Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum Administrasi

Merupakan hal yang sangat penting diketahui, khusunya Pengguna dan Penyedia barang/Jasa Pemerintah terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dengan mengetahui peraturan-peraturan yang terkait akan meminimalkan terjadinya kerugian bagi negara.

Dalam Pengadaan barang/Jasa ada dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pertama dari sisi Pengguna barang/Jasa yaitu pemerintah/instansi yang membutuhkan barang/jasa. Kedua dari sisi Penyedia Barang/Jasa yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ atau Jasa Lainnya. atau Penyedianya melalui swakelola. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Ditinjau dari sisi Pengguna Pengadaan barang/Jasa pada hakikatnya adalah upaya pengguna barang/jasa untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, tempat, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.

Hakikat pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila pihak pengguna maupun penyedia harus berpedoman pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik (sound practices).

Dalam pengadaan barang/jasa fakta menunjukan telah banyak terjadi baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia tersangkut kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa maupun terpidana. Para pejabat tersebut ada dari pelaksana/staf, pejabat struktural, bahkan pejabat negara.
Jenis pelanggaran yang dilakukan ada yang bersifat pelanggaran administratif/kesalahan prosedur seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jadi Panitia/ULP, jadwal dan proses pengumuman tidak dilakukan semestinya; atau pelanggaran melalui tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen; atau pelanggaran yang bersifat perdata, misalnya tidak melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan kontrak.

Oleh karena itu, terjadinya kasus-kasus tersebut menjadi pengalaman, sehingga jangan sampai terjadi lagi pengadaan barang/jasa yang bermasalah yang akan membawa ke ranah hukum (pengadilan).
Menyadari pentingnya pengetahuan hukum bagi pengguna maupun penyedia dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi, seperti mengikuti diklat, seminar, maupun melalui tulisan artikel sehingga mengetahui rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tinjauan hukum dalam pengadaan barang/jasa penulis akan memaparkan keadaan dimana harus diketahui aturan yang dapat memastikan bahwa pengadaan barang/jasa sesuai yang dibutuhkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyerahan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Peraturan hukum terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;.
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi;
  5. Undang-Undang: Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas KKN; .
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;
  8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  10. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  11. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan tersebuat di atas mengikat setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. Peraturan tersebut dapat dipaksakan dan dipertahankan. Dengan demikian dikenakannya sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan (undang-undang) merupakan konsekuensi tujuan hukum.

Bidang hukum administrasi negara yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa

Untuk menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.

Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup:
1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;

2) kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut);
3) akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan
4) penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Pengadaan barang/jasa dari tinjauan hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Hubungan hukum adalah hubungan. antara subjek hukum yang diatur oleh hukum. Isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur oleh hukum.
Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang/jasa terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah.

Hubungan hukum yang merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara. adalah hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa pada proses persiapan sampai proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah.
Bertindak sebagai subjek hukum publik pada instansi adalah kepala kantor secara ex-officio menjadi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). PA/KPA bertindak sebagai pejabat negara/daerah dan mewakili negara/daerah dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, bukan berkedudukan sebagai individu/pribadi.

Oleh karena itu, keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usha Negara apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu, Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dilarang berbuat sewenang- wenang dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s