang, membuahkan apa yang dinamakan dengan krisis agraria yang bentuk dan proses pembentukan krisisnya berbeda antara satu tempat dan tempat lain di dalam lingkup kepulauan yang luas ini.

Secara umum, di kepulauan Indonesia krisis- krisis agraria yang muncul adalah: (i) terjadinya konflik klaim penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; (ii) hilangnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; (iii) terbatasnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi dan penghidupan; serta (iv) terbatasnya tata kuasa dan tata kelola mandiri rakyat atas proses kerusakan ekologis (Laksmi Savitri, et,al [ed], 2009).
Hingga saat ini, dimana sistem ekonomi nasional negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) telah dikontrol dalam suatu tatanan global yang sangat massif, kebijakan agraria di Indonesia disetting untuk dapat menjadi panggung bagi proses pelipatgandaan modal besar dari perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di negara kepulauan yang sangat kaya ini.

Misalnya, diawal abad 21 ini, ketika dunia menghadapi ancaman krisis pangan dan energi, kebijakan pertanahan Indonesia segera dibuat untuk kepentingan pangan dan biofuel dalam skala gigantik (food, fuel, energy estate) yang dikelola dengan modal besar dari perusahaan-perusahaan domestik dan transnasional. Untuk cerita di Indonesia, contoh implementasi project MIFEE (Merauke Integrated Food-Energy Estate) di Papua, dan project yang sama di Nunukan, Kalimantan Timur, adalah contoh bagaimana kebijakan ini dilaksanakan.

Pengalokasian tanah untuk skala industri pangan-energi skala besar itu ditandai dengan hal-hal berikut: munculnya akuisisi tanah skala luas dan produktif yang jumlahnya jutaan hektar; naiknya investasi berbasis penguasaan tanah; klaim tanah skala luas yang hanya menyisakan proporsi kecil bagi penduduk lokal; dominasi sektor privat; dominasi investasi asing yang bekerjasama dengan investasi domestik yang selalu memakai cara akuisisi tanah dalam bisnisnya (Lorenzo Catula, etc., 2009).
Kebijakan semacam itu memunculkan cara analisa baru dan memunculkan bentuk respon perlawanan yang baru pula dari kelompok- kelompok gerakan sosial di pedesaan yang terkena langsung imbas kebijakan tersebut (Saturino Borras, et.al.; 2009). Hal semacam ini menuntut kalangan sarjana-aktivis untuk melakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam agar lebih memahami kebijakan-kebijakan pertanahan macam apa saja yang muncul dan menjadi tipikal di Indonesia awal abad 21 ini, seperti apa tuturan yang mendominasi kebijakan itu, apa dampak baru yang diakibatkannya, bagaimana bentuk perjuangan agraria rakyat di pedesaan yang muncul atas setting baru abad 21, dan bagaimana proses ekspansi modal besar itu berimbas pada krisis dan perjuangan yang muncul di tempat yang berbeda secara geografis dan historis yang berlainan.

Permasalahan menyangkut tanah di Indonesia saat ini bagaikan “bom waktu” yang dapat meledak suatu saat. Masih segar dalam benak kita beberapa kasus yang ramai dikabarkan media semisal Mesuji, Sape NTB dan kasus penggusuran tanah di Jawa Tengah. Ini belum seberapa dibandingkan kasus-kasus lama yang hingga hari ini belum ada solusi riilnya. Kondisi ini diperburuk dengan makin beragamnya pola-pola yang biasanya digunakan dalam kasus perampasa tanah masyarakat. Contoh kasus Mpok Minah yang sebetulnya berkaitan dengan tanah namun seolah ditutup-tutupi dengan kasus „kriminalisasi pencurian‟. Juga kasus perusakan salahsatu pondok pesantren di Jawa Timur karena dituduh beraliran Syiah, tak luput dari motif pertanahan di belakangnya. Pendek kata, pola-pola kasus perampasan tanah masyarakat seringkali dibingkai dengan dalih kulit luar semisal tindak pidana dan kekerasan dalam beragama. Beberapa pihak yang acapkali terlibat dalam kasus pertanahan menurut saya adalah Perusahaan perkebunan, Perusahaan pertambangan, Oknum pemerintah dan kaum militer.

Siapa yang menjadi korban? Tentu saja para petani gurem yang hanya memiliki tanah <2 Ha. Dalam istilah lain sebagaimana klasifikasi Lenin (yang juga diamini oleh D.N. Aidit) kaum tani dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan luas tanah yang dimiliki. Ada tani kaya, tani sedang, tani miskin dan buruh tani. Tentu saja, buruh tani atau petani yang tidak memilik tanah sama sekali yang menjadi korban paling serius.

Menilik kepada sejarah, ada beberapa pola pertanahan menurut pembabakan jaman di Indonesia. Pertama, pada masa Orde Lama, tanah dikuasai oleh kaum priyayi dan sebagian kiai. Maka fakta empiris menunjukan bahwa saat agenda nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan dibuatnya UUPA berikut aturan-aturan turunannya mengancam para pemilik tanah tersebut. Hal ini terus berlanjut sampai momen pemberangusan gerakan rakyat pada tahun 1965/66 dan menandai awal masa Orde Baru. Pada masa orba, pola pertanahan dibalik 180 derajat mengikuti kepentingan kaum kapitalis. Sebagai contoh, pada masa awal orba pemerintah langsung mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai upaya perlindungan untuk agenda yang lebih jauh, yakni re-organisasi jalinan serta skala produksi global.

Masa reformasi, yang ditandai dengan makin terikatnya Indonesia dengan lembaga- lembaga keuangan Global seperti IMF dan WTO pada beberapa tahun sebelumnya, menjadi asumsi dasar tentang arah kebijakan pertanahan. Meskipun di sisi lain, dalam tahun -tahun menjelang reformasi elemen rakyat makin menguat. Dalam masalah tanah, munculnya Konsorsium Pembarua Agraria (KPA), LSM yang bergerak di bidang pertanahan dan gerakan- gerakan kaum Tani mempunyai peran yang penting dalam membuat tandingan atas pola kebijakan pertanahan yang makin kapitalistik.

Tahun-tahun setelah reformasi, ditandai dengan banyaknya peraturan perundang- undangan khususnya UU yang sejalan dengan agenda reorganisasi relasi capital internasional. Sebagai contoh, UU Migas, UU Minerba dan UU kehutanan. Namun ternyata sebagian besar dari UU tersebut bertentangan dengan UUPA yang hingga hari ini masih sah menurut hukum.

Masa reformasi ditandai pula dengan cara pemerintah untuk menyelesaikan kasus tanah dengan melimpahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal menariknya, akhir-akhir ini BPN menggunakan strategi pembantukan 11 tim khusus untuk menyelesaikan kasus tanah. Pendekatan yang biasanya digunakan adalah kasus per kasus serta lebih menitik beratkan pada lahan plasma atau yang kerap disebut lahan inti.

Beberapa contoh kasus tanah yang terjadi dan melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan sebelumnya adalah kasus tanah di Jambi, dimana lahan plasma secara „terpaksa‟ harus diserahkan kepada „plat merah‟ sebagai bentuk „upeti baru‟. Dalam kasus Mesuji, ternyata perusahaan Sugar Group yang konon bermuara ke Cendana ada dibalik kasus Antara masyarakat dengan perusahaan sawit. Asumsi sederhana saya, Sugar Group sengaja mengadu domba antar rakyat dengan perusahaan sawit, agar Hak Guna lahan berpindah ke tangan mereka. Kasus-kasus tanah pula yang menjadi salah satu „barang‟ untuk tawar-menawar semasa Pemilukada.Tanah yang sejatinya milik rakyat malah dijadikan lading investasi politik bagi para calon di Daerah. Beberapa data dari Sawit Watch dan ICW menunjukan hal yang sama.

Dalam wilayah legislasi, UU yang berkaitan dengan tanah maki banyak yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dasar dalam UUPA. Semisal, UU tanah untuk kepentingan umum makin memudahkan alat-alat represif Negara untuk merampas tanah rakyat yang termasuk dalam master plan pembangunan. Dalam wilayah diskursus (Discourse) sama kacaunya. Pemeintah acapkali menggunakan kata „tanah negara‟ sebagai dalih untuk merampas tanah, padahal sebenarnya yang dirujuk adalah „tanah untuk pemerintah‟ atau „tanah milik pemerintah untuk kelancaran sirkulasi kapital‟. Hal ini sebenarnya dapat dilacak sejak jaman colonial, ada istilah domain verklaring yang menurut hemat saya bertujuan sebagai alasan pembenar untuk merampas tanah. Saat itu, distingsi antara „tanah negara‟ dan „tanah ulayat‟ sengaja dibuat.

Padahal kalau merujuk kepada Pasal 33 UUD, ada kalimat „tanah, air dan ruang angkasa beserta apa yang ada di dalamnya dikuasasi oleh Negara demi kesejahteraan rakyat‟. Kata „menguasasi‟ diartkan oleh kaum positivistic sebagai memiliki. Padahal jelas-jelas, pemerintah tidak punya hak untuk memiliki tanah, yang ada hanya hak dan kewajiban untuk mengolahnya demi kesejahteraan orang banyak.

Akibatnya, masyarakat menjadi tidak percaya pada penyelesasian kasus tanah melalui cara litigasi. Dalam kondisi seperti ini pula, agenda land reform masih menemukan relevansinya. Bagi saya, semangat dasar land reform ada 2: Membagi-bagikan (distribusi) tanah terlantar kepada rakyat dan agar meminimalisir kepemilikan tanah berhektar-hektar (land rente).

Meskipun, apabila agenda land reform yang dimaknai sebatas distrubusi tanah tidaklah memadai. Mengapa? Karena seringkali distribusi tanah oleh pemerintah melalui program transmigrasi menjadi dalih pemenuhan syarat pemekaran wilayah. Belum lagi, kacaunya pemerintah dengan mengartikan agenda reforma agraria menjadi reformasi birokrasi semata.